Kabar6- Petugas Panitia Pemilihan Suara (PPS) di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, menemukan adanya sejumlah data fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dukungan ganda.

Hal ini terjadi pada proses verifikasi faktual berkas dukungan dua pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dari jalur independen.

Sedianya, dukungan ganda dimaksud adalah, bahwa ditemukan satu KTP dukungan, baik pada pasangan Dimyati Natakusumah-Yemelia dan pasangan Yayan-Ratu Enong.

Hal itu disampaikan Ketua PPS Purwakarta, Subhan, Senin (5/9/2016). “Kami temukan sejumlah dukungan ganda, karena ada pada dua pasangan calon,” ujar Subhan.

Namun demikian, Subhan juga mengakui bila persoalan itu berhasil diselesaikan pihaknya, dengan mengambil pernyataan langsung dari warga pemilik KTP, terkait pasangan mana yang akan dipilihnya. **Baca juga: Pilgub Banten Dinilai Minim Tokoh.

Kelurahan Purwakarta menurut Subhan merupakan basis pasangan Yayan-Ratu Enong. Dari data dukungan 603 suara, hanya 559 yang memenuhi syarat. Sisanya dinyatakan tidak memenuhi syarat. **Baca juga: Di Kabupaten Tangerang, Lahan Tidur Ditanami Kedelai.

“Untuk pasangan Dimyati-Yemelia dari data dukungan sebanyak 49 hanya sebanyak 35 yang memenuhi persyaratan sementara 14 lainnya tidak memenuhi persyaratan,” tandasnya.(sus)

Kabar6-Nama Johan Budi disebut-sebut bakal menjadi pendamping Rano Karno di Pemilihan Gubernutlr (Pilgub) Banten 2017 mendatang.

Mantan pimpinan komisi antirasuah tersebut, dinilai bisa menjadi sosok yang mampu membersihkan Banten dari praktek korupsi sekaligus memiliki dukungan kuat dari masyarakat maupun pegiat anti korupsi di Banten.

“PPP harus menetapkan wakil yang bisa memberikan daya dukung terhadap Rano Karno,” kata Mardiono, Ketua Bappilu DPP PPP, Sabtu (3/9/2016).

Nama Johan Budi disebut tengah dimatangkan oleh tim yang dibentuk oleh koalisi PDI Perjuangan dengan PPP.

“Kita belum mendeklarasikan pencalonan cagub-cawagub, karena kita masih menghitung segala sesuatu. Tapi kita membutuhkan wakil dengan dukungan politik kuat,” kata Mardiono. **Baca juga: Koalisi Mega-Bintang di Pilgub Banten Belum Tentukan Paslon.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning saat ditemui di Kota Serang, hari ini, juga tak menampik isu tersebut. **Baca juga: Pendamping Rano Bakal Segera Diputuskan.

“Boleh saja, selama rekomendasi belum keluar, siapa saja bisa mendukung,” ujarnya.(tmn)

Kabar6-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) saat ini telah memiliki teman koalisi yang baku untuk maju mengusung Petahana di Pilgub Banten 2017 yang akan datang.

Namun, hingga kini calon Wakil Gubernur untuk menemani Rano Karno belum juga ditentukan.

Belakangan tersiar kabar yang akan mendampingi Rano adalah bakal calon dari hasil penjaringan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banten. Namun pihak PDI-P masih enggan bicara soal hal tersebut.

Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana DPP PDIP Ribka Tjiptaning saat menghadiri Deklarasi Koalisi Semangka mengatakan keputusan final terkait siapa tokoh yang akan mendampingi Petahana di Pilgub 2016 akan segera diputuskan.

Pasalnya, DPP PDIP akan segera menyelenggarakan Sekolah Partai bagi Calon Kepala daerah yang akan maju di Pilkada Serentak 2017 mendatang.

“Semua orang yang direkomendasikan akan di training di sekolah Partai termasuk Rano Karno dan seluruh kandidat yang akan maju. Makanya kita ingin segera wakil Rano ini ditetapkan,” ujarnya kepada Wartawan, saat konfrensi pers usai deklarasi koalisi di Hotel Le Dian, Jumat (2/9/2016) kemarin.

