Kabar6-Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) hingga kini masih melakukan penjajakan dengan salah satu perusahaan jasa perbankan pelat merah.

Kepala Bidang PBB dan BPHTB Indri Sari Yuniandri mengatakan, rentang waktu yang dibutuhkan dalam proses menjalin kerjasama tidaklah sebentar. Sedangkan lembaga intermediasi keuangan yang akan digandeng pun bukan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

“Prosesnya butuh waktu lama. Dan selama ini rencana kerjasama dengan BNI (Bank Negara Indonesia) juga belum boleh diekpose,” katanya saat dihubungi kabar6.com, Selasa(29/3/2016)

Ia menolak berspekulasi jika tahun ini kerjasama dengan lembaga intermediasi keuangan bisa diputuskan. Sebab, masih harus menunggu keputusan dari Bank Indonesia.

Indri sebutkan, kedua lembaga juga mesti melakukan kajian ilmiah selama proses penjajakan kerjasama dilaksanakan. “Harus ada sertifikatnya, jadi tidak bisa begitu saja bekerjasama,” sebutnya.

Jalinan kerjasama ini khusus diperuntukan melayani masyarakat di tujuh wilayah kecamatan yang ingin membayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) lewat bank. Hingga kini baru kerjasama dengan Bank Persepsi yakni, Bank Jabar dan Bank Central Asia. **Baca juga: Kejari Tigaraksa Masih Selidiki Kasus Parkir Meter di Tangsel.

Indri menjelaskan, berkaitan dengan pelayanan PBB saat ini ada beberapa sistem informasi yang baru diterapkan pada 2015. Di antaranya adalah SMS Gateaway, E-SPPT, dan I-PBB. **Baca juga: Ini Sikap PT PITS Soal Wacana Pengalihan Parkir Meter.

“Layanan aplikasi SMS Gateaway berfungsi untuk memberikan informasi kepada wajib pajak tentang jumlah tagihan atau tunggakan yang mesti dibayar,” jelas Indri. **Baca juga: Wanita Muda Bersimbah Darah Dekat Bandara Soetta.

Sedangkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (E-SPPT) dan sistem I-PBB pada dasarnya berfungsi sama. Yakni, untuk mempermudah akses wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau akses lainnya. **Baca juga: Lagi, Bupati Zaki Sindir Pemprov dan Pusat Soal Aset Tidak Terurus.

“Sistem-sistem tersebut baru kami terapkan pada 2015 ini. Sehingga kendala konvensional yang dikeluhkan masyarakat, seperti terbatasnya jam kantor, antrean, dan sebagainya bisa diatasi,” tambah Indri.(yud)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mewacanakan idealnya pengelolaan layanan jasa parkir meter ditangani langsung oleh Badan Usaha Milik Daerah.

Solusi itu berhembus setelah aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, melakukan penyelidikan lantaran diduga ada pelanggaran hukum.

Direktur Utama PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (Persero), Andi Alaudin Huduri, menyikapi santai sambil tersenyum atas rencana pengalihan parkir meter. Ia mengaku belum mendengar secara langsung, dan dinilainya masih sebatas wacana.

“Kalau memang kami dipercaya ya siap saja,” katanya saat dihubungi kabar6.com lewat sambungan selularnya, Selasa (29/3/2016).

Jika memang nantinya resmi diputuskan diberikannya mandat untuk mengelola layanan jasa parkir meter. Andi tegaskan,  induk perusahaan (holding company) tidak ingin serta-merta menerima pelimpahan begitu saja.

Menurutnya, PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan mesti melakukan aspek kajian bisnis terlebih dahulu. Khususnya menyangkut masalah legalitas formal parkir meter. Payung hukum tersebut menjadi pedoman dalam menjalani pengembangan bisnis jasa.

“Kami siap ditunjuk jadi operator parkir meter.,Tapi harus tetap punya payung hukum yang jelas dan kuat dulu,” tegasnya.

Andi berpendapat, payung hukum yang dibuat sebagai pedoman resmi menjalani bisnis parkir meter bisa beragam bentuk regulasi. Seperti, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, Peraturan Daerah, ataupun surat resmi penugasan dari walikota. **Baca juga: Pemkot Tangsel Harapkan BUMD Kelola Parkir Meter.

Idealnya, ia sebutkan, memang prosedur pengelolaan layanan jasa parkir meter di Kota Tangsel dibuat satu pintu. Sehingga tidak terjadi tumpang-tindih kepentingan. **Baca juga: Kejari Tigaraksa Masih Selidiki Kasus Parkir Meter di Tangsel.

