Kabar6-Lambannya proses pembebasan lahan proyek pembangunan JORR II Cinere – Serpong di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), membuat warga wilayah sekitar gelisah.

Warga meminta kepastian kepada pemerintah, karena sudah lama pengukuran lahan dilakukan tapi uang kompensasi yang menjadi hak warga belum kunjung cair.

Ida, warga Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat mengaku, sejak bertahun-tahun pemerintah hanya mengumumkan soa bidang lahan yang terkena pembebasan.

Ia ingat, bila selama ini warga sudah tiga kali diminta mengumpulkan sertifikat tanah, tapi belum juga ada tindaklanjutnya.

“Nasib kami kayak digantung begini. Lambat sekali ini mah, masa kami disuruh ngumpulin sertifikat lagi,” keluhnya, Rabu (24/8/2016).

‎Menurut Ida, sudah sekitar tiga tahun yang lalu pengukuran tanah, bangunan hingga penghitungan tanaman dilakukan. Namun, dalam verifikasi kali ini luas bangunan dan tanaman masih kosong.

“Sehingga kami harus kembali mengajukan surat keberatan kepada panitia,” ujarnya.‎

Sementara itu, di lokasi verifikasi data dari peta trase JORR Serpong – Cinere di kantor Kelurahan Serua Indah, Ciputat, menuai kekecewaan warga. Pasalnya dalam verifikasi data tersebut masih banyak item bangunan yang belum tercantum.

“Akibatnya kita harus kembali mengajukan keberatan kepada panitia jalan tol. Kemudian nunggu diukur lagi. Verifikasi lagi. Kapan selesainya kalau begini terus,” ungkap Maryati, warga sekitar. **Baca juga: Acep Desak Aliran “Pajak” Parkir di Tangsel Mesti Diusut.

Di lokasi yang sama, Ketua panitia pembebasan lahan dari BPN Tangsel, Jemmy DW mengakui sebelumnya proses pembangunan jalan bebas hambatan memang lambat. Hal ini karena memang dana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lama dikucurkan. **Baca juga: Proyek JORR II Cinere – Serpong Ditarget‎ Selesai 2019.

“Selama ini dana juga tersendat sendat dari pusat. Tapi karena sekarang sudah ada ya kami bisa kembali bekerja dengan cepat. Untuk data yang belum ada dapat segera diajukan keberatan dan akan segera dilakukan pengukuran ulang secepatnya,” tandasnya.(yud)

Kabar6-‎Pemerintah menargetkan proses pembayaran kompensasi pembebasan lahan JORR II Cinere – Serpong bisa rampung pada Mei 2017 mendatang.

Hingga kini, pembayaran kompensasi kepada warga pemilik lahan yang bermukim di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), sudah berjalan pada lima kelurahan.

Ketua Tim Pembebasan Lahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Prabadityo mengatakan, alokasi dana yang disiapkan untuk pembebasan lahan besarnya mencapai Rp1,3 triliun. Sedangkan penyerapan anggaran baru sebanyak Rp225 miliar.

“Baru 12 persen yang terpakai dari total anggaran pembebasan lahan yang disediakan,” katanya, Selasa (23/8/2016).

Prabadityo jelaskan, kelima kelurahan di Kota Tangsel‎ yang dimaksud antara lain di Kelurahan Ciputat, Jombang dan Cipayung di Kecamatan Ciputat. Sisanya di Kelurahan Pamulang Barat dan Pamulang Timur.

“Untuk proyek JORR II Cinere – Serpong‎ ditargetkan pekerjaan konstruksinya sudah selesai pada tahun 2019,” jelasnya. **Baca juga:  Waspadai Dukungan Ganda di Pilgub Banten 2017.

Ia mengakui bila proses pembebasan lahan proyek JORR II Cinere – Serpong tersendat. Akibatnya pekerjaan proyek menjadi mundur dan kini pembebasan lahan kembali bergulir.(yud)

Kabar6-Rombongan kontigen olimpiade Rio 2016 disambut Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Selasa (23/8/2016).

Pantauan kabar6.com, dengan menggunakan pesawat Qatar Airlines dengan nomor penerbangan QR-956 yang mendarat langsung disambut dengan Water Salute dari Water Canon.

Sebelum rombongan keluar dari pintu kedatangan Terminal 3, mereka disambut langsung oleh Menpora Imam Nahrawi dan fans yang langsung menyematkan kalung bunga dileher para atlet.

“Mereka adalah pahlawan indonesia, tentunya pemerintah sangat menghargai prestasi yang mereka berikan kepda indonesia,” ungkap Imam Nahrawi dalam sambutannya.