Ribka menegaskan, PDI-P harus segera menetapkan pasangan Rano sebelum tanggal pelaksanaan sekolah Partai. **Baca juga: Koalisi PDI Perjuangan dan PPP Kubu Romy Disoal.

“Sebelum 6 September 2016 ini wakil untuk Rano harus segera ditetapkan. Kita berharap DPP bisa memutuskan,” imbuhnya. **Baca juga: 2.800 Aparat Amankan WTA di Tangsel .

Saat ini diketahui ada beberapa nama yang kuat dan diprediksi akan mendampingi Rano di Pilgub 2017 mendatang. Di antaranya Ahmad Taufik Nuriman (Mantan Bupati Serang), Tb Chaerul Jaman (Walikota Serang), Wawan Irawan (Ketua DPW Nasdem Banten), Asmuji (Komisaris Bank Banten dan Mantan Sekda Banten), Agus Setiawan (Ketua DPW PPP Banten) dan Ranta Soeharta (Sekda Banten saat ini).(zis)

Kabar6–Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Banten, Tinti Fatimah Khatib menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum memutuskan sikap termasuk koalisi menjelang Pilgub Banten 2017.

Untuk itu, Tinti tidak mengakui koalisi yang dilakukan PPP kubu Romahurmuzy dengan PDI Perjuangan yang berlangsung di Hotel Le Dian, Serang, Jumat (2/9/2016) hari ini.

“Kami tidak tahu ada penandatanganan koalisi antara PDIP dan PPP. Kalau pun ada, itu ilegal karena PPP yang diakui berdasarkan putusan MA (mahkamah agung) pimpinan Djan Faried baru melalukan komunikasi dengan parpol lain belum sampai ke koalisi,” demikian kata Tinti saat dihubungi melalui telpon selularnya.

Tinti menyebut, berdasarkan putusan kasasi MA Nomor 601K/PDT.SUS-PARPOL/2015 tanggal 2 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah memutuskan kepengurusan DPP PPP yang sah adalah hasil muktamar VIII Jakarta yang memenangkan Djan Faridz.

“Kepengurusan tingkat pusat PPP yang berhak untuk memberikan rekomendasi dalam Pilkada adalah DPP PPP dibawah pimpinan Djan Faridz. Oleh karena itu kepengurusan DPP PPP diluar dari yang tercantum dalam putusan MA adalah illegal,” tandasnya. 

Ditanya sikap DPW PPP Banten menghadapi Pilgub 2017 nanti, Tinti mengatakan masih menunggu hasil verifikasi faktual Sekjen DPP PPP Dimyati Natakusumah yang lebih dulu menyatakan maju dari jalur perseorangan. **Baca juga: Deklarasi PAN Dukung WH-Andika Batal Terselenggara.

“PPP Banten menghormati langkah Pak Dimyati maju dari perseorangan. Makanya kami baru akan memberikan putusan setelah selesai verifikasi tanggal 6 September nanti. Namun komunikasi dengan parpol pendukung bakal calon gubernur dari PDIP (Rano Karno-red) terjaga dengan baik karena kami ingin Banten lebih baik bukan sekadar berkuasa,” bebernya. **Baca juga: Ini Alasan PDIP dan PPP Koalisi di Pilgub Banten 2017.

Kuasa Hukum PPP, Gani Djemat and Partnes membenarkan jika putusan kasasi MA tentang kepengurusan DPP PPP masih tetap atau mengadu pada Muktamar Jakarta. **Baca juga: Koalisi Mega-Bintang di Pilgub Banten Belum Tentukan Paslon.

Katanya,  putusan MA kedudukannya tertinggi dari pada keputusan lain termasuk keputusan menteri. “Putusan MA setara dengan UU. Untuk itu kegiatan PPP diluar keptusan MA ini illegal,” katanya.(den)

Kabar6-Partai Amanat Nasional (PAN) membatalkan acara deklarasi menyatakan dukungan kepada Wahidin Halim (WH)-Andika Hazrumy.

Deklarasi di batalkan lantaran Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan sejumlah pengurus DPP PAN mendadak tidak hadir.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Banten, Masrori mengatakan acara deklarasi tersebut dibatalkan dan menjadi acara silaturahmi antara pengurus PAN se-Banten.

