Kabar6-Jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017, isu dinasti politik di Banten kembali mengemuka dan jadi sorotan.

Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) DPD Banten, Trio H Saputra berharap Provinsi Banten tak kembali terjebak dalam politik transaksional dan dinasti yang semakin membuat jauh masyarakat dari kesejahteraan.

“Pelaksanaan Pilkada di Banten harus bersih dari praktik politik uang. Dulu siapa yang tidak kenal dengan istilah dinasti politik di Banten. Citra negatif itu harus kita benahi bersama dalam Pilgub mendatang,” kata Trio melalui pesan singkatnya, Senin (19/9/2016).

Ketua PP Muhamadiyah, Dahnil Anzhar menjelaskan, bahwa praktik dinasti politik tercipta karena kuatnya nuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Karena sejatinya, lanjut Dahnil, tata kelola pemerintahan Indonesia tak pernah mengenal istilah dinasti politik.

“Dinasti politik berawal dari kolusi. Dan, kolusi itu tidak bisa dipisahkan dengan korupsi dan nepotisme,” kata Dahnil.

Menurut dia, dinasti politik atau dinasti rente yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan politik, adalah cikal bakal dari maraknya kasus korupsi di Indonesia.

“Karena, salah satu penyebab maraknya korupsi di Indonesia karena kita kompromi dengan dinasti politik,” ujarnya.**Baca juga: Besok, PDI Perjuangan Umumkan Cagub Banten.

Sedianya, isu gurita politik klan Ratu Atut Chosiyah, memang bukan hal baru di Banten. Setelah bertahun-tahun menjadi rahasia umum, praktek politik dinasti ini muncul ke permukaan pascaoperasi tangkap tangan (OTT) terhadap Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan oleh KPK terkait kasus suap Pilkada Kabupaten Lebak, yang menyeret mantan Ketua MK, Akil Mochtar dan Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Banten saat itu.**Baca juga: Golkar Instruksikan Kader Menangkan Pilgub Banten.

Kasus suap sebesar Rp1 miliar untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Lebak itu juga, pada akhirnya membongkar banyak kasus korupsi di Banten yang melibatkan keluarga dinasti Atut.(tmn)

Kabar6-Partai Golkar mengintruksikan kadernya untuk memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2016.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah mengimbau kader partainya untuk serius memenangkan Pilgubb Banten 2017 yang akan datang.

Menurutnya, kemenangan pasangan Wahidin Halim (WH) dan Andika Hazrumy di Pilgub Banten, akan menjadi pembuktian kualitas dan tolak ukur keberhasilan dan peta kekuatan partai.

“Sebagai salah satu partai pengusung utama pasangan WH-Andika, Partai Golkar haruslah lebih siap dibandingkan partai pengusung lain selain partai demokrat,” ungkap Tatu menjelaskan usai meresmikan, Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kabupaten Serang, di Cimuncang Kota Serang, Senin (19/9/2016).

Tatu mengatakan, kemenangan mutlak pada Pilgub Banten 2017 menjadi fokus partainya saat ini. Mengingat hasil akhir Pilkada Banten tersebut akan menjadi tolak ukur dan pemetaan kekuatan Partai Golkar Banten.

“Dalam pertarungan kami harus optimis karena optimis bagian dari kemenangan karena dengan optimisme itu akan menyusun dan membangun strategi-strategi dengan team yg ada,” ujarnya.**Baca juga: Besok, PDI Perjuangan Umumkan Cagub Banten.

Menanggapi hal tersebut dirinya meminta kepada seluruh kader agar serius melakukan upaya pemenangan bagi pasangan WH-Andika.**Baca juga: Hamili Siswi SMK, Buruh Tangerang Ditangkap Polisi.

“Kalau untuk kader itu udah sudah ada instruksi dari partai, wajib hukumnya. Dari semua partai itu hukumnya seperti itu ya semaksimal mungkin yang mereka bisa lakukan,” tegasnya.(zis)

**Baca juga: Bengkel Tambal Ban Terbakar di Tangerang, Satu Keluarga Terpanggang.

Kabar6-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengagendakan pengumuman resmi calon kepala daerah yang akan diusung maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017, pada Selasa (20/9/2016) besok.