“Menurut saya sangat bagus dan merespon. Tapi jangan sembarang, karena ini sudah persero. Ada aturan, payung hukum yang jelas dulu. Bisa diserang pihak luar nantinya, karena kita dianggap memonopoli,” sebut Andi.(yud)

**Baca juga: Tangcity Dukung DPRD Kota Tangerang Bentuk Pansus Parkir.

Kabar6-Program skala nasional bertajuk Sensus Ekonomi 2016 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melibatkan sebanyak 2.291 orang petugas survey. Selama sebulan tim lapangan bekerja, angka kompensasi uang honor yang bakal diterima nilainya cukup menggiurkan.

“Uang honor yang diterima oleh petugas survey lapangan lumayan besar nilainya,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangsel,‎ Faidzin kepada kabar6.com ditemui di kawasan Kecamatan Serpong Utara, Senin (28/3/2016).

Menurutnya, dari jumlah total ribuan orang petugas dalam sensus ekonomi dibagi ke dalam tiga kelompok. Faidzin merinci, pertama untuk klasifikasi tim survey Petugas Pencacah Lapangan (PCL) diberikan uang honor senilai Rp2,8 juta sebulan.

Nantinya mereka akan didampingi oleh 572 petugas Pemeriksa Lapangan‎ (PML) yang setiap orang diberikan honor sebesar Rp3,125 juta per bulan. Ditambah lagi bantuan dari 50 orang petugas Koordinator Lapangan yang diberikan uang honor‎ senilai Rp3,3 juta.

“Seleksi perekrutan ‎petugas survey tentunya sangat ketat. Pendaftar mesti lulus tes ujian tertulis tentang ilmu statistik,” terang Faidzin.

Ia menambahkan, sebelum terjun ke lapangan seluruh petugas survey terlebih dahulu diberikan pelatihan. Tujuannya agar target validitas hasil data agregat sensus yang dihimpun sepanjang Mei 2016 besok bisa sesuai harapan pemerintah serta kalangan dunia usaha. **Baca juga:

‎Faidzin bilang, warga yang direkrut sebagai petugas survey sensus ekonomi 2016 berasal dari beragam kalangan ‎status sosial, pendidikan dan profesi. Mereka ini akan menghimpun data agregasi dari setiap pelaku usaha skala kecil, sedang dan besar tanpa kecuali. **Baca juga: Sensus Ekonomi 2016, Airin: Pengusaha Jangan Ngumpet‎.

“Warga responden pun hati-hati. Jangan sampai tertipu oleh oknum yang mengaku sebagai petugas sensus, tapi ternyata malahan berbuat tindak kejahatan,” pesannya.(yud)

Kabar6-Sikap marah yang telah ditunjukan orang nomor dua di Kota Tangerang‎ Selatan (Tangsel) ditanggapi dingin oleh anak buahnya. Wakil Walikota Benyamin Davnie jengkel lantaran memergoki secara langsung sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Serpong.

Kini sejumlah PKL di Pasar Serpong kembali nekat menggelar lapak dagangannya mesti Selasa (15/3/2016) lalu telah dibongkar paksa oleh ratusan aparat gabungan. Sementara petugas Satpol PP yang bersiaga pun terkesan acuh.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kota Tangsel, Azhar Syam’un Rachmansyah sebutkan akan meninjau langsung terkait munculnya PKL di Pasar Serpong.

Ia ‎mengaku belum melihat secara langsung sepanjang area trotoar dan bahu jalan dipenuhi lapak penjual aneka komoditas pertanian.

“‎Kalau memang masih ada nanti kita tertibkan lagi,” ujarnya bernada datar saat dihubungi wartawan, Senin (28/3/2016).

Terpisah, Camat Serpong Mursinah mengaku merasakan pusing dalam menghadapi prilaku PKL ‎pada program penertiban awal tahun ini. Ia menyebutkan, mayoritas pedagang emperan jalan berasal dari luar Kota Tangsel.

“Kebanyakan orang Rangkas, pokoknya dari daerah kulon sana. Bukan warga sini mereka,” terang. **Baca juga: PKL di Pasar Serpong Kembali Bermunculan.

Sebelumnya kepada kabar6.com, warga sekitar yang menjadi juru parkir di dekat pintu kereta api di Stasiun Serpong begitu santai menyikapi aksi penertiban. Prediksinya penggusuran terhadap PKL hanya untuk waktu sesaat ternyata tidak meleset. **Baca juga: Bang Ben Sewot Pergoki PKL di Pasar Serpong‎ Dableg.

