Kabar6-Seorang pria paruh baya ditemukan tewas gantung diri (gandir) di rumah kos di Kampung Lengkong Gudang, RT 03/09, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (17/02/2016).

Pria bernama Amas Mashudin (48) itu diketahui merupakan warga asal Dusun Cieurih II, RT 01/03, Kelurahan Cieurih, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis.

Kasubag Humas Polres Tangsel, AKP H. Mansuri mengatakan, korban sehari-hari bekerja sebagai tukang las sekaligus penjaga rumah kos dilokasi.

Sedianya, jasad tergantung korban pertama kali diketahui oleh saksi Ngasripah (43), istri korban, sekitar jam 04.30 WIB, saat bangun dari tidur.

Begitu keluar kamar, Ngasripah mendapati suaminya sudah tergantung kaku dengan kondisi leher terjerat kain sarung yang disangkutkan pada tangga. **Baca juga: KMBB Tolak Kandidat Balon Bukan Putera Banten.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi, tidak ditemukan adanya bekas luka maupun tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. **Baca juga: Ini Pemicu BPJS Kesehatan Milik Dewan Tangsel Rusak.

“Dari keterangan istrinya, sejak dua bulan lalu korban menderita stres,” ujar Mansuri. **Baca juga: Begini Keluhan Dewan Tangsel Akibat BPJS Non Aktif.

Jenazah korban di Bawa ke RSU Tangerang guna dilakukan visum. Sedangkan kasus itu ditangani Polsek Serpong.(cep/yud)

Kabar6-Kemunculan sejumlah politikus jelang perhelatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten pada 2017 mendatang, tak urung mendongkrak konstalasi politik di delapan daerah kabupaten dan kota di Banten mulai menghangat.

Ya, para politisi dimaksud ‎sudah mulai berani tampil ke ruang publik, guna mempromosikan diri kepada masyarakat sebagai bakal calon di Pilgub Banten.

Beberapa diantaranya adalah politisi senayan, seperti anggota Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya. Atau, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Wahidin Halim dan anggota Komisi III DPR RI, Andika Hazrumy. Ketiganya bahkan sudah siap untuk maju di Pilgub Banten.

Ada juga nama lain dari kalangan swasta, seperti Mulyadi Jayabaya, hingga Wawan Iriawan dan lain-lain.

Meski terbilang masih “kepagian”, tapi manuver mereka langsung mendapatkan respon. Beragam nada suara dari masyarakat yang punya hak pilih ataupun ingin mengusung mulai terdengar.

Setiap warga punya pandangan subyektif berbeda terkait sosok pasangan calon kandidat yang ideal versi masing-masing.

Seperti isi pernyataan dari kalangan masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Banten Bersatu (KMBB).

Wadah ini menginginkan kelak akan muncul sosok kandidat pasangan calon dari kalangan putera ‎daerah setempat. Syukur-syukur sampai menjadi pasangan terpilih.

“KMBB secara tegas menolak kandidat balon yang berasal dari luar Banten,” kata Sekretaris Daerah LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Banten, Suhalemi Ismedi, Selasa (16/2/2016).

Menurut pendapatnya, dari sekian balon yang telah muncul ke permukaan ada yang kurang layak. Meski popularitas keduanya sudah moncer lantaran berasal dari kalangan artis, tapi dianggapnya tidak punya produk karya yang bisa dibanggakan.

“Tantowi Yahya tidak punya sosio kultural dengan masyarakat Banten. Sedangkan Rano Karno coba tengok, selama ini keberhasilan apa yang sudah diraihnya. Enggak ada kan,” ujar Ismedi balik bertanya ke awak media. **Baca juga: Maju di Pilgub Banten, Belum Pasti WH Gandeng Anak Atut.

Pendapat senada juga diutarakan perwakilan dari Komite Nasional Pemuda Demokrat, Imen Saragih. Ia bilang, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, memberikan kesempatan kepada setiap Warga Negara Indonesia dapat menggunakan hak politiknya untuk mencalonkan diri menjadi kandidat balon. Baca juga: GP Ansor Dorong JB Maju di Pilgub Banten 2017.

“Supaya chemistry (kecocokan) antara rakyat dan pemimpinnya lebih baik lagi kedepannya,”‎ utaranya. **Baca juga: Andika Hazrumy Siap Maju di Pilgub Banten.

Imen beralasan, mayoritas kalangan masyarakat merindukan hadirnya sosok putra daerah untuk memimpin daerah pemekaran dari Provinsi Jawa Barat ini. **Baca juga: Tantowi Yahya Klaim Kantongi Restu Ical di Pilgub Banten.

