Kabar6-‎Para pemilik serta pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang bertonase besar dan ingin melintasi ruas jalan Tol Tangerang-Merak harus perhatikan ketentuan teranyar.

Pasalnya, pengelola jalan tol ini telah mewajibkan setiap mobil angkutan barang yang melintas harus ditimbang.

Otoritas pengelola jalan Tol Tangerang-Merak telah memasang‎ tiga unit timbangan elektronik Weight In Motion (WIM). Titik lokasi timbangan antara lain berada di pintu gerbang tol Cilegon Barat, Serang Barat dan Serang Timur‎.

‎”Bagi kendaraan yang tonasenya overload (beban angkutan barang berlebihan-red) akan diberikan tiket khusus,”‎ kata Presiden Direktur PT Marga Mandala Sakti, Wiwiek Dianawati Santoso lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (4/3/2017).

Menurutnya, sesuai ketentuan terbaru bahwa kendaraan angkutan barang yang wajib ditimbang seperti mobil jenis truk, tronton atau kontainer.

Regulasi ini mengacu dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

‎Wiwiek terangkan, untuk alatnya WIM high speed dilengkapi dengan inti sensor kristal. Perangkat canggih itu mampu mengukur berat kendaraan dalam kondisi bergerak hingga kecepatan 200 kilometer per jam.

“Dengan kapasitas timbang hingga 50 ton per gandar atau 300 ton secara berat total kendaraan,” terangnya.**Baca juga: Anggaran Minim, Operasional Madrasah di Tangerang “Terseok”.

Wiwiek menambahkan, pemasangan WIM di gerbang tol bertujuan untuk melakukan pra seleksi pengawasan kendaraan muatan angkutan barang. Khususnya yang melintas di sepanjang ruas jalan Tol Tangerang-Merak.**Baca juga: Pengelola Tol Jakarta-Merak Pasang Timbangan.

Adapun dalam praktek sistem pengawasan terhadap para pengguna jalan Tol Tangerang-Merak, khusus bagi kendaraan bertonase lebih maka diharuskan keluar melalui gerbang tol terdekat. “Karena dalam aturan BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) tidak boleh menilang,” tambahnya.‎(yud)

Kabar6-Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Tangerang, saat ini tengah membuat sebuah konsep Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang bakal mengatur tentang pembiayaan operasional Madrasah di wilayah itu.

Konsep regulasi itu, diharapkan bisa lolos dan menjadi sebuah Perda, supaya dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dapat digunakan untuk membiayai Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan infrastruktur pendidikan di sekolah berbasis Islam.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tangerang, H. A. Nawawi mengatakan, proses KBM di sekolah Madrasah yang ada di kota seribu industri ini, dinilai sangat minim pembiayaan.

Pasalnya, anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat, melalui Kementrian Agama, tak sebanding dengan kebutuhan operasional Madrasah.

“Dana dari pusat sangat minim, sehingga proses KBM di Madrasah agak kesulitan. Untuk itu, kami berinisiatif membuat konsep Raperda, sebagai solusi agar sekolah Islam bisa bersaing dengan sekolah umum,” ungkap Nawawi, kepada Kabar6.com, Jum’at (03/03/2017).

Menurutnya, selama ini Madrasah di daerah yang dipimpin Bupati Ahmed Zaki Iskandar tersebut tak bisa menikmati dana APBD, karena terbentur aturan.

Padahal, siswa yang mengenyam pendidikan di Madrasah ini adalah warga Kabupaten Tangerang, dimana mereka turut berkontribusi membayar pajak daerah dan memiliki hak suara dalam pemilihan kepala daerah setempat.

“Masak mereka enggak bisa menikmati APBD. Sedangkan, siswa yang sekolah di Madrasah ini merupakan warga Kabupaten Tangerang. Mereka bayar pajak dan ikut memilih Bupati juga,” kata pria asal Kronjo, Kabupaten Tangerang ini.

Nawawi menambahkan, pihaknya mengklaim bahwa konsep Raperda yang dimaksud, telah rampung disusun oleh dirinya.

