Kabar6-Ruko Malibu yang terletak persis berdampingan dengan pusat perbelanjaan ITC BSD di Jalan Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang Barat, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), menjadi sorotan sebagai lahan potensial penghasil pendapatan asli daerah (PAD).
Dino Aminudin, tokoh masyarakat sekitar mengatakan kepada kabar6.com bahwa walikota sudah mengarahkan untuk berkomunikasi dengan dinas terkait untuk ikut mengelola titik parkir di Ruko Malibu.
“Pasca audensi warga lingkungan sekitar melalui Karang Taruna Lengkong Gudang Barat kepada Walikota Tangsel pada April 2018 lalu, di arahkan untuk mediasi kepada dinas terkait, kami akan mendorong juga menambah pundi-pundi PAD,” kata Dino.
Dino menambahkan bahwa, lingkungan malibu yang masuk dalam RW 04, Lengkong Gudang Barat ini juga telah memberdayakan warga sekitar dari 3 RT yang berdekatan, Kamis (13/9/2018).
Dino menjelaskan, seluruhnya ada 13 orang karyawan, bahkan yang dipekerjakan juga ada anak yatim. Asli putra wilayah, dan juga sangat merekomendasi parkiran tersebut di kelola oleh VIP.
“Karena jelas profesional dan komitmen di atas kontrak bermaterai terhadap nasib karyawan-karyawannya. maka kami lanjut membantu mengurus rekomendasi dari tingkat lingkungan RW 04, dan di dukung oleh 3 RT, yaitu RT 01, 06, 09 dan sudah ketahui oleh kepala wilayah seperti pak Lurah Lengkong Gudang Barat,” jelasnya.
Senada, Ketua Forum Pemuda Serpong (FPS), Solihin membeberkan sejarah bahwa tempat tersebut di kelola oleh lingkungan. **Baca juga: Kapolsek Kelapa Dua Tegur Manajemen Enigma.
“Pada sejarahnya di 2015 lalu, lahan ini di kelola oleh anak-anak muda. Karena pada saat itu cukup semrawut, dan tidak ada petugas parkir. Maka pemuda setempat mulai berinisiatif ikut mengatur perparkiran di ITC BSD,” tegas Solihin.
Lebih lanjut Solihin menambahkan bahwa di saat PT VIP ini mengurus perijinanannya, lingkungan berinisiatif untuk mengelola, karena lahan tersebut bisa membantu pendapatan pemuda lingkungan.
“Jika melihat komitmen PT VIP terhadap warga kami sangat mendukung, karena ada di dalam point perjanjian tersebut akan memfasilitasi seluruh pekerjanya dari lingkungan sekitar, saya rasa kontrak tersebut sudah sesuai amanah undang-undang otonomi daerah, bukan seperti pengelola lainnya, biasanya hanya janji manis saja,” tegas Solihin (Adt)
