Kabar6-Pemerintahan Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) mendapatkan kunjungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana, Sulawesi Tenggara, Rabu (15/11/2017).

Wakil Bupati Bombana Johan Salim mengatakan kedatangannya ke Kota Tangsel dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

“Hal tersebutlah yang mendorong kami untuk datang ke Tangsel. Kami berkunjung bersama pimpinan tinggi Bombana, seperti Kepala Bappeda, dan Asda II, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan lainnya,” ungkap Johan.**Baca Juga: Kantor Cabang Bank Banten Cikupa Resmi Dibuka.

Menurutnya, Kabupaten Bombana merupakan pemekaran dari Kabupaten Buto yang pada awalnya Bombana hanya Kecamatan.

“Dari segi demografi hanya 186 ribu penduduk, 50 persennya bermata pencarian sebagai petani. Selebihnya adalah nelayan dan perdagangan,” kata Johan.

Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie mengucapkan permohonan maafnya karena ibu Walikota tidak bisa menghadiri kegiatan tersebut.

“Jumlah penduduk kami tumbuh sangat cepat, ketika masih di bawah satu juta jiwa. Tapi dalam jangka pendek langsung menjadi 1.4 juta jiwa. Kami memiliki visi misi dan ingin mewujudkannya hingga tahun 2021 agar penduduk Tangsel memiliki pribadi yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing,” katanya.(BL/hms)

Kabar6-Aksi mogok dagang para pedagang di Pasar Induk Tanah Tinggi (PITT) Kota Tangerang dimanfaatkan sejumlah pedagang kopi keliling untuk meraup rupiah.

Linuria, salah seorang pedagang kopi keliling mengaku mendapatkan keuntungan berlipat di area aksi unjukrasa pedagang PITT. Ia mengaku mendapatkan keuntungan Rp300 ribu dalam sehari.**Baca Juga: Hari Ketiga, Unjukrasa Pedagang PITT Belum Ada Titik Temu.

“Saya dapat untung Rp300 ribu hari ini, kalau kemarin-kemarin ada sih sekitar Rp250 ribu sampai Rp300 ribu,” ungkap Linuria, ketika berbincang dengan Kabar6.com, Rabu (15/11/2017).

Selain Linuria, pedagang kopi lainnya mengaku merasakan hal yang sama. Asmana (55), pedagang rokok dan kopi keliling itu mengaku mendapatkan rejeki berlimpah saat aksi unjukrasa pedagang PITT digelar.

“Alhamdulillah, selama tiga hari ini saya dapat untung banyak tidak seperti hari biasanya. Biasanya saya dapatkan Rp100 ribu tapi selama tiga hari ini di atas Rp250 ribu,” katanya.(don)

Kabar6-Keseriusan Universitas Prasetiya Mulya (Prasmul), BSD, Tangerang, dalam mensosialisasikan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 17 tujuannya, tak tanggung-tanggung. Hingga Desember 2017, Prasmul menargetkan sosialisasi di enam SMA di Tangerang Selatan (Tangsel).

“Kami menargetkan enam SMA di Tangsel hingga Desember 2017 mendatang. Semua itu kami lakukan untuk meningkatkan awareness dan tren SDGs di kalangan generasi muda,” kata Lita, Ketua Youth Speak League (YSL) Universitas Prasetiya Mulya, saat mengenalkan SDGs sebagai tren awareness kepada siswa SMAN 2 Tangsel, Rabu (15/11/2017).

Setelah para siswa mendengarkan penjelasan dari Rini Suryaningsih, Tutor Indonesian Street Children Organization (ISCO) dan Kahfi Arif dari Indonesia Mengajar.**Baca Juga: Beredar Video Kekerasan Oknum Guru Terhadap Siswa di Cisoka

Acara dilanjutkan mengelompokkan siswa menjadi tiga kelompok dan membahas beberapa kategori dari 17 tujuan bersama rekan kelompoknya. Dengan sigap para siswa mengelompokkan diri berdasarkan susunan kursi.

