Kabar6-Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengeluhkan peralatan penanggulangan bencana yang ada belum memenuhi standarisasi.

Koordinator Lapangan (Korlap) TRC pada BPBD Kota Tangsel Iwan mengharapkan, BPBD kota pemekaran dari Kabupaten Tangerang ini memiliki peralatan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 17 Tahun 2009 tentang Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana.

“Tangsel ini memiliki sembilan potensi bencana. Harusnya kelengkapan peralatan penanggulangan bencana jadi hal utama, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat besar di Tangsel,” ujar Iwan ketika ditemui Kabar6.com di Markas TRC BPBD Tangsel, Minggu (17/4/2016).

Iwan mengungkapkan, saat ini TRC hanya memiliki satu unit mobil rescue yang bukan dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangsel, melainkan bantuan hibah dari BNPB.

Bila dilihat dari aturannya, Tangsel harus sudah punya 1 unit mobil komando, 1 unit mobil rescue dan 2 mobil operasional. **

“Ketika ada bencana di Tangsel kami seringkali terlambat turun menanganinya karena keterbatasan ini, alhasil kami kerap disindir oleh masyarakat yang menjadi korban bencana, telat lagi telat lagi,” terang Iwan. **Baca juga: Oknum Kepsek Diduga Mesum, Kepala Dindik: Ini Sangat Memalukan.

Dihubungi terpisah, Kepala Seksi (Kasie) Mitigasi pada BPBD Kota Tangsel Essa Nugraha Sudjana menegaskan, target pemenuhan standarisasi peralatan penanggulangan bencana sudah dirinya tuangkan dalam rencana strategis BPBD Kota Tangsel tahun 2016-2021. **Baca juga: Diduga Mesum, Kepsek SDN Cikuya 1 Bonyok Dihajar Warga.

“Insya Allah target standarisasi peralatan penanggulangan bencana itu terpenuhi dan mudah-mudahan didukung pula oleh anggarannya,” pungkas Essa.(ard)

Kabar6-Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DMBSDA) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengaku telah menegur warga pemilik bangunan liar atau Bangli di Perumahan Reni Jaya, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang.

Pasalnya, keberadaan Bangli menyebabkan terjadinya penyempitan daerah aliran air hingga berbuntut banjir.

“Dari bangunan yang dibongkar nantinya kami siap bangun jalan inspeksi,” kata Kepala Bidang Bina Manfaat DMBSDA Kota Tangsel, Aji Awan, Minggu (17/4/2016).

Bangli yang berada di atas lahan aliran anak Kali Angke itu persisnya berada di RW 18 dan 21. DBMSDA Kota Tangsel pun telah bersurat pemberitahuan ketiga kali kepada warga perihal rencana pembongkaran Bangli untuk dikembalikan fungsinya sebagai daerah resapan serta jalur inspeksi.

Berdasarkan hasil pengukuran, sisa lahan yang ada diameternya bervariasi. Mulai dari satu hingga tuju meter persegi. Sedangkan kegiatan pembongkaran Bangli , Aji sebutkan, dita‎rgetkan rampung akhir April besok. **Baca juga: BBWSCC Dorong Bikin Skenario Regulasi Penanganan Situ.

“Kami terus melakukan langkah dan pendekatan persuasif kepada warga Reni Jaya. Jika memang warga minta supaya dibantu membongkar tentunya kami siap menurunkan tim pembongkaran,” sebutnya. **Baca juga: Anak Tangerang Siap Pimpin Banten Lewat Jalur Independen.

‎Aji mengaku, suksesi program ini memerlukan kesadaran dari masyarakat sektar. Tujuannya demi kemaslahatan bersama dalam upaya penanggulangan masalah banjir. **Baca juga: Target Perolehan PBB-P2 Tangsel Dipatok Rp260 Miliar.

“Pada prinsipnya warga bersedia untuk penataan ulang. Karena mereka sadar lahan tersebut bukan haknya, dan berdasarkan rapat kemarin 90 persen warga setuju,”‎ tambahnya.(yud)

Kabar6-Realisasi pendapatan daerah pada 2015 lalu dari sektor Pajak Bumi Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Tangerang Selatan‎ (Tangsel), mampu memperoleh sebanyak Rp242,3 miliar.

