Kabar6- Fraksi PKB di DPRD Pandeglang jawab soal ancaman boikot dari RT/RW di Kecamatan Karangtanjung, Majasari dan Pandeglang ke partainya di Pemilu 2024 mendatang lantaran PKB tak mendukung pembelian sepeda listrik.
Menurutnya, ancaman boikot dilakukan oleh ratusan RT/RW di tiga kecamatan tersebut hal yang wajar dan sah-sah saja.
Namun Ade meluruskan terkait keberpihakan fraksi PKB ke RT/RW di Pandeglang. PKB sejak awal mengaku fokus untuk memperjuangkan kesejahteraan melalui kenaikan insentif RT/RW bukan sepeda listrik.
Ade menegaskan, jika insentif RT/RW dinaikan hal itu bisa dirasakan dengan jangka panjang. Sedangkan jika sepeda pihaknya belum mengetahui secara pasti kekuatan dan asas manfaatnya.
“Yang perlu diluruskan oleh kami dari PKB dan empat partai lainnya, kita ingin memperjuangkan kesejahteraan RT/RW tapi bukan sepeda tapi insentif. Kalau insentif itu melekat tiap bulan, tiap tahun kalau sepeda kekuatannya berapa tahun lah. Tapi kalau insentif kan biasa tiap bulan hingga seterusnya,”tegas Ade, Rabu (24/8/2022).
Ade mengakui jika RT/RW memiliki tugas dan beban kerja yang berat di masyarakat. Alasan itu pihaknya lebih mendorong kenaikan insentif bukan pemberian sepeda.
“Kita akui RT/RW adalah pelayan garda di tingkat bawah, warga yang sakit dan yang melahirkan gak mungkin datang ke bupati atau camat, pasti datang ke RT/RW. Kita juga apresiasi, namun apresiasi kita berbeda bukan sepeda tapi kenaikan insentif,”tegasnya.
Kengototan PKB untuk menolak pembelian sepeda listrik tersebut, dikatakan Ade lantaran ia khawatir porsi anggaran pembangunan fisik terganggu. Padahal PKB sangat mengapresiasi program Bupati Pandeglang lewat Jakamantul.
“Karena apa, karena hal itu kendala di Pandeglang yang harus di intervensi oleh Jakamantul. Tapi Bu Irna ngotot beli sepeda walaupun katanya Jakamantul juga gak bakal terusik. Padahal kita khawatir terusik anggarannya,”jelasnya.
Sebab dalam Rencana Kebijakan Umum Anggran Proritas dan Platfrom Anggran Sementara (RKUA PPAS) tahun 2022 untuk 2023 baru muncul Rp 120 miliar untuk pembangunan. Padahal tahun 2022 Pemkab Pandeglang menggelontorkan sebesar Rp. 220 miliar untuk program Jakamantul ke 85 ruas jalan.
“Kalau ini dilihat dari angka RKUA PPAS berarti menurun porsi pembangunan sebesar Rp 100 miliar,”tandasnya.
Sementara pada saat Paripurna, perwakilan Dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) III DPRD Pandeglang, Eneng Nurhayati telah mengatakan, bahwa hasil reses pihaknya bersama para Anggota Dewan lainnya dari Dapil III, mayoritas masyarakat meminta diperhatikan prihal pembangunan infrastruktur jalan.
“Pada saat kami reses, masyarakat mayoritas meminta pembangunan infrastruktur jalan agar menjadi prioritas,” kata Eneng saat menyampaikan hasil reses ke III Tahun Sidang 2021-2022.
Selain itu soal pendidikan, agama, pertanian, kesehatan dan sosial juga diungkapkannya, menjadi usulan masyarakat agar menjadi perhatian Pemkab Pandeglang.
“Itulah juga harus menjadi perhatian, namun tetap yang diminta prioritas oleh masyarakat adalah pembangunan infastruktur. Karena jalan masih banyak yang tanah dan rusak parah,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, ratusan RT RW dari Kecamatan Pandeglang, Majasari dan Karangtanjung demo di kantor DPRD. Mereka mendukung rencana bupati Pandeglang untuk pembelian sepeda listrik untuk mereka.
Saat demo mereka membawa pengeras suara dan perangkat aksi demo lainnya, mereka melakukan orasi di depan Gedung Legislatif tersebut. Mereka meminta semua fraksi di DPRD untuk menyetujui rencana tersebut.
**Baca juga: Demo RT/RW Dukung Sepeda Listrik di Pandeglang Diwarnai Boikot Parpol Hingga Disuruh Pegawai Kelurahan
Bahkan para RT RW yang demo itu membawa poster ancaman akan memboikot empat Partai Politik yang menolak program sepeda listrik bertuliskan “Golkar, Gerindra, PPP, PKB jangan kasih suara di 2024”
“Karena mereka dari keempat partai itu mengatakan sudah menolak dan tidak mendukung kami, untuk realisasi program sepeda listrik,” ungkap Salah seorang Ketua RW 06 dari Maja Pasirkacapi, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Pandeglang, Holil Albantani.(aep)
