Kabar6-Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja (Perumda Pasar NKR) Kabupaten Tangerang Finny Widiyanti menyambut hangat dan senang melihat Tempat Penampungan Pedagang Sementara (TPPS ) yang sudah mulai penuh saat ini.

Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja (Perumda Pasar NKR) Kabupaten Tangerang Finny Widiyanti menyambut hangat dan senang melihat TPPS yang sudah mulai penuh saat ini.

“Alhamdulillah, setelah dilakukannya penertiban Pasar Kutabumi, TPPS mulai diisi pedagang yang sudah bergabung serta sudah didatangi masyarakat untuk berbelanja kebutuhan pokok,” ungkapnya, Minggu (21/4/2024).

**Baca Juga:Pemkab Sebut Revitalisasi Pasar Kutabumi Bagian dari Kewajiban Hukum

Selanjutnya, pihaknya menyiapkan tempat pendataan bagi pedagang yang ingin pindah ke TPPS.

“Kami sediakan tempat registrasi bagi pedagang yang ingin menempati TPPS, nantinya ada tim kami yang melakukan verifikasi,” ujarnya.

Selain itu, Finny Widiyanti berterima kasih kepada semua unsur terkait khususnya kepada Pemkab Tangerang di bawah komando Pj Bupati Tangerang, Sekretaris Daerah serta Asisten Daerah. Demikian juga kepada Perangkat Daerah Terkait seperti Satpol PP, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, unsur Forkopim Kecamatan Pasar Kemis, Dewan Pengawas Perumda NKR, Direksi Perumda NKR, forum RT/RW.

Semua pihak bersinergi dalam melaksanakan penertiban bersama unsur TNI-Polri yang melakukan pengaman saat proses penertiban Pasar Kutabumi.

“Alhamdulillah, setelah dilakukannya penertiban Pasar Kutabumi, TPPS mulai diisi pedagang yang sudah bergabung serta sudah didatangi masyarakat untuk berbelanja kebutuhan pokok,” ungkapnya.

Selanjutnya, pihaknya menyiapkan tempat pendataan bagi pedagang yang ingin pindah ke TPPS.

“Kami sediakan tempat registrasi bagi pedagang yang ingin menempati TPPS, nantinya ada tim kami yang melakukan verifikasi,” ujarnya.

Selain itu, Finny Widiyanti berterima kasih kepada semua unsur terkait khususnya kepada Pemkab Tangerang di bawah komando Pj Bupati Tangerang, Sekretaris Daerah serta Asisten Daerah. Demikian juga kepada Perangkat Daerah Terkait seperti Satpol PP, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, unsur Forkopim Kecamatan Pasar Kemis, Dewan Pengawas Perumda NKR, Direksi Perumda NKR, forum RT/RW.

Semua pihak bersinergi dalam melaksanakan penertiban bersama unsur TNI-Polri yang melakukan pengaman saat proses penertiban Pasar Kutabumi.(red)

Kabar6-Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menaikkan harga acuan gula di tingkat ritel atau konsumen menjadi Rp17.500 per kilogram. Kenaikan ini merujuk Surat Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan nomor 296/TU/01/02/B/043/2024. Bapanas  mengatakan ketentuan harga acuan gula terbaru itu mulai berlaku sejak 5 April 2024 hingga 31 Mei 2024.

Kenaikan gula saat ini, dikeluhkan masyarakat, karena harga gula di warung trdisional tidak dijual dengan tarif resmi yang sudah ditetapkan pemerintah. Seperti warung grosir yang ada di Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, gula pasir dijual Rp.19.000/Kg gram.

“Dulu jual 16 ribuan, sekarang sudah tidak bisa karena harga per karungnya saja sudah Rp.900 ribu,”ujar Reni, juragan Sembako di Serpong, Tangsel, pada Kabar6, Minggu (21/4/2024).

**Baca Juga:G-Schools Indonesia Summit 2024 Digelar dI IPEKA BSD Tangerang, Cek Cara Daftarnya

Reni tidak mengetahui, harga Rp.17.500  yang ditetapkan pemerintah, karena gula yang  ia jual disesuaikan dengan harga gula yang dia beli di pasar induk. “Gak tahu harga resminya sekarang, saya jual sesuai dengan harga gula karungan yang saya beli,”tandasnya.

Pantauan Kabar6 di ritel moderan seperti Alfamart dan Indomaret di Serpong dan Ciater, gula dijual dengan harga resmi Rp.17.500/ kiligram.