Kelompok 1 yang diwaliki Zaidan dan Diaz, membahas tentang narkotika dan alkohol di Tangsel. Zaidan mengharapkan, Pemerintah Tangsel harus lebih fokus lagi dalam rangka memerangi narkotika dan alkohol.

“Diharapkan, Pemerintah Tangsel dapat lebih fokus dan lebih tanggap lagi untuk antisipasi penyebaran narkotika dan alkohol di kota bermotto cerdas, modern dan religius ini,” kata Zaidan di depan forum.

Kelompok 2 yang diwakili Aisyah dan Rina, mengangkat permasalahan sampah yang dianggap masih semerawut di beberapa wilayah.

“Pertama-tama harus menyadarkan terlebih dahulu masyarakat, agar peduli terhadap kebersihannya masing-masing. Termasuk untuk membuang sampah pada tempatnya,” tegas Aisyah ddi forum.

Kelompok 3 diwakili Radeva dan Raisa, memfokuskan bahasan tentang kemiskinan, kesehatan dan lingkungan hidup.

Dan, Kelompok 2 yang diwakili Aisyah dan Rina menjadi pemenangnya, dilihat dari kecepatan respon, ketepatan pembahasan, kejelian melihat permasalahan di lingkungan serta kesimpulan yang diambil. (fit)

Kabar6-Untuk mendukung Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sebagai Smart City, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) membuat sistem perangkat lunak atau aplikasi yang disebut Smart Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pembuatan Smart PPID ini berdasarkan Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mewajibkan semua instansi pemerintahan di Kota Tangsel memiliki PPID di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Adapun kelebihan proyek perubahan aplikasi ini bagi internal DPU sebagai acuan standarisasi prosedur permohonan informasi untuk memberikan kemudahan dalam melakukan Layanan Permohonan Informasi, memudahkan tim efektif/kerja dalam pengelolaan layanan informasi, meningkatkan ketersediaan data informasi dan dokumentasi, meningkatkan akurasi data informasi dan gokumentasi serta membangun komunikasi efektif dengan masyarakat dan stakeholder.**Baca Juga: Lawan Radikalisme dan Hoax, Santri di Banten Dibekali Program AIS.

Sedangkan manfaat bagi stakeholder eksternal di antaranya, bagi PPID Utama, memberikan kemudahan kepada PPID utama dalam hal komunikasi dan koordinasi serta membantu dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian, dapat memberikan saran dan masukan dalam rangka sinergitas antara PPID lintas OPD.

Sekretaris DPU Kota Tangsel Aries Kurniawan mengatakan DPU telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang pelayanan publik.

“Selagi itu informasi yang tidak dibatasi oleh UU maka pastinya akan kita berikan. Apalagi kini ada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP,” katanya saat memberi pemaparan di Serpong pada Jumat (10/11/2017).

Ia menambahkan, di dalam UU KIP telah diamanatkan agar setiap badan publik memiliki PPID. Atas rujukan tersebut, melalui Keputusan Walikota (Kepwal) Nomor : 043.3/KEP.105-HUK/2012 tentang Penunjukan PPID dan PPID Pembantu.

“PPID di Kota Tangsel ada di Dishubkominfo dan PPID Pembantu ada di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dengan adanya PPID tersebut, kini masyarakat bisa meminta info yang dibutuhkan kepada pejabat dimaksud,” imbuhnya.

Nah, dengan dibuatnya aplikasi Smart PPID ini untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi terkait informasi dari DPU Tangsel. Aries menjelaskan diaplikasi Smart PPID DPU Kota Tangsel menampilkan berbagai fitur informasi mengenai pengajuan informasi bagi lembaga swadaya masyarakat (LSM), penyedia jasa maupun media.

“Smart PPID juga sudah diusulkan dan masukan di blue print smart city Tangsel,” ujarnya.

