1

160 Pejabat Pemkab Tangerang Jalani Tes Kebugaran

Sekda Tangerang, Iskandar Mirsyad mengikuti tes kebugaran.(hms)

Kabar6-Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang melakukan tes kebugaran paru dan jantung kepada sejumlah pejabat eselon II dan III dilingkup Pemkab Tangerang.

Sedianya, tes tersebut digelar di Lapangan Maulana Yudha Negara, Kecamatan Tigaraksa, Jumat (25/11/2016).

Kepala Dinkes Kabupaten Tangerang, Naniek Isnaeni mengatakan, acara ini dilaksanakan untuk menyambut HUT Kabupaten Tangerang yang ke-73 dan Memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-52.

Kegiatan itu juga untuk memotivasi para pejabat maupun pegawai di Kabupaten Tangerang, agar mengetahui pentingnya kebugaran tubuh dan prilaku hidup sehat.

“Saat ini, ada 160 pejabat eselon II dan III yang melakukan tes kebugaran jantung dan paru. Kedepan kita juga akan tes pegawai yang lain, sejauh mana kesehatannya agar bisa menjalankan tugas dengan baik jangan sampai mengganggu kinerja,” ujar Naniek.**Baca juga: Gotong Royong, Nitizen dan Warga Perbaiki Rumah Nenek Narti.

Pada 29 November nanti, pihaknya juga akan melakukan tes kesehatan bagi guru-guru di Kabupaten Tangerang. Agar proses belajar mengajar lebih baik, jika guru dalam keadaan sehat.**Baca juga: Di Banten, Kapolri Tito Sebut Berkas Ahok Dilimpahkan ke Kejagung.

“Untuk minggu depan giliran guru-guru kita cek kesehatanya, mulai dari tekanan darah, gula darah dan cek asam urat mereka, kita berikan pula pemahaman pola hidup sehat,” tuturnya.(hms)

**Baca juga: Terduga Pencuri Motor Sekarat Diamuk Warga Ciputat.




Pemkab Tangerang Bentuk Gerakan Perlindungan Anak Sekampung

Arist Merdeka Sirait, Ahmed Zaki Iskandar dan Asep Edi Suheri.(shy)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang bekerjasama dengan Komnas Perlindungan Anak dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, membentuk gerakan perlindungan anak se kampung.

“Gerakan ini akan dibentuk per Desa di Kabupaten Tangerang,” ujar Ketua LPA Kabupaten Tangerang, Dewi Sundari kepada kabar6.com, Jumat (25/11/2016).

Dewi menyebut, tujuannya adalah untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam upaya melindungi anak-anak di kampung atau desanya masing-masing dari tindak kekerasan secara preventif sekaligus penanganan masalah anak.

Dewi berharap, adanya gerakan tersebut dapat meminimalisir beragam tindak kekerasan terhadap anak. “Kalau kita dapat membentuk gerakan tersebut, tentu kita juga dapat mewujudkan Kampung Ramah Anak,” harapnya.**Baca juga: Wah, Kabupaten Tangerang Zona Merah Kekerasan Anak.

Untuk diketahui sebelumnya, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, menemui Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar yang didampingi Kapolres Kota Tangerang Kombes Pol Irman Sugema, guna membahas tindak kekerasan terhadap anak.(shy)




Tak Sanggup Bayar Operasi, Warga Cikupa “Tertahan” di Rumah Sakit

Ilustrasi (bbs)

Kabar-Miris nasib Turih Yeti (53). Wanita paruh baya warga Kampung Kawidaran, Desa Cibadak, RT 12/03, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang ini, harus tertahan di Eka Hospital, BSD, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Bukan tanpa sebab, itu karena Turih hingga kini belum sanggup membayar sisa biaya operasi pembuluh darah. Dari total biaya berobat di rumah sakit itu sebesar Rp162 juta, Turih baru sanggup menyetorkan uang sebesar Rp100 juta, sejak awal berobat.