Seperti diketahui, kenaikan harga gula saat ini dipengaruhi oleh harga gula di pasar global yang tinggi dan anjloknya kuras Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.Bapanas  sebut , penyesuaian harga gula tersebut dilakukan untuk menjamin pasokan dan stok gula di ritel modern sebelum musim giling.(red)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang  memiliki landasan hukum terkait penertiban di Pasar Kutabumi pada Kamis (18/4/2024)  yang sempat ada upaya penolakan revitalisasi.

Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Tangerang, Deden Sukron, mengatakan, sikap tegas Pemkab Tangerang dilandaskan pada surat pemerintah yang telah diterbitkan oleh Pj Bupati Tangerang Nomor : B/800.1.11.1/6359/SPPP/IV/2024. Selain itu, berdasarkan pemberitahuan tentang pelaksanaan penertiban yang telah dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Perusahaan Umum Daerah Niaga Kerta Rahaja (Perumda NKR).

“Mereka sudah menerima surat teguran satu hingga tiga lalu juga surat peringatan satu hingga tiga kepada para pedagang, sehingga sudah dilaksanakan sesuai Permendagri No. 54 tahun 2011 tentang SOP Satpol PP,” terang Deden dikutip, Sabtu (20/4/2024).

**Baca Juga:Perumda NKR Siap Hadapi Laporan Balik Pedagang Pasar Kutabumi

Tindakan penertiban tersebut didasarkan juga pada Permendagri No. 16 tahun 2023 tentang SOP Satpol PP dan kode etik Satpol PP terkait pemagaran dan penyegelan meskipun sebagian masyarakat mengungkapkan keberatan.
Berdasarkan Permendagri No. 16 tahun 2023, mediasi wajib dilakukan. Namun, dalam konteks mediasi, masyarakat mengacu pada proses gugatan perdata yang dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 25 April 2024. Namun, pemerintah menegaskan bahwa gugatan perdata tidak akan menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara, sesuai dengan Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang 5/2006 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Meskipun ada permohonan penundaan dalam putusan PTUN, hal ini tidak dikabulkan, yang menunjukkan bahwa tidak ada urgensi untuk menunda penertiban,” katanya.

Pemerintah menegaskan bahwa keberatan masyarakat tidak didasari oleh alasan hukum yang membenarkan penundaan. Karena itu, langkah penertiban di Pasar Kutabumi dilaksanakan sebagai bagian dari kewajiban hukum dan kebijakan pemerintah untuk menegakkan aturan dan ketertiban.

“Jadi kenapa kami keberatan, karena mereka tidak meberikan dalil atau tidak ada alasan hukum yang melegitimasi atau membenarkan kita untuk melakukan penundaan,” ungkapnya.

Menurut Deden, pedagang yang belum pindah ke tempat penampungan pasar sementara (TPPS) dan merasa keberatan bisa diselesaikan di pengadilan. Dia mengatakan, sejak awal perencanaan, proses pemberitahuan, sosialisasi dan TPPS, sudah dilakukan.
Dia juga menyebutkan, penertiban ini dilaksanakan selama tiga hari karena melihat situasi dan kondisi di lokasi pasar yang masih belum kondusif.(red)

Kabar6-Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Bimbingan Manasik Haji Jemaah Haji Reguler 1445 Hijriah/ 2024 Masehi, Tingkat Kota Tangerang yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag), yang berlangsung di Aula Gedung MUI Kota Tangerang, Sabtu (20/4/2024).

Nurdin menyampaikan pesan kepada 1.743 jemaah calon haji Kota Tangerang yang hadir agar senantiasa menjaga kekhidmatan beribadah, salah satunya dengan persiapan yang matang.

“Perjalanan ibadah haji ini tidak hanya soal melaksanakan rangkaian ibadah, tapi juga melatih fisik dan mental,” ujar Nurdin.

Untuk itu, Mantan Kepala Pusdatin Kemendagri ini, juga meminta agar para calon jemaah haji dapat bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan bimbingan manasik haji tersebut sebagai bekal ibadah.

**Baca Juga:Manipulasi Laporan Pajak Perusahaan, Konsultan Pajak Ditangkap Kejagung di Pagedangan

“Apa yang nanti disampaikan adalah petunjuk, tata cara agar nantinya kita dapat menjadi haji yang mabrur. Kondisi fisik juga harus dipersiapkan karena ibadah ini membutuhkan kondisi fisik yang fit dan juga prima,” katanya.