Nantinya, sambung Aries Smart PPID ini akan terintegrasi dengan aplikasi lainnya. Seperti, aplikasi SIARAN Tangsel dan Sistem Manajemen Jalan (Simanja).

“Kita targetkan pada awal tahun depan aplikasi Smart PPID sudah dimanfaatkan masyarakat,” jelasnya.(az)

Kabar6-Penerapan sistem manajemen tata kelola pelayanan yang selama ini diterapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengundang daya tarik daerah lain. Puluhan pejabat asal Pemerintah Provinsi Jambi bertandang ke Balaikota Tangsel ingin mengadopsi sistem manajemen kecamatan.

“Kami punya tujuh kecamatan. Memiliki banyak potensi,” kata Sekretaris Daerah Kota Tangsel Muhamad, di Ruang Blandongan Balaikota Tangerang Selatan, Jalan Raya Maruga Nomor 1, Serua, Kecamatan Ciputat, Selasa (8/11/2017).

Muhamad menjelaskan, saat ini Pemkot Tangsel juga telah punya banyak menerapkan sistem berbasis teknologi aplikasi. Sistem layanan tersebut dipakai untuk memaksimalkan kinerja. Seperti layanan perizinan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) online.

Sekda Muhamad menyatakan, Kota Tangerang Selatan terus bersinergi untuk menjadi smart city. Wilayah pemekaran dari Kabupaten Tangerang ini merupakan daerah yang memiliki jumlah pertumbuhan manusia yang tinggi. Saat ini total jumlah penduduk di Kota Tangsel mencapai sekitar 1,4 juta jiwa.**Baca Juga: 2018, Merokok Sembarangan di Tangsel Dihukum Penjara 3 Bulan.

“Jumlahnya penduduk dipastikan akan terus bertambah juga dibarengi dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat dan saat ini di kisaran angka Rp300 miliar. Semoga ada banyak informasi yang bisa menjadi contoh untuk diklat kali ini,” katanya.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, AM Iskandar Nasution mengatakan sistem manajemen pemerintahan tingkat wilayah di Kota Tangsel sudah berjalan sangat baik. Kepastian itu diketahuinya setelah sempat berkunjung beberapa kali dalam rangka kegiatan kedinasan.

“Saya melihat Walikota Tangsel ini cukup baik memberikan perhatian kepada pelayanan bagi masyarakatnya di tingkat kecamatan. Ibu Walikota (Airin Rachmi Diany) sudah berhasil memberikan pemahaman kepada para camatnya,” terangnya.

Oleh karenanya, lanjut Iskandar, Pemerintah Provinsi Jambi mengutus kepada 30 camat untuk menimba ilmu dalam rangka peningkatan kopetensi aparatur di tingkat kecamatan. Harapannya semua camat yang bertugas di Provinsi Jambi bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sekitar .**Spesial Buat Yang Kepo Dengan Tangsel, Klik Disini.

Camat sebagai ujung tombak yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kami minta diberikan kesempatan untuk menambah wawasan dan melihat langsung pelayanan kepada masyarakat yang kami lihat di Tangsel sudah berjalan dengan baik,” tambahnya.(BL/hms)

Kabar6-Hari ini, Selasa (7/11/2017) cuaca di wilayah Tangerang dan sekitarnya diprediksi hujan.

Laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi, pada siang hari di wilayah Tangerang berpotensi terjadi hujan lokal dengan suhu 24-31°C, dan memiliki kelembaban 80 persen, serta angin dari arah timur laut dengan kecepatan Sembilan kilometer per jam.**Baca Juga: Ribuan Buruh Kembali Sambangi Disnaker Kabupaten Tangerang.

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terjadinya potensi hujan disertai petir dan angin kencang di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor antara siang hingga hingga awal malam hari.(az/bmkg)

Kabar6-Penggunaan uang elektronik di Jalan Tol Tangerang-Merak telah mencapai 99,85 persen per 1 November 2017 sejak diberlakukannya pada 1 Oktober 2017.

