oleh

Dana Silpa Tinggi, Demokrat Pertanyakan WTP Tangsel

Kabar6-DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menuding bahwa program kegiatan yang ditangani oleh Satuan perangkat kerja daerah (SKPD) diwilayah tersebut masih belum berjalan sempurna.

Klaim tersebut mengacu pada besaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangsel yang mencapai hingga Rp. 200 milliar dari tahun ke tahun.

Demikian dikatakan Anggota DPRD Kota Tangsel, Rizki Jonis, Rabu (28/11/2012).  Menurutnya, besarnya dana SILPA hingga Rp 200 miliar itu menjadi bukti bahwa program atau kegiatan pada hampir setiap SKPD yang ada tidak berjalan sempurna.

“Kondisi itu mengakibatkan anggaran kegiatan yang sebelumnya sudah dialokasikan untuk pelaksanaan program tidak terserap 100 persen,” ujar Rizki Jonis usai sidang Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi kepada kabar6.com.

Rizki menilai, Pemkot Tangsel tidak memiliki grand desain dalam peningkatan pendapatan daerah. Itu terbukti dengan adanya penurunan pendapatan daerah. Padahal, pendapatan daerah berguna untuk pembangunan di Kota Tangsel.

Sehingga, kata Rizki, proyeksi penentuan PAD dinilai tidak melalui kajian yang matang dan merupakan estimasi yang tidak pasti. Adanya penurunan PAD, membuktikan bila pemerintah daerah tidak memiliki prencanaan yang matang terkait PAD.

“Demokrat mengusulkan agar SKPD yang bisa mencapai target untuk di beri reward dengan meningkatkan anggaran. Sementara, bila ada SKPD yang tidak bisa mencapai target diberikan sanksi,” kata politisi dari Fraksi Demokrat itu lagi.

Rizki mengharapkan, ke depan perencanaan kegiatan di setiap SKPD harus benar-benar akurat dan dipertajam supaya tidak terjadi lagi adanya SILPA yang sedemikian besar. Disamping dalam perencanaan belanja, juga pendapatan harus dipertajam.

“Dalam hal pendapatan, yang harus dipertajam khususnya pajak daerah agar potensi-potensi untuk mendapatkan PAD (pendapatan asli daerah) bisa terus digali. Anggaranpun bisa lebih sistematis agar nanti dana silpa tidak terlalu besar,” tegasnya.

Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Fraksi Demokrat juga sempat mempertanyakan harga sebuah predikat WTP bagi Pemkot Tangsel. Karena, bagi Fraksi Demokrat, hal itu tidak gampang dipercayai begitu saja.

“Meski APBD Pemkot Tangsel mendapat penilaian WTP dari BPK, tapi saya ingin adanya kejelasan dan rincian terkait tindak lanjut hasil temuan BPK. Tujuannya agar beredarnya kabar burung soal ‘proses pembelian’ WTP ini tidak terlalu deras,” ujar Rizki.(Evan)

 

Berita Terbaru