Kabar6-Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), memperlihatkan sikap serius membidik segala bentuk kegiatan pasangan petahana Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie.

Bahkan, institusi yang bertugas sebagai wasit pesta demokrasi ini telah menyemprit pasangan calon petahana beserta tim pemenangannya.

Mereka menilai, keberadaan media komunikasi yang memampang foto petahana terlarang selama masa kampanye bergulir.

Sonny Majid, juru bicara pasangan calon Airin-Benyamin mengatakan, sikap yang diambil Panwaskada untuk mengawasi calon petahana tidak bisa disalahkan.

Jika dilihat dalam konteks tugas-tugasnya sebagai lembaga pengawas pemilu dengan catatan benar-benar adil dan tidak diskriminatif tak jadi soal.

“Selama Panwaskada tidak diskriminatif tidak ada masalah, tugasnya memang demikian. Justru perhatian serius tersebut, merupakan bentuk kepedulian Panwaskada guna meminimalisir pelanggaran. Berarti kan Panwaskada punya kepedulian terhadap pasangan petahana,” katanya lewat surat elektronik yang diterima kabar6.com, Jum’at (23/10/2015).

Sonny terangkan, Airin sendiri sadar akan posisinya sebagai petahana akan banyak mendapat sorotan. Politisi asal Partai Golkar itu pernah meminta agar kepada seluruh tim pemenangannya mendukung kerja Panwaslu.

Caranya ikut aktif melaporkan dugaan pelanggaran kampanye oleh pasangan lain dan terus mengawal pemrosesan pelanggaran yang diadukan tersebut.

“Salah satu tugas Panwaskada itu adalah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kampanye, prinsip keadilannya juga dilihat dari sejauh mana laporan itu diproses. Apakah laporan pelanggaran paslon lain yang tim kami laporkan juga telah diproses” tegasnya.

Sebelumnya, Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum Panwaskada Kota Tangsel, Ahmad Jazuli mengatakan, bahwa dalam penindakan dugaan pelanggaran kampanye, Panwaskada tidak akan membedakan antara petahana dengan pasangan lain. 

Jazuli berjanji, bahwa pihaknya tetap berlakukan asas keadilan dalam pengawasan. Kendati Jazuli menegaskan, segala kegiatan yang dilakukan oleh pasangan petahana akan terus menjadi bidikan.

Berkaitan dengan desakan rival pasangan petahana kepada Bawaslu RI untuk mencopot iklan-iklan layanan Pemkot Tangsel yang memuat gambar Walikota Airin Rachmi Diany maupun Wakil Walikota Benyamin Davnie, dinilai sebagai sebuah ketakutan yang berlebihan.

Alasannya, lantaran pasangan petahana Airin-Benyamin masih mengantongi popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi. Kontras jika dibandingkan dengan rivalnya yakni, Ikhsan Modjo-Li Claudia Chandra dan Arsid-Elvier Ariadiannie Soedarto Poetri.

“Lawan-lawan politik sudah tidak bisa membedakan lagi mana Ibu Airin ketika bertugas sebagai kepala daerah atau sebagai calon walikota. Sehingga posisi ibu Airin terus mengalami tekanan-tekanan politik,” ujar Sonny.

Sonny menambahkan, gambar-gambar petahana dalam bentuk layanan kepada masyarakat adalah bentuk tanggungjawab Airin sebagai kepala daerah.

Ia menggarisbawahi, penggunaan simbol-simbol kepala daerah lantaran sampai hari ini Airin masih menjabat sebagai walikota. **Baca juga: Wasit Pilkada Tangsel Semprit Kubu Paslon Petahana.

“Pemasangan iklan layanan masyarakat tersebut juga harus melalui mekanisme sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.(yud)

Kabar6-Panitia Pengawas pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali melanjutkan penertiban terhadap beragam media luar ruang milik tiga pasangan calon (paslon).

