oleh

Dirut Bank Banten Optimis Penyertaan Modal Ngucur Usai Lebaran

image_pdfimage_print

Kabar6-Bank Banten meminta agar alokasi anggaran penyertaan modal yang disediakan Pemprov Banten pada APBD 2019 sudah bisa didistribusikan setelah Hari Raya Idul Fitri 1440 hijriyah.

Dana itu sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan penguatan bank plat merah tersebut.

Seperti diketahui, penyertaan modal Bank Banten sudah dianggarkan pada perubahan APBD 2018 senilai Rp175 miliar.

Akan tetapi dana tersebut tak terpakai karena saat itu KPK yang dimintai konsultasi belum memberikan jawaban hingga akhir tahun anggaran.

Meski tak terpakai, pemprov pada APBD 2019 kembali menganggarkan penyertaan modal senilai Rp131 miliar. Akan tetapi, dana itu tak langsung dicairkan karena KPK memberi arahan agar pemprov berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penangguhan penyaluran modal juga dilakukan karena saat itu pemprov sempat berencana melakukan divestasi di Bank Jabar Banten (BJB).

Akan tetapi kembali dibatalkan karena pemprov belum siap kehilangan pemasukan Rp47 miliar per tahunnya dari bank tersebut.

Bersamaan dengan rencana divestasi, pemprov juga menjajaki kerja sama pembiayaan dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Direktur Utama Bank Banten, Fahmi Bagus Mahesa mengatakan, dukungan dari pemprov selama ini sudah sangat luar biasa. Meski demikian, pihaknya masih berharap agar alokasi penyertaan modal tetap bisa dicairkan.

“Ya habis lebaran bisa terealisasi (distribusi penyertaan modal) lah. Kita merasa support pemprov ya luar biasa. Mengajukan yang awal Rp131 (miliar) sudah ada kan? Kita juga nanti ajukan di perubahan (APBD 2019),” ujarya, kemarin.

Mantan Bankir di BJB itu menuturkan, suplai akan dana segar tersebut ditenggarai karena pihaknya membutuhkan untuk pelaksanaan sejumlah program penguatan Bank Banten.

Diakuinya, tertundanya penyaluran dana penyertaan modal telah membuat sejumlah rencana penguatan itu terhambat.

“(Dampak penyertaan modal belum disalurkan) langkah-langkah strategis dalam hal penyehatan mungkin tertunda. Tapi kita optimis, semuanya sesuai dengan schedule (jadwal-red),” katanya.

Meski demikian, Fahmi mengaku Bank Banten tetap bisa menjalankan program-program penguatan. Salah satunya adalah perjanjian kerja sama pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui Bank Banten.

“Memudahkan pembayaran pajak mereka kan harus ke Bank Banten dan mereka akan merasakan mudahnya bertransaksi di Bank Banten. Pertama di Indonesia bisa melakukan PKB hanya dengan memasukan nomer kendaraan bermotor. Tidak usah pakai yang lain, itu diakui sendiri oleh kepolisian,” ungkapnya.

Selain program tersebut, Bank Banten juga aktif menawarkan kerja sama pelayanan pajak daerah di kabupaten/kota di Banten.

Dia optimistis, hal itu bisa segera terlaksana mengingat kapasitas teknologi Bank Banten diakuinya sudah sangat mumpuni. Itu terbukti bisa terjalinnya kerja sama pembayaran PKB.

“Mereka (pemerintah kabupaten/kota) kalau untuk kerja sama penempatan deposito sudah. Seperti Cilegon, Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak. Kami berharap bisa memulai pelayanan pajak mereka,” tuturnya.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten mengatakan, penyaluran penyertaan modal untuk Bank Banten pemprov kini hanya tinggal menyelesaikan kendala non teknis.**Baca juga: H-10, Pemudik Pejalan Kaki Dominasi Pelabuhan Merak.

“Sekarang dari sisi non teknis yang perlu kesepakatan. Misalnya dulu saat membeli Bank Banten (akuisisi Bank Pundi-red), mungkin ada masalah menurut mereka, itu harus diperjelas,” ujarnya.(Den)

Print Friendly, PDF & Email