Kabar6-Jalan arteri mulai dari Jln. Gatot Subroto, Tangerang hingga jalan raya Serang lumpuh total.

Kemacetan parah yang terjadi di jalan arteri tersebut, akibat ditutupnya akses tol Jakarta-Merak (Jamer), tepatnya di KM 57 Ciujung, karena terendam banjir hingga mencapai ketinggian satu meter.

Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Kabupaten Tangerang, AKP Darto mengatakan, kepadatan terjadi mulai Pukul 06.00 Wib hingga sekarang.

Kemacetan sepanjang 12 kilometer diakibatkan adanya pengalihan arus Lalu Lintas (Lalin) dari gerbang tol Balaraja Barat, Balaraja Timur, Bitung dan Kedaton Cikupa.

“Sebanyak 25 petugas Lalin dari Polresta dan puluhan personil dari Polsek yang ada di wilayah ini diterjunkan di sejumlah titik rawan macet,” ujar Darto.

Menurut Darto, saat ini jalur tol menuju Serang-Banten praktis tak bisa dilewati. Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada pengguna jalan agar mencari jalan alternatif lainnya.

“Hingga saat ini, kami masih mengatur dan mencari untuk mengurai kemacetan,” katanya.(din)

Kabar6-Warga Kabupaten Tangerang meminta kepada pihak perusahaan penyedia air bersih, PT Aetra Air Tangerang agar tidak asal-asalan dalam memperbaiki ruas jalan yang dibongkar untuk pemasangan saluran pipa.

“Jangan seperti di Jalan Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Jalanan jeblos, karena pipa yang ditanam amblas,” ujar Sarbini, warga Cikupa, Rabu (9/1/2013) malam.

Sarbini menjelaskan, pada Senin (7/1/2013) lalu ruas Jalan Pasir Gadung jeblos di bagian tengah yang dilintasi jalur pipa Aetra hingga sedalam 6 meter. Akibatnya, saat perbaikan ruas jalan pun tidak bisa dilalui kendaraan.

“Kalaau sudah begitu, masyarakat jugalah yang dirugikan. Karena aktivitasnya terganggu dan terpaksa putar balik lebih jauh untuk ke tempat tujuan,” katanya.

Senada, tokoh Masyarakat Desa Pasir Gadung H Supari juga menyesalkan adanya galian pipa Aetra yang merusak jalan beton yang Baru dibangun Pemkab Tangerang. “Bagian tengah digali, tapi saat ditutup kondisi jalan jadi rusak,” katanya.

Sementara itu, sebelumnya Dirut PT Aetra Air Tangerang Abdulbar menegaskan, pihaknya berjanji akan melakukan perbaikan Dan memperindah ruas jalan ataupun area yang dibongkar karena dilalui jalur pipa.

“Dalam perbaikan jalan atau area yang dibongkar karena pipanisasi, kami tetap utamakan estetika,” janjinya.(dre/*)

Kabar6-Hujan dengan intensitas lama yang terus-menerus mengguyur Kabupaten Tangerang dalam dua hari terakhir, mengakibatkan sejumlah wilayah di daerah itu terendam banjir.

Salah satunya terjadi di kecamatan Jayanti. Di wilayah itu, sedikitnya tiga desa terendam dengan ketinggian air mencapai setengah hingga satu meter.

Ketiga desa yang mengalami musibah banjir tersebut diantaranya, Desa Cikande, Pasir Gintung dan Pasir Muncang.

“Di desa Cikande sendiri, terjadi di perumahan Taman Cikande Permai. Di perumahan itu, sebanyak tiga RT terendam,” ungkap Camat Jayanti, Heru Ultari, kepada Kabar6.com, Rabu (9/1/2013).

Menurut Heru, warga di tiga RT di perumahan Taman Cikande Permai, telah dievakuasi petugas Tagana dan Dinas Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran setempat.

“Warga sudah dievakuasi di mesjid yang ada di kawasan itu. Saat ini, warga sudah diberi bantuan berupa beras, mie instan, air mineral dan makanan ringan lainnya,” ujar Heru.

Dijelaskan Heru, banjir yang merendam tiga desa di kecamatan Jayanti ini yakni, kiriman dari wilayah Bogor yang melewati kali Cidurian.

“Kami kuatir juga, kalau hujannya terus turun banjir bisa meluas ke desa lainnya. Kami, berharap banjir cepat surut, karena kasihan juga sama warga gak bisa berkativitas,” katanya.