“Harusnya sejak Selasa kemarin sudah bisa pulang. Tapi karena tidak ada uang, sampai sekarang masih di rumah sakit. Tidak ada dispensasi, setiap hari harus bayar sebesar Rp250 ribu,” ungkap Anah, salah seorang keluarga Turih kepada kabar6.com, Kamis (24/11/2016).
 
Anah juga menyebut, bila sedianya dia telah berupaya menyodorkan sertifikat rumah kepada Eka Hospital, sebagai jaminan atas tunggakan biaya berobat Turih. Namun, pihak Eka Hospital menolak.

Lanjut Anah, Turih sebenarnya terdaftar di BPJS dan sempat dirawat di RSUD Balaraja, sejak Jum’at hingga Minggu pekan lalu. Namun, karena ruang ICU di RSUD Balaraja penuh, maka Turih terpaksa dilarikan ke Eka Hospital dengan modal uang Rp100 juta hasil berjualan di toko rokok miliknya.

“Saya sudah ke RSUD Tangerang, RSUD Serang, RSUD Pandeglang, RS Sarinah, tapi semuanya penuh. Makanya terpaksa dioperasi di Eka Hospital yang tidak bekerjasama dengan BPJS,” terangnya.

Anah sangat berharap, kerabatnya Turih Yeti bisa keluar dari Eka Hospital. Karena operasi sudah selesai sejak Selasa yang lalu.**Baca juga: RSU Tangsel Sukses Terapkan Layanan Berbasis Aplikasi.

“Hari ini sudah lebih 10 orang saya minta tolong, tapi belum dapat bantuan. Bahkan sertifikat rumah pun saya bawa-bawa,” imbuhnya.**Baca juga: Gara-gara Amplop, Rano Karno Dilaporkan ke Bawaslu.

Sayangnya, hingga berita ini disusun, belum didapat konfirmasi perihal pasien bernama Turih Yeti tersebut dari pihak Eka Hospital. Meski demikian, kabar6.com masih terus berupaya mendapatkan klarifikasi langsung dari Eka Hospital.(agm)




Aksi Damai Bela Islam, Kapolresta Asep Imbau Warga Waspadai Isu SARA

Kapolresta Tangerang, Kombes Asep E.S.(agm)

Kabar6-Kepala Polres Kota (Kapolresta) Tangerang, Kombes Asep Edi Suheri, mengimbau masyarakat diwilayah hukumnya tidak terprovokasi isu Suku Adat Ras dan Agama (SARA).

Demikian disampaikan Kapolresta, bertepatan dengan aksi damai bela Islam yang rencananya dihelat Jumat (25/11/2016) hari ini di Jakarta.

“Warga Kabupaten Tangerang kiranya tak perlu ikut dalam aksi damai bela Islam di Jakarta. Dan, jangan pula sampai terprovikasi isu SARA, yang belakangan ini tengah beredar,” ujarnya.

Menurut Kapolres, masih ada jalan yang lebih baik dan elegan, tanpa harus ikut dalam aksi demo di Jakarta. Yaitu dengan cara berdoa bersama, sebagai bentuk aksi damai.

“Kita bisa berdoa dan meminta agar kasus dugaan penistaan agama bisa segera diselesaikan, sesuai dengan aturan yang ada dan terbuka kepada publik,” imbau Kapolres lagi.**Baca juga: Cegah Tawuran, Sekolah Diimbau Perketat Pengawasan Pelajar.

Seiring dengan aksi demo damai bela Islam hari ini, Kapolres menyebut bila pihaknya telah mempersiapkan jajarannya untuk berjaga di sejumlah lokasi, khususnya pada titik vital.**Baca juga: Pembangunan PJU di Kota Tangerang Lampaui Target RPJMD.