Potensinya mesti terus digali, lantaran hasilnya bisa untuk menopang pembiayaan program pembangunan serta pelayanan publik.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangsel, Uus Kusnadi mengatakan, dari hasil pencapaian diata ada korelasi yang sangat erat.

Tentunya berkaitan antara jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT‎) PBB-P2 yang terdistribusikan denngan hasil pencapaian realisasinya.

“Sejak diserahkan ke Pemerintah Kota Tangsel dari wajib pajak sebanyak 400 ribu selalu mengalami kenaikan pendapatan. Tahun ini ditargetkan Rp260 miliar,” katanya, Minggu (17/4/2016).

Uus memastikan, setiap tahun institusinya melakukan evaluasi terkait kinerja pelaksanaan. Kenaikan perolehan pajak dapat dikatakan seimbang bila Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dengan peningkatan kinerja petugas pajak dapat berjalan secara selaras.

“Ada interval kenaikan kinerja‎ sebesar 10 persen dari tahun 2014 dikisaran 50 persen. Saat inipun ada kenaikan 10 persen, artinya jadi 60 persen,” terangnya.

Menurut Uus, secara spesifik tidak ada kenaikan NJOP.‎ Tapi kondisi yang terjadi dilapangan itu penyesuaian, seperti daerah perkampungan dibangun hunian klaster. Maka otomatis NJOP-nya mesti menyesuaikan.

DPPKAD‎ Kota Tangsel, lanjutnya, dalam tiga tahun terakhirnya terus berupaya meningkatkan sistem pelayanan berbasis informasi teknologi. Contohnya, seperti penyampaian SPPT kepada masyarakat dan uang pajaknya dibayarkan ke pemerintah daerah tidak secara manual. **Baca juga: BBWSCC Dorong Bikin Skenario Regulasi Penanganan Situ.

Uus sebutkan, dalam sistem pelayanan pajak ini telah dikembangkan inovasi ‎modern. Masyarakat bisa mengakses lewat surat elektronik atau email, aplikasi SMS Gateway ataupun lewat jasa kantor pos. **Baca juga: Airin Kepincut Perangkat Sistem Peringatan Dini Banjir.

“Evaluasi dan terobosan terus coba kita kembangkan. Intinya untuk mempermudah masyarakat menunaikan kewajibannya bayar pajak,” tambah Uus.(yud)

Kabar6-Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berjanji segera merevitalisasi lima situ-situ di Kabupaten Tangerang.

Kini mayoritas dari 26 situ sebagai lahan konservasi dan daerah resapan kondisinya memprihatinkan lantaran beralih fungsi.

“Mulai tahun ini (revitalisasi) lima situ di Kabupaten Tangerang,” kata Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Tengku Iskandar kepada kabar6.com‎ saat ditemui di Serpong, kemarin.

Ia menjelaskan, proses revitalisasi terhadap lima situ di Kabupaten Tangerang yang sudah rusak parah dilakukan secara bertahap.

Nantinya model pekerjaan revitalisasi yang akan digarap berupa pengerukan sendimen lumpur dan tanah di permukaan situ-situ.

“Kita harapkan tahun 2019 program revitalisasi situ sudah bisa diselesaikan,”‎ jelas Iskandar.

Ditambahkannya, sudah ada pengembang industri ekonomi di Kabupaten Tangerang melakukan koordinasi dengan KemenPU dan PR. Pengembang berjanji akan mengembalikan fungsi lahan situ sebagai daerah resapan air. **Baca juga: BBWSCC Dorong Bikin Skenario Regulasi Penanganan Situ.

Ketika ditanya ihwal sebaran lima‎ lokasi situ-situ yang dimaksud, Iskandar mengaku lupa. Ia juga mendorong kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bisa segera membuat skenario regulasi penanganan situ-situ. **Baca juga: Pengembang Janji Revitalisasi Lima Situ di Kabupaten Tangerang

“Ada sekitar lima persil dan sertifikat tanah dilaporkan ke pemerintah pusat. Dan ini dalam proses administrasi sedang dilakukan,”‎ tambahnya.(yud)

Kabar6-Luas area lahan di Situ Ciledug, di Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), sedianya sempat menyusut drastis.

