Kabar6-Perkumpulan walikota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (Apeksi) Komisariat Wilayah III, bakal menggelar pertemuan pada 7-9 Mei 2023 di Kota Cilegon. Pemkot Cilegon selaku tuan rumah, membawa isu penghapusan tenaga honorer yang telah menjadi kebijakan pemerintah pusat.
Kebijakan pemerintah pusat itu tertuang dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 5 Tahun 2014 dan surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diundangkan pada 31 Mei 2022 lalu. Dimana, batas akhir penghapusan tenaga honorer berlaku pada 28 November 2023.
“Semua jenis honorer akan kita perhatikan masa depannya. Mereka yang sudah mengabdi dan membantu kerja-kerja pemerintah jangan diabaikan begitu saja,” ujar Walikota Cilegon, Helldy Agustian, Rabu (03/05/2023).
Selain itu, Pemkot Cilegon juga akan membawa isu pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, karena menghambat pembangunan di daerah.
**Baca Juga: Polres Metro Tangerang Ciduk Penjual Sajam Diduga Buat Tawuran Gangster
Saat ini hampir semua pemerintah daerah mengeluhkan pemotongan DAU, termasuk Kota Cilegon yang dipangkas hingga Rp200 miliar pada tahun ini.
“Akibat pemotongan ini banyak program kerja kita yang terhambat. Makanya dalam beberapa kesempatan saya tekankan kepada para pejabat Pemkot Cilegon untuk berpikir kreatif. Bagaimana caranya kita tetap berinovasi melakukan program kerja tanpa mengandalkan APBD. Makanya saya minta rajin ke Jakarta untuk melihat-lihat apa kira-kira program pusat yang bisa kita sinergikan untuk Kota Cilegon ini,” jelasnya.
Pertemuan Apeksi itu akan dihadiri oleh 25 walikota dan digabungkan dalam rangkaian Cilegon Expo yang merupakan rangkaian HUT Kota Cilegon ke-24 di Alun-alun Kota Cilegon.(Dhi)
