Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah menentukan tiga titik wilayah pemukiman padat penduduk menjadi Kampung Keluarga Berencana (KB).

Program penanggulangan laju pertumbuhan penduduk itu turut menggandeng Komando Rayon Militer 052/Wijayakrama.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangsel, Apendi mengatakan, ada tiga kriteria utama dalam menentukan suatu wilayah menjadi Kampung KB.‎

Yakni, di lokasi tersebut jumlah peserta KB dibawah rata-rata. Kedua, jumlah pra keluarga Sejahtera diatas rata-rata.‎

“Tidak hanya jumlah peserta KB yang dibawah rata-rata, wilayah tersebut dilihat dari kekumuhan, kawasan miskin,terpencil dan lainnya,” ungkapnya di RT 13 RW 03, Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, kemarin.

Apendi menjelaskan, dari 54 keluraham/esa di Kota Tangsel sudah ‎tiga wilayah diprioritaskan menjadi Kampung KB. Dua wilayah lainnya yang sempat menjadi proyeksi setelah Pondok Betung yaitu di Kelurahan Kedaung, Pamulang dan Ciputat di Kecamatan Ciputat.
‎
“Dan akhirnya terpilihlah Kelurahan Pondok Betung menjadi lokasi Kampung KB,” terang Apendi. **Baca juga: Wilayah Kumuh di Pondok Aren Dibikin Kampung KB.
‎
‎Program pembentukan Kampung KB sangat diperlukan di Tangsel. Sebab, keberhasilan program KB akan sangat membantu dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia di Kota Tangsel. Tujuan strategisnya membentuk keluarga pra-sejahtera untuk menunju yang lebih baik.(yud)

Kabar6-Lingkungan padat penduduk di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), diproyeksikan menjadi lokasi percontohan program Keluarga Berencana (KB).

Program ini sedianya ini merupakan hasil kerjasama antara Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) setempat, dengan Komando Resort Militer (Korem) 052/Wijayakrama.

Penentuan lokasi Kampung KB terleta‎k di RT 013 dan 014 RW 03, Kelurahan Pondok Betung. Tujuan pencanangan program tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pra sejahtera.

Komandan Korem 052/Wijayakrama Letnan Kolonel (Inf) Bram Abilowo menjelaskan, kerja sama ini dalam rangka membantu pemerintah daerah, untuk dapat menekan laju pertumbuhan jumlah penduduk agar lebih sejahtera melalui program KB.

“Ini merupakan wujud perhatian TNI kepada segenap masyarakat, karena TNI berasal dari rakyat dan berjuang untuk rakyat,” kata Bram, kemarin.

Sementara Kepala Sub Bidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi-BPMPPKB Tangsel Dokter Yuni Lia Astuti, dalam kegiatan kampung KB ini ada 100 warga baik dari Pondok Betung, Jurang mangu, dan wilayah lainnya.

“Ada 100 warga yang sudah menggunakan alat kontrasepsi berupa suntik, Iud, Implant dan lain-lainnya,”jelasnya. **Baca juga: Ini Jadwal Penyerahan SK PNS di Pemkot Tangsel.

Sementara, untuk jumlah peserta usia subur (PUS) diwilayah Pondok Betung RW 03 sebanyak 1222, dengan peserta KB sebanyak 880.bukan peserta KB 342, Pra KS sebanyak 122, dan KS 1 sebanyak 610.(yud)

Kabar-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memastikan dalam waktu dekat membagikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan bagi calon Pamong Praja. Jumlahnya mencapai 649 orang Pegawai Negeri Sipil.

“Untuk pembagian SK 100 persen PN akan ada dua gelomban‎g,” kata Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel, Yudi Susanto, Sabtu (21/5/2016).

Menurutnya, gelombang pertama SK PNS akan diberikan pada ‎Jum’at (27/5/2016) besok bagi 78 orang. Lokasi penyerahan di Graha Widya Bhakti Puspiptek, Kecamatan Setu, bagi pendaftar dari jalur umum.