PT Marga Mandala Sakti (MMS) selaku anak perusahaan Astra Grup sebagai oprator jalan tol tersebut membagi tips agar tak ‘kecele’ saat bertransaksi, terutama bagi pemula.

Tipsnya yakni pengguna e-Tol tinggal menempelkan kartu ke reader yang ada di GTO selama tiga detik atau memberikannya kepada petugas di gardu tol manual pada saat gardu masuk hingga palang terbuka. Begitu pula pada saat gardu keluar, pengguna UE hanya tinggal menempelkan kartunya di GTO atau memberikan kartu kepada petugas di gardu manual sampai palang terbuka dan transaksi selesai.**Baca Juga: Angka Kemiskinan di Desa Kubang Cukup Tinggi.

Sementara itu, agar uang elektronik terbaca sempurna oleh reader, pengguna jalan diharapkan memperhatikan hal berikut, hindari melakukan tapping dengan menggesekkan uang elektronik karena mesin akan lebih cepat bekerja jika ditempelkan dengan posisi stabil.

“Setelah itu tunggu hingga palang gerbang terangkat sempurna, dan hingga lampu merah berubah menjadi warna hijau, barulah transaksi selesai dan pengguna jalan bisa menlanjutkan perjalanan,” kata Sunarto Sastrowiyoto Direktur Tehnik dan Operasi PT Marga Mandalasakti (MMS) selaku operator tol Tangerang-Merak, Senin (06/11/2017).

Tol Tangerang-Merak yang memiliki 87 gardu transaksi dengan 21 Gerbang Tol Otomatis (GTO) mengaku seluruh pintu gerbangnya telah siap melayani transaksi elektronik sejak diberlakukannya per 01 Oktober 2017.

Namun masih ada kendala dalam pemberlakukan transaksi non tunai di jalur milik Astra Grup itu, yakni adany pengguna jalan yang menggunakan e-Money bukan berasal dari lima bank yang direkomendasikan Bank Indonesia (BI) untuk transaksi elektronik, seperti BNI, Mandiri, BCA, BTN dan BRI.

“hal ini yang menyebabkan terpaksa harus membayar tunai agar tak membuat antrean yang panjang pada saat di gerbang,” jelasnya.

Perlu diketahui sejak 01 Oktober 2017, pemerintah pusat melalui Peraturaan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) no.16/PRT/M/2017, tentang Transaksi Tol Non Tunai di Jalan Tol memberlakukan pembayaran non tunai di seluruh jalan tol di Indonesia.(dhi)

Kabar6-Registrasi SIM card dengan validasi untuk pengguna baru maupun lama yang diterapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dikeluhkan masyarakat.

Ridwan (24), warga Poris, Kota Tangerang mengatakan usaha counter telepon genggam di seputaran Jalan Benteng Betawi terancam sepi.

“Jelas pendapatan counter akan berkurang. Akhir-akhir ini kan banyak pembeli hanya memanfaatkan call sesama kartu yang dinilai lebih irit. Selain itu, penjualan SIM Card di counter saya otomastis akan berkurang drasrtis,” terang, Ridwan, kepada Kabar6.com, Minggu (5/10/2017).**Baca Juga: HUT BBC, Beragam Lomba Keahlian Bersepeda Digelar.

Menurutnya dengan harga pembelian SIM Card dari gerai induk masing-masing provider merupakan harga flat yang tidak bisa dikembalikan seandainya SIM Card ada yang tidak laku.

Salah seorang warga lainnya Yurike (19) mengatakan pembatasan regristrasi kartu yang diberlakukan tidak ada jaminan untuk biaya pesan dan telepon.

“Dengan melakukan validasi itu saya setuju untuk antisipasi terorisme. Tapi ini soal harga ya saya biasanya jika melakukan call pasti mencari kartu perdana yang sama. Mudah-mudahan pemerintah ada solusi untuk memberikan jalan yang terbaik,” ungkap Yurike.(don)

Kabar6-Ues Nawawi Gofar kembali menjabat memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tangerang periode 2017-2022. Ues dilantik oleh Wakil Ketua MUI Banten Sibly Sarjaya.