Dalam waktu dekat, konsep Raperda itu akan dibahas lebih lanjut dalam sebuah seminar. Selanjutnya, konsep Raperda ini akan diajukan ke DPRD setempat, untuk kemudian disahkan menjadi Perda.**Baca juga: Kemenag Tangerang Desak Pemerintah “Cairkan” TPG Madrasah.

“Harapan kami, Raperda ini bisa lolos agar APBD bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Madrasah,” ujarnya.**Baca juga: Korban Crane Berharap Pemerintah Tidak Dapat “Angin Surga” dari Arab Saudi.

Diketahui, jumlah Madrasah dibawah naungan Kemenag Kabupaten Tangerang, saat ini mencapai 829 unit, diantaranya Raudatul Athfal (RA) atau setingkat TK sebanyak 264 unit, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta 287, MI Negeri berjumlah 7 unit.**Baca juga: Santunan Korban “Crane”, Nawawi: Saya Akan Serahkan Tanpa Potongan.

Sedangkan, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta sebanyak 191 unit, MTs Negeri 6 unit, Madrasah Aliyah (MA) Swasta 64 unit dan MA Negeri sebanyak 4 unit.(Tim K6)

Kabar6-Rumah sekarang ini tidak hanya untuk tempat tinggal, tapi juga sering dijadikan alat investasi. Sehingga kebutuhan rumah di kota-kota penyangga seperti Tangerang, Bekasi, Depok dan Bogor meningkat tinggi sekaligus melambungkan harganya.

Data transaksi yang dilansir Portal Property Agen, Jumat (03/03/17) menunjukkan bahwa banyak pasangan muda memilih kota-kota satelit ibukota seperti Tangerang, Bekasi, dan Depok.

Sementara soal harga, kemungkinan mengalami kenaikan di kuartal I-2017. Secara kuartal ke kuartal (q to q), harga rumah naik 27 persen, sedangkan apartemen naik 31 persen pada kuartal I 2017.Dan harga rumah di Tangerang dan Bekasi naik paling tinggi.

Di tiga bulan pertama 2017, harga rumah di Bekasi naik 71 persen dibandingkan kuartal IV-2016. Sementara Tangerang naik 62 persen.Sedang harga apartemen di Tangerang justru mengalami kenaikan tertinggi dibanding daerah penyangga lainnya. Pada kuartal I 2017, harga apartemen di Tangerang naik 72 persen dibanding kuartal IV 2016.

Nah, dengan posisi seperti itu, mana lebih untung beli rumah di Tangerang atau Bekasi.(zoel)

**Baca juga: Gadaikan Mobil Sewaan, Warga Pamulang Diciduk Polisi.

Kabat6-Ridwan alias Iwan (33), warga Pamulang Permai, Pamulang, Kota Tangerang Selatan terpaksa berurusan dengan aparat Unit Reskrim Polsek Cisauk karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan mobil sewaan.

Alih-alih membayar sewa, Iwan malah menggadaikan mobil yang disewa kepada pihak lain senilai Rp20 juta.

Kasubag Humas Polres Tangsel, Komisaris Mansuri, Jumat (3/3/2017) mengungkapkan, aksi jahat pelaku bermula saat pelaku dan korban menyepakati sewa menyewa mobil korban, pada 10 Januari 2017 lalu. Saat itu, korban menyewa mobil korban untuk dijadikan taxi online dengan membayar uang sewa.

Di pertengahan sewa-menyewa, pelaku sudah tidak sanggup memenuhi janjinya untuk mengganti uang cicilan mobil kepada korban.

“Karena tak sanggup bayar sewa, pelaku kemudian menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp20 juta ke seseorang bernama Amran yang tinggal di daerah Mauk,” kata Mansuri.

Sementara, korban yang mengetahui itu, lantas membuat laporan polisi pada Selasa (21/2/2017) lalu ke Polsek Cisauk. Hingga, penyelidikanpun dimulai.**Baca juga: ‎BNN Pantau Penghuni “Hotel Prodeo” di Tangerang.