Ditambahkan Heru, pihaknya beserta sejumlah staf kecamatan dan warga, masih terus melakukan monitoring di beberapa lokasi yang terendam banjir.

“Malam ini, kami masih di lokasi banjir untuk memonitoring musibah yang menimpa warga ini,” tuturnya.(din)

Kabar6-Proyek pengadaan blangko elekronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) sebesar Rp22 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang tahun 2012 lalu, hingga kini tak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dana proyek yang gagal dilaksanakan tersebut, terpaksa dikembalikan ke kas daerah dan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang, pengusul kegiatan identitas elektronik itu mengakui, perencanaan proyek pengadaan blangko atau card smart dilakukan oleh mereka sendiri.

“Iya benar, proyek itu memang usulan kami dan perencananya juga dari Disdukcapil,” ungkap Kepala Seksi Data Disdukcapil Kabupaten Tangerang, Oong Sigiartono, kepada Kabar6.com, Rabu (9/1/2013).

Menurut Oong, perencanaan proyek blangko e-KTP itu, bermula dari muncul informasi tentang kesanggupan pemerintah pusat yang hanya mengalokasikan sebesar 1,7 juta e-KTP.

Sementara, data wajib KTP di daerah ini mencapai 2,2 jutaan. Dan, sisanya sekitar 500 ribu jiwa yang tak tertangani tersebut ditanggung oleh daerah.

“Untuk itu, pemkab Tangerang berinisiatif menganggarkan proyek ini, supaya sisa wajib KTP bisa tertangani semua pada 2012 lalu,” ujarnya.

Perencanaan proyek e-KTP ini lanjut Oong, dilakukan disdukcapil pada Juli 2012 dengan estimasi sekitar 300 ribu lembar blangko.

Sebelum perencanaan dimulai, pihaknya terlebih dahulu melakukan survey ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait perusahaan penyedia barang dan spesifikasi harga.

“Namun, pertanggal 13 Desember 2012 tiba-tiba muncul surat edaran dari Kemendagri bernomor 471.13/5184/SJ, tentang larangan pengadaan blangko e-KTP di daerah,” tuturnya.

Sehingga kata Oong, pemkab Tangerang mengambil sikap untuk tidak melanjutkan kegiatan itu dan anggaran yang telah dianggarkan dikembalikan ke kas daerah.

“Uang itu dikembalikan ke kas daerah dan menjadi Silpa. Saya juga belum tahu, apakah anggaran itu diluncurkan lagi tahun ini atau tidak,” katanya. (din)

Kabar6-Camat Jayanti, Heru Ultari langsung merespon tuntutan puluhan warga Kampung Bakung, Desa Cikande yang meminta perbaikan jalan rusak diwilayahnya.

Respon tersebut muncul, setelah digeruduk warga, pada Rabu (9/1/2013).

“Secara pribadi, saya akan memberikan bantuan bahan material berupa batu makadam, untuk pengurukan jalan rusak dan becek yang dikeluhkan warganya selama dua tahun terkahir,” ungkap Heru, kepada Kabar6.com, usai berdialog dengan warganya.

Menurut Heru, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, bukan tidak mau memperbaiki jalan rusak sepanjang 200 meter yang ada di kampung tersebut.

Pasalnya, jalan itu dilalui oleh jalur pipa gas. Namun, pemkab Tangerang tetap berkomitmen untuk memperbaiki jalan tersebut, meski hanya berupa paving blok.

“Jalan itu memang tidak boleh dibangun permanen, karena dilewati pipa gas. Tanah itu milik Pertamina, jadi Pemkab Tangerang tak punya kewenangan, ” ujarnya.

Dijelaskan Heru, pihaknya mengaku tak mau ambil resiko, ketika melakukan pembangunan jalan di kawasan itu.

Sebab, jika dipaksakan dikuatirkan pipa gas tersebut meledak dan malah akan membawa bencana yang lebih besar lagi.

“Itulah alasan kami, kenapa jalan itu tidak dibangun atau dibetonisasi,” katanya.

Aspirasi warga lanjut Heru, akan ditampung oleh dirinya dan menjadi bahan laporan kepada dinas terkait yang menangani persoalan itu.

“Saran saya, pembangunan jalan itu, harus disusul melalui Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Setelah itu, nanti kita usulkan dan tindaklanjuti ke Pemkab Tangerang,” tandasnya.(din)

Kabar6-Kesal karena wilayahnya tak tersentuh pembangunan, sedikitnya 50 warga Desa Cikande menggeruduk kantor Camat Jayanti, Kabupaten Tangerang, Rabu (9/1/2013).