Selanjutnya, bagi 571 orang akan diserahkan di Gedung Serba Guna (GSG) kantor pelayanan Kecamatan Pondok Aren. Ratusan PNS baru tersebut berasal dari jalur katerogi-II.

Setelah mendapatkan SK PNS 100 persen, semua aparatur sipil negara itu  berhak atas semua “jatah” khas pegawai negeri yang sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Mulai dari gaji bulanan, tunjangan, hingga menjadi staf tetap di suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Tak hanya itu, dengan adanya SK 100 persen pegawai bisa mutasi ke daerah lain,” terang Yudi.

Ia mengingatkan, bagi PNS baru dari jalur  pelamar umum serta honorer atau K2, harus bisa bekerja secara maksimal. Jika tidak, BKPP bisa memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

“Dengan turunnya SK 100 persen, wajib dibarengi kinerja yang baik dari PNS. Kinerja dengan tanggung jawab harus sesuai,” pesannya. **Baca juga: Pemkot Tangsel Serahkan 649 SK PNS Jalur Umum dan K-II.

Sementara itu, Hendaryati, salah seorang penerima SK 100 Persen meluapkan kegembirannya lantaran telah resmi menjadi PNS. “Alhamdulilah penantian panjang ku dari honorer bisa keluar dan punya SK PNS,” singkat guru di SDN Jelupang 1, Kecamatan Serpong Utara itu.(yud)

Kabar6-Pejabat lembaga eksekutif dan legislatif di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), boleh saja melakukan plesiran berkedok kunjungan kerja ke luar kota ataupun luar negeri. Tetapi, catatannya alokasi dana yang dikeluarkan harus berasal dari kocek pribadi.

Demikian dikatakan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio saat dihubungi kabar6.com, Jum’at (20/5/2016).‎ “Silahkan aja kalau pakai uang pribadi. Itu tidak salah kok,” ungkapnya.

Meski begitu, terang Agus, perlu dilihat ur‎gensi dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan para pegawai pemerintahan.

Padahal, bisa saja proses pengamatan suatu program di wilayah atau daerah lain sudah dapat diakses lewat perkembangan teknologi yang telah ada dan berkembang.

“Sebenarnya bisa saja pakai Skype atau Google. Jadi tidak perlu asal main berangkat ke luar negeri saja. Ditanya boros atau tidak ya pasti boros. Apalagi sampai bawa keluarga,” cetusnya.

Apabila harus sampai berangkat pun, perlu dilakukan evaluasi sejauhmana program tersebut dapat diterapkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hasilnya pun juga dilaporkan ke DPRD selaku pengawal kebijakan pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah tidak perlu ekspos apa yang didapat ke masyarakat. Tapi jauh lebih dari itu, masyarakat wajib merasakan manfaat yang lebih baik dari agenda plesiran pemerintah. Kalau sama saja buat apa (agenda kunjungan ke luar negeri),” tegasnya.

Agus menambahkan, idealnya wajibkan berangkat dapat dibeberkan pergi kemana, untuk kepentingan apa dan bertemu siapa saja. Kemudian saat pulang sampaikan gagal atau berhasil lengkap dengan audio visual. Itupun jika harus ada dokumen yang ditandatangani.

“Kan tugas DPRD sebagai kontrol pemerintahan dan anggaran‎. Kalau gak bisa kontrol kenapa (Dewan) dipilih dulu‎. Gampang kan,” tambah Agus. **Baca juga: Begini Kata Dewan Tangsel Ihwal Maraknya Pelesiran.

Hingga berita ini diturunkan, kabar6.com mencoba mengkonfirmasi kepada sejumlah birokrat terkait, tapi tidak ada yang bersedia klarifikasi. **Baca juga: Pelesiran Birokrat di Tangsel Dikritisi Warga.