Baginya, segi popularitas kini telah usang bila dijadikan parameter dalam persaingan politik. “Makanya, jangan sampai cuma modal tenar doang tapi etos kerjanya nol besar,” ujarnya bernada menyindir.(yud)

Kabar6-Persoalan sepele seringkali jadi pemicu masalah hingga bikin penggunanya kurang nyaman. Insiden kurang menyenangkan itupun pernah dialami sejumlah anggota DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Ya, para legislator yang jadi peserta Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sempat dibikin senewen, karena kesulitan saat akan bertransaksi lantaran adanya gangguan jaringan komputer.

“Rupanya NIK (Nomor Induk Kependudukan) peserta tidak cocok,” ungkap Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangsel, Ricky Herawan, Selasa (16/2/2016).

Menurutnya, setelah mendengar informasi itu, dirinya langsung menghubungi pihak kantor BPJS Kota Tangsel. Petugas terkait menerangkan, soal adanya ganggung sistem jaringan data yang dimiliki sejumlah Wakil Rakyat setempat.

“Ada jaringan yang tidak tersambung pada data NIK. Makanya, saat diinput nama peserta BPJS tidak muncul,” terang Ricky.

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel membayar BPJS Kesehatan dengan memberikan subsidi kepada peserta dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Angkanya sebulan sebesar tiga persen atau sekitar Rp7 juta untuk jumlah 50 peserta. Selain dapat subsidi, Dewan Tangsel juga mendapatkan potongan sebesar dua persen.

Uang yang dipotong oleh DPPKAD Kota Tangsel, lanjut Ricky, berasal dari penghasilan gaji legislator sebesar dua persen atau sekitar Rp4 juta.

Jika diakumulasi dari subsidi dan potongan gaji dengan total anggota 50 orang, setiap bulan pihaknya bayar premi BPJS Kesehatan sebesar Rp11 juta.

Ricky memastikan, alokasi dana pembayaran premi BPJS Kesehatan milik PNS sudah tercantum di Dokumen Penggunaan  Anggaran (DPA) APBD tahun berjalan. Pembayaran setiap bulannya pun tepat waktu.

Namun ia mengaku selama ini kurang paham dengan sistem administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang dikelola oleh Sekretaris Dewan Tangsel. **Baca juga: Begini Keluhan Dewan Tangsel Akibat BPJS Non Aktif.

Alokasi dana premi pasti dikucurkan bila ada usulan dan termuat dalam DPA milik Satuan Kerja Perangkat Daerah. “Sedangkan untuk total subsidi dalam setahun Rp84 juta,” tambah Ricky.(yud)

‎

Kabar6-Sejumlah pejabat dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengeluh.

Para legislator ini mengaku pernah dirundung rasa panik, ketika harus berhadapan dengan petugas kasir di rumah sakit (RS) milik swasta.

Pengalaman itu setidaknya pernah dirasakan oleh anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan DPRD Tangsel, Eeng Sulaeman.

“Waktu itu pas anak saya kena DBD (Demam Berdarah Dengue), dan harus jalani rawat inap di rumah sakit,” ujarnya, Selasa (16/2/2016).

Eeng jelaskan, setelah anaknya sembuh usai menjalani perawatan di rumah sakit, dan ia mesti menyelesaikan biaya administrasi berobat.

Ia sempat kaget, lantaran petugas kasir memberitahukan bahwa kartu BPJS miliknya sudah tidak berfungsi lagi.

“Petugas kasir bilang BPJS saya sudah enggak aktif lagi masa berlakunya,” jelasnya. **Baca juga: DBMSDA Tangsel Klaim Berhasil Tanggulangi Blok Banjir.

Pengalaman hampir serupa juga pernah dialami Rangga Nurkusuma Putra, anggota DPRD Tangsel lainnya. **Baca juga: Ini Jumlah Warga Tangerang Raya Peserta KIS.

“Ketika itu Pak Eeng tidak aktif BPJS miliknya. Dan, saya pun langsung mencoba kartu BPJS milik saya. Ternyata sama juga, tidak aktif,” terang Rangga.(yud)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyebutkan telah mampu mengurangi titik lokasi banjir diwilayahnya. Bahkan, kini jumlah sudah berkurang signifikan.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Tangsel, Retno Prawati pada Selasa (16/2/2016) menyebut, dari 31 blok banjir yang ada, sudah 28 titik tertangani.