Kali ini puluhan petugas gabungan menyisir wilayah Kecamatan Pamulang, dan ganjaran kartu kuning sebagai tanda peringatan keras pun akhirnya sebutnya.

Kartu kuning yang diberikan wasit pesta demokrasi ketika usai mendatangi gedung kantor Walikota Tangsel, juga sekaligus unit kantor pelayanan Kecamatan Pamulang.

Kebetulan lokasi kedua gedung terletak di Jalan Raya Siliwangi Nomor 1 itu posisinya saling bersebelahan.

“Kami mau melihat apakah masih ada alat sosialisasi program kerja daerah yang telah kedaluarsa memuat gambar foto petahana di kantor-kantor pelayanan pemerintahan,” kata Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Panwaslu Tangsel, Muhamad Acep kepada wartawan Jum’at (23/10/2015).

Menurut Acep, ternyata benar tak meleset dari prediksinya sejak awal. Baru saja ia mau masuk gedung kantor Walikota Tangsel, terlihat secara kasat mata ada standing banner.

Pada cetakan media informasi berbentuk vertikal itu terdapat gambar foto Airin Rachmi Diany berpakaian seragam dinas resmi. Kalimat isi pernyataan pada standing banner bertuliskan “Kawasan Tanpa Rokok”.

Aturan bebas asap rokok berlaku khusus untuk ruangan dalam semua kantor pelayanan pemerintah, dengan mengacu pada Surat Edaran Walikota Tangsel Nomor 800/2225-BKPP Tahun 2015.

“Kalau kedepan masih ada foto bergambar petahana di kantor-kantor pemerintahan tentunya akan kami berikan sanksi,” tegasnya. **Baca juga: KPU Tangsel Cetak Puluhan Surat Suara Braile.

Acep bilang, pihaknya telah memberikan surat pemberitahuan resmi dan juga secara lisan kepada Sekretariat Daerah Kota Tangsel agar gambar-gambar yang terpampang foto Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie segera dicopoti.

Ketentuan berlaku sampai selesai hari penyoblosan, dan semua satuan kerja perangkat daerah tanpa kecuali dilarang mencetak  meski berdalih program resmi lembaga eksekutif.

Panwaslu Kota Tangsel mengagendakan lakukan penyisiran ke tujuh wilayah kecamatan. Jika sudah rampung dan foto-foto petahana masih terlihat, maka pasangan calon Airin-Benyamin beserta tim pemenangannya bakal diganjar sanksi tegas sesuai dengan ketentuan dalam payung hukum yang berlaku.

“Bukan cuma punya pasangan petahana saja yang dibabat, tapi yang lain juga sama. Kita tidak pandang bulu dalam menegakan regulasi, selama masih dalam bingkai sesuai SOP (standar operasional) dan seobyektif mungkin,” terang Syariffudin, anggota Panwas Kecamatan Pamulang kepada kabar6.com di waktu yang sama lokasi terpisah.

Seluruh alat peraga kampanye bukan cetakan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangsel yang jadi milik pasangan calon Ikhsan Modjo-Li Claudia Chandra dan Arsid-Elvier Aridiannie Soedarto Poetri juga dicopoti.

Model dan bentuknya bervariasi seperti, spanduk, baliho ukuran sedang, pamflet, dan sticker. Penertiban berbagam atribut digelar sejam malam hingga dinihari sebelumnya.

Dilanjut Syarif, pihaknya bersama dengan puluhan Petugas Pengawas Lingkungan (PPL) menyisir gang-gang, jalan perkampungan hingga komplek perumahan-perumahan cluster. Sebab ia tak ingin ada keluhan dari tim pemenangan, massa pendukung sampai simpatisan pasangan calon tertentu yang menganggap pihaknya tebang pilih.