Sementara saat menghubungi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangsel, Teddy Meiyadi belum direspon.(yud)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) secara resmi bakal menyerahkan Surat Keputusan (SK)‎ kepada ratusan pegawai honorer.

Mereka mendapat pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Otomatis pendapatannya setiap bulan pun dipastikan ikut meningkat.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Yudi Susanto mengatakan, ratusan orang pegawai berasal dari pelamar umum dan tenaga honorer kategori II. Dari jalur umum jumlahnya ada 78 orang, dan K-II sebanyak 571 orang.

“Total keseluruhan ada 649 orang yang menerima SK PNS 100 persen,” ungkapnya usai menghadiri apel peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Lapangan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Jum’at (20/5/2016).

Menurut Yudi, setelah menerima SK PNS ke-649 orang itu bakal memperoleh “jatah” kompensasi uang khas PNS. Jika sebelum diangkat hanya memperoleh gaji dan bonus yang minim, ‎setelah menerima SK PNS penghasilan bulannya meningkat. **Baca juga: Pemkot Tangsel Mesti Evaluasi Perencanaan Kerja.

Sebanyak 649 orang pegawai yang menerima SK PNS merupakan akumulasi dari formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Tangsel. Mayoritas didominasi oleh pegawai yang menduduki posisi sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan serta bidang teknis. **Baca juga: JPO Roboh di Tol BSD, Polisi Panggil Perusahaan Truk Crane.

‎”Dengan turunnya SK 100 persen maka wajib dibarengi dengan kinerja yang baik. Tanggungjawabnya harus sesuai dengan statusnya,” terang Yudi.(yud)

Kabar6-Pihak Kepolisian Resor (Polres) Tangerang selatan (Tangsel) melayangkan surat panggilan kepada pihak perusahaan truk crane yang menabrak Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Tol BSD, KM 7+200, Kota Tangsel.

“Surat panggilan sudah kami layangkan. Dan, dalam dua atau tiga hari lagi, pihak perusahaan berencana datang untuk memenuhi panggilan,” ujar Kapolres Tangsel, AKBP Ayi Supardan, Jumat (20/5/2016).

Sedianya, pemanggilan pihak perusahaan truk crane B 9026 UEA itu guna dimintai keterangan seputar peristiwa kecelakaan tertabraknya JPO hingga roboh di Tol BSD beberapa waktu lalu.

Diketahui, pascatertabrak JPO oleh truk crane hingga ambruk di Tol BSD tersebut, polisi kini sudah menetapkan sopir truk crane Marsan Simbolon dan kernetnya Charli sebagai tersangka. **Baca juga: Awak Truk Crane Penabrak JPO di Tol BSD Terancam Setahun Penjara.

Meski keduanya tidak ditahan, namun Marsa dan Charli tetap dikenakan status wajib lapor.(rani)

Kabar6-Proyeksi hingga eksekusi program kegiatan yang dilaksanakan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menuai sorotan.

Padahal, alokasi dana yang dikucurkan dari kas daerah untuk kegiatan itu juga perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Kota Tangsel, M Taufik mengatakan, program kegiatan yang dilakukan, seperti tak dirancang secara matang, dan cenderung seremonial saja. Ini menyangkut pada perencanaan dan koordinasi antar-SKPD terkait masih lemah.

“Alang-alang salah satu contoh, kemudian Pasar Serpong. Ini adalah dampak kota yang semakin maju dengan persoalannya,” katanya lewat pesan WhatsApp yang diterima kabar6.com, Jum’at (20/5/2016).

Taufik menyinggung perihal masifnya area lokasi hiburan di warung remang-remang yang bebas menjual minuman keras di Alang-alang, kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong.

Di lokasi itu, bahkan setiap titik yang ada menyediakan wanita pramusaji, dengan maksud untuk menjerat para pria hidung belang.

Kemudian kondisi semrawutnya area pusat perekonomian di Pasar Serpong.‎ Di dua lokasi diatas sudah sering dilakukan penertiban. Tetapi terbukti tidak pernah efektif.

