Kabar6-Berkas penanganan kasus operasi tangkap tangan ‎yang melibatkan tersangka berinisial AS alias Awang Ambon (55) belum lengkap. Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) diamankan Tim Saber Pungli pada akhir Februari kemarin.

Kepala Satuan Reskrim Polres Kota Tangsel, Ajun Komisaris Alexander Yurikho, mengatakan ‎berkas penanganan kasus AS sudah dilimpahkan sebulan yang lalu ke Jaksa Penyidik Umum (JPU). Itu baru tahap pertama.

“‎Baru beberapa hari yang lalu P19 (pengembalian berkas perkara dari JPU ke polisi),” katanya saat dihubungi kabar6.com, Rabu (12/4/2017).

Alexander mengungkapkan, sekarang institusinya sedang berupaya merampungkan semua kelengkapan berkas perkara yang diminta oleh JPU. Ia yakin dalam kurun waktu tak lama semua berkas penyidikan penanganan perkara OTT itu lengkap atau P21.

“Setelah itu tahap kedua. Tahap kedua pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum,” ungkapnya.

Alexander menambahkan, ‎alasan P19 karena persoalan kelengkapan formal saja. Ia enggan membocorkan soal berkas materi penyidikan terhadap AS yang hingga kini belum lengkap.

‎”Ndak boleh aku kasih tau. Konsumsi aparat penegak hukum,” tambah perwira menengah lulusan Akademi Kepolisian itu.(yud)

Kasipidsus Kejari Tangerang, Faisol.(foto:K6)

Kabar6- Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, kini tengah gencar mengusut kasus dugaan korupsi alat kontrasepsi di Badan Pemberdayaan dan Keluarga Berencana (BPKB) Kota Tangerang Selatan.

Bantuan hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015- 2016 itu, diduga diselewengkan oleh sejumlah oknum pejabat daerah setempat.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus), Faisol mengatakan, pihaknya mengaku telah memeriksa dua orang pejabat setingkat Kepala Bidang di BPKB Kota Tangsel.

Kedua oknum pejabat itu, telah dimintai keterangan seputar pengadaan alat kontrasepsi untuk Rumah Sakit dan Puskesmas di kota termuda pecahan dari Kabupaten Tangerang tersebut.

“Baru dua orang setingkat Kabid telah yang diperiksa terkait kasus itu,” ungkap Faisol, kepada Kabar6.com, Rabu (12/11/2017).

Menurut Faisol, hasil Pengumpulan Data (Puldata) dan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket), sebagian dari bantuan hibah itu hingga kini ditengarai belum direalisasikan.

Atas kondisi itu, tim Penyidik menemukan adanya indikasi kerugian negara dalam proyek tersebut.

“Hasil Puldata dan Pulbaket, sebagain barang yang dimaksud belum dialokasikan ke RS dan Puskesmas penerima bantuan,” katanya.

Faisol menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengagendakan pemanggilan terhadap mantan Kepala BPKB Kota Tangsel, Apendi, selaku Pengguna Anggaran.

“Pemanggilan Apendi sedang diagendakan. Pokoknya kasus ini akan diusut tuntas,” tegasnya.(Tim K6)

Celana dalam dan BH bergelantungan.(foto:cep)

Kabar6-Ratusan pedagang Pasar Senen mendatangi kantor PT. Jaya Real Property di Sektor 9 Bintaro, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (12/04/2017)>Mereka melempari dan menghiasi papan nama gedung dengan pakaian dalam bekas.

Aksi yang dilakukan pedagang Pasar Senen Blok 1 dan 2 ini merupakan bentuk protes terhadap perusahaan pengelola pasar tersebut. Sebab setelah peristiwa kebakaran yang menghanguskan ratusan kios beberapa waktu lalu, PT. Jaya Real Property membangun ulang kios dengan ukuran yang jauh lebih kecil.

“Total pedagang (yang kiosnya jadi korban kebakaran) ada 418 orang, tapi pengelola bangun 473 kios. Jadi 55 kios tambahan ini membuat ukuran kios lama jadi jauh lebih kecil. Dari 2 kali 2 meter jadi 1,2 meter persegi. 

Pedagang juga mempertanyakan jual-beli kios seharga Rp 30 juta (per kios) yang dilakukan pengelola,” ucap Desi, salah seorang pedagang yang ikut aksi tersebut.

“Ini banyak kejanggalan. Terlebih kita juga disuruh pindah tanpa ada pemberitahuan. Cuma pakai spanduk,” imbuh Desi.

Pantaun Kabar6.com di lokasi, ratusan pedagang itu datang menggunakan empat mobil metro mini. Sesampainya di depan kantor PT. Jaya Real Property, mereka berorasi menuntut keadilan terkait terbakarnya ratusan kios di Pasar Senen.

Dalam orasinya, para pendemo mengungkapkan adanya kejanggalan dalam peristiwa kebarakan tersebut. Mereka menuding adanya sabotase dalam kebakaran tersebut.