Dalam hal ini, pemerintah memberikan hadiah kepada atlet yang mampu membawa medali emas sebesar Rp5 miliar, termasuk tunjangan pensiun.

“Reward ini tentunya sebagai apresiasi Kemenpora kepada para atlet. Dan, itu belum termasuk bonus yang nanti akan diberikan Presiden Joko Widodo,” terang Nahrawi. **Baca juga: Curi Ratusan Printer, Karyawan PT APS Ditangkap Polsek Cisauk.

Usai prosesi seremonial, rombongan kontigen olimpiade Rio 2016 langsung diarak menggunakan bus Bandros yang didesain khusus dan didatangkan dari bandung dengan pengawal ketat kepolisian. **Baca juga: Waspadai Dukungan Ganda di Pilgub Banten 2017.

Kapolres Metro Bandara Soetta, Kombes Herry mengatakan, menyiapkan 125 personil gabungan bersenjata lengkap, guna mengawal arak-arakan hingga pintu masuk Tol Sedyatmo, dan disambut 1.322 personil polda metro jaya menuju kantor Kemenpora.(agm/abie)

Kabar6-Dua orang pelaku pencurian printer di PT Amat Perkasa Speed (APS), Taman Tekno, BSD Blok J2-7, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), dibekuk petugas Polsek Cisauk.

Kasubag Humas Polres Tangsel, AKP H Mansuri mengatakan, peristiwa itu sedianya terjadi satu bulan setengah lalu, persisnya pada Jumat 1 Juli 2016.

Kedua pelaku, masing-masing berinisial MWS (30) dan EDK (19) mencuri 174 unit alat printer di gudang PT APS.

“Kasus itupun kemudian dilaporkan oleh pihak perwakilan perusahaan, Eko Yudhi Prihabtoro(24) ke Polsek Cisauk,” ungkap Mansuri menjelaskan, Selasa (23/8/2016).
 
Atas laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Cisauk melakukan penyelidikan serta melakukan pemeriksaan. Hasilnya, polisi menangkap kedua pelaku beserta barang bukti berupa satu satu unit printer dan satu lembar dokumen hasil audit. **Baca juga: Acep Desak Aliran “Pajak” Parkir di Tangsel Mesti Diusut.

“Pelaku diketahui bekerja sebagai karyawan di perusahaan tersebut,” ucapnya. **Baca juga: Disnakertrans Kabupaten Tangerang Imbau Perusahaan Lebih Tertib.

Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Cisauk untuk penyelidikan lebih lanjut (yud/cep)

Kabar6-Seluruh perusahaan di Kabupaten Tangerang diminta untuk segera mendaftar ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat.

“Dari ribuan perusahaan di Kabupaten Tangerang, hanya beberapa perusahaan saja yang mendaftar ke Disnakertrans dan diantara itu banyak perusahaan outsourcing yang belum daftar. Hal ini tentu membuat kita kesulitan melakukan pengawasannya,” ungkap Kepala Disnakertrans Kabupaten Tangerang, Syafrudin. **Baca juga: Dindik Kabupaten Tangerang Waspadai Tawuran Pelajar.

Imbauan tersebut pun merujuk pada adanya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait ketenagakerjaan yang saat ini tengah digodok DPRD Kabupaten Tangerang. **Baca juga: Acep Desak Aliran “Pajak” Parkir di Tangsel Mesti Diusut.

Diketahui, dalam Raperda tersebut nantinya akan memperjelas dan mempertegas hubungan antara pekerja dan perusahaan agar, tak terjadi perselisihan. **Baca juga: Disdukcapil Tangerang Sebut Proses Percetakan e-KTP Sudah Lancar.

Aturan juga mempertegas kepada para perusahaan yang berada di Kabupaten Tangerang untuk mendaftarkan diri ke Disnakertran, sebelum mempekerjakan masyarakat Kabupaten Tangerang.(shy)

Kabar6-Muhamad Acep, pelapor gugatan sengketa jasa pelayanan parkir di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengaku punya alasan menggugat PT Pan Satria Sakti (PSS) ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) setempat.

“Karena ya memang kebetulan saya parkirnya di lokasi yang dikelola oleh PT PSS. Dan, ini rekor termahal dalam sejarah pengelolaan parkir,” katanya saat dihubungi kabar6.com, Selasa (23/8/2016).

