Kabar6-Anggota DPRD Kabupaten Lebak Musa Weliansyah meminta pansel pendamping program bantuan stimulan rumah swadaya (BSRS) terbuka soal calon pendamping yang dicoret karena bekerja di program lain yang dibiayai pemerintah baik APBN maupun APBD.
“Pansel harus terbuka dan segera umumkan siapa-siapa saja yang dicoret, kemudian jika tidak lakukan tes ulang maka penggantinya bisa saja adalah peserta yang nilai di bawah mereka selama itu memenuhi persyaratan,” kata Musa kepada Kabar6.com, Kamis (24/3/2022).
Musa menyayangkan peserta yang sudah bekerja di program lain tetapi tetap mendaftar sebagai pendamping di program BSRS.
Padahal dalam salah satu kelengkapan administrasi, peserta melampirkan surat pernyataan yang isinya tidak dalam ikatan kontrak kerja dengan program pemberdayaan pemerintah.
“Berarti sudah melakukan pembohongan publik dengan sengaja loh ini, seharusnya tidak hanya dicoret dari seleksi pendamping BSRS tetapi juga di program semula juga harus berhenti,” sebut Musa.
Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Lebak membenarkan, ada fasilitator desa yang ikut rekrutmen pendamping BSRS.
“Betul saya sudah konfirmasi ke yang bersangkutan, memang benar itu yang jadi pendamping upland,” kata Kabid Penyuluhan Distanbun Lebak, Denny Iskandar saat Kabar6.com meminta konfirmasi salah satu nama yang disebut-sebut pendamping di Distanbun namun ikut pula dalam rekrutmen BSRS, Senin (21/3/2022).
Tetapi kata Denny, nama fasilitator upland yang dimaksud sudah mengundurkan diri sebagai calon pendamping BSRS.
“Sudah enggak lolos, dari pihak Perkim (DPRKPP-red) juga sudah mengkonfirmasi bahwa tidak boleh double job, memang dicoret juga. Saya juga mintakan bukti dokumen bahwa yang bersangkutan benar sudah tidak diterima,” terang Denny.
**Baca juga: Ratusan Hektare Lahan di Lebak Ditanami Manggis
Sementara itu, Kabid Perkim DPRKPP Lebak Heru Haryadi mengaku, pihaknya masih koordinasi dengan sejumlah OPD terkait isu yang berkembang mengenai calon pendamping.
“Kami masih koordinasi katanya ada di satu OPD, terus saya tanya tapi katanya belum rekrutmen. Terus ada beberapa OPD, ada yang beredar di luar itu katanya di program-program sosial, nah itu saya masih koordinasi benar enggak nama-nama itu,” pungkas Heru.(Nda)