“Eksekusi ke kantor-kantor kecamatan dan kelurahan di Pamulang melanjutkan dari sisa yang semalam tidak terpantau,” lanjut pria beranak satu yang bertugas sebagai Koordinator Divisi Pengawasan.(yud)

Kabar6-Ratusan pendukung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Iman Aryadi-Edi Ariadi, terlibat aksi saling dorong saat acara pelantikan tim sukses yang digelar di Convention Hall Mangku Putra Hotel, Kota Cilegon, Jumat (23/10/2015).

Mirisnya, aksi desak-desakan itu terjadi, karena pendukungan pasangan petahana itu, takut tidak kebagian uang transport yang disediakan panitia.

Dewi, salah seorang koordinator pendukung dari Kecamatan Cilegon mengaku, terpaksa menerobos antrean pengambilan transport, lantaran diminta oleh massanya yang takut tidak kebagian.

“Gak tahu dapat uang transportnya berapa. Tapi takut gak kebagian,” kata Dewi.

Hal senada juga dikatakan Ulfi, warga Karang Tengah. Dirinya juga kebingungan hingga nekat berdesakan, lantaran tidak mengetahui teknis pembagian transport.

“Biarin lah antre sambil desak-desakan, dari pada nanti kehabisan,” ujarnya. **Baca juga: Pilkada Cilegon, Aparatur Negata Dituntut Netral.

Pantauan kabar6.com, para pendukung pasangan Iman-Edi yang berasal dari partai serta dari tingkat kecamatan dan kelurahan, tampak meninggalkan ruang kegiatan sebelum acara selesai.

Diketahui, pasangan Iman-Edi merupakan pasangan petahana yang akan kembali berlaga di Pemilihan JKepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember mendatang.(sus)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan mencetak puluhan surat suara braile. Hal ini dikarenakan jumlah pemilih difabel tuna netra yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdapat 25 pemilih.

Menurut Sam’ani, Komisioner Divisi Umum dan Logistik, pihaknya akan mencetak surat suara braile lebih dari 25 lembar karena untuk mengantisipasi adanya pemilih difabel yang terlewat saat pendataan DPT.

“Surat suara saja dicetak ada cadangannya, makanya surat suara braile juga akan dicetak melebihi jumlah pemilih difabel yang terdapat di DPT,” terang Sam’ani saat dihubungi Kabar6.com melalui telepon selularnya, Jumat (23/10/2015).

Sam’ani kembali menuturkan, di kota pemekaran dari Kabupaten Tangerang ini terdapat 142 orang pemilih difabel, selain tuna netra, ada 17 pemilih yang menyandang tuna grahita, 20 tuna rungu, 50 tuna daksa dan 30 penyandang difabel lainnya,” pungkas Sam’ani.

Sementara itu, Sekretaris KPU Tangsel Wahyunoto menambahkan, pihaknya juga menyiapkan 2.245 alat bantu bagi pemilih difabel yang disebar di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). **Baca juga: Upah Pelipat Kertas Suara di Tangsel Rp150 Per Lembar.

“Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah TPS yang ada dan itu menjadi kebutuhan di setiap TPS sehingga para pemilih difabel dapat menyalurkan hak pilihnya,” harap Wahyu.(ard)

Kabar6-Memasuki pertengahan masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 mendatang di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), isu kasus tindak pidana korupsi masih terlihat mendominasi diberbagai media massa dan situs jejaring sosial.

Isu miring bernada kampanye hitam (black campaign) semakin terus dilontarkan oleh rival pasangan calon petahana Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie.?

Padahal, idealnya kampanye digunakan sebagai sarana untuk menyosialisasikan visi, misi dan rencana program kerja masing-masing pasangan calon.

“Melalui kampanye, calon memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misinya kepada masyarakat,” kata pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro kepada kabar6.com lewat pesan WhatsApp, Kamis (22/10/2015).

Dijelaskannya, dari kampanye penyampaian program visi dan misi dari setiap pasangan  calon diharapkan mampu mencerahkan serta mengedukasi pemilih. Sehingga tujuan mendasarkan agar masyarakat sekitar bisa menjadi pemilih yang cerdas.