“Ini bukan deklarasi tapi silaturahmi. Awalnya memang deklarasi tapi karena ada perubahan mendadak jadi silaturahmi aja dulu,” kata Masrori usai acara deklarasi, Jumat (2/9/2016). **Baca juga: Ini Alasan PDIP dan PPP Koalisi di Pilgub Banten 2017.

Masrori pun mengakui bahwa pihak DPW PAN Banten hingga saat ini belum menerima surat rekomendasi dukungan dari DPP PAN. Meskipun demikian, pihaknya tetap meyakini jika WH-Andika yang akan di usung oleh DPP PAN. **Baca juga: Koalisi Mega-Bintang di Pilgub Banten Belum Tentukan Paslon.

“Kita sedang menunggu dari DPP, adapun untuk pengusungan itu sudah pasti ke WH-Andika,” tambahnya.(zis)

Kabar6-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendeklarasikan diri untuk berkoalisi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017.

Sedianya, koalisi ini kembali terulang sejak Gubernur Banten Pertama Djoko Munandar yang berasal dari PPP sama-sama didukung oleh PDIP.

PPP memiliki masa kelam saat Gubernur Banten pertama, Djoko Munandar, dikriminalisasi oleh wakilnya pada saat itu, Ratu Atut Chosiyah dengan kasus rumah dinas.

Bahkan, saat melakukan banding ke Mahkamah Agung, Djoko Munandar tidak terbukti bersalah. Namun sampai Djoko meninggal dunia, tak pernah dilakukan pemulihan nama baik oleh Pemprov Banten dibawah kepemimpinan Atut.

“Saat Banten definitif, pertama kali yang ditunjuk menjadi Gubernur dari PPP. Dalam perjalannya tidak mulus, sejarah mencatat itu, PPP selalu meneteskan air mata. PPP bersama PDIP sama-sama berjuang mengembalikkan kejayaan Banten di masa lalu,” kata Mardiono, Ketua DPP Bapilu PPP, di sela deklarsi koalisi, di Hotel Le Dian, Kota Serang, Banten, Jumat (2/9/2016). **Baca juga: PKB Beri Sinyal Dukung WH-Andika.

Koalisi yang baru diikuti dua partai berwarna Merah dan Hijau dinamakan sebagai ‘Koalisi Semangka’ ini juga berhasil mengumpulkan 23 kursi legislatif. Dimana, PDI-P memilik 15 kursi, sedangkan PPP memilik delapan kursi legislatif. **Baca juga: Koalisi Mega-Bintang di Pilgub Banten Belum Tentukan Paslon.

“Saya setuju koalisi semangka, karena hijaunya di luar. Artinya yang kecil menutupi yang besar. Begitu dibuka, merahnya keluar, isinya merah semua,” tegasnya.(tmn)

Kabar6-Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017 sudah terwujud.

Namun demikian, koalisi dua partai politik (parpol) seniop yang juga disebut koalisi Mega-Bintang ini, masih belum juga mengumumkan sosok pasangan calon (paslon) yang akan diusung.

“Hari ini kita masih deklarasi koalisi partai. Banten harus kita rebut, karena dekat dengan Jakarta. Dulu kita bikin (koalisi) Mega-Bintang. Jadi ini terulang kembali, merah-hijau. Merah-hijau ini seperti semangka, buah segar yang bisa menurunkan tekanan darah tinggi,” ungkap Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning di sela deklarasi koalisi di Hotel Le Dian, Serang, Jumat (2/9/2016). **Baca juga: PKB Beri Sinyal Dukung WH-Andika.

Ribka menyebut, koalisi ini juga dapat terjadi karena pernah sama-sama berjuang melawan rezim Orde Baru di bawah bayang-bayang Partai Golkar yang dulu berkuasa selama 32 tahun. **Baca juga: Bawaslu Banten Fokus Awasi Data Pemilih.