Namun, setelah digulirkannya program revitalisasi situ-situ yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU dan PR), diklaim telah ada perkembangan signifikan dari luasan situ tersebut.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Tengku Iskandar mengatakan, berdasarkan catatan yang dikantongi pemerintah pusat, awalnya total luas lahan 31 hektare. Kemudian menyusut hingga tersisa 16 hektar. Kini setelah area lahan Situ Ciledug direvitalisasi persentase luasnya sudah mencapai 78 persen.

‎”Sekarang luasnya sudah mencapai 25 hektare, setelah sebelumnya berkurang jauh. Kalau tidak salah sisa 16 hektare saja,” katanya menjawab pertanyaan kabar6.com, Minggu (17/4/2016).

Iskandar mengakui‎ luas lahan konservasi dan daerah resapan air di 14 kabupaten/kota wilayah kerjanya, menyusut lantaran banyak dicaplok oleh oknum mayarakat dan pengembang usaha.

Meski begitu, Iskandar menganggap sah-sah saja bila ada pihak individu ataupun industri mengantongi sertifikat kepemilikan lahan di area situ.

Tetapi pemanfaatan dan pengendalian lahan situ-situ dan daerah aliran sungai diatur langsung oleh pemerintah daerah. Contohnya, pengembang punya lahan seluas 1.000 hektare, maksimal yang boleh dibangun hanya sekitar 700 hektare.

Ketentuan diatas bisa diatur dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub) ataupun Peraturan Walikota/Bupati.‎ Tergantung dari regulasi tentang pemanfaatan lahan.

‎”Jadi silahkan kepada masing-masing pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten/kota membuat skenario regulasi daerah. Tujuannya untuk mengembalikan fungsi situ-situ seperti sebelumnya sebagai daerah resapan air dan lahan konservasi,” katanya.

Iskandar menyontohnya, pada 20 Januari 2014 lalu ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta di Katulampa, Kabupaten Bogor, dibuat kesepakatan bersama‎.

Pada kesempatan itu ditetapkan untuk membuat ruang terbuka hijau abadi. Siapapun tidak dapat merubah kesepakatan itu meskipun Undang-undang tentang Tata Ruang setiap lima tahun sekali mengalami perubahan.

“Tetapi tetap tidak boleh berubah, khusus bagi ruang terbuka hijau,” ujar Iskandar. **Baca juga: Yan Dwita Hermansyah Pimpin Kembali Pokja WHTR 2016-2018.

Makanya perlu ada sinergisitas serius dalam penanganan masalah situ-situ di Jabodetabekpuncur. Pemerintah kabupaten/kota menyelesaikan masalah sosialnya, sedangkan kementerian menangani infrastrukturnya. **Baca juga: Airin Kepincut Perangkat Sistem Peringatan Dini Banjir.

“Seperti program revitalisasi yang sudah dilakukan oleh Walikota Tangerang Selatan,” tambahnya.(yud)

Kabar6-Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memamerkan perangkat berteknologi canggih untuk mendeteksi banjir secara cepat. Satu unit alat dimaksud dipatok seharga Rp300 juta, dan jika rusak pun suku cadangnya mudah dicari.

“Alat ini berguna untuk mengurangi korban jiwa dan kerugian harta benda akibat bencana banjir,” ungkap Nur Hidayat, peneliti dari BPPT saat ditemui kabar6.com di Serpong, kemarin.

Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany setelah diterangkan fungsi dan cara kerja perangkat canggih itupun langsung kepincut. Ia meminta kepada Kepala Pelaksana Harian (Plh) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Uci Sanusi untuk mencoba.

“Coba Pak Uci dialokasikan di perubahan (APBD-Perubahan 2016) besok. Dan saya mau langsung dipasang ya alatnya,”‎ pesan Airin disambut anggukan kepala anak buahnya itu.