“Saya meminta pada Pemkot Tangsel untuk lebih jeli dan terkoordinasi dengan baik dalam hal perencanaan program kerja yang terukur dan sistematis,” terangnya.

Taufik uraikan, basis penganggaran yang jelas terkoordinasi antar-SKPD akan bisa menyelesaikan persoalan. Kedua contoh persoalan tersebut dianggapnya telah mengotori muka hingga membuat semrawut wajah Kota Tangsel..

Mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika harus bersatu padu.

Semua SKPD yang berhubungan dengan program penertiban dan peningkatan ekonomi kerakyatan itu harus disatupadukan dalam basis anggaran ..jd program apaun itu bentuknya penertiban dlm kenyamanan kota bisa tercapai dgn hasil yg baik.

“karena di dalamnya ada yang bisa menjaga secara payung hukum yang jelas. Ini yang harus dilakukan oleh pemkot,” tegas Taufik.

Ketika basis penganggaran jelas, Taufik mengklaim yakin semua SKPD bisa bertanggung jawab dengan baik. Kejadian kemarin sekelas kecamatan yang anggarannya kecil tidak bisa menyelesaikan persoalan penertiban. **Baca juga: Usai Pembongkaran Alang-alang, Lurah Buaran Gaet Dinkop UKM Tangsel .

Akibatnya penyerapan anggaran kas daerah jadi terbuang anggaran percuma. Sebab tidak terkoordinasi antar-SKPD serta minimnya pembinaan serta penyadaran bantuan untuk masyarakat pelaku usaha. **Baca juga: Mudik Gratis Sepi Peminat, Dishubkominfo Sambangi Pasar.

“Saat ini masih parsial. Dan ego sektoral SKPD masih sangat nyata. Perlu perbaikan sumber daya manusia di Tangsel,” terang politikus yang melenggang lewat daerah pemilihan Serpong.(yud)

Kabar6-Mudik gratis yang diselenggarakan oleh Kementrian Perhubungan melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), dianggap masih sepi peminat.

Alhasil, petugas Dishubkominfo harus berjibaku menyiasati program tersebut dengan melakukan jemput bola pemudik hingga di titik keramaian, seperti Pasar.

Kepala Bidang (Kabid) Angkutan pada Dishubkominfo Kota Tangsel menyatakan, pihaknya telah melakukan jemput bola beberapa waktu lalu di Pasar Serpong.

selain mencari warga yang ingin ikut mudik gratis, langkah jemput bola juga sebagai bentuk sosialisasi bahwa pihaknya menggelar kegiatan Ayo Mudik ini.

“Sepi peminat sih belum yah, tiap hari ada saja warga yang datang daftar mudik langsung ke kantor kami, nah jemput bola dilakukan sebagai bentuk sosialisasi juga ke warga dengan harapan bisa langsung daftar ketika kami jemput bola atau datang ke kantor kami,” terang mantan Kabid Lalin pada Dishubkominfo Kota Tangsel ini ketika ditemui Kabar6.com di Serpong, Jumat (19/5/2016). **Baca juga: DPRD Akui Program Sisumaker di Banten Tertinggal.

Sejumlah kota tujuan mudik lebaran yang diberikan pemerintah sendiri, diantaranya Tegal, Purwokerto, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Yogyakarta, Solo, Wonogiri dan Semarang. **Baca juga: Ini Lokasi Posko Daftar Mudik ‎Lebaran Gratis di Tangsel.

Persyaratan untuk mendapatkan fasilitas pulang ke kampung halaman tanpa biaya ini cukup mudah, yakni hanya dengan membawa fotokopi KTP/SIM/STNK dan kartu keluarga (KK). **Baca juga: Daftar Mudik Lebaran Gratis di Tangsel Bisa Lewat Internet.