Sibly mengatakan ulama harus menjadi contoh dan suritauladan yang baik bagi umat, karena Ulama merupakan “warosatul ambiya” (pewaris para nabi) maka sudah sepatutnya para ulama mampu menjadi tuntunan dan panutan bagi semua. Karena ulam khususnya MUI memiliki tugas yang berat, Ulama harus memiliki dimensi sosial, dimensi spiritual, dan dimensi ilmu.**Baca Juga: KNPI Kota Tangerang Gelar Diklat Pemuda Pelopor.

“Tugas ulama khususnya MUI Menjaga umat, memelihara umat dan membentengi umat dengan mengajarjan pemahaman akhlakul karimah, Menjaga umat dari hal yang negatif seperti aliran-aliran sesat hoax dan sejenisnya, dan menciptakan generasi-generasi dan mencetak kader penerus ulama, hal tersebut merupakan tugas ulama yang mau tidak mau harus dilaksanakan demi kebaikan umat,” ucapnya

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, Pengurus MUI Kabupaten Tangerang yang baru dikukuhkan ini diharapkan lebih proaktif di berbagai bidang, baik bidang pendidikan, bidang fatwa, Bidang Pemberdayaan Umat, Pengkajian Agama.Pemerintah akan mendukung setiap upaya yang dilakukan MUI untuk kegiatan-kegiatanya guna meningkatkan kemaslahatan umat di daerah Kabupaten Tangerang.

“Selamat bertugas kepada pengurus MUI serta jajarannya yang baru dilantik ini semoga amanah dari Alloh SWT serta kepercayaan masyarakat dapat di emban serta dapat meningkatkan religiusitas masyarakat di Kabupaten Tangerang dan mampu membawa Kab. Tangerang semakin gemilang,” paparnya.(hms)

Kabar6-Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah, sindir warga penerima bantuan pemerintah yang belum melakukan kewajibannya menghadiri sholat jamaah di masjid terdekat di lokasi penerima program pemerintah tersebut. Hal itu disampaikan Arief Wismansyah, ketika melakukan pencerahan di Masjid Al-Azhom, komplek Puspemkot Tangerang, Sabtu (4/11/2017).

Ia menyayangkan masih banyaknya warga yang telah mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengabaikan kewajibannya untuk bersyukur dengan cara menghadiri musholla maupun masjid untuk sholat berjamaah.

“Masih banyak warga yang menerima bantuan pemerintah justru mengabaikan rasa bersyukur. Ada laporan, banyak warga penerima program bedah rumah tidak menghadiri salat jamaah di masjid terdekat”, sindir Arief.**Baca Juga: Arief Imbau Warga Kota Tangerang Hidupkan Keberadaan Masjid.

Pihaknya menyinggung, banyaknya fasilitas pemerintah yang diberikan kepada warga Kota Tangerang, antara lain bebas biaya sekolah, asuransi kesehatan, hibah bedah rumah dan lainnya itu dianggap bahwa warga kurang mendalami visi Kota Tangerang Akhlakul Karimah.

“Sudah banyak pemerintah memberikan bantuan, namun masih banyak warga yang mengabaikan arti Akhlakul Karimah. Seperti meningkatnya angka perceraian di Kota Tangerang yang cukup tinggi, seperti kemarin adanya siswa SMP yang terong-terongan terjadi di Tanah Tinggi. Itu menandakan warga belum menjaga penuh arti Akhlakul Karimah,” katanya.

Untuk itu, orang nomor satu di Kota Tangerang tersebut berharap bahwa dengan adanya fasilitas yang diberikan Pemkot Tangerang kepada masyarakat, sangat diharapkan dapat meningkatkan kehidupan warga dari sebelumnya, agar visi Akhlakul Karimah dapat menjadi bagian setiap warga di Kota Tangerang, harapnya. (don)