Dan, pada Rabu (1/3/2017) kemarin, polisi yang menangani kasus itu akhirnya mengambil paksa mobil yang menjadi perkara di rumah Amran. Namun sayang, yang bersangkutan sudah melarikan diri dan menjadi DPO.**Baca juga: Korban Crane Berharap Pemerintah Tidak Dapat “Angin Surga” dari Arab Saudi.

“Pelaku Iwan berhasil ditangkap saat sedang berada di rumah temannya di daerah Setu, Tangsel,” kata Mansuri.**Baca juga: Hadir di Disnakertrans Tangerang, Mayora Tanpa Hasil .

Selanjutnya, pelaku berikut barang bukti surat keterangan dari leasing, tanda bukti cicilan terakhir, dan satu unit mobil Dahatsu Xenia warna putih bernomor polisi B 1526 NOO diawa ke Polsek Cisauk untuk proses hukum lebih lanjut.(cep)

Kabar6-PT Mayora Indah (MI) Tbk, mengirim tiga perwakilannya untuk memenuhi panggilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tangerang, pada Jum’at (03/03/2017).

Namun, kehadiran tiga orang perwakilan perusahaan produsen biskuit yang berada di Jalan Raya Serang, KM 35, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang ini, ihwal perselisihan mengenai pesangon sepuluh karyawan yang dipecatnya, tak membuahkan hasil apa- apa.

Pasalnya, ketiga orang perwakilan PT MI diantaranya, Heru W, Hendro Tri Wibowo dan Fery Firmansyah tersebut, tak mengantongi surat tugas dari perusahaan yang diwakilinya.

“Pertemuan hari ini kami batalkan, karena tiga orang perwakilan dari PT MI hadir tanpa surat tugas atau surat perintah dari pimpinannya di perusahaan itu,” ungkap Wargo Hendro Santoso, salah satu Mediator di Disnakertrans Kabupaten Tangerang, kepada Kabar6.com, petang tadi.

Menurut Wargo, pertemuan antara tiga perwakilan PT MI, dengan sepuluh karyawan bersama sejumlah penggiat LSM yang tergabung dalam wadah Gabungan Masyarakat Peduli Pembangunan dan Lingkungan Tangerang (GM2LT), terpaksa harus dijadwalkan kembali pada Jum’ at (10/03/2017) pekan depan.

Dia, memandang bahwa kehadiran ketiga orang perwakilan dari PT MI ini, tak memiliki kapasitas yang jelas, serta tak bisa mengambil sebuah keputusan yang diharapkan.

“Mereka, enggak punya kapasitas apa- apa, apalagi mengambil keputusan. Jadi, pertemuan kami jadwal ulang,” katanya.**Baca juga: Soal PHK Sepihak, Disnakertrans Panggil PT Mayora.

Sementara itu, Saepudin Juhri, salah satu koordinator GMP2LT mengatakan, kehadiran ketiga orang perwakilan dari PT MI didalam pertemuan Bipartit tersebut, dianggap ilegal dan terkesan melecehkan pemerintah daerah setempat.**Baca juga: Ada Demo, 100 Polisi Bersenjata Siaga di PT Mayora.

Padahal, jadwal pertemuan yang digelar hari ini didasari dengan surat panggilan resmi dari Disnakertrans Kabupaten Tangerang.**Baca juga: Massa LSM “Kepung” PT Mayora di Tangerang.

“PT MI sudah melecehkan pemerintah daerah. Jangan arogan gitu dong. Tolong hargai orang yang mengundang,” tandasnya.(Tim K6)

Kabar6-Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi, menyoroti dana bantuan pemerintah Arab Saudi, untuk korban kecelakaan Crane saat menjalankan ibadah haji pada 2016 silam.

Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan, jika dana santunan untuk para korban kecelakaan Crane di Saudi Arabia itu ada, pihaknya mendesak pemerintah agar segera memberikannya kepada yang berhak.

“Sudah sepantasnya dana tersebut diberikan kepada yang berhak. Rakyat jangan hanya diiming-imingi saja. Prosedur pemberian nya memang harus dikawal,” kata Sekretaris Fraksi