oleh

Cerita Fraksi Golkar DPRD Pandeglang Keluar dari Pansus LKPJ Bupati

image_pdfimage_print

Kabar6-Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Pandeglang menyatakan keluar dari keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun anggaran 2018.

Anggota Fraksi Golkar, Muhlas Halim mengatakan alasan keluar dari Pansus itu terjadi pada saat pembahasan LKPJ bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beberapa waktu lalu.

Awalnya, Muhlas bercerita, Ketua Pansus menawarkan opsi apakah pembahasan saat itu ditunda sampai dibahas kembali di Carita atau diteruskan usai sholat Zuhur sekitar pukul 14.00 Wib.

“Saya dengan anggota Pansus yang lainnya pun sepakati bakal dilajutkan pada pukul 14.00,” ujarnya saat Sidang Paripurna Penyampaian Laporan Pansus 3 Pembahasan LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2018 dan Penetapan Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi Terhadap LKPJ Akhir Anggaran Tahun 2018, Senin (8/4/2019).

Namun, yang sepakat dilanjutkan di Carita hanya satu orang dari fraksi PKS. “Tapi ketika waktu istirahat usai, malah semuanya tidak kembali dan bubar begitu saja,” katanya.

Bubar tanpa keterangan membuat, Muhlas, bertanya-bertanya. Apalagi hal tersebut tidak dibahas dalam rapat. Dia pun langsung mempertanyakan ke Ketua Pansus. Namun jawaban dari ketua Pansus tak begitu memuaskan.

“Saya yakin OPD tidak akan pulang begitu saja, kalau tidak ada pembicaraan. Entah pembicaraannya dengan siapa, saya juga tidak tahu. Tapi ketika saya tanya ke Ketua Pansus, malah jawabannya tidak tahu,” jelasnya.

Secara pribadi Muhlas merasa dilecehkan dan saat itu juga mengaku keluar dari keanggotaan Pansus LKPJ.

Alasannya, kata dia, tidak ada kesepahaman antara dirinya secara pribadi dengan Ketua Pansus. “Karena ketika saya mencari sebuah kebenaran dari persoalan, seolah-olah ini terhalangi oleh sikap yang diambil Ketua Pansus.”

Seharusnya kata Muhlas, jika rapat ditunda harus sesuai dengan mekanismenya. **Baca juga: 17 ASN Banten Dipecat Karena Korupsi ,Kerugian Capai Rp 70 Milyar.

Ketua Pansus LKPJ Bupati Pandeglang, Hadi Mawardi menanggapi dingin sikap Fraksi Golkar tersebut. “Itu alasan dan hak mereka. Saya kira tanya ke Fraksi Golkarlah, saya tidak mau menyikapi,” tuturnya.

Menurut dia, masalah ini sangat pribadi. Semestinya, kata Hadi, Jia ada masalah terkait LKPJ-nya disampaikan kedalam pandangan fraksi. ” Tapi itu bukan ranah saya,” terang Hadi. (Aep)

Print Friendly, PDF & Email