Kabar6-Aksi demonstrasi digelar sekelompok pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Social Justice, di depan Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lebak, Jalan RM Nata Atmaja, Rangkasbitung, Senin (19/7/2021).
Korlap aksi Nukman Faluti mengatakan, aksi menyuarakan penolakan terhadap pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. Kebijakan PPKM justru dinilai merugikan masyarakat, khsusnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
“PPKM Darurat yang jadi upaya pemerintah menangani Covid-19 justru membawa sengsara bagi masyarakat, khususnya mereka yang bergantung dari penghasilan sehari-hari,” kata Nukman.
Pihaknya mendesak kepada Pemkab Lebak dengan kewenangan otonomi daerah untuk menyesuaikan aturan di dalam PPKM dengan kondisi ekonomi dan sosial di masyarakat.
“Pemda dengan kewenangan otonomi daerah kami harapkan bisa menyesuaikan aturan PPKM agar rakyat kecil tidak semakin sengsara,” katanya.
Aksi sempat diwarnai adu mulut antara aparat kepolisian dengan pengunjuk rasa. Semula polisi meminta kepada peserta aksi untuk melakukan swab test di tempat yang sudah disiapkan, namun ditolak.
Tetap menolak melakukan swab, pengunjuk rasa terus melanjutkan orasi. Entah apa pemicunya, adu mulut kedua pihak nyaris berujung ricuh.
Selain menolak PPKM Darurat diperpanjang, aksi tersebut juga mempertanyakan soal anggaran penanganan Covid-19 yang dialokasikan oleh pemerintah daerah.
**Baca juga: Anak Usia 12 Tahun di Lebak Boleh Divaksin dengan Syarat
Menurut Nukman, sampai saat ini, tidak ada bentuk ketransparansian dari Pemkab Lebak terkait besaran anggaran Covid-19.
“Kami tidak melihat di akun-akun media sosial dinas pemerintah daerah atau baliho yang memampang berapa anggaran yang digelontorkan untuk penanganan Covid-19. Padahal ini anggaran yang wajib diketahui oleh masyarakat,” sebut Nukman.(Nda)