“Sejumlah titik vital yang kami maksud, seperti Jalan Raya Serang hingga pusat pembelanjaan,” ujarnya.(agm/shy)




Cegah Tawuran, Sekolah Diimbau Perketat Pengawasan Pelajar

Kasat Reskrim Kompol Gunarko.(agm)

Kabar6-Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Gunarko meminta Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Tangerang dan pihak sekolah memperketat pengawasan terhadap peserta didik.

Imbauan tersebut, menyusul pecahnya aksi tawuran berdarah yang menewaskan seorang pelajar di Kecamatan Cikupa, beberapa hari lalu.

“Tugas utama pelajar itu ya belajar. Disini peran sekolah dan Dinas terkait untuk menekankan etos belajar terhadap murid-murid didiknya,” ungkap Kasat Reskrim kepada Kabar6.com, Kamis (24/11/2016).

Dalam kasus ini, kata Gunarko, pihaknya telah memeriksa 10 orang saksi mata dan menetapkan tiga pelajar sebagai tersangka.**Baca juga: Ini Tanggapan Dindik Kabupaten Tangerang Soal Tawuran Berdarah di Cikupa.

“Berkasnya kita percepat, karena korban dan pelakunya dibawah umur. Namun untuk jelasnya ke Polsek Cikupa, karena kita hanya back-up saja,” ujarnya.**Baca juga: Tiga Pelajar Jadi Tersangka Kasus Tawuran Berdarah di Cikupa.

Dikabarkan sebelumnya, aksi tawuran pelajar terjadi di Jalan Raya Serang KM 20, Kampung Kawidaran, Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, Sabtu (19/11/2016) kemarin.**Baca juga: Pelajar SMK Tawuran di Tangerang, Seorang Tewas Tertusuk.

Dalam peristiwa itu, seorang pelajar bernama Muhammad Iqbal (18) tewas dengan luka tikaman di perut. Sementara seorang pelajar lainnya berinisial, RR terluka di bagian punggung dan dada.(agm)




Tolak PP 78/2015, Buruh Tangerang Bakal Gabung Dalam Aksi 212

Buruh saat masuk ke Jalan Tol di Bitung.(shy)

Kabar6-Ribuan buruh dalam Aliansi Banten Darurat Upah (ABDU), mengancam akan memeriahkan aksi damai umat Islam di Jakarta pada 2 Desember mendatang atau disebut juga aksi 212.

Sedianya, aksi demo damai pada 212 akan dilakukan umat Islam pada 2 Desember mendatang, guna mendesak penuntasan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.

Ancaman itu bakal direalisasikan buruh, bila pemerintah tidak merespon tuntutan buruh terkait pencabutan PP 78 tahun 2015.

“Kami akan kerahkan massa buruh di Banten untuk bersama menemui Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dengan bergabung dalam aksi damai 212 nanti,” tegas Edi Jayadi, salah seorang aktivis buruh ABDU, Kamis (24/11/2016).

Edy menganggap, bila pemerintah tidak merespon tuntutan mereka, maka itu sama saja pemerintah tidak memikirkan nasib kaum buruh.

“Aksi pada Jumat dua Desember nanti, merupakan aksi perjuangan kita, dimana selain berjuang membela hak kita para buruh, kita juga membela agama kita,” ungkap Edi lagi.

Dalam aksi demo tersebut, sebagian buruh bahkan sempat berbuat nekat dengan memasuki jalur Tol Bitung arah Jakarta-Merak.**Baca juga: Aksi Blokir Jalan, Perjuangan Buruh dan Derita Surti.

Beruntung, koordinator aksi buruh berhasil menyudahi aksi liar tersebut dan mengajak buruh kembali keluar dari jalur tol.**Baca juga: Tolak UMK 2017, Buruh ABDU Ancam Bakal Terus Turun ke Jalan.

