oleh

Cegah Radikalisme, Bupati Lebak Kampanyekan Siskamling

image_pdfimage_print
Sosialisasi Cegah Radikalisme yang digelar di Lebak, Banten.(tmn)

Kabar6-Perang melawan paham radikalisme kian gencar dilakukan warga di sejumlah wilayah di Provinsi Banten.

Bila di Kabupaten Tangerang pihak Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat telah membentuk tim khusus guna mewaspadai radikalisme, di Kabupaten Lebak gerakan melawan radikalisme juga terus dilakukan.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak bahkan telah mengimbau kepada seluruh warganya untuk menggalakkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) atau yang akrab disapa ronda malam.

Maklum, saat ini kegiatan Siskamling dirasa mulai mulai hilang ditengah masyarakat, khususnya di daerah perkotaan. Dan, kondisi itu dianggap justru akan memudahkan ideologi radikal masuk.

“saat ini kondisi masyarakat sudah hampir dikuasai oleh informasi teknologi yang sulit dibendung. Hoax, hasutan dan faham yang tidak jelas dengan mudah menyebar di masyarakat,” kata Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya, saat menghadiri sosialisasi anti radikalisme yang digelar Tim dari Divisi Humas Mabes Polri di Aula Multatuli Pemkab Lebak, Rabu (2/8/2017).

Selain itu, Polres Lebak juga  mengaku telah menggandeng ulama, kyai dan Pondok Pesantren (Ponpes) guna mencegah tindakan anarkis dan paham radikal ditengah masyarakat.

“Dalam hal ini Polres Lebak telah melakukan antisipasi penyebarluasan paham radikalisme salah satunya dengan cara pemberian himbauan melalui Kamtibmas, tokoh masyarakat, para ulama dan kiyai,” kata Kapolres Lebak, AKBP Dani Arianto, ditempat yang sama.**Baca juga: Di Tangerang Ada Tim Khusus Ulama Tangkal Radikal.

Selain melakukan pemahaman tentang anti gerakan radikal, tim Divisi Humas Mabes Polri pun memberikan pengarahan terkait UU ITE nomor 19 tahun 2016.**Baca juga: Mabes Polri: Radikalisme Masih Ada di Indonesia.

“Tujuan ini untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat agar tidak tergoda oleh ajakan yang dilakukan paham radikalisme yang menyebarluaskan pahamnya, karena hal itu tidak sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia,” kata Kombespol Sulistyo Pudjo Hartono, analis Kebijakan Divisi Humas Mabes Polri.(tmn)

Print Friendly, PDF & Email