Kabar6-Aksi menolak upah murah juga disuarakan oleh buruh di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Ratusan buruh dalam dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), melakukan konvoi menggeruduk kantor walikota di Kecamatan Pamulang. Mereka mendesak pemerintah daerah setempat segera menerbitkan regulasi yang mampu menyejahterakan kaum buruh.
Ketua KSBSI Kota Tangsel, Fani Sompie mengatakan, ada tujuh tuntutan yang diminta buruh. Antara lain, pembenahan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), tolak upah murah, hapuskan kenaikan BBM, penghapusan Outsourcing, tolak pemberangusan serikat pekerja/buruh dan pembuatan program pensiun bagi buruh.
“Revisi UMK mutlak harus dilakukan karena efek domino dari kenaikan BBM (bahan bakar minyak) yang berdampak luas,” teriaknya ketika berorasi, Kamis (12/12/2014).
Menurutnya, kenaikan harga mulai dari sembako sampai kenaikan sektor lain benar-benar sudah menyengsarakan buruh. “Maka revisi UMK mutlak harus dilakukan,” katanya.
Buruh, kata dia, juga menolak rencana pemerintah pusat soal penetapan upah per dua tahun. “Mau makan apa kita kalau begini. Walikota Tangsel harus mendorong agar rencana itu dibatalkan,” kata dia di hadapan ratusan buruh.
Fani juga mengatakan, penyelenggaraan BPJS juga masih carut-marut. Bahkan, ia menilai penyelenggaraan BPJS Kesehatan lebih buruk dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
“Program ini bagus, tapi penyelenggaraannya yang amburadul. Harus ada pembenahan,” ujarnya. **Baca juga: Bentrok Demo Buruh, 2 Satpol PP dan 1 Polwan Juga Luka.
Salah satu kasusnya yakni masalah pemberian obat bagi buruh peserta BPJS Kesehatan. Dari resep yang diberikan dokter, seharusnya obat yang diterima 10. “Lah ini yang diterima oleh peserta BPJS itu cuma tiga. Kan ngawur. Ini harus dibenahi dan harus diawasi ketat,” terang Fani.(yud)
