Kabar6-Guna menghindari kegaduhan selama Pilkada serentak 2018, Bawaslu RI akan bertindak tegas terhadap akun Media Sosial (Medsos) penyebar informasi hoax yang bisa mengadu domba masyarakat.

“Sehingga apabila ada akun menyebarkan kebencian ataupun akun menyebar politik identitas akan kita laporkan ke polisi,” kata Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, saat ditemui di Bawaslu Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (28/11/2017).

Bawaslu RI belajar dari pilkada serentak 2017 yang di warnai oleh isu tidak benar yang disebar oleh akun tak bertanggungjawab. Hal ini guna menghindari kegaduhan dan keributan selama helatan pilkada serentak 2018.

“Nanti siapapun pelaku penyebaran ujaran kebencian itu dapat kita laporkan ke polisi,” terangnya.

Pengawasan akun Medsos akan dikhususkan sejak masa kampanye hingga pelantikan kepala daerah terpilih yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dan Polri.

“Kan selama ini KPU dan Bawaslu hanya fokus pada akun-akun resmi pasangan calon, sedangkan yang suka bikin hoax, itu kan akun tidak resmi,” jelasnya.

Bawaslu RI meyakini kemampuan unit Cyber Crime Polri mampu menangani kasus tindak pidana melalui akun medsos penyebar hoax dalam pilkada serentak 2018 mendatang.**Baca Juga: Bawaslu: Ini Lima Daerah Rawan Konflik Pilkada 2018.

“Polisi dengan cyber crime-nya punya kemampuan untuk segera menindak segala pihak yang melakukan ujaran kebencian,” ujarnya.(dhi)

Kabar6-Pihak kepolisian memprediksi lima daerah rawan konflik dalam pilkada serentak 2018, yakni Sumatera Utara (Sumut), Jawa Barat (Jabar), Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Papua.

Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang menempatkan Papua sebagai urutan pertama, kemudian disusul oleh Maluku, Kalimantan Barat, Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Timur (Jatim).

“Memang beda survei, kita tidak bisa samakan dengan kepolisian, indeks yang kita gunakan memang berbeda dengn kepolisian,” kata Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar saat ditemui di kantor Bawaslu Banten, Kota Serang, Selasa (28/11/2017).

Sedangkan untuk saling ‘baku hantam’ antar lawan politik, isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) masih berembus kencang untuk menjungkalkan lawannya. Kemduian tindak kecurangan lainnya yakni politik uang, pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga politik identitas atau kedaerahan.

“Itu lah mengapa makanya kita membuat indeks kerawanan ini untuk memberikan warning kepada penyelenggara negara,” terangnya.**Baca Juga: Bawaslu: Kabupaten Lebak Rawan Konflik Pilkada Serentak 2018.

Karenanya, Fritz meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Polisi, Pemerintah Daerah (Pemda) untuk sama-sama mencegah segala macam potensi kecurangan Pilkada guna meminimalisir kerawanan pemilu.

“Baik KPU, pemerintah daerah, kepolisian, untuk tahu harus apa yang menjadi fokus pencegahan dan pengawasan,” tandasnya.(dhi)

Kabar6-Kabupaten Lebak yang berada di wilayah Banten Selatan dan masuk ke dalam kategori daerah tertinggal menjadi lokasi paling rawan konflik selama perhelatan pilkada serentak 2018 mendatang.

“Banten ini dari empat kabupaten kota yang di survei masuk dalam kategori sedang, urutan pertama (rawan) itu (Kabupaten) Lebak,” kata Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudih saat ditemui di kantornya, Selasa (28/11/2017).

Didih menjelaskan penyebab Kabupaten Lebak menjadi daerah rawan konflik Pilkada serentak berdasarkan penilaian Pilkada periode sebelumnya, seperti ada tidaknya tindak pidana di daerah tersebut.**Baca Juga: Punya 5 Kursi di Kabupaten Tangerang, Gerindra Bakal Konsolidasi ke Parpol Lain.

“Calonnya berapa dan seterusnya. Calon dua atau tiga tingkat kerawanannya berbeda,” jelasnya.

Banten mengalami penurunan tingkat kerawanan. Dimana, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2017, Banten menempati urutan ke tiga nasional dalam prosesi pilkada serentak.(dhi)

Kabar6-Partai Gerindra Kabupaten Tangerang bakal melakukan konsolidasi ke Partai Politik (Parpol) lain untuk memuluskan langkah Jayusman bertarung di Pilkada 2018 Kabupaten Tangerang

Komisi Pilkada Rakorcab Gerindra Kabupaten Tangerang, Zaenudin mengatakan Partai Gerindra memiliki lima kursi di DPRD Kabupaten Tangerang. Sedangkan untuk memenuhi persyaratan 20 persen kursi minimal, maka Partai Gerindra akan melakukan konsolidasi dengan partai-partai lain.