“Cuma‎ lima hari doang inimah. Kan mau ada Lomba Adipura, tapi kasian juga sih meja-meja punya pedagang diangkutin sama Satpol,” ujar Bintoro.(yud)

Kabar6-Tommy Patria Edwardi, kembali terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Koperasi Sejahtera Praja Mandiri periode 2016-2019 dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) di Graha Widya Bhakti Puspiptek, Kecamatan Setu.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Warman Syanudin menyampaikan, agar visi-misi dari koperasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini selaras dgn visi-misi kota pemekaran dari Kabupaten Tangerang ini sehingga dapat menjaga profesionslisme.
 
“Selain itu juga harus dapat terwujud koperasi PNS Tangsel yang dapat mensejahterakan anggotanya dan koperasi ini diharapkan tdk hanya bergerak di bidang simpan-pinjam tetapi harus mampu mengembangkan usaha lain,” terang Warman ketika ditemui Kabar6.com di Balaikota Maruga, Ciputat, Senin (28/3/2016).

Ketua Koperasi SPM Tommy Patria menyatakan, dirinya siap menjaga amanah yang kembali diberikan kepercayaan untuk memimpin koperasi yang membawahi sebanyak 800 anggota.

“Dalam RAT tahun ini merupakan masa jabatan terakhir dari pengurus dan pengawas lama serta dilakukan pemilihan pengurus juga pengawas baru untuk periode 2016-2019, Alhamdulillah saya secara aklamasi terpilih lagi sebagai Ketua Koperasi SPM,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Lurah Serua, Kecamatan Ciputat ini.

Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kota Tangsel ini menuturkan, pengawas dari Koperasi SPM ini dipilih untuk menjadi ketua, yaitu Saefudin, dari Kecamatan Ciputat Timur, anggotanya Wibowo dari Kantor Arsip dan Ratih dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). **Baca juga: Kejari Tigaraksa Masih Selidiki Kasus Parkir Meter di Tangsel.
 
“Diakhir RAT juga dilakukan pengundian doorprise yang menambah kemeriahan RAT. Jumlah anggota koperasi 800 merupakan PNS Tangsel termasuk Walikota, Wakil dan Sekretaris Daerah (Sekda), para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga Camat telah menjadi anggota kami,” pungkas pria yang juga Bendahara Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangsel ini lagi.(ard)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) mengharapkan Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mampu mengembangkan sayap bisnisnya dengan mengelola parkir meter.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel Muhamad menyatakan, pengelolaan parkir di 8 titik kota pemekaran dari Kabupaten Tangerang ini yang dipihak ketigakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) sempat menuai polemik terkait komersialisasi aset, berupa lahan.

“Yah kami kan juga perusahaan atau BUMD sendiri dan akan menyarankan atau meminta kepada jajaran direksi PT PITS agar berani mengembangkan usahanya ke bidang perparkiran,” terang pejabat yang juga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangsel ini ketika ditemui Kabar6.com, Selasa (29/3/2016). **Baca juga:

Maka dari itu, sambung mantan Camat Ciputat, bila parkir meter dikelola oleh perusahaan plat merah akan lebih mudah mengawasinya termasuk mengatur regulasi terkait lahan parkir yang merupakan aset Pemkot Tangsel. **Baca juga: Kejari Tigaraksa Masih Selidiki Kasus Parkir Meter di Tangsel.

“Regulasi pengelolaan parkir meter sudah pasti akan lebih mudah diterapkan kalau perusahaan plat merah milik sendiri yang kelola, sudah pasti Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan kemana-mana,” pungkas Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kota Tangsel ini.(ard)

Kabar6-Ulah yang telah dipertontonkan oleh sejumlah Pe‎dagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sungguh keterlaluan.

Fakta di lapangan terbukti sulit terbantahkan, bahwa kegiatan penertiban yang melibatkan aparat gabungan pada Selasa pekan lalu hasilnya tidak efektif.

Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie‎ mengakui konisi di atas dilihat olehnya secara langsung. Jejeran lapak begitu bebas menawarkan beragam komoditas pertanian kepada para pelanggannya.

Meski kondisi tata ruang perkotaan di sekitar Pasar Serpong jadi semakin semrawut, tapi pedagang tetap acuh.

“Pas waktu liburan panjang kemarin saya lihat secara langsung. Kayaknya memang PKL di Pasar Serpong itu ternyata dableg (sulit diatur) juga ya,” katanya kepada wartawan di Buaran, Kecamatan Serpong, Senin (28/3/2016).

‎Atas kondisi di atas, Bang Ben, sapaan akrab Benyamin Davnie, menginstruksikan kepada aparat di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tingkat kota dan kecamatan segera bertindak tegas. Para personel‎ Korps Praja Wibawa di Kota Tangsel itumesti turun kembali ke lapangan.