“Minggu depan kami juga akan melakukan jemput bola ditempat keramaian di wilayah Pondok Aren dan Pamulang,” pungkas Wijaya lagi.(ard)

**Baca juga: Edan, Demi Rp1,3 Miliar Pria Ini Nekat Pasang Implan Payudara.

Kabar6-Anggota DPRD Provinsi Banten mengakui bila program Sistem Informasi Surat Masuk Keluar (Sisumaker) yang baru diterapkan, khususnya di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), sudah tertinggal bila dibandingkan dengan provinsi lain.

Demikian dikatakan Zaid Elhabib, anggota DPRD Provinsi Banten asal Partai Gerindra, kepad akabar6.com, Jumat (20/5/2016).

Meski demikian, Zaid meangku tetap mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel yang sudah menerapkan program Sisumaker tersebut.

“Kita memang telat menerapkan program elektronik itu, kalau daerah sudah ada yang sudah mulai tetapi namanya saja yang berbeda,” ucap Zaid usai melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tangsel. **Baca juga: Warga Tangsel Serbu Posko Pendaftaran Mudik Gratis.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kota Tangsel itupun berharap, agar pemerintah kota, kabupaten lain di Banten juga dapat menerapkan program Sisumaker ini, demi memangkas waktu dalam setiap kegiatan di pemerintahan. **Baca juga: Hindari Razia, Pelajar Lawan arus Tabrak Pemotor di Tangerang.

“Efisiensi waktu itu sangat penting dalam menjalankan kegiatan di pemerintah jadi waktu luang yang lain bisa dimanfaatkan untuk melayani masyarakat, akan tetapi Sumber Daya Manusia (SDM) harus diberikan pelatihan terus agar mudah dalam mengaplikan program Sisumaker itu, biar tidak Gagap Teknologi (Gaptek),” pungkas warga Serpong ini.(ard)

**Baca juga: Trik Bercinta Ala Film Dewasa yang Sebaiknya Tidak Ditiru.

Kabar6-Sepanjang Kamis (19/5/2016), Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), ramai dikunjungi warga.

Ya, mereka ramai-ramai mendaftarkan diri untuk menjadi peserta mudik gratis yang digelar Kementrian Perhubungan RI pada Lebaran tahun 2016.

Ratusan warga tersebut, terlihat antusias mendaftarkan diri dan keluarga mereka ke petugas pendata mudik gratis. Apalagi, persyaratan untuk mendapatkan fasilitas pulang ke kampung halaman tanpa biaya ini cukup mudah, yakni hanya dengan membawa fotokopi KTP/SIM/STNK dan kartu keluarga (KK).

Sejumlah kota tujuan mudik lebaran yang diberikan pemerintah sendiri, diantaranya Tegal, Purwokerto, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Yogyakarta, Solo, Wonogiri dan Semarang.

Salah seorang pendaftar mudik gratis, Abu Rizki mengatakan, dirinya mendaftarkan diri untuk menjadi peserta mudik gratis untuk pulang ke kampung halamannya di Tegal, Jawa Tengah bersama keluarga. Ia juga mengaku senang dengan adanya program mudik gratis ini.

“Mudik gratis ini sangat bermanfaat untuk masyarakat menengah ke bawah seperti kami,” ujarnya. **Baca juga; Ini Lokasi Posko Daftar Mudik ‎Lebaran Gratis di Tangsel.

Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishubkominfo Kota Tangsel, Wijaya Kusuma mengatakan, mudik gratis bertujuan untuk mempermudah masyarakat menengah ke bawah untuk pulang ke kampung halamannya di hari raya Idul Fitri. **Baca juga: Daftar Mudik Lebaran Gratis di Tangsel Bisa Lewat Internet.
 
“Sampai saat ini pendaftar mudik gratis sudah mencapai 40 persen dari kuot. Bagi masyarakat yang belum mengetahui, silahkan segera mendatangi kantor kami untuk mendaftarkan diri,” ujarnya.(rani)