oleh

Desakan PT TNG Dibubarkan, DPRD Bilang Ini

image_pdfimage_print

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang mengkritisi PT Tangerang Nusantara Global (TNG) yang belum maksimal menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, sejak beroperasi pada 2016 lalu PT TNG belum dapat menghasilkan keuntungan bila dibandingkan dengan biaya operasional.

Anggota DPRD Kota Tangerang fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Fauzan Manafi Albar sepakat jika PT TNG dibubarkan. Dibentuknya PT TNG yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu, saat ini hanya menjadi beban atas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang.

“Saya setuju karena tidak memberikan dampak positif bagi keuangan daerah,” ujar Fauzan kepada wartawan, Kamis (3/6/2021).

Fauzan menyatakan, biaya operasional si tayo itu pada 2020 lalu memakan anggaran sebesar 17 Miliar. Sementara penghasilan dari penumpang itu cuma 990 juta. “Artinya ini sangat tidak efisien,” katanya.

Fauzan berpandangan si tayo itu lebih baik tidak dioperasikan. Sebab demikian, sangat tidak efisien dengan anggaran biaya operasional senilai 17 miliar tersebut.

“Ini sangat tidak efisien. Maka dari itu saya sarankan kepada wali kota untuk dikaji ulang, karena hanya menghamburkan dana rakyat. lebih baik dialokasikan untuk kepentingan rakyat yang lebih urgent,” terangnya.

Sebelumnya, Aktivis Kota Tangerang Ade Yunus kembali menyuarakan aspirasi agar Pemerintah Kota Tangerang, segera melakukan pembubaran PT TNG. Hal itu karena dianggap tidak produktif dan hanya menjadi beban APBD Kota Tangerang.

**Baca juga: Miris, Jalan Juanda Depan Kantor Kelurahan Batusari Rusak Parah

Pertama, kata Ade, sejak disahkan Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT TNG, masyarakat menaruh harapan besar Holding Company bentukan Pemkot Tangerang dapat menggali penambahan potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor yang diduga sering bocor dan bahkan sektor yang belum tersentuh.

“Namun sudah hampir 4 tahun berjalan, jangankan berkontribusi menambah PAD yang ada hanya menjadi beban APBD,” ujar Ade dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/6/2021).(Oke)

Print Friendly, PDF & Email