“Masih ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan beberapa Parpol lain yang belum menetapkan Bakal Calon (Balon) bupati. Jadi komunikasi politik untuk membangun koalisi masih terbuka lebar,” ungkap Zaenudin menjelaskan, Jumat (24/11/2017).**Baca Juga: Lawan Zaki di Pilkada 2018, Gerindra Usung Jayusman.

Ia melanjutkan, samua hal masih memungkinkan, karena politik itu dinamis. “Kami menunggu respon dari parpol lain, dan jika nantinya kita masih tetap dengan lima kursi yang kita punya tidak menutup kemungkinan kita juga akan menyodorkan nama wakil dari intern kami untuk disandingkan dengan petahana,” tandasnya.(mer)

Kabar6-Partai Gerindra mencalonkan kadernya yakni Jayusman untuk menjadi Bakal Calon (Balon) Bupati dalam Pilkada 2018. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang ini diusung melalui Rapat koordinasi cabang (Rakorcab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kabupaten Tangerang.

Sekjen DPC Grindra Kabupaten Tangerang Imam Turmuji mengatakan, sesuai dengan intruksi pimpinan DPP, pihaknya inginkan mengusulkan Jayusman untuk maju dalam ajang Pilkada.**Baca Juga: Begini Kata Bahrul Ulum Soal Munaslub Partai Golkar.

“Kita partai satu komando, dan intruksi pimpinan untuk mengusulkan kader internal kita (Jayusman) dalam maju di Pilkada 2018 mendatang,” ungkap Imam menjelaskan di ruang Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tangerang, Jumat (24/11/2017).

Intruksi tersebut berawal dari rekomendasi pada Rakorcab diikuti 29 Pengurus Anaak Cabang (PAC) se-Kabupaten Tangerang. Rekomendasi juga berdasarkan aspirasi dan usulan dari pengurus-pengurus PAC dan DPC yang hadir.

“Hasil Rakorda hari ini, kami memberikan rekomendasi kepada Jayusman untuk maju sebagai Balon Bupati Tangerang pada Pilkada 2018,” tegasnya.(mer)

Kabar6-Enam partai politik, Golkar, PKB, Demokrat, Nasdem, PKPI dan PBB diborong oleh Vera Nurlaela Jaman untuk Pilkada Kota Serang tahun 2018.

“Bahwa dukungan dari Nasdem telah melalui proses dari awal sampai akhir. Saya yang telah diberikan kepercayaan oleh Nasdem,” kata Vera Nurlaela Jaman, saat ditemui di Kota Serang, Banten, Jumat (24/11/2017).

Mempertahankan ‘kursi’ Kota Serang satu, istri dari Tubagus (Tb) Haerul Jaman, yang merupakan adik tiri Ratu Atut itu mengaku tak memiliki tips khusus untuk memborong enam partai sekaligus.**Baca Juga: Soal Data Pemilih, KPU Kota Tangerang Gelar FGD.

“Enggak ada target (parpol koalisi). Kita terus membangun komunikasi dengan parpol, tentunya kita tidak bisa sendirian membangun Kota Serang sendirian,” jelasnya.

Sedangkan partai Nasdem mengklaim tak meminta mahar sedikitpun kepada istri dari Walikota Serang dua periode itu.

“Jadi kalau mahar, kami tanpa mahar. Yang kami inginkan Bu Vera menjadi walikota yang memajukan Kota Serang,” kata Ketua DPD Nasdem Kota Serang Roni Alfanto.

Partai besutan Surya Paloh ini beralasan bahwa Vera memiliki elektabilitas, kapasitas, popularitas dan kemampuan untuk memimpin yang tinggi dibandingkan tiga nama lainnya yang di usulkan ke DPP, seperti Ranta Soeharta (Sekda Provinsi Banten), Safrudin dan Wahyudin Jahidi.

“Ada beberapa yang kita perhatikan, ketika pemaparan tim sembilan DPP, datang sendiri dan bisa meyakinkan,” jelasnya.(dhi)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang terus mempersiapkan diri jelang Pilkada Serentak 2018 yang bakal diselenggarakan pada 27 Juni 2018 mendatang. Untuk persiapan Pilkada 2018, KPU Kota Tangerang menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Dys Suite Hotel, Jumat (24/11/2017).

Kepala Divisi Perencanaan dan Data, KPU Kota Tangerang, Ahmad Syailendra mengatakan sebelum melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Desember mendatang pihaknya ingin pemahaman soal pendataan pemilih ini disampaikan kepada pihak terkait guna menghimpun proses pemutakhiran data agar lebih sempurna.**Baca Juga: Waktu Habis, 3 Parpol Belum Serahkan Dokumen Peserta Pemilu.