Meskipun masing-masing calon ingin menang dalam pilkada dengan beragam cara yang telah didesain. Tujuan akhirnya tentu demi sukses mendulang suara.

Siti mengingatkan, tapi mereka tak boleh egois menggunakan cara-cara “pokoke” alias menghalalkan segala dalam manuver politiknya.

“Sehingga tujuan mulia kampanye melenceng menjadi sekadar jualan kecap nomor satu dan melecehkan yang lain,” sindir Siti. **Baca juga: Donatur Dana Kampanye di Tangsel Minus Badan Usaha?

Siti menyarankan, lebih baik para pasangan calon melakukan kampanye berkualitas dan beradab. Mungkin agar masyarakat bisa mendapat pembelajaran politik dengan menelaah semua program visi dan misinya jika berhasil menjadi kepala daerah terpilih.

“Mendapat kemanfaatan dan bisa membedakan calon-calon yang relatif akan amanah dan tidak,” tambahnya.(yud)

Kabar6-Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menertibkan beragam alat media komunikasi luar ruang yang ada di Kecamatan Ciputat.

Bersama aparat Satuan Polisi Pamong (Satpol PP) setempat, wasit pesta demokrasi menyisir segala sudut wilayah dan mencopoti alat media milik semua pasangan calon (paslon).

Kegiatan penertiban dipimpin langsung oleh Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Panwaslu Kota Tangsel, Muhamad Acep.

Hasil penyisiran petugas menemukan alat peraga kampanye bergambar Ikhsan Modjo-Li Claudia Chandra di Kampung Gunung, Kelurahan Jombang, Ciputat.

Olehnya spanduk milik pasangan calon nomor urut 1 ini diperintahkan tak boleh dipasang.

“Yang masang warga setempat sebagai relawan pasangan calon tersebut. Ngakunya diperintahkan oleh koordinator wilayah tim pemenangan untuk masang. Saya minta agar disimpan di rumah, dan enggak boleh dipasang,” kata Acep kepada wartawan, Kamis (22/10/2015).

Penyisiran untuk penertiban pun berlanjut. Petugas gabungan kembali menemukan banner-banner alat peraga kampanye bergambar pasangan calon nomor urut 2, Arsid-Elvier Ariadiannie Soedarto Poetri.

Sayangnya, siapa pemilik spanduk bergambar pasangan calon di atas yang bertengger dipinggir-pinggir jalan itu, tidak diketahui. Alat peraga kampanye itupun langsung dicopoti dan disita pihak Panwaslu. **Baca juga: Upah Pelipat Kertas Suara di Tangsel Rp150 Per Lembar.

Sedangkan tim pemenangan Arsid-Elvier segera dihubunginya untuk mengambil barang sitaan. “Dan kami berikan peringatan juga agar tidak kembali memasang alat peraga yang jelas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelasnya.

Acep menambahkan, petugas gabungan juga menemukan spanduk dan banner bergambar Airin Rachmi Diany, selaku kandidat petahana. Media komunikasi luar ruang itu ditemukan masih terpasang di kantor-kantor pelayanan kelurahan.

Padahal ia sebelumnya memberikan rekomendasi secara resmi banner yang terpasang foto petahana agar dicopot. Acep menyimpulkan, hasil penelusuran terbukti masih marak alat peraga kampanye tak sesuai dengan buatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel.

“Ternyata masih ada, dan ini langsung kami tertibkan segera dan terus kami sisir agar tidak ada lagi banner atau spanduk bergambar foto petahana di kantor kelurahan,” tambahnya.(yud)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), telah mematok standar nominal upah bagi petugas pelipat kertas suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember mendatang.

Honor tersebut terbilang lumayan bagi warga yang tak punya penghasilan tetap alias bisa menambah uang dapur.