Inti gugatan itu, terang Acep, dirinya ingin menuntut haknya sebagai konsumen terlindungi. Acep merasa miris, bila alasan operator mematok tarif lantaran mengaku telah mengguyur uang “pajak” sebesar Rp1,6 miliar, untuk bisa berinventasi di Kota Tangsel.

“Ternyata saksi ahli atau pejabat berinisial DCW dan komplotannya pro pemodal. Merampok uang kas daerah mengatasnamakan regulasi. Dan, dia saja gak bisa mastikan Kepwal sudah ada,” terangnya.

Saat menjalani persidangan ketiga kasus sengketa parkir tersebut, Acep mengaku bingung, karena ternyata dana segar yang dikucurkan oleh PT PSS ternyata bukan untuk membayar pajak resmi. Padahal, lokasi area parkir yang dipakai merupakan aset daerah.

“Akhirnya terbongkar kan?. Dan, ini yang harus diusut, kemana hulunya aliran dana tersebut. Jangan sampai saya dan ribuan pengguna jasa parkir lainnya dirugikan,” tambah Acep. **Baca juga: Polisi Bekuk Pengedar Sabu di Cibodas.

Menurut warga RT 02 RW 09, Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong itu, pematokan besaran tariff yang dilakukan oleh PT PSS di tujuh titik lokasi, telah melanggar regulasi yang ada. **Baca juga: Dindik Kabupaten Tangerang Waspadai Tawuran Pelajar.

Acep sebutkan, acuannnya ada di Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. **Baca juga: Disdukcapil Tangerang Sebut Proses Percetakan e-KTP Sudah Lancar.

“Perda ataupun Perwal yang berlaku itu motor seribu rupiah dan mobil dua ribu. Jadi bukan saya bermaksud mendiskreditkan atau ada udang dibalik bakwan,” tegas Acep.(yud)

Kabar6-Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang memastikan, bila saat ini proses percetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) diwilayahnya sudah berjalan normal.

Demikian dikatrakan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil Kabupaten Tangerang, Dedeh Hadijah, Selasa (23/8/2016).

“Beberapa bulan lalu memang blanko di Kabupaten Tangerang kosong. Itu membuat percetakan tersendat. Namun sekarang proses percetakan sudah normal kembali. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang sudah melakukan tender blanko e-KTP,” ungkapnya, Selasa (23/8/2016). **Baca juga: 400 Ribu KTP Masih Numpuk di Disdukcapil Tangsel.

Dedeh optimis, bila proses percetakan e-KTP di Kabupaten Tangerang akan berjalan lancar hingga waktu akhir yang diberikan Mendagri, Tjahjo Kumolo, hingga akhir September 2016 mendatang. **Baca juga: Polisi Gerebek Rumah Produksi KTP dan KK Palsu di Tangerang.

“Dari data per Juli 2016, ada 666.716 penduduk yang belum melakukan percetakan e-KTP. Dan, kami masih lakukan pengecekan, apakah data itu benar-benar warga yang menetap di Kabupaten Tangerang atau bukan. Sudah pindah atau belum serta sudah meninggal atau tidak,” ujarnya.(shy)

Kabar6-Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Tangerang menggencarkan sosialisasi dan pembinaan moral terhadap para guru murid diwilayahnya.

Langkah ini dilakukan menyusul pecahnya tawuran antar pelajar SMK 4 dan SMK PGRI 2 Kota Tangerang pada Sabtu (21/8/2016) kemarin, yang mengakibatkan tewasnya seorang pelajar SMKN 4 Kota Tangerang.

“Melihat aksi yang demikian di Kota Tangerang, maka kami (Dinas Pendidikan-red) Kabupaten Tangerang, makin gencar melakukan pembinaan moral, terutama kepada para pelajar,” ujar Kepala Dindik Kabupaten Tangerang, Teteng Jumara, Selasa (23/8/2016).

Selain itu, lanjut Teteng, pihaknya juga memberikan penanganan khusus terhadap sejumlah sekolah di Kabupaten Tangerang yang memang sudah memiliki catatan tawuran.

“Sekarang kita melakukan kerja sama dengan pihak sekolah, untuk memberikan pengawasan intens kepada para murid, seperti melakukan pemantauan dan razia,” ungkap Teteng lagi.

Sementara ini, DIndik tengah melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang dianggap rawan aksi tawuran atau aksi kriminalitas pelajar lainnya.

“Ada sejumlah wilayah yang rawan tawuran atau kriminal pelajar. Seperti, Kecamatan Cikupa, Balaraja, Curug, Legok dan Panongan. Kita juga berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti kepolisian dan Satpol PP, untuk mengawasi pelajar apabila sudah berada diluar lingkungan sekolah,” terangnya. **Baca juga: Orangtua Sesalkan Tawuran Pelajar Brutal di Tangerang.