Massa buruh sedikit demi sedikit akhirnya membubarkan diri, setelah Kapolres Kota Tangerang, Kombes Pol Asep Edi Suheri dan Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Ayi Supardan, melakukan negoisasi dengan koordinator buruh.(shy)




Wah, Kabupaten Tangerang Zona Merah Kekerasan Anak

KPAI saat bertemu pejabat di Kab. Tangerang.(shy)

Kabar6-Kabupaten Tangerang masuk dalam zona merah kasus kekerasan terhadap anak.

Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Arist Merdeka Sirait menyebutkan, kasus kekerasan terhadap anak masih tinggi di Kabupaten Tangerang.

“Kabupaten Tangerang masih dalam status zona merah, karena dari tahun 2015 sampai 2016 mengalami peningkatan sebesar 10 persen. Ini yang menyebabkan Kabupaten Tangerang masih darurat kekerasan anak,” ungkap Arist, Kamis (24/11/2016).**Baca juga: Tolak UMK 2017, Buruh ABDU Ancam Bakal Terus Turun ke Jalan.

Untuk itu, lanjut Arist, KPAI dan Pemerintah Daerah akan melakukan kerjasama untuk menurunkan tingkat kekerasan anak.**Baca juga: Aksi Blokir Jalan, Perjuangan Buruh dan Derita Surti.

“Kami minta adanya perlindungan terpadu di Kabupaten Tangerang, untuk betul-betul melindungi dan memberdayakan anak bangsa kita,” tambahnya.(shy)

**Baca juga: Keluarga Minta Kasus Tenggelamnya Ucok Diusut Tuntas.




Aksi Blokir Jalan, Perjuangan Buruh dan Derita Surti

Aksi blokir jalan oleh buruh di Tangerang.(shy)

Kabar6-Aksi ribuan buruh yang memblokir ruas Jalan Raya Serang, persisnya di depan pintu keluar masuk Tol Bitung di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, pada Kamis (24/11/2016), kiranya juga mengundang keluhan dari warga pengguna jalan.

Adalah Surti, satu dari sekian banyak warga Tangerang yang dibuat susah oleh aksi buruh yang tengah memperjuangkan besaran kenaikan Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) Tahun 2017.

Betapa tidak, wanita ini bahkan sampai kewalahan, karena harus berjalan kaki sembari membawa barang bawaan. Belum lagi Surti juga harus menggendong anaknya yang masih kecil.

Semua itu dialami Surti, saat dalam perjalanan menumpang angkot dari Kota Tangerang menuju kawasan Kecamatan Cikupa.**Baca juga: Rumah Petinggi PT KS Dibobol Maling, Toyota Fortuner Digasak.

“Saya diturunkan di deket tol Bitung. Sopirnya gak mau nerusin perjalanan, karena diblokir buruh. Jadi saya harus jalan sampai satu kilo meter, baru bisa dapat angkot lagi,” ujar Surti lagi.**Baca juga: Tolak UMK 2017, Buruh ABDU Ancam Bakal Terus Turun ke Jalan.

Dalam kesalnya, wanita ini menyebut bila buruh seharusnya juga punya rasa toleransi terhadap pengguna jalan lainnya. “Aksi sih terserah saja, tapi jangan menyusahkan orang lain. Merampas hak orang lain dong,” ujar Surti kesal.**Baca juga: Blokir Tol Bitung, Buruh Tolak Besaran UMK 2017.

Diketahui, aksi blokir Jalan Raya Serang yang dilakukan buruh, merupakan bentuk protes dan penolakan atas penetapan besaran UMK tahun 2017.**Baca juga: Ini Besaran UMK Tahun 2017 di Provinsi Banten.

Buruh menolak acuan penetapan UMK menggunakan PP 78 tahun 2015, dan mendesak kepada Pemerintah Pusat mencabut peraturan tersebut.(shy)




Tolak UMK 2017, Buruh ABDU Ancam Bakal Terus Turun ke Jalan

Aksi ribuan buruh saat memblokir pintu Tol Bitung di Tangerang.(shy)

Kabar6-Ribuan buruh dari berbagai serikat dalam wadah Aliansi Banten Darurat Upah (ABDU), mengancam akan terus menggelar aksi turun ke jalan, sampai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengabulkan tuntutan mereka.