Lembaga penyelenggara pemilu dipastikan akan merekrut sebanyak 200 orang warga setempat. Sekitar sepekan lamanya mereka akan melipati kertas surat suara di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Pondok Aren, sebelum didistribusikan ke 2.245 Tempat Pemungutan Suara di tujuh wilayah kecamatan.

“Honor per lembar Rp150 per lembar belum dipotong pajak pendapatan ya,” ungkap Divisi Pokja Logistik dan Umum, Samani saat ditemui kabar6.com di kawasan Serpong, Rabu (21/10/2015).

Ia menjelaskan, jumlah satu pack kertas suara berisi 100 lembar, dan satu dus berisi 1000 lembar. Jadi target satu orang minimal bisa melipat satu dus kertas yang berisi 1000 lembar.

Samani sebutkan, pihaknya membuka kesempatan seluas-luasnya bagi warga di Kota Tangsel yang ingin terlibat dalam kegiatan pelipatan kertas suara.

Apalagi pemilihan walikota dan wakil walikota kedua kalinya merupakan hajatan akbar lima tahunan bagi warga kota termuda di Tanah Jawara ini

Agar lebih efisien waktu, tentunya kesempatan bisa ikut menjadi petugas diprioritaskan bagi warga terdekat agar lebih efisien. Samani bilang, sebab pelipatan kertas suara yang ditargetkan dapat diselesaikan hanya dalam waktu sepekan lamanya.

“Enam sampai tujuh hari lah targetnya bisa selesai dilipat,” jelas Samani. Bagi warga sekitar yang berminat bisa mendaftarkan diri ke koordinator pelipat kertas suara. ** Baca juga: 200 Warga Tangsel Direkrut Lipat Kertas Suara

“Syaratnya cuma pakai KTP (Kartu Identitas Penduduk) doang,” tambah Samani.(yud)

Kabar6-Proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 mendatang di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), kiranya juga memberikan rejeki bagi warga sekitar.

Kepastian ini terlihat dengan dibukanya kesempatan bagi masyarakat, untuk terlibat dalam proses pelipatan kertas suara. Ratusan warga sekitar, tentunya bakal mendapat tambahan uang dapur.

Pokja Divisi Logistik dan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel, Samani mengatakan, dalam kegiatan pelipatan suara dipastikan melibatkan masyarakat sekitar. Program ini sama seperti hajatan politik akbar sebelumnya.

“Kayaknya akan menyesuaikan tempat. Jumlahnya 200 orang warga,” kata Samani kepada kabar6.com ditemui di kawasan Serpong, Rabu (21/10/2015).

Menurutnya, kertas suara yang selesai dicetak selanjutnya dikirimkan oleh distributor ke KPU Kota Tangsel untuk dilipat. Lokasi pelipatan kertas suara yang dipilih terletak di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Pondok Aren.

Sam’ani bilang, tentunya sebelum kertas suara setiap warga yang dilibatkan mendapat pengarahan darinya. Petugas pelipat kertas suara mesti jeli mencermati kondisi kertas suara.

“Pelipat kertas suara harus lihat kondisi surat suaranya. Apakah ada kerusakan atau tidak,” jelasnya.**Baca juga: Mahasiswa: Pilkada 2015 di Tangsel Lebih Menarik.

Kerusakan biasanya seperti tinta cetakan luntur atau terdapat lubang di gambar pasangan calon. “Surat suara yang dinyatakan rusak harus dipisahkan. Dan, diganti dengan surat suara cadangan,” tambah Samani.(yud)

Kabar6-Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 berlangsung di sekitar 269 kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia. Dan, pesta demokrasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tangerang Selatan (Tangsel), dinilai lebih menarik karena cukup menyita perhatian publik, termasuk dikalangan akademik.

Tika Yulianti, mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berada di Kecamatan Ciputat Timur mengatakan, kondisi di atas ditilik dari maraknya perbincangan yang diulas lewat beragam media massa dan media sosial.