Meninjau langsung bersama dengan unsur aparatur perangkat daerah lainnya serta dibantu petugas TNI/Polri menjaga ketertiban di sekitar Pasar Serpong.

Bang Ben bilang, jangan malahan terlihat menjadi tak berdaya mengatasi prilaku para PKL yang selalu kucing-kucingan‎ terhadap petugas.

Kepala Satpol PP Kota Tangsel Azhar Syam’un Rachmansyah beserta jajarannya mesti mampu menjaga sekitar trotoar area Pasar Serpong bebas dari PKL.

Sikap tegas tanpa pandang bulu ini sesuai amanat dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 09 Tahun 2010 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum Masyarakat.

“Intinya, yang bosen dalam menjaga pasar itu Satpol PP atau pedagang. Mereka harus mampu jaga kondisi pasar‎. Itu aja siy,” tegasnya.

Bang Ben tak ingin lagi mendengar alasan klasik penyebab sulitnya menjaga ketertiban di sekitar area Pasar Serpong. Pengakuan keberadaan bebasnya PKL lantaran dibekingi oleh oknum masyarakat sekitar beserta aparatur daerah Tangsel merupakan cerita usang.

Sebab, selama ini aparatur wilayah yang tergabung dalam wadah Musyawarah Pimpinan Kecamatan‎ (Muspika) sudah sering melakukan rapat koordinasi lintas sektoral. Wadah komunikasi antarlembaga daerah ini tentunya dibantu oleh unsur personel TNI/Polri.

Aparat wilayah hukum setempat bersama unsur dari Muspika Serpong terus melakukan pendekatan persuasif kepada para pemangku kepentingan di Pasar Serpong. **Baca juga: Satpol PP Jangan Tunggu Perintah Jaga Pasar Serpong.

Pesannya kepada semua pihak agar mau melaporkan bila punya bukti valid adanya oknum aparatur daerah yang terbukti merangkap jadi “centeng”. **Baca juga: PKL di Pasar Serpong Kembali Bermunculan.

“Kalau terbukti ada oknum yang bekingin‎ segera laporin. Jangan sampai ada yang demikian, sanksinya teguran keras sampai pemecatan,” ujar Bang Ben.(yud)

Kabar6-Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany, mengimbau kepada semua pelaku usaha skala kecil hingga besar bisa untuk bisa pro-aktif.

Pengusaha mesti mau memberikan data agregasi ketika bertemu ‎dengan petugas survey dalam program nasional Sensus Ekonomi 2016.

“Pengusaha jangan malahan ngumpet ketika didatangi petugas sensus. Sikap menghindar seperti itu mencerminkan bukan sebagai warga negara yang baik‎,” katanya saat dihubungi kabar6.com, Senin (28/3/2016).

Airin menjelaskan, setiap pelaku usaha di Kota Tangsel idealnya bisa membantu program pemerintah. Data agregat yang disampaikan harus valid. ‎Artinya, pengusaha wajib menjawab secara jujur kepada 2.291 orang tim survey.

Petugas delegasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangsel membutuhkan data bukan yang bersifat individu. Data tersebut akan sangat berguna bagi pengusaha. Apalagi waktu sensus tergolong singkat, hanya sepanjang Mei 2016 besok.

Airin sebutkan, dari pengetahuannya kecepatan data yang dihimpun oleh tim survey sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil sensus ekonomi. Pihak BPS Kota Tangsel ‎pastinya tidak akan mengekspose setiap hasil data punya perusahaan responden.

“Makanya pengusaha terbuka dan jujur saja kepada petugas sensus‎,” pesan Airin, yang mengaku sedang hadiri rapat pimpinan di Balaikota Tangsel, Maruga, Kecamatan Ciputat.

Nantinya dari program sensus ekonomi skala nasional ini dapat dijadikan bahan acuan bagi seluruh pemerintah di tingkat lokal.

Hasil data sensus yang telah dihimpun tim survey dijadikan kajian serta tolak ukur untuk menentukan kebijakan ekonomi strategis selanjutnya.

Alasannya, semua unsur sektoral pemerintah daerah di kabupaten/kota akan menjadikan data hasil sensus ekonomi sebagai bahan kajian.

Berdasarkan teori secara mikro dan makro dasar yang terukur berkaitan dengan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Tangsel selama kurun waktu 10 tahun terakhir.

Data agregat sensus sangat berguna demi mendorong kerangka program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangsel periode 2016-2021. **Baca juga: BPS Tangsel: Pengusaha Sering Hindari Petugas Sensus.