Selain itu, Nurdin memberikan apresiasinya kepada seluruh pengurus penyelenggara haji dan umroh dari Kemenag, yang senantiasa memberikan pelayanan serta fasilitas yang baik kepada para calon jemaah haji Kota Tangerang.

“Terima kasih dan apresiasi dari kami Pemkot Tangerang, karena ini merupakan sebuah kebaikan sekaligus tugas mulia untuk membantu memfasilitasi para jemaah dan tamu-tamu Allah,”ungkapnya.

“Kita doakan semua senantiasa diberkahi oleh Allah SWT, dan bapak, ibu semua menjadi haji yang mabrur, amin,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie angkat bicara soal rencana pengalihan jalan yang ditentang warga Kecamatan Setu. Ia berharap tidak ada pihak yang dirugikan sehingga ada solusi dua arah dalam musyawarah untuk mufakat.

“Saya udah sampaikan ke teman-teman, sebaiknya itu dilakukan musyawarah saja, BRIN dengan masyarakat. Sosialisasikan, plus minus, BRIN pemerintah pusat, BRIN juga bisa mendengar apa kebutuhan masyarakat,” katanya, Sabtu (20/4/2024).

**Baca Juga:Alasan BRIN Tutup dan Alihkan Jalan Perbatasan Tangsel – Bogor

Nurhendra, koordinator aksi warga mengatakan, pihak BRIN sempat menawarkan musyawarah rencana penutupan jalan milik Provinsi Banten. Namun usulan tersebut ditolak.

“Dia (BRIN) menawarkan mediasi secara perwakilan saja. Ternyata dari pihak keluarga itu menolak, maunya semuanya ada disitulah. Maunya semua,” katanya.

Rojit, sapaan Nurhendra bilang, warga telah minta lurah dan camat untuk mefasilitasi musyawarah dengan BRIN. Meski demikian hingga kini tidak ada solusi buat masyarakat sekitar.

Terpisah, pelaksana tugas Deputi Insfratruktur BRIN, Yan Rianto menerangkan, akses Kawasan Strategis Teknologi BJ Habibie bukan ditutup tapi dialihkan. Alasannya karena laboratorium teknologi itu telah menjadi obyek vital.

“Bahwa pengalihan akses jalan dijadwalkan mulai 6 April 2024,” ujarnya lewat siaran pers yang dikirim ke kabar6.com, Jum’at (19/4/2024) malam.

Akses jalan kendaraan pribadi dan angkutan umum tonase berat dialihkan BRIN ke Jalan Lingkar Luar. Infrastruktur yang menghubungkan jalan Tangerang Selatan dan Kabupaten Bogor telah dioperasikan sejak akhir 2023 lalu.(yud)

Kabar6-Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan alasan rencana penutupan jalan yang menghubungkan antara Kota Tangerang Selatan – Kabupaten Bogor. Sebelum ditutup permanen telah dipasang portal.

Pengalihan akses jalan di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B.J Habibie disebut untuk peningkatan pengamanan obyek vital. Arus lalu lintas dialihkan lewat sodetan Jalan Lingkar Luar BRIN yang telah dioperasikan.

“Bahwa pengalihan akses jalan yang melintasi depan kawasan KST B.J Habibie dijadwalkan mulai 6 April 2024,” kata pelaksana tugas Deputi Infrastruktur BRIN, Yan Rianto lewat siaran pers yang dikirim ke kabar6.com, Jum’at (20/4/2024) malam.

Menurutnya, kawasan KST B.J Habibie telah ditetapkan sebagai obyek viral. Di kawasan itu banyak terdapat fasilitas pendukung untuk kegiatan riset yang dilakukan oleh periset internal dan eksternal BRIN.

“Oleh karena itu pengamanan di kawasan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius,” terangnya.

**Baca Juga: Demo Jilid Kedua, Ratusan Warga Setu dan Bogor Geruduk Kantor BRIN

Sebagai obyek viral, Rianto lanjutkan, di dalam kawasan BRIN banyak terdapat fasilitas laboratorium yang diperlukan untuk kegiatan riset dan inovasi. Pengalihan jalan merupakan bagian untuk untuk meningkatkan kegiatan riset.
“BRIN memerlukan penyatuan lahan untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi dan pengembangan infrastruktur riset ke depannya,” lanjutnya.