“Jauh hari KPU mempersiapkan segalanya terkait proses pendataan pemilih, hal ini dilakukan agar proses pendataan dan pemutakhiran pemilih ini semakin sempurna dan matang,” ujar Syailendra.

Menurutnya terdapat beberapa poin yang menjadi sorotan KPU Kota Tangerang dalam proses pendataan dan pemutakhiran data pemilih yakni terkait kepemilikan KTP elektronik dan surat keterangan. (don)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang mengumumkan bila Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), hari ini secara resmi telah menyerahkan kembali dokumen salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara lengkap, sebagaimana persyaratan Parpol peserta Pemilu.

“Hari ini (Rabu, red), Parsindo telah menyerahkan berkas yang sudah diterima KPU. Selain itu, ada juga Partai Bulan Bintang (PBB) yang sudah diterima pada Selasa kemarin,” terang Divisi Hukum KPU Kota Tangerang, Wahyul Furqon, kepada Kabar6.com, Rabu (22/11/2017).

Kendati demikian, seperti informasi yang diperoleh Kabar6.com menyampaikan bagi Parpol calon peserta Pemilu 2019 yang tampak belum menyerahkan kembali dokumen masih diberikan waktu hingga pukul 24:00 WIB.**Baca juga: KPU Kota Tangerang: Hari Ini Terakhir Penyerahan Dokumen Parpol.

“Kita masih memberikan waktu hingga pukul 24:00 WIB, bagi partai politik calon peserta Pemilu 2019 untuk melengkapinya,” beber Wahyul.(don)

====================

Info Redaksi: Berita ini sudah mengelami refisi dari redaksi, karena terjadi kesalahan dalam penulisan nama Parpol. Harusnya Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), namun sebelumnya tertulis Perindo. Untuk kekeliruan itu, kami mohon maaf.

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang menyebut, hingga kini baru ada satu Partai Politik (Parpol) yang menyerahkan dokumen salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah diberikan tanda terima sebagai penyerahan kembali dokumen pendaftaran untuk diperiksa sebagai dokumen calon peserta Pemilu 2019.

Sedianya, ketentuan penyerahan dokumen salinan KTA dan KTP dilakukan, pascakeluarnya putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang meloloskan gugatan 9 Parpol tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU, pada Kamis (20/11/2017) lalu.

“Hingga kemarin, selasa 21 Nopember 2017 baru satu partai politik yang menyerahkan dokumen salinan KTA dan Salinan KTP Elektronik, dan diberikan tanda terima oleh KPU. Partai Idaman sudah lengkap,” ujar Divisi Hukum KPU Kota Tangerang, Wahyul Furqon kepada Kabar6.com, Rabu (22/11/2017).

Wahyu juga menyebut, bila masih ada Parpol dinilai masih perlu penyempurnaan dokumen sebagai calon peserta Pemilu 2019, diantaranya Parsindo dan PKPI.

“Hari ini Parsindo dan PKPI akan menyampaikan kelengkapan. KPU Kota Tangerang memberikan batas waktu penyampaian dokumen hingga hari ini, Rabu 22 November 2017, pukul 24.00 WIb”, tambahnya.**Baca juga: Macet Di Kota Tangerang Kian Parah, Dishub Wacanakan Looping System.

Seperti informasi yang diperoleh Kabar6.com dari KPU Kota Tangerang menyampaikan masih terdapat beberapa partai yang masih menunggu konfirmasi yakni dari Partai Bineka, Partai Rakyat, dan Partai PPPI. Selain itu untuk PIKA, seperti informasi yang diperoleh tinggal melakukan penelitian administrasi.(don)

Kabar6-Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Tangerang mengajukan 14 nama kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang ke DPP PDI Perjuangan.

14 nama calon orang nomor satu dan dua di kota seribu industri ini berasal dari internal serta ekternal partai.

“Ada 14 nama yang kami ajukan ke pusat, delapan nama dari eksternal dan enam dari internal partai,” ungkap Barhum HS, salah seorang pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang, kepada Kabar6.com, Senin (20/11/2017).**Baca Juga: Ibnu Jandi: Belum Ada Lawan Tanding Zaki di Pilkada 2018.

Menurut Barhum, pihaknya membeberkan nama-nama kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang yang telah diajukan oleh partai moncong putih besutan Megawati Soekarno Putri tersebut.

Dari 14 nama yang diajukan ke DPP PDI Perjuangan itu, di antaranya Ahmed Zaki Iskandar, Mad Romli, Iskandar Mirsad, Bima Topari dan lainnya.

“Untuk memutuskan tetang siapa kandidat yang bakal diusung dalam Pilkada 2018 mendatang adalah kewenangan dari pusat. Kami, hanya mengajukan nama-nama kandidatnya saja,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang ini.(Tim K6)