Perangkat instalasi sistem peringatan dini banjir atau Flood Early Warning System (FEWS)‎ ini punya tiga fungsi. Pertama, untuk merekam tinggi permukaan air dan curah hujan yang dapat dijadikan data sesaat.

Kemudian bisa melakukan pengiriman data periodik melalui layanan pesan singkat atau Short Message System (SMS) lewat layanan jaringan ‎telekomunikasi. Ketiga, bisa mengirimkan data di pusat pengolahan data.

“FEWS jadi alternatif penting karena menggunakan alat pencatat tinggi muka air otomatis atau AWLR (Automatic water Level Recorder‎),” ujar Hidayat. **Baca juga: Airin Kucurkan Dana Pembebasan Lahan Depo Air Bersih.

Ia mengatakan, upaya pengurangan re‎siko banjir sangat diperlukan. Sebab sebagian besar bencana banjir di Indonesia dipicu oleh curah hujan yang tinggi. **Baca juga: Pelanggaran Administrasi Kependudukan di Tangsel‎ Turun 25 Persen.

Hidayat menyebutkan, perangkat sistem peringatan‎ dini banjir sudah dipakai sejumlah daerah. Yakni, di Kalimantan Timur, Bekasi, dan Jakarta Selatan. **Baca juga: Yan Dwita Hermansyah Pimpin Kembali Pokja WHTR 2016-2018.

Dari total tujuh jenis komponen yang digunakan, 65 persen berasal dari lokal. Sedangkan sisanya import.‎ “Tidak perlu beli di Singapura atau Hongkong. Spare part alat ini juga ada di Glodok ‎,” sebutnya.(yud)

Kabar6-Tragis dialami Teguh Prasetya (29). Pria ini tewas setelah terjatuh dari lantai 8 Mal Living World Alam Sutera, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (15/4/2016).

Kasubag Humas Polres Tangsel AKP H Mansuri yang dikonfirmasi, membenarkan perihal peristiwa itu. Korban diketahui sebagai Ciledug Indah II, Blok DB, RT 009/009, Pedurenan, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. **Baca juga: Lagi Asyik Pesta Sabu di Pondok Aren‎ Digerebek Polisi.

“Penyebab kejadian itu, apakah benar-benar hatuh atau karena faktor lain, masih terus diselidiki, dengan memintai keterangan dari sejumlah saksi, termasuk security. Tapi, ada dugaan bila korban bunuh diri,” ujar Mansuri. **Baca juga: Pelanggaran Administrasi Kependudukan di Tangsel‎ Turun 25 Persen.
 
Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti berupa dompet warna hitam serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban.(cep/yud)

Kabar6-‎Trend angka pelanggaran kepemilikan dokumen resmi administrasi kependudukan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) diakui menurun.

Persentase turunnya angka kasus tindak pidana ringan (Tipiring) ini setelah program kegiatan bersandi Bina Kependudukan rutin digelar setiap tahunnya.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangsel, Toto Sudarto, Sabtu (16/4/2016). “Jumlah (pelanggaran) menurun sekitar 25 persen,” katanya.

Toto jelaskan, persentase angka di atas mengacu dari perbandingan pada program serupa yang digelar pada Tahun Anggaran 2015 lalu.‎ Artinya, tingkat kesadaran masyarakat di Kota Tangsel sadar tertib administrasi kependudukan semakin membaik.

Dicontohkan, seperti halnya kegiatan Bina Kependudukan 2016 yang digelar‎ di dekat Lapangan Alap-alap, Kecamatan Ciputat. Di lokasi itu petugas gabungan menjaring sebanyak 3.605 orang warga yang melintasi Jalan Raya Jombang.

Hasilnya, petugas menindak 117 orang karena tidak bisa menunjukan kartu identitas resmi kependudukan. Oleh petugas warga pelanggar digiring hakim dari Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengikuti ke sidang Tipiring. **Baca juga: Airin Kucurkan Dana Pembebasan Lahan Depo Air Bersih.