Retno menyontohkan, seperti blok banjir di kawasan perumahan Bukit Pamulang Permai. Kini ketinggian genangan air hanya tinggal 40 centimeter. Padahal sebelumnya mencapai satu meter lebih.

Genangan itu, lanjutnya, juga cepat surut hanya dalam kurun waktu kurang dari dua jam. Ya, genangan banjir disedot menggunakan mesin pompa bantuan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Retno terangkan, mesin pompa mampu menyedot air banjir hingga mencapai 300 liter per detik. Jumlah mesin pompa air yang disiagakan di kawasan langganan banjir itu ada empat unit.

“Meski tidak mutlak tapi secara perlahan masalah banjir sudah bisa tertangani,” terangnya. **Baca juga: Begini Kata Ketua DPRD Banten Usai Didatangi KPK.

Retno menambahkan, tiga blok banjir yang tahun ini dikerjakan antara lain, Kedaung Hulu yang ada di sekitar kawasan BPI dan komplek MA. Kedua, di blok Cibenda hulu sekitar Reni Jaya perbatasan Depok serta blok Serua Hulu. **Baca juga: Diduga Terkait Suap Bank Banten, KPK “Geledah” Kantor DPRD Banten.

“Tapi secara bertahap misalkan di BPI sudah ada pengerukan sedimentasi kali termasuk perluasan Situ Pamulang sebagai penampungan air dengan kapasitas besar,” tambahnya.(yud)

**Baca juga: Intensifikasi dalam Bentuk Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Wajib Pajak.

Kabar6-Sejumlah petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyisir ke supermarket.

Mereka langsung menginstruksikan kepada pengelola ritel supermarket untuk menarik peredaran makanan dan minuman tidak layak konsumsi dari peredaran.

Supermarket yang didatangi antara lain pusat perbelanjaan modern Giant BSD dan Carrefour ITC BSD di Kecamatan Serpong. Hasilny, petugas menememukan banyak makanan dan minuman telah kedaluarsa.

“Tapi masih dijual, dan pengelola memberikan potongan harga atau diskon biar produknya laku,” kata Kepala Bidang Perindustrian Disperindag Kota Tangsel, Ferry Payacun kepada wartawan, Selasa (16/2/2016).

Selain temuan makanan dan minuman kedaluarsa yang diberikan diskon, terang Ferry, masih ada masalah lainnya. Mulai dari kemasanya rusak, tidak bersertifikat halal MUI, tidak memiliki izin edar dan satu bulan menjelang kadaluarsa. 

Pada saat sidak berlangsung, terlihat kepanikan dari sejumlah management ritel dibawah kepemilikan Hero supermarket grup dan Trans Corp itu.

Sementara, Divisi Manager Giant, BSD City Limbong, mengaku setiap harinya telah melakukan pengecekan sesuai Standard Operational Procedur (SOP), terhadap makanan dan minuman yang kemasannya rusak atau penyok. 

“Ini waktu yang baik untuk kami memperbaiki diri, tentu pengawasan terhadap produk yang Kami jual akan kita perbaiki,” janji Limbong.(yud)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengaku punya strategi khusus untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Sejumlah wilayah kawasan hunian masih sering digenangi luapan air banjir saat intensitas curah hujan meningkat.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Retno Prawati mengatakan, pihaknya telah menyiapkan mesin diesel penyedot air. Jumlahnya ada 15 unit yang bakal disebar ke titik-titik lokasi banjir.

“Ada 15 diesel statis dan diesel mobile (bergerak) yang bisa menampung air dalam kapasitas besar,” terangnya, Selasa (15/2/2016).

Kapasitas yang dimiliki dari masing-masing mesin diesel, Retno bilang, bisa menyedot 90 liter per detik. Didukung dengan peralatan lain berupa 9 unit excavator untuk mengurai hambatan aliran air atau digunakan pengerukan paca banjir.

“Kami juga menyiapkan borjong kawat yang bisa diisi batu atau karung pasir jika sewaktu-waktu dibutuhkan siap diturunkan untuk mengantisipasi air terlu besar,” terangnya.

Retno pun menghimbau kepada masyarakat Kota Tangsel yang menghuni di pemukiman titik-titik banjir tidak perlu cemas. Semua wilayah terus dipantau sambil dilakukan perbaikan fisik.

“Kami mengimbau kepada warga yang berada di titik banjir seperti Bukit Pamulang Indah (BPI) dan Cirendeu Permai agar tetap tenang. Penanganan banjir terus ditangai secara serius secara bertahap,” tambahnya.(yud)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) merasa optimis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 dapat terserap dengan baik.