“Pilkada di Tangsel menurut pandangan kita lebih menarik dibandingkan dengan daerah lainnya,” ungkapnya kepada wartawan ditemui di Kantor Walikota Tangsel, Kecamatan Pamulang, Rabu (21/10/2015).

Tika mencontohkan, realitas kasat mata yang terjadi, banyak pengguna jejaring sosial memperbincangkan hiruk-pikuk Pilkada di Tangsel.

Beragam celotehan subyektif yang diposting lewat dunia maya, menandakan persaingan tiga pasangan calon tergolong ketat.

Iapun mengaku tertarik untuk melakukan kajian akademis terhadap prosesi pesta demokrasi lima tahunan di kota pemekaran dari Kabupaten Tangerang ini. Sebab dinamika konstalasi politik yang terus berkembang selalu dinamis.

“Jadi bisa dibilang persaingannya lebih terasa,” terang mahasiswi semester 7 Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam usai melakukan diskusi dengan Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie.

Menurut Tika, terbitnya Peraturan (KPU) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye, punya  nilai tersendiri. Regulasi itu bahkan mengatur sampai ke proses kampanye masing-masing pasangan calon.

“Contohnya penyediaan sampai pemasangan atribut kampanye. Semua anggaran lewat pemerintah daerah dialokasikan kesana,” terangnya.

Dari kacamatanya, proses tahapan kegiatan Pilkada serentak di Kota Tangsel sejauh ini cukup berjalan lancar. Kendati, aroma persaingan di dalamnya dirasa cukup kuat.
“Tidak cuma persaingan secara langsung, kembali lagi, persaingan itu cukup ramai di dunia maya,” tambahnya.

Tak kalah menarik untuk diteliti, kontestan pemilihan kepala daerah di Kota Tangsel datang dari berbagai latar belakang dan karakter yang beragam.

Makanya, lanjut Tika, sangat diharapkan pula dapat lahir sosok pemimpin yang diinginkan masyarakat Kota Tangsel. **Baca juga: KPU Tangsel Rekrut 17.960 Petugas KPPS.

“Contoh kecilnya, ada calon yang berpolitik secara frontal dan tipe menyerang. Tapi disisi lain, ada pula yang tetap santun dengan tak mau ambil pusing dengan serangan yang terus diterimanya,” ujarnya.(yud)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) di setiap kelurahan, akan merekrut 17.960 petugas KPPS yang akan ditempatkan di 2.245 Tempat Pemungutan Suara.

Komisioner KPU Kota Tangsel, Badrussalam, mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan perekrutan petugas KPPS dimaksud. Pembukaan pendaftaran akan dilaksanakan pada 9-10 November 2015, sedangkan untuk pelantikannya pada 11 November 2015.

“Saat ini kami tengah mempersiapkan pengumuman terkait rencana dibukanya pendaftaran calon petugas KPPS dan untuk teknisnya nanti akan dilakukan oleh PPS,” terang mantan Komisioner KPU Kabupaten Tangerang ini saat ditemui kabar6.com di ruang kerjanya, Selasa (20/10/2015).

Badrussalam memaparkan, 17.960 petugas KPPS itu terdiri dari 13.470 Ketua dan enam Anggota dan 4.490 petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang akan bertugas menyebarkan undangan sampai proses perhitungan suara nanti.

Sementara itu, Sekretaris KPU Kota Tangsel, Wahyunoto, mengungkapkan untuk honor Ketua KPPS Rp1 juta dan masing-masing anggota Rp500 ribu sedangkan untuk petugas Linmas honornya Rp600 ribu. ** Baca juga: Kekurangan Gudang Logistik, KPU Sewa Ruko di BSD

“Honor seluruh petugas KPPS itu untuk satu kali kegiatan dan diprioritaskan masyarakat yang berdomisili di wilayah TPS itu berada yang menjadi petugas KPPS,” tegas Wahyu lagi.(ard)