“Dan sanksinya didenda Rp50 ribu khusus Warga Negara Indonesia dan Rp100 ribu bagi Warga Negara Asing.‎ Dananya langsung masuk ke rekening kas daerah,” terang Toto. **Baca juga: Napi Flamboyan Terbang Lewat Bandara Pondok Cabe.

“Target kami meningkatkan kesasadaran masyarakat untuk selalu membawa KTP baik manual maupun elektronik setiap keluar rumahnya,” tambahnya.(yud)

Kabar6-Kedatangan peti jenazah Ajun Inspektur Satu (Aiptu) Suharno di rumah duka Perumahan Griya Asri, Jalan Oscar IV Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), disambut‎ isak tangis keluarganya.

Ya, Suharno merupakan anggota Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Metro Jaya, yang tewas tertabrak truk di KM 11+800 toll Jorr Meruya, Jakarta Barat, saat sedang bertugas.

Mendiang Suharno, tiba di rumah duka sekira pukul 15.36 WIB, diantar mobil jenazah dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Almarhum meninggalkan seorang istri dan dua orang putra-putri. “Istri beliau Bu Sri Mulyani, dan anaknya Lutfi,22 dan Dea, 19,” ujar Bripka Hergiansyah, petugas PJR rekan korban.

Saat jenazah tiba, keluarga korban semula meminta untuk membuka peti jenazah almarhum Suharno, namun dilarang pihak Polisi. “Jangan Bu, sudah rapih dari rumah sakit dipesan jangan dibuka lagi,” ujar  Hergiansyah.

Menurut keterangan Hergi, mendiang Suharno akan dimakamkan di kampung halaman di Jogjakarta. “Kabarnya akan dimakamkan di Jogja,” terangnya.(yud)

Kabar6-‎Dua dari dari tiga narapidana yang sudah terkenal atas kasus tindak pidana saling berbeda dipindahkan dari ke lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Warga binaan itu diangkut menggunakan alat transportasi udara lewat Bandara Pondok Cabe di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Informasi yang diperoleh kabar6.com, ketiga terpidana yang terkenal flamboyan itu antara lain atas nama Abu Bakar Baasyir dan anak buahnya M Nasrudin.‎ Ia didakwa atas kasus terorisme.

Sedangkan satunya lagi yakni, Freddy Budiman gembong narkoba jaringan internasional. “Pukul 07.30 WIB terpidana atas nama Freddy Budiman diberangkatkan dari Lapas Gunung Sindur,” kata Kepala Polsek Pamulang, Komisaris Kristian Pau Adu, Sabtu (‎16/4/2016).

Menurutnya, dari Lapas Gunung Sindur di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Freddy diterbangkan menuju ke Bandara Tunggul Wulung, Kabupaten Cilacap‎, Jawa Tengah.

Mafia narkoba yang telah divonis hukuman mati dan sedang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasusnya dipindahkan ke‎ Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pasir Putih, Nusakambangan.

Sementara itu, terang Kristian, pukul 11.46 WIB pesawat jenis Cassa 212-200 yang ditumpangi Abu Bakar Baasyir dan M Nasrudin juga mendarat di Bandara Pondok Cabe.‎

Pesawat yang mengangkut dua terpidana jaringan Jamaah Islamiyah diterbangkan oleh pilot Ajun Komisaris Andri Maulana dan Kopilot Inspektur Dua Ilham.

“Dikawal mobil patroli dan 2 unit kendaraan Baracuda serta Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri. Rombongan melanjutkan perjalanan menuju Lapas Gunung Sindur,” terang Kristian. **Baca juga: Lagi Asyik Pesta Sabu di Pondok Aren‎ Digerebek Polisi.

Tak hanya itu, tambahnya, prosesi pemindahan terhadap dua narapidana dari “Hotel Prodeo” di Nusakambangan ke Lapas Gunung Sindur juga mendapat pengawalan dari dokter dan petugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM. **Baca juga: Airin Kucurkan Dana Pembebasan Lahan Depo Air Bersih.

“Pemindahan ABB (Abu Bakar Baasyir) dimaksudkan untuk alasan kemanusiaan. Agar akses untuk perawatan kesehatannya lebih mudah,”‎ tambah Kristian.(cep/yud)