Sedianya, pengumuman calon kepala daerah itu akan dilakukan di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI-P, Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 58, Jakarta Pusat.

“Pengumuman dilakukan serentak dengan daerah lain, guna menegaskan bahwa keseluruhan tahapan Pilkada serentak 2017 ditempatkan sebagai satu kesatuan proses kelembagaan kepartaian dalam menyiapkan pemimpin sebagai salah satu fungsi utama partai,” ungkap Sekjen PDI-P Hasto Kristianto, dalam press release yang diterima, Senin (19/9/2016).

Menurutnya, partai berlambang banteng moncong putih itu telah melakukan berbagai tahapan sesuai mekanisme partai, terhadap calon kepala daerah yang akan diusung maju di Pilkada.**Baca juga: Bengkel Tambal Ban Terbakar di Tangerang, Satu Keluarga Terpanggang.

Tahapan dimaksud meliputi uji kelayakan dan kepatutan, pemetaan politik, pelatihan manager kampanye, pelatihan saksi, dan sekolah para calon kepala daerah dalam persiapan Pilkada serentak 2017.**Baca juga: Oknum Pejabat Satpol PP Tangsel Dilaporkan ke Polisi.

“Dengan pengumuman secara serentak tersebut, maka seluruh infrastruktur partai menyatukan diri dengan nafas kehidupan rakyat, guna menghadirkan wajah kekuasaan politik yang membangun peradaban,” tegasnya.(zis/tmn)

Kabar6-Bakal Calon (Balon) Wakil Gubernur dari jalur perseorangan, Yemelia dipastikan tidak bisa melanjutkan niatnya untuk menjadi kandidat di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017.

Itu menyusul keputusan mundurnya Achmad Dimyati Natakusumah, yang merupakan pasangan Yemelia di jalur Independen pada Pilgub Banten.

Ketua Pokja Pencalonan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten, Saeful Bahri mengatakan, dalam Peraturan KPU 9 Tahun 2016 tentang perubahan dari Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015, pada pasal 32 ayat 1 dijelaskan, bakal pasangan calon perseorangan atau salah satu bakal pasangan calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan ditingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.

Dan, lanjut Saeful, pada ayat selanjutnya disebutkan, bakal pasangan calon atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diusulkan sebagai pasangan calon atau calon oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Namun demikian, komisioner KPU Provinsi Banten itu enggan mengatakan kepastian pengunduran diri yang dilakukan oleh Dimyati, yang juga merupakan anggota Komisi III DPR-RI tersebut.

“Kalau merujuk aturan yang baru ini, ya otomatis. Karena mau sendiri atau berpasangan, yang mengajukan pengunduran diri itu sudah sah. Tapi, sekali lagi saya tekankan itu bahasa undang-undang, bukan bahasa Saeful atau KPU. Kalau kita sendiri masih menunggu hasil konsultasi dengan KPU RI,” imbuhnya.**Baca juga: Wah, Ada Sniper Saat TGIF Berlangsung.

Diketahui, pascamundurnya Dimyati dari bursa pasangan calon independen beberapa waktu lalu, membuat Yemelia sempat mengajukan keberatan kepada KPU Banten.**Baca juga: Bawaslu Imbau Pemda se Banten Tunda Pencairan Dana Hibah Hingga Pilgub 2017.

Pasalnya, pengunduran diri Dimayati tersebut merupakan keputusan sepihak.(zis)

Kabar6-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten dan Kota se-Banten, agar menunda pencairan dana hibah melalui APBD tahun 2016/2017, hingga setelah pelaksanaan Pilkada pada Februari 2017 mendatang.

Imbauan itu disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Pramono U Tanthowi, demi menepis indikasi penyalahgunaan dana APBD untuk pemenangan salah satu pasangan calon dalam Pilkada 2017 mendatang, melalui program dana hibah.