Hal ini dikarenakan Walikota Tangsel telah menginstruksi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjalankan seluruh kegiatan dengan seoptimal mungkin.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel Muhamad menyatakan, Walikota Tangsel sudah jelas menginstruksikan kepada seluruh SKPD untuk menjalankan kegiatan yang telah direncanakan dengan sebaik-baiknya serta semaksimal mungkin.

“Kalau kegiatan yang telah disusun itu dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh SKPD, itu akan memperlihatkan bahwa kita itu dapat mengelola anggaran dengan optimal,” terang pria yang juga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangsel ini saat ditemui kabar6.com usai Rapat Paripurna di Gedung TIFA, Setu, Senin (15/2/2016). **Baca juga: Ancaman Banjir, Warga BPI Pertanyakan Efektivitas Tandon.

Ketika disinggung terkait tren Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang banyak, Ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Kota Tangsel ini menegaskan, SILPA tersebut banyak faktornya, seperti lampauan pendapatan sisa belanja pegawai, adanya penghematan, sisa belanja barang jasa dan modal serta ada juga sisa belanja tak terduga. **Baca juga: Akhirnya, APBD 2016 Tangsel Rp 3,3 Triliun Disahkan.

“SILPA itu tentunya diakibatkan banyak faktor, yaitu dinamika regulasi dari pemerintah di tingkat atas dan keberhasilan kita dalam efisiensi pelaksanaan kegiatan, makanya masih ada SILPA,” tegas warga Ciputat ini.(ard)

Kabar6-Sejumlah warga perumahan Bukit Pamulang Indah (BPI), Kelurahan Pamulang Barat, Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dihinggapi perasaan cemas.

Pasalnya, intensitas curah hujan saat ini terus meningkat. Mereka khawatir rumahnya bakal tergenang luapan air, lantaran hingga kini masih langganan banjir.

‎Kris, warga yang bermukim di Blok 5 RT 03 RW 04‎, mengakui bila wilayah pemukimannya jadi langganan banjir setiap musim hujan.

Padahal, di lokasi terdekat ada tandon yang berfungsi untuk menampung air. Namun, faktanya pemukiman warga masih tetap kebanjiran.

“Kalau menurut saya ada tandon juga bukan solusi mengatasi banjir,” katanya ditemui wartawan, kemarin.

Kris menceritakan, di sekitar tandon ada‎ lebih dari dua pintu air yang mengalir ke saluran drainase beberapa blok hunian warga. Seringkali pintu air tersebut memicu kericuhan antarwarga penghuni perumahan BPI. **Baca juga: BPPT: Waspada Musim Banjir Mengintai Tangsel.

Alasannya, jika pintu satu di buka sementara lainnya tertutup maka limpahan air jadi tidak merata. Akibatnya, tidak semua rumah milik warga BPI terendam luapan air kali‎ yang mengalir di sekitar kawasan hunian tersebut. **Baca juga: Mobil Pick Up Terbakar di Pondok Aren.

“Banjirnya enggak merata. Akhirnya warga sepakat setiap hujan gak ada yang boleh terbuka, biar banjir semua,” tambahnya.(yud)

Kabar6-DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akhirnya melaksanakan rapat paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tangsel Rp 3,3 Triliun.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Ahadi mengatakan, dengan disahkannya APBD 2016, pihaknya sangat mengharapkan Pemkot Tangsel melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dengan sebaik-baiknya.

“Jangan sampai APBD yang naik sebesar Rp 1,1 Triliun dari tahun sebelumnya ini malah akan ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) lebih besar lagi, kan jadi mubazir penambahan anggaran,” ucap Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ketika ditemui Kabar6.com usai rapat paripurna di Gedung TIFA, Setu, Senin (15/2/2016). **Baca juga: Penyerahan Aset dan Dana Hibah Polres Tangsel Mandeg.

Maka dari itu, sambung mantan Asisten I Bidang Pemerintah lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tangsel ini, SKPD harus dapat menunjukkan kinerja bisa bekerja dengan banyak program yang berjalan karena dengan SILPA itu menunjukan perencanaan dan pengelolaan anggaran Pemkot Tangsel yang buruk. **Baca juga: Mobil Pick Up Terbakar di Pondok Aren.

“SILPA sampai Rp.754 miliar seharusnya tidak boleh terjadi lagi di tahun ini karena SILPA berpotensi penghambat pembangunan karena anggaran menjadi tidak terserap dan Pemkot Tangsel harus dapat melaksanakan perencanaan dan pengelolaan anggaran dengan maksimal,” pungkasnya.(ard)