Jelang Pilgub Banten, Isu Dinasti Politik Masih Jadi Sorotan
Kabar6-Jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017, isu dinasti politik di Banten kembali mengemuka dan jadi sorotan.
Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) DPD Banten, Trio H Saputra berharap Provinsi Banten tak kembali terjebak dalam politik transaksional dan dinasti yang semakin membuat jauh masyarakat dari kesejahteraan.
“Pelaksanaan Pilkada di Banten harus bersih dari praktik politik uang. Dulu siapa yang tidak kenal dengan istilah dinasti politik di Banten. Citra negatif itu harus kita benahi bersama dalam Pilgub mendatang,” kata Trio melalui pesan singkatnya, Senin (19/9/2016).
Ketua PP Muhamadiyah, Dahnil Anzhar menjelaskan, bahwa praktik dinasti politik tercipta karena kuatnya nuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Karena sejatinya, lanjut Dahnil, tata kelola pemerintahan Indonesia tak pernah mengenal istilah dinasti politik.
“Dinasti politik berawal dari kolusi. Dan, kolusi itu tidak bisa dipisahkan dengan korupsi dan nepotisme,” kata Dahnil.
Menurut dia, dinasti politik atau dinasti rente yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan politik, adalah cikal bakal dari maraknya kasus korupsi di Indonesia.
“Karena, salah satu penyebab maraknya korupsi di Indonesia karena kita kompromi dengan dinasti politik,” ujarnya.**Baca juga: Besok, PDI Perjuangan Umumkan Cagub Banten.
Sedianya, isu gurita politik klan Ratu Atut Chosiyah, memang bukan hal baru di Banten. Setelah bertahun-tahun menjadi rahasia umum, praktek politik dinasti ini muncul ke permukaan pascaoperasi tangkap tangan (OTT) terhadap Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan oleh KPK terkait kasus suap Pilkada Kabupaten Lebak, yang menyeret mantan Ketua MK, Akil Mochtar dan Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Banten saat itu.**Baca juga: Golkar Instruksikan Kader Menangkan Pilgub Banten.
Kasus suap sebesar Rp1 miliar untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Lebak itu juga, pada akhirnya membongkar banyak kasus korupsi di Banten yang melibatkan keluarga dinasti Atut.(tmn)