Selain itu menurut Rianto, pemanfaatan lahan untuk jalan terusan di perbatasan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Bogor tersebut dilakukan tanpa adanya izin pinjam pakai dan telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak Tahun Anggaran 2017.

Sejak tahun 2022 BRIN telah melakukan koordinasi dengan pemprov Jawa Barat dan Banten terkait pengalihan ke jalan lingkar baru yang pembangunannya dilakukan oleh BRIN dengan tujuan agar kepentingan masyarakat dapat terakomodir.

“BRIN telah membangun jalan baru pengganti dan sedang dalam proses dihibahkan ke Pemprov (Banten). Hal tersebut sekaligus akan menyelesaikan cacat administrasi penggunaan tanah negara tanpa ijin pinjam pakai yang telah terjadi belasan tahun akibat pembiaran,” paparnya.

Diketahui, rencana pengalihan akses jalan ditentang masyarakat sekitar Kecamatan Setu, Kota Tangsel dan Kabupaten Bogor. Ratusan warga telah demonstrasi hingga dua kali.

BRIN telah membangun infrastruktur sodetan Jalan Lingkar Luar. Akses tersebut dapat dilintasi kendaraan pribadi dan angkutan umum ukuran besar. Kini sebelum ditutup permanen jalan depan BRIN diportal.(yud)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang (Pemkot) tak henti berupaya menghadirkan ruang-ruang publik yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat, tak hanya memberikan fasilitas namun juga mendorong peningkatan kualitas hidup di sektor kesehatan.

Oleh karena itu, guna mendukung upaya tersebut, Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah, menggelar rapat koordinasi dengan agenda pembahasan redistribusi fasilitas sosial dan umum yang ada di wilayah Kota Tangerang.

Nurdin mengatakan keberadaan fasilitas publik yang merata di wilayah Kota Tangerang menjadi salah satu faktor pendukung yang krusial, khususnya untuk mendukung suksesnya program Gerakan Anak Tangerang Sehat dan Cerdas yang tengah digaungkan oleh Pemkot Tangerang.

**Baca Juga:Minyak Makan Merah Bisa Cegah Stunting, Harganya Lebih Murah

“Untuk membuat anak- anak sehat dan cerdas diperlukan adanya ruang-ruang yang representatif, bukan hanya urusan kesehatan tapi bisa multifungsi agar lebih efektif dan efisien pembangunan serta pemanfaatannya,” ujar Nurdin saat menggelar rapat yang berlangsung di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jumat (19/4/2024).

Salah satu program yang akan dikembangkan adalah pembangunan Community Center yang saat ini telah terbangun sebanyak tujuh unit se-Kota Tangerang, dan menjadi fasilitas bagi sejumlah kegiatan pelayanan dan juga interaksi masyarakat.

“Perlu dilihat kembali apakah ada yang di area perkampungan, jika tidak ada maka perlu cari lahan di perkampungan yang memungkinkan,” katanya.

Di tahun 2024, kata Nurdin, Pemkot Tangerang berinisiasi untuk membangun lebih banyak lagi Community Center. Namun dengan membagi karakteristik bangunan Community Center dalam beberapa kategori.

Tak sampai di situ, Pemkot Tangerang juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan konsep Community Center, dengan harapan hasil pembangunan bisa tepat guna bagi masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan.

“Bangunan yang dibuat harus bisa multifungsi, bukan hanya dipakai untuk satu kegiatan saja, nanti dibuat dulu untuk menjadi role model berdasarkan kebutuhan,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) membuka seluruh fasilitas olahraga di Kota Tangerang agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.

Kepala Dispora Kota Tangerang Kaonang mengatakan, seluruh fasilitas olahraga mulai dari GOR hingga stadion mini dapat dibooking dan digunakan oleh masyarakat umum. Fasilitas olahraga tersebut dapat dibooking melalui aplikasi Tangerang LIVE di menu Tim Sport.

“Mulai dari GOR hingga stadion mini yang dimiliki Pemkot Tangerang dapat dibooking dan dimanfaatkan untuk latihan. Silakan cek jadwal dan booking fasilitas untuk olahraga yang tersedia di aplikasi Tangerang LIVE. Mulai dari futsal, sepak bola, voli, basket, hingga softball juga sudah tersedia,” ujar Kaonang, Jumat (19/04/2024).