“Kami akan terus aksi. Karena Pemerintah Pusat sendiri tidak akan mencabut PP 78 yang faktanya justru menyengsarakan kami,” ungkap Koswara, Koordinator Aksi Buruh saat memblokir pintu keluar dan masuk Tol Bitung di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Kamis (24/11/2016).

Sedianya, aksi blokir jalan yang dilakukan buruh, sebagai bentuk protes dan penolakan pascapenetapan besaran Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) tahun 2017 oleh Pemprov Banten.**Baca juga: Tuntut Upah, Sopir Pramugari Bandara Pondok Cabe Demo.

“Kami minta Pemerintah untuk mencabut PP 78 tahun 2015, tentang pengupahan. Dimana penetapan kenaikan UMK justru mengacu pada inflasi,” ujar Koswara lagi.**Baca juga: Blokir Tol Bitung, Buruh Tolak Besaran UMK 2017.

Pantauan dilokasi, aksi buruh tersebut menutup seluruh ruas akses baik menuju tol ataupun Kota Tangerang sehingga, kemacetan timbul sepanjang 11 kilometer.**Baca juga: Ini Besaran UMK Tahun 2017 di Provinsi Banten.

Sementara itu, terlihat pihak pengamanan setempat seperti kepolisian, TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan nampak kewalahan mengatur massa aksi buruh.(shy)




Blokir Tol Bitung, Buruh Tolak Besaran UMK 2017

Aksi buruh memblokir ruas Jalan Raya Serang.(shy)

Kabar6-Ribuan buruh dari berbagai serikat di Provinsi Banten yang tergabung dalam Aliansi Banten Darurat Upah (ABDU), memblokir kawasan pintu masuk Tol Bitung, di Kcamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Kamis (24/11/2016).

Aksi blokir dengan sepeda motor tersebut, dilakukan sebagai bentuk penolakan atas besaran penetapan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) Tahun 2017, yang naik sebesar 8,65 persen, mengacu pada PP 78 oleh Provinsi Banten.

“Kami menolak keras penetapan UMK 2017 yang menggunakan PP 78,” ujar Kepala Bidang Advokasi ABDU, Wardi.

Tak hanya itu, Wardi yang menyuarakan aspirasi rekan-rekannya itu mengancam akan melakukan aksi mogok nasional pada 2 Desember mendatang, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

“Jika Plt. Gubernur Banten (Nata Irawan-red) masih tidak menjalankan rekomendasi UMK dari kabupaten dan kota Tangerang, kami akan kerahkan massa lebih banyak lagi untuk mogok nasional,” tegasnya.

Pantauan kabar6.com dilokasi, aksi  tersebut menimbulkan kemacetan cukup panjang, baik di ruas Jalan Raya Serang, maupun di Tol Jakarta-Merah, tepatnya di pintu keluar Tol Bitung.**Baca juga: Ini Besaran UMK Tahun 2017 di Provinsi Banten.

Polisi bahkan terpaksa memberlakukan rekayasa arus lalu lintas agar kemacetan yang timbul bisa diurai.

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah menetapkan besaran UMK tahun 2017 mendatang. Berikut besaran UMK di delapan daerah di Banten;

– Kota Serang UMK 2017 sebesar Rp2.866.595,31
– Kabupaten Lebak menjadi Rp2.127.112,50
– Kabupaten Pandeglang sebesar Rp2.164.979,63
– Kabupaten Tangerang sebesar Rp3.270.936,13
– Kota Cilegon sebesar Rp3.331.997,62
– Kabupaten Serang sebesar Rp3.258.866,25
– Kota Tangerang Rp3.295.075,88
– Kota Tangerang Selatan sebesar Rp3.270.936,13.(shy)