Intinya, Airin tegaskan, dalam rangka upaya peningkatan daya saing dunia usaha sektor skala kecil, menengah dan besar. **Baca juga: Soal Sampah, Walikota Tangsel Diminta Turun Tangan.

“Apalagi kan ada mas dalam bunyi salah satu visi dan misi pas kampanye kemarin. Selama lima tahun kedepan ini saya ingin meningkatkan ekonomi kerakyatan, berbasis inovasi dan produk unggulan,” tegasnya menutup pembicaraan.(yud)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) mempersilahkan warga atau aktivis lingkungan yang resah dengan tumpukan sampah di belakang Permata Pamulang, Kecamatan Setu, untuk melayangkan surat kepada Walikota Tangsel.

Rahmat Salam, Kepala BLHD Kota Tangsel menyatakan, dirinya yakin dengan adanya surat yang masuk terkait keluhan warga atau aktivis lingkungan itu, Walikota Tangsel pasti akan segera menginstruksikan kepada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) untuk segera menindaklanjuti permasalahan itu. **Baca juga: Gunung Sampah di Permata Pamulang Bisa Gagalkan Tangsel Raih Adipura.

“Walikota Tangsel harus turun tangan untuk menginstruksikan kepada DKPP agar segera bertindak. Karena sudah berulangkali kami berkoordinasi dengan DKPP, tapi hanya dijawab nanti kalau sudah dibicarakan dengan Camat setempat,” kata Rahmat Salam kepada Kabar6.com ketika ditemui di Cilenggang, Senin (28/3/2016). **Baca juga: Diduga Ilegal, 65 Calon TKI Diamankan di Soetta.

Dihubungi terpisah, Andi Rivai, salah satu pengurus Organisasi Kepemudaan (OKP) Gugusan Alam Nalar Ekosistem Pemuda (GANESPA) mengungkapkan, pihaknya akan melakukan rapat internal untuk mengambil sikap terkait lambatnya penanganan tumpukan sampah yang menggunung. **Baca juga: Resmikan Stadion Mini, Bupati Zaki: Jangan Dipakai Buat Konser.

“Kami akan segera rapat internal dengan pengurus dan anggota OKP Ganespa terkait sikap DKPP yang lambat karena belum juga mengatasi tumpukan sampah itu,” ketus pemuda yang akrab disapa Anoy itu.(ard)

Kabar6-Badan Pusat Statistik (BPS) seringkali dihadapkan pada persoalan krusial. Para pelaku usaha skala besar dan menengah selaku responden sensus selalu menghindar alias ngumpet ketika ingin dimintai data oleh petugas sensus.

Persoalan klasik itu diharapkan tidak kembali terjadi di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Sehingga para pelaku usaha bisa turut andil berpartisipasi aktif menyukseskan program nasional Sensus Ekonomi 2016.

“Jangan yang usahanya ilegal. Kadang-kadang yang usahanya legal pun susah ditemui,” ungkap Kepala BPS Kota Tangsel, Faidzin menjawab pertanyaan kabar6.com ditemui di Serpong Utara, Senin (28/3/2016).

Ia men‎gatakan, institusinya telah menggandeng sebanyak 2.291 orang warga asal tujuh kecamatan di Kota Tangsel. Mereka didelegasikan menjadi tim survey. Petugas sensus itu nantinya akan mendatangi setiap pintu bangunan untuk menghimpun data agregasi dari para pengusaha.

“Baik usaha di ruko-ruko pinggir jalan maupun pada gang-gang terpencil. Tanpa kecuali, yang penting ada terlihat aktivitas ekonomi,” kata Faidzin.

Menurutnya, ribuan petugas sensus yang direktur ditugasi menghimpun data agregat dari sebanyak-banyaknya orang selaku pelaku usaha di Kota Tangsel.‎ Pengumpulan data yang diselenggarakan secara serentak di seluruh se-Indonesia ini berlangsung selama Mei 2016. **Baca juga: Gunung Sampah di Permata Pamulang Bisa Gagalkan Tangsel Raih Adipura.

Faidzin bilang, dari setiap pintu bangunan, petugas sensus akan menghimpun beragam data agregat. Misalnya, jenis bangunan usaha, penghasilan atau omzet, jumlah tenaga kerja di lokasi tersebut dan lain sebagainya. **Baca juga: April 2016, Polres Tangsel Layani SIM Keliling.

“Makanya, kami minta support (dukungan) dari Ibu Walikota Tangsel Airin Rachmi‎ Diany maupun asosiasi lainnya,” bilangnya.(yud)