Para pedagang yang didomonasi oleh kaum hawa itu bahkan membuat teaterikal dengan melempar dan menyangkutkan pakaian dalam bekas ke papan nama gedung kantor PT. Jaya Real Property.

Aksi saling dorong antara peserta aksi dan petugas Kepolisian juga sempat terjadi. Namun, hal tersebut tidak berujung pada kerusuhan.(cep) 

Bukul LKS ini hanya menggunakan kertas 30 gram, padahal speknya 80 gram.(foto:az)

Kabar6-Pemenang proyek pengadaan Lembar Kerja Siswa (LKS) Sekolah Dasar (SD) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) 2015 diduga tidak berkompeten alis perusahaan abal-abal.

Koordinator Lembaga Independen Kajian Publik Tangerang (Likput) Yusuf Nafiz mengatakan pemenang tender yang tercatat yakni CV Alnindra Dunia Perkasa diduga tidak memenuhi persyaratan. Pasalnya perusahaan yang mengerjakan harus punya pengalaman empat tahun.

“Namun persyaratan di perusahaan tersebut tidak tertera,” ungkap Yusuf menjelaskan, Rabu (12/4/2017).

Saat di cek keberadaan kantor perusahaan tersebut, pihaknya juga menemukan kantor berbentuk Rumah Toko (Ruko) yang berdomisili di Jawa Tengah dengan status sewa.

“Ini proyek yang tidak kecil. Dikerjakan oleh perusahaan yang diduga tak berkompeten,” paparnya. 

Selain itu, spesifikasi yang ditemukan pada fisik LKS tersebut juga tidak memadai. Dari spesifikasi minimal yakni 80 gram. Namun, LKS yang ada hanya 30 gram. Selain itu, dalam LKS tersebut tidak disertai dengan nama penerbitnya.

“Kami sudah layangkan laporan ke Kejari Tigaraksa. Kami mendesak Kejari mengusut tuntas dugaan penyelewengan ini,” paparnya.(az)

Kantor Pemkot Tangerang Selatan.(foto:yud)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan  memastikan tidak akan memberikan bantuan hukum. Hal ini menyangkut atas kasus Firdaus, Kepala Dinas Koperasi dan UKM setempat yang terbelit kasus pidana.

Demikian diungkapkan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Fuad ditemui wartawan di ruangan kerjanya, Rabu (12/4/2017). “Ya enggak ada advokasi,” ungkapnya.

Kepastian tidak adanya advokasi ia ketahui setelah dirinya sempat berkoordinasi dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangsel, Kunti ‎Bratawijaya Atmajanin.

‎Menurut keterangan Kunti, dijelaskan Fuad, kasus yang menjerat Firdaus merupakan kasus pribadi, dan tidak ada kaitannya dengan kedinasan. “Kecuali yang berkaitan dengan pidana perdata,” jelasnya.

Diberitakan kabar6.com sebelumnya, Firdaus kini telah mendekam di Gedung Hidayah Blok E Rumah Tahanan Jambe, Kabupaten Tangerang. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Mabes Polri atas kepemilikan 52 ekor satwa yang dilindungi oleh negara.

Puluhan satwa langka itu antara lain jenis, burung cendrawasih, kakak tua raja, jalak bali, jalak putih, jambul orange, jambul kuning, dan burung bayan.

Kini berkasnya telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang ke Pengadilan Negeri Tangerang.

Atas perbuatannya, ‎tersangka dijerat Pasal 40 ayat 2 juncto Pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

“Tersangka diancam dengan hukuman selama lima tahun penjara atau denda selama Rp 200 juta,” ujar Kajari Tigaraksa, Firdaus.(yud)

Suasana jalan yang ditutup aksi demo.(foto:cep)

Kabar6_ Jalan Raya Boulevard Bintaro Sektor 9, Kelurahan Perigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan arah Jakarta menuju Alam Sutra dan dan sebaliknya macet karena ada aksi unjuk rasa, Rabu (12/04/2017)

Unjuk rasa ini dilakukan oleh ratusan orang pedagang Pasar Senen, Jakarta Pusat di depan kantor PT Jaya Real Property Tbk,di CBD Emerelad Blok CE Nomor 1, Sektor 9, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel). 

Pantauan kabar6.com, satu ruas jalan yang biasanya dilalui untuk dua arah tak bisa dilewati kendaraan karena ditutup  aksi demo.

Panit 2 Lantas Polsek Pondok Aren Ipda Dedi Kusnadi  berusah mengurai kemacetan.

“kami melakukan contra flow agar arus lalu lintas yang ditutup bisa dilewati kendaraan “jelasnya

Aksi unjuk rasa pun mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan dari Polsek, Polres serta Koramil 19 Pd Aren.(cep)

Ini buku LKS yang diduga jadi bancaan korupsi dana BOS.(foto:az)

Kabar6-Kejaksaan Negeri (Kejari) Tigaraksa didesak untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2015, pengadaan Lembar Kerja Siswa (LKS) Sekolah Dasar (SD) di Kota  Tangsel dengan nilai Rp5.038.758.000.

Koordinator Lembaga Independen Kajian Publik Tangerang (Likput) Yusuf Nafiz mengatakan, pihaknya sudah memberikan laporan kepada Kejari Tigaraksa atas dugaan penyelewengan tersebut. Namun, hingga kini, laporan tersebut belum diproses.

“Kami sudah mengumpulkan sejumlah bukti. Laporan sudah dikirim ke Kejari Tangerang,” ungkap Yusuf menjelaskan, Rabu (12/4/2017).

Menurut Yusuf proyek pengadaan LKS berjudul Kreasi, Fiqih dan Ceria tersebut sangat janggal. Pihaknya menemukan kejanggalan saat lelang pada 25 November 2015. Pemenangnya saat itu CV Alnindra Dunia Perkasa. 

“Penandatanganan kontrak pengerjaan kegiatan dilakukan pada 15 Desember 2015,” paparnya.

Tak hanya itu, lanjut Yusuf, pihaknya juga menemukan sejumlah bukti bahwa LKS untuk Sekolah Dasar (SD) tersebut sudah beredar lebih dahulu pada Juni 2015.

“Kami minta Kejari Tangerang mengusut tuntas kasus tersebut,” ujarnya.(az)

Para pedagang Pasar Senen di depan Kantor Jaya Real Properti.(foto:cep) 

Kabar6-Ratusan orang pedagang Pasar Senen, Jakarta Pusat kembali menggeruduk kantor PT Jaya Real Property Tbk, pengembang kawasan Bintaro Jaya di CBD Emerelad Blok CE Nomor 1, Sektor 9, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel),Rabu (12/04/2017)

Para pedagang tersebut protes lantaran keinginan pada saat pertemuan pertama,Senin (03/04/2017) belum juga diakomodir oleh pengelola Pasar Senen yaitu PT Jaya Real Property Tbk.

Sampai saat berita diturunkan demo para pedagang masih berlangsung.(cep)

Kabar6-Pemandangan dan kondisi kurang nyaman dirasakan saat berada di gedung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan‎ (Tangsel). Hal ini membuat para pegawai dan juga tamu yang bertandang pasti mengeryitkan dahi.

Pantauan kabar6.com di lapangan, ‎kondisi kotor terlihat di Gedung SKPD I yang berada persis di depan pintu keluar area kantor Pusat Pemerintahan Kota Tangsel. Tumpukan sampah dan puntung rokok bertebaran di segala sudut ruangan, terutama di tangga darurat.

“Beginilah Bang, lift juga kalau pagi mati” singkat Hamdani, pegawai honorer di salah satu SKPD Kota Tangsel yang ditemui Rabu (12/4/2017).

Sementara itu ketika naik ke lantai VI‎ yang menjadi ruangan kantor bagi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominnfo), minim pendingin ruangan atau air conditioner. Sejumlah pegawai tampak terus berkipas menggunakan selembaran kertas.

“Setiap hari kita sauna lho,” canda seorang pegawai yang enggan disebutkan identitasnya. Menurutnya, pengapnya ruangan akibat minim pendingin ruangan sudah terjadi sejak lama.

‎Sekretaris Diskominfo, Fuad, saat ditemui terus berjalan masuk menuju ruangan pimpinannya. Ia tak bergeming saat coba dikonfirmasi.(yud)

Rumah yang ditiban runtuhan SDN 02 Pakualam.(foto:yud)

Kabar6-‎Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum merampungkan kewajiban ganti rugi. Ini menyusul robohnya bangunan gedung SDN 02 Pakualam di Kecamatan Serpong, yang baru dibangun pada tahun anggaran 2015 lalu.

Bahan material plat almunium pelapis tembok bangunan atau almunium composit panel di bagian kiri dan kanan atas gedung beterbangan akibat diterpa angin kencang. Material itu meniban tembok pagar serta bangunan rumah dan satu unit mobil milik warga sekitar.

“Kalo rumah belum diperbaiki,” kata Sulis Tiya, korban warga RT 004 RW 001 saat dihubungi kabar6.com, Selasa (10/4/2017).

Ia mengaku tidak mengetahui alasan persis, mengapa hingga kini bangunan rumahnya belum diperbaiki. Padahal sesuai kesepakatan pertemuan setelah insiden terjadi utusan dari Pemkot Tangsel berjanji siap bertanggungjawab.

“Soal itu belum ada omongan lagi,” terang Sulis. Menurutnya, saat ini proses ganti rugi baru perbaikan mobil Toyota Avanza B 1072 NOA miliknya.

Sulis menambahkan kini kaca dan bodi bagian belakang dari kendaraan roda empat miliknya sedang berada di bengkel. Semua biaya perbaikan ‎mobil ditanggung oleh Pemerintah Kota Tangsel.

Ditanya perihal kapan kesepakatan tentang ganti rugi perbaikan rumahnya. “Katanya sih satu persatu dulu,” tambahnya.(yud)