**Baca Juga: BI Banten Sebut Perputaran Uang Capai Triliunan Selama Libur Idul Fitri 2024

Dengan adanya fasilitas olahraga yang telah disediakan oleh Pemkot Tangerang, Kaonang berharap dapat memfasilitasi para masyarakat yang memiliki minat lebih di bidang olahraga. Ia juga mengimbau, agar masyarakat dapat menjaga seluruh fasilitas olahraga yang disediakan sehingga dapat digunakan oleh seluruh masyarakat.

“Mari kita jaga fasilitas yang sudah disediakan oleh Pemkot Tangerang. Jangan sampai kita rusak, atau tidak kita jaga kebersihannya. Fasilitas-fasilitas ini juga milik seluruh masyarakat Kota Tangerang dan semua bisa memanfaatkannya. Mudah-mudahan dengan adanya fasilitas ini, dapat menjadi salah satu cara mencetak atlet-atlet generasi baru di Kota Tangerang dan menciptakan masyarakat Kota Tangerang yang sehat dan bugar,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Akses Jalan Raya Puspiptek yang menghubungkan wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kabupaten Bogor diportal. Akibatkan kendaraan angkutan barang tidak dapat melintasi depan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Ice, salah satu pedagang makanan mengaku terdampak pemasangan portal. Usaha yang dirintis sejak lama kini sepi karena banyak pelanggannya dari kalangan supir truk angkutan barang menghilang.

“Sekarang mah jangankan untung. Buat balikin modal juga sudah,” ungkapnya kepada wartawan, Jum’at (19/4/2024).

**Baca Juga:Demo Jilid Kedua, Ratusan Warga Setu dan Bogor Geruduk Kantor BRIN

Ia berharap pemerintah pusat punya kebijakan mau bongkar portal di bawah gapura batas wilayah. Pendapatan pelaku usaha kecil di sekitar laboratorium teknologi terbesar di Indonesia itu mesti dipertimbangkan.

“Lihat lah dampaknya buat pedagang kecil kayak saya gini,” ujar Ice yang melamun tunggu pelanggan datang untuk makan.

Hal senada disampaikan Yayat, pelaku usaha bengkel. Dibukanya akses Jalan Lingkar Baru membuat pelanggan telah pergi menghilang. “Pegawai sekarang tinggal dua,” lirihnya.

Ia perkirakan usaha perbengkelan bakal tutup operasional jika akses jalan resmi ditutup. Yayat setuju atas sikap protes warga di Kecamatan Setu dan Kabupaten Bogor.

“Jadi saya berharap dan mendukung warga agar jalan ini tidak ditutup, atau akan menjadi kota mati,” tambahnya.

Diketahui, ratusan warga pada Kamis kemarin menggelar unjuk rasa. Demonstran blokade jalan dan mengancam akan gelar aksi serupa dalam jumlah lebih besar.

Hingga berita ini diturunkan kabar6.com masih berupaya mengkonfirmasi pihak BRIN. “Sebentar ya mas,” singkat Humas BRIN, Purnomo.(yud)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Pendidikan terus menjalankan program bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Ratusan sekolah menjalankan program tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Jamaluddin menjelaskan, program Tangerang Cerdas hingga 146 Sekolah Swasta Gratis tetap berjalan di tahun ajaran baru. Program bantuan pendidikan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Kota Tangerang.

“Ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang agar seluruh anak-anak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Khususnya, anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sehingga, mereka dapat bersekolah tanpa harus memikirkan biaya,” ujar Jamal, dalam keterangan, Kamis (18/4/2024).

**Baca Juga: Diduga Pilot Gadungan Janjikan Kerja Pramugari dan Pramugara Raup Ratusan Juta

Menurut Jamal, penerima bantuan tersebut harus sudah tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika belum terdata, maka dapat melakukan pengajuan melalui kelurahan setempat dan akan diverifikasi oleh petugas dari Dinas Sosial.

Jamal berharap, dengan adanya program tersebut dapat memberikan kemudahan dalam mengakses pendidikan di Kota Tangerang. Sehingga, dapat mencetak generasi yang terbaik untuk masa depan Indonesia dan Kota Tangerang.

“Silakan manfaatkan program-program yang telah disediakan oleh Pemkot Tangerang. Mudah-mudahan, dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga kita memiliki generasi yang terbaik di masa depan untuk membangun Kota Tangerang,” tandasnya. (Oke)