Untuk itu, Pramono juga mengaku akan menanyakan secara tertulis kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Banten, perihal lembaga mana saja penerima dana hibah yang dialokasikan pada tahun anggaran itu.

“Termasuk ke Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel), yang berencana meningkatkan belanja hibah sebesar Rp15 miliar lebih,” terangnya Jumat (16/9/2016).

Sebelumnya, pada Rabu 14 September 2016, Pemkot Tangsel melalui Walikota Airin Rachmi Diany, menyampaikan keinginan itu melalui Rapat Pengantar Nota Keuangan Tentang Raperda Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tangsel tahun anggaran 2016, di Hotel Grand Zuri BSD yang dihadiri perwakilan Kepala SKPD dan seluruh Anggota DPRD Tangsel.

Dalam rapat tersebut, Pemda Tangsel menganggarkan kenaikan belanja hibah lebih dari Rp15 miliar. Dari sebelumnya hanya Rp67.490.395.000 menjadi Rp82.930.635.000.

Selanjutnya, jika ada indikasi penyalahgunaan dana APBD untuk pemenangan salah satu pasangan calon, maka pihaknya mengaku akan meminta penundaan pencairan dana hibah tersebut hingga selesai pelaksanaan pilgub di Banten.**Baca juga: Instalasi Listrik Gratis Terhenti, 1.000 KK di Cilegon Masih Gelap.

Dia juga mengakui, sosialisasi yang disampaikan pihaknya baru ke Pemda Provinsi Banten. “Kalau ke Pemkab / Kota se-Banten Kita belum masuk kesana. Tapi kalau ke Pemprov Banten Kita sudang melakukan langkah-langkah di atas tadi.**Baca juga: Gagal Jambret Wanita, Pria Ini Semaput Dihajar Warga Ciputat.

Tapi nanti akan segera kita lakukan himbauan dan peringatan dini ke pemkab/kot se-Banten,” bilangnya.(yud)

Kabar6-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten juga mempertanyakan keikutsertaan Leader Official (LO) dalam verifikasi administrasi (Vermin) data dukungan pasangan bakal calon (Pasbalon) dari jalur perseorangan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017.

Keikutsertaan LO ini disinyalir menjadi salahsatu penyebab adanya selisih data dukungan, dalam vermin dengan data yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Koordinator Divisi Pengawasan, Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Banten Eka Satialaksmana mengatakan keikutsertaan LO dalam proses verifikasi administrasi menurutnya adalah sepenuhnya tanggungjawab KPU.

”Yang jadi penyelenggara yang harus tanggungjawab. Jangan sampai ranah kita diserahkan  ke manten (tim bakal calon-red). Itu urusan teman-teman KPU. Dan, Ketua KPU harus ada yang tanggungjawab pada hal-hal itu,” ujar Eka dalam Rapat Pleno Verifikasi Factual calon perseoranggn di kantor KPU Banten, Rabu (14/9/2016).

Sementara, Anggota KPU Banten, Saeful Bahri membenarkan ada LO atau tim bakal calon yang dilibatkan dalam proses perapihan dan penghitungan dukungan syarat calon perseorangan pada tahapan Vermin.

“LO ikut mengawasi proses Vermin, yang memilih dan juga mengklasifikasikan data per kecamatan juga kita sertakan LO. Pak Atma dan teman-teman KPU membantu proses ini,” ujar Saeful.

Namun, Dia juga memastikan selisih yang terjadi pada data dukungan calon perseorangan tersebut, bukan untuk niat mencurangi atau memihak kepada pasangan bakal calon (Pasbalon) lain. Hal tersebut murni human error.

“Kita mengakui ada selisih jumlah dukungan, namun kita tidak ada niat untuk  mengurangi ataupun menghilangkan dokumen,” paparnya.

Merasa namanya disebut Koordinator Divisi Teknis KPU Banten, LO Pasbalon Yayan Sofian dan RT Siti Enong RZ Mandala, Atma Rustandi, tidak mau bertanggungjawab atan permaslahan yang terjadi tersebut.**Baca juga: Bawaslu Banten Minta KPU Klarifikasi Selisih Jumlah Data Dukungan.