“Kita bersama, PDIP dan PPP telah teruji puluhan tahun melawan orde baru. Kalau dilihat data Bappenas, Banten ini provinsi terkorup, termiskin, terpragmatis. Kita (koalisi) sedikit saja asal solid, ketika kita solid, setengah dari kemenangan,” katanya.(tmn)

Kabar6-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kemungkinan besar akan mengusung pasangan  Wahidin Halim (WH)-Andika Hazrumi pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017. Walaupun, belum ada keputusan resmi dari DPP PKB.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Provinsi Banten Rahmat Abdul Ghani mengatakan saat ini rekomendasi hasil Pleno pengurus wilayah PKB beberapa waktu lalu menerangkan bahwa usungan bakal calon yang bakal didukung adalah pasangan yang telah memiliki koalisi.

“Hasil pleno DPW dengan pengurus cabang waktu itu menitik beratkan agar mendukung pasangan yang sudah diusung partai, dan komunikasi yang paling intens sekarang ini adalah dengan pasangan WH-Andika,” ungkap Rahmat saat dihubungi melalui telepon seluler, Kamis (1/9/2016). **Baca juga: Bawaslu Banten Fokus Awasi Data Pemilih.

Keputusan DPW PKB untuk condong mendukung pasangan yang didukung Demokrat, Golkar, PKS, Hanura dan PAN tersebut cukup beralasan. Mengingat saat ini kubu petahana masih gamang.(zis)

Kabar6-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten saat ini sedang fokus pada pengawasan data pemilih. Saat ini Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sudah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Koordinator Divisi Pengawasan, Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Banten, Eka Satia Laksmana mengatakan DP4 yang sudah diserahkan oleh Kemendagri harus disinkronisasi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir.

“Dalam melakukan pengawasan terhadap daftar pemilih memerlukan kecermatan, metode serta teknologi yang memadai,” ungkap Eka menjelaskan, Kamis (1/9/2016).

Meskipun Bawaslu RI sudah menyiapkan alat kerja yang simple dan siap diterapkan, namun pihak Bawaslu Banten tetap mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi. Seperti,  potensi data ganda, Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, orang meninggal, TNI/Polri aktif yang masuk dalam DPT.

“Temen-temen Panitia Pengawas Lapangan (PPL) sedang menggali informasi tentang pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP), itu sedang kami cek, karena PPDP harus disesuaikan dengan jumlah Tempat Pemilihan Suara (TPS). Jika tidak sesuai maka akan menjadi kendala,” ujarnya. **Baca juga: Pemuda Lampung Dihajar Warga Dekat Rumah Walikota Tangerang.

Untuk mendukung pengawasan, pihak Bawaslu pun membuat aplikasi untuk mengidentifikasi pemilih ganda dan pemilih yang belum memenuhi syarat usia. **Baca juga: Di Tangsel, Pengedar Sembunyikan Sabu Dalam Kotak Permen.

“Kami siap mengawas pemutahiran data pemilih, Bawaslu Banten juga sedang membuat aplikasi untuk mengidentifikasi pemilih yang ganda atau tidak memenuhi syarat usia, sekarang tahap uji coba,” tambahnya.(zis)

Kabar6-Rencana deklarasi koalisi PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten, diundur.

Sebelumnya, koalisi kedua partai politik (Parpol) tersebut, sudah dijadwalkan akan dihelat Rabu (31/8/2016) hari ini.

“Deklarasi koalisi ini bukan dibatalkan, tapi diundur tanggalnya saja. Itu karena hari ini di DPP PDI Perjuangan ada rapat pleno, segingga pengurus PDI Perjuangan wajib hadir,” Kata Ketua DPW PPP Banten, Agus Setiawan.

Agus juga mengklaim, bila mundurnya jadwal deklarasi koalisi tersebut, sama sekali tidak berpengaruh pada komitmen awal kedua Parpol tersebut untuk berkoalisi di Pilgub Banten. **Baca juga: Surati Megawati, AMPB Sambangi DPP PDI Perjuangan.

Meski demikian, Agus juga tidak bisa memastikan, sampai kapan pengunduran jadwal koalisi tersebut. Itu mengingat penentuan jadwal deklarasi tersebut menjadi kewenangan DPP. **Baca juga: Pilgub Banten 2017, PPP Koalisi dengan PDI Perjuangan.

“Untuk jadwal deklarasi, kita masih menunggu ada kesepakatan antar DPP PDI Perjuangan dan PPP dulu. Karena di beberapa daerah pun akan melakukan deklarasi juga,” pungkasnya.(zis)