Sedangkan beberapa langkah lain yang akan dilakukan, kata Teteng, diantaranya mewacanakan pengenalan pelajar se-Kabupaten Tangerang. **Baca juga: Tawuran Pelajar di Tangerang, Satu Tewas Satu Sekarat.

“Nantinya, kami akan wacanakan program para pelajar se-Kabupaten Tangerang saling mengenal satu sama lain. Hal ini bertujuan, meminimalisir aksi kriminalitas di lingkungan pelajar,” pungkasnya.(shy)

Kabar6-Satuan Reskrim Polsek Curug mengamankan seorang pemuda pengedar narkoba jenis sabu di Jalan Empu Panuluh, Kelurahan Uwung Jaya, Cibodas, Kota Tangerang, Selasa (23/8/2016).

Pelaku diketahui berinisial DP (23), warga Kelurahan Uwung Jaya, Cibodas, Kota Tangerang.

Untuk menangkap pelaku, petugas melakukan penyamaran dengan berpura-pura menjadi calon pembeli. Setelah menyepakati tempat dan waktu transaksi, petugas langsung melakukan penyergapan.

Kasubag Humas Polres Tangsel, AKP Mansuri mengungkapkan, awalnya tim Resmob yang dipimpin Kanit Reskrim AKP Mukmin berpura-pura sebagai calon pembeli. Seetelah berkomunikasi, kemudian polisi menyepakati waktu dan tempat transaksi.

“Pelaku sepakat akan mengirim barang sesuai pesanan setengah gram narkotika jenis sabu,” kata mansuri

Tidak lama kemudian, sekitar pukul 01.30 WIB, pelaku datang dengan membawa sabu yang di pesan dan menunjukan kepada petugas yang sedang menyamar. Saat itu, petugas langsung melakukan penangkapan. **Baca juga: DPPKAD Tangsel Pastikan PT PSS Belum Terdaftar Jadi WP.

“Pada saat ditangkap, pelaku menyimpan sabu di bungkus tokok merek U-mild,” ujarnya. **Baca juga: Protes Pagar, Warga Tangsel Blokir Jalan Raya BSD.

Saat diperiksa, pelaku mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari kawanya bernama Munif  dan Eva. Keduanya saat ini masuk dalam daftar pencarian. Polisi juga melakukan pengembangan terhadap orang-orang yang disebutkan oleh pelaku.(yud/cep)

Kabar6-Puluhan warga memblokir ruas Jalan Raya BSD (Bumi Serpong Damai), di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).  Tak pelak, aksi warga sempat memicu kemacetan di ruas jalan tersebut.

Sedianya, aksi ini sebagai bentuk protes atas pemagaran kawasan terbuka hijau oleh pengembang Perumahan BSD.

Warga menuding, bila aksi pemagaran itu membuat aktivitas mereka untuk memanfaatkan lahan terbuka hijau menjadi terganggu. Karena lahan terbuka hijau tersebut menjadi sulit diakses.

Selain itu, warga juga mendatangi kantor Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman setempat, guna menyampaikan aspirasi penolakan mereka dan meminta agar pemagaran tersebut dibatalkan.

Julhan Firdaus, kordinator aksi warga mengaku cukup heran dengan langkah BSD memagar kawasan lahan terbuka hijau tersebut.

Mengingat aset lahan itu sedianya sudah diserahkan kepada pemerintah daerah pada 29 November 2013 lalu. Itu artinya, lahan terbuka hijau dimaksud adalah fasos-fasum yang sudah menjadi milik Pemkot Tangsel.

“Kita heran, kenapa BSD memagari lahan terbuka hijau itu. Karena selama ini lahan itu digunakan oleh warga Tangsel untuk berbagai aktivitas,” ujarnya Selasa (23/8/2016). **Baca juga: Dimyati Sebut Rano Sudah Tanam Pondasi Kemajuan di Banten.

Usai menggeruduk kantor kantor Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman, warga kemudian menduduki Taman Kota II di kawasan Kecamatan Setu, Kota Tangsel. **Baca juga: DPPKAD Tangsel Pastikan PT PSS Belum Terdaftar Jadi WP.

Sayangnya, hingga berita ini disusun belum didapat konfirmasi dari pihak pengembang BSD City. Namun demikian, kabar6.com masih terus berupaya untuk mendapatkan konfirmasi perihal merebaknya protes warga tersebut.(rani)