“Bahwa kalau ada perbedaan hasil saya tidak bertanggungjawab. Itu karena melibatkan banyak orang. Tapi saya rasa proses diawasi ketat KPU. Setiap masuk kami juga diperiksa. Mungkin ada salah menghitung saat Vermin. Distribusi ada beberapa data kelurahan yang hilang. Tapi hilangnya kemana kami tidak tahu,” ujarnya.(zis)

Kabar6-Rapat Pleno Rekapitulasi dukungan pasangan bakal calon (Pasbalon) Gubernur dan Wakil Gubernur dari jalur perseorangan di tingkat Provinsi Banten, diwarnai banyak pertanyaan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten.

Pasalnya, dalam rapat penentuan hasil akhir verifikasi factual (virtual) tersebut, jumlah data dukungan yang diverifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dan Kota tidak sesuai dengan hasil Verifikasi Administrasi (Vermin).

Koordinator Divisi Pengawasan, Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga pada Bawaslu Banten, Eka Satialaksmana meminta kepada KPU Banten untuk klarifikasi terkait selisih jumlah data dukungan tersebut.

Ia mencontohkan yang terjadi di Kabupaten Serang, pada pleno vermin dimunculkan data vertual di Kabupaten Serang sebanyak 185.111.

Namun yang diverifikasi hanya 183.190, hal ini menurut Eka menjadi pertanyaan, kenapa selisih tersebut bisa terjadi.

“Dari awal datanya beda-beda, data yang diterima KPU Kabupaten dan Kota tidak sama dengan yang akan di verifikasi factual. Saya yakin datanya tidak sama dengan hasil vermin oleh KPU Provinsi. Karena terjadinya masif di semua kabupaten kota,” ujar Eka mengomentari pemaparan hasil pleno Vertual, Rabu (14/9/2016).**Baca juga: Di Kabupaten Tangerang, Sosialisasi Amnesti Pajak Sasar PNS.

Dirinya meyakini ada kesalahan yang terjadi pada proses rekapitulasi vermin dan pendistribusian berkas dari Provinsi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat Kabupaten Kota.**Baca juga: Mahasiswa Unpam Ditipu Oknum Polisi Minta Pulsa.

“Saya yakin ada miss dalam prosesnya. Mungkin pada saat vermin pendistribusian atau saat packing data atau salah perhitungan pada saat  verminnya,” ujarnya.(zis)

Kabar6-Pasangan bakal calon (Pasbalon) dari jalur perseorangan, Achmad Dimyati Natakusumah dan Yemmelia, dipastikan mundur dari bursa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, Saeful Bachri memastikan hal itu, setelah menerima surat yang ditandatangani oleh Leader Official (LO) bakal pasangan calon tersebut, Nurjannah, Selasa siang (13/9/2016).

“Sekitar jam 11:00 WIB, LO sendiri yang antar surat ke KPU,” kata Saeful Bachri saat dikonfirmasi awak media di Kantor KPU Banten, Selasa (13/9/2016).

Meski demikian, lanjut Saeful, pihaknya belum melakukan proses terhadap surat tersebut. Nantinya, KPU bakal menggelar rapat pembahasan mengenai hal tersebit.**Baca juga: Penataan Pemukiman Kumuh di Tangerang Rampung Akhir 2016.

“Kita hanya menerima, nanti dibahas, enggak mau komentar banyak dulu,” ujarnya.**Baca juga: Penataan Pemukiman Kumuh di Tangerang Rampung Akhir 2016.

Sementara, LO Pasbalon Achmad Dimyati Natakusumah dan Yemmelia tersebut, Nurjanah belum bisa memberikan komentar terkait hal itu.**Baca juga: PT Telkom Banten Bagikan 1.300 Paket Daging Kurban.

“Nanti aja nunggu keputusan dari KPU, saya no comment dulu yah, nanti akan saya jawab pada waktunya,” pungkasnya, saat dikonfirmasi via telpon.(zis)

Kabar6-Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Djan Faridz, menginstruksikan kepada seluruh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se Indonesia, untuk mengambil langkah menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2017.

Adapun langkah dimaksud adalah, menginstruksikan kepada Ketua DPW dan DPC se Indonesia, khususnya yang daerahnya menjadi peserta Pilkada serentak tahun 2017, agar mendaftarkan bakal calon Kepala Daerah dan mengikuti pembekalan Kepala Daerah.

Adapun kegiatan pembekalan akan dilakukan di kantor DPP PPP di Jalan Pembangunan nomor 60 Jakarta Pusat, pada Kamis (15/9/2016) mendatang. **Baca juga: Koalisi PDI Perjuangan dan PPP Kubu Romy Disoal.

Sedianya, instruksi tersebut juga dituangkan dalam surat resmi bernomor 947/UND/DPP/IX/2016, tentang pendaftaran dan pembekalan bakal Kepala Daerah pada Pilkada Serentak tahun 2017. **baca juga: Ini Alasan PDIP dan PPP Koalisi di Pilgub Banten 2017.
 
Surat yang ditandatangani oleh Ketum DPP PPP Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal Dr.H.R.A. Dimyati N., SH.,MH.,M.Si, sedianya sudah disalurkan kepada seluruh DPW dan DPC PPP se Indonesia, termasuk Provinsi Banten. **Baca juga: Pilgub Banten 2017, PPP Koalisi dengan PDI Perjuangan.

“Ya, suratnya dikeluarkan pada 8 September kamarin, ditandatangani Ketum Djan Faridz dan saya sendiri,” ujar Dimyati Natakusumah yang akan maju bersama Yemelia di Pemilihan Gubernur Banten lewat jalur independen, Sabtu (10/9/2016).(den)

Kabar6-Pengusungan pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy, ternyata belum mendapatkan surat rekomendasi dari Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Setya Novanto.

Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris DPD Golkar Provinsi Banten, Bahrul Ulum, Kamis (8/9/2016).

Menurutnya, sampai saat ini restu DPP Golkar terhadap Andika Hazrumy, putra mantan Gubernur Banten, Hj Ratu Atut Chosiyah, baru sebatas surat penugasan dari DPP Golkar kepada Andika Hazrumy dan DPD Golkar Banten, untuk melakukan pendekatan dan komunikasi terhadap bakal calon dan partai politik (Parpol) saja.

“Kronologis yang sesunggahnya pertama itu bentuknya surat penugasan untuk melakukan komunikasi, baik tugas kepada Partai Golkar Banten maupun tugas kepada Andika yang direkomendasikan sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur,” ujarnya.

Dirinya juga membenarkan perihal isu pembatalan surat rekomendasi pengusungan Andika Hazrumy sebagai calon Wakil Gubernur pada Pilgub 2017 yang ditandatangani Nurdin Halid sebagai Sekjen DPP Partai Golkar.**Baca juga: Partai Demokrat Optimis WH-Andika Unggul di Pilgub Banten.

“Kalau ada isu yang beredar kemudian rekomendasi yang di tandatangin Nurdin Halid dicabut oleh DPP Partai Golkar itu betul. Tapi diganti dengan surat rekomendasi pencalonan yang ditandatangani oleh Ketum Golkar,” tegasnya.**Baca juga: Jelang Pilgub, 24 Organisasi Mahasiswa Gelar Konsolidasi.

Namun, kata Bahrul Ulum, meski hingga kini Andika Hazrumy belum menerima rekomendasi dari Ketum Golkar, dirinya optimis bila Ketum Golkar, Setya Novanto akan memutuskan mengusung pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy di Pilgub Banten 2017.**Baca juga: Bawaslu Imbau Calon Kandidat di Pilgub Banten Hindari Kecurangan.

“Pasti 99 persen, kalau 100 persen kan mendahului yang maha kuasa. Nanti Insya Allah habis lebaran haji, pak Ketum akan datang ke Banten untuk deklarasi pasangan WH-Andika,” tambahnya.(zis)