Kabar6-Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menginginkan perubahan bentuk gedung pemerintahan yang ada didaerah, dengan mengusung desain arsitektur budaya lokal setempat. Hal tersebut, sebagai langkah melestarikan dan mengembangkan nuansa kearifan nusantara sebagai daya tarik bagi para wisatawan.
“Ya, kita berharap pemerintah diseluruh Provinsi, Kota dan Kabupaten, untuk menjual atau menyuarakan arsitektur lokal di masing-masing daerahnya. Jadi nanti Pemda membuat semacam Perda untuk mengendorse arsitektur lokal menjadi cirinya, terutama bangunan-bangunan permerintah dan yang terkait dengan wisata,” ujar Arief Yahya, usai membahas Sayembara Desain Arsitektur Nusantara di PT Propan Raya, yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Km 8, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Selasa (11/11/2014).
Menurutnya, desain arsitektur secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap pariwisata. Namun, kata Arief, hal tersebut belum terlalu diperhatikan pemerintah daerah setempat.
“Selama ini, hanya sedikit daerah yang dikenal arsitektur budayanya seperti di Bali dan Sumatera Barat. Makanya, pemerintah harus mengendorse. Seperti bangunan di Paris, Beijing dan Seoul, itu sangat diperhatikan oleh pemerintahnya,” jelas dia.
Pihaknya pun mengaku sangat konsern mengembangkan arsitektur nusantara, salah satunya dengan terlibat dalam Sayembara Desain Arsitektur Nusantara 20014 bertema Desa Wisata Nusantara, yang diselenggarakan PT Propan Raya, perusahan yang bergerak dibidang produksi cat properti.
“Dan, target kita dalam sayembara ini adalah meningkatkan daya saing dengan mendaftarkan hak intelektual pada desainer arsitektur. Sehingga, kita bisa menunjukkan ke dunia kalau Negara kita kaya akan seni arsitektur. Lalu pemerintah daerah harus mengendorse desain arsitektur budaya setempat, kita kan bantu mengiklankannya,” katanya.
Bahkan, tambah Arief, hal tersebut kiranya dapat meningkatkan pendapatan Negara dari sektor industri arsitektur. Dimana tahun ini berkontibusi sebanyak 2 persen atau Rp 12 triliun, bisa meningkat menjadi 4 persen atau Rp 24 triliun.(ges)