Aksi unjuk rasa puluhan warga Jayanti ini, berlangsung sekitar Pukul 10.00 Wib. Mereka, menuntut perbaikan jalan lingkungan yang telah lama rusak, namun tak pernah direspon oleh pemerintah setempat.

Tak lama berselang, para pengunjukrasa yang didominasi oleh Ibu-ibu dan pemuda ini, diterima oleh Camat Jayanti, Heru Ultari beserta sejumlah pegawai kecamatan.

“Sejak dua tahun jalan di kampung kami rusak. Kami, sudah sering beri masukan ke pak Camat, tapi tak pernah digubris,” ungkap Koordinator aksi, Saefudin Juhri, kepada Kabar6.com.

Selain rusak kata Juhri, jalan lingkungan menuju Kampung Bakung, Desa Cikande, Jayanti ini juga becek dan berlumpur.

“Sudah rusak, becek pula. Jadi, kami menuntut pemerintah agar segera memperbaiki jalan di kampung ini,” kata tokoh masyarakat Jayanti ini.

Senada dikemukakan, Alamsyah, tokoh masyarakat setempat, pihaknya meminta kepada pemerintah Kabupaten Tangerang, untuk benar-benar memperhatikan dan merealisasikan tuntutan warga.

“Aspirasi warga jangan hanya ditampung saja. Tuntutan kami, harus direalisasikan. Jika tidak, kami akan kerahkan warga untuk demo dikantor Bupati,” tandasnya.(din)

Kabar6-Sebanyak 30 mesin cetak atau printer elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) mangkrak di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dsidukcapil) Kabupaten Tangerang.

Hal ini, menyusul gagalnya proyek pengadaan blangko atau card smart identitas eletronik senilai Rp22 miliar yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui APBD 2012 lalu.

Proyek pengadaan 30 unit printer yang dikerjakan PT Inti Hurip ini, menyedot APBD sebesar Rp4,6 miliar.

Pengadaan printer ini, bertujuan untuk mengantisipasi ketika proyek blangko e-KTP benar-benar terealisasi.

“Karena tak ada blangkonya, 30 unit printer ini kami simpan di kantor Disdukcapil,” ungkap Kepala Seksi Data Disdukcapil Kabupaten Tangerang, Oong Sigiartono, kepada Kabar6.com, Rabu (9/1/2013).

Printer e-KTP seharga Rp45 juta perunit ini kata Oong, rencananya akan dibagikan ke 29 kecamatan yang ada di daerah itu. Sisanya, satu unit disimpan di kantor Disukcapil.

“Printer itu gak bakal karatan. Sebab, barangnya masih terbungkus kardus,” ujar Oong.

Ditambahkan Oong, pihaknya mengaku hingga kini printer tersebut, belum bisa digunakan. Pasalnya, blangko e-KTP belum didistribusikan oleh pemerintah pusat.

“Printer ini baru bisa digunakan, bilamana sudah ada blangkonya,” tuturnya. (din)

Kabar6-Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Tangerang kian hari semakin tumbuh subur.

Pertumbuhan PSK di kota seribu industri mengalami kenaikan antara 500 hingga 650 orang pertahun. 

Akibat menjamurnya PSK tersebut, laju penyebaran penyakit Human immunodeficiency virus infection / acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS) tak terbendung.

“Pertahun, 40-45 kasus HIV/AIDS ditemukan dari sejak 2007 hingga 2012. Korban paling banyak pada
usia produkstif,” ungkap Pengelola Program Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Tangerang Hady Irawan, kepada wartawan, Rabu (9/1/2013).

Menurut Hady, penularan penyakit HIV/AIDS banyak ditemukan di Kecamatan Kosambi. Untuk menekan tingginya penyebaran penyakit ganas ini, pemerintah daerah setempat harus segera menanggulanginya.

“Seperti mengkoordinasikan kegiatan Penanggulanagan HIV/AIDS seperti mengidentifikasikan lokasi wilayah yang berpotensi untuk penyebarannya,” katanya.

Dijelaskan Hady, secara keseluruhan jumlah kasus HIV/AIDS di daerah ini, dari mulai awal 2012 hingga September tahun lalu yakni, sebanyak 461 HIV dan AIDS 214 kasus.

“Jumlah Estimasi Odha di Kabupaten Tangerang 1.516,” bebernya. (din)

Kabar6-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang “buang badan” soal proyek pengadaan blangko elektronik KTP (e-KTP), senilai Rp22 miliar yang tak terserap dan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada 2012 lalu.
Perencanaan proyek blangko e-KTP atau card smart itu, menurut Bappeda, bukan ditangani oleh mereka, melainkan direncanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat.

“Kami hanya terima data mentah hasil perencanaan dan usulan dari Disdukcapil,” ungkap Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang Edi, Selasa (8/1/2013).

Dikatakan Edi, sebelum diteliti dan diuji Bappeda, data proyek blangko identitas elektronik tersebut, di survey dahulu oleh Disdukcapil baik ke sejumlah perusahaan penyedia barang, maupun ke pemerintah pusat.  

“Sebelum direncanakan proyek ini, kami sudah tanyakan benar-benar ke Disdukcapil akan kesiapan mereka. Kata mereka, proyek ini sudah di survey oleh tim perencana dari Disdukcapil,” ujarnya.

Edi menambahkan, proyek in muncul atas dasar hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa dan kecamatan. Kemudian, datanya digodok didalam forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lalu dibawa ke Musrenbang Kabupaten.

“Perencanaan di SKPD tergantung mereka. Kami tak punya kewenganan untuk masuk kesana. Kita hanya menerima data mentah dan mengujinya. Terus, kita susun perencanaan menjadi Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD),” bebernya.

Setelah itu imbuhnya, pihaknya menyusun kegiatan itu dengan melihat kemampuan keuangan daerah.

“Kalau kondisi keuangan daerah memungkinkan, maka kami jadikan APBD dan dibuatkan Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA). Proyek Itupun baru bisa dilelang, harus melalui persetujuan dari DPRD,” ucapnya.

Ditegaskannya, problem tersebut timbul bukan dari pihak Bappeda, melainkan dari sisi teknis.

“Jika, memang proyek ini dipersoalkan, jangan hanya pemkab Tangerang. DPRD juga harus ikut bertanggungjawab, karena mereka ikut memutuskan anggaran itu,” tandas Edi.

Disinggung soal, pengadaan printer atau mesin pencetak blangko adan alat rekam e-KTP sebesar Rp4,6 miliar yang bersumber dari APBD 2012 yang saat ini tak bisa dimanfaatkan, karena tak ada blangkonya, dirinya tak mau komentar banyak terkait persoalan tersebut.

“Proyek itu, sudah diperiksa Inspektrot, baik secara reguler kegiatannya, opname kas dan barangnya. Kami, sangat meyayangkan adanya Silpa. Tapi, saya dengar tahun ini Silpa itu diluncurkan lagi,” paparnya.(din)

Kabar6-Segenap Muspika Tigaraksa Dan tokoh masyarakat menggelar gotong royong di Panti Rehabilitasi Narkoba Yayasan Pondok Pesantren Hikmah Saadah, Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa.

Pantauan, nampak puluhan anggota TNI dari Koramil 11 Tigaraksa terlihat antusias melakukan gotong royong di lokasi tersebut. Ada yang melakukan pengecetan, membersihkan rumput dan selokan.

Di sela-sela gotong royong terlihat pula kesibukan menggali lubang untuk pemasangan pancang Penerangan Jalan Umum (PJU) di area yayasan yang juga Pondok Pesantren.

Camat Tigaraka Mas Yoyon Suryana mengatakan akan dipasang Tiga PJU di lokasi Yayasan.

“Yayasan ini bukan hanya tempat rehabilitasi narkoba saja, tetapi juga sebagai tempat singgah bagi para terlantar, sehingga diperlukan penerangan yang layak,” ujar Mas Yoyon.

Ia menuturkan, Tiga PJU berasal dari bantuan Pemkab Tangerang melalui DKPP Kabupaten Tangerang.

“Ini salah satu bentuk perhatian Pemkab Tangerang, sebab eksistensi yayasan ini tidak hanya diakui di Kabupaten Tangerang, tapi se Banten, bahkann se Indonesia,” katanya.

Danramil Kapten Inf.Moh.Ridwan mengatakan 30 anggota dikerahkanan untuk gotong royong di lokasi yayasan narkoba. “Bersama Muspika Tigaraksa Gotong royong di mulai sekitar pukul 07.30 WIB,” ujarnya.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Syahadah. KH. Romdien mengapresiasikan bantuan dari Pemkab Tangerang tersebut.

“Semoga bisa manfaat dan menambah spirit kami untuk lebih peduli terhadap sesama. Dan pondok pesantren tidak gelap lagi jika malam hari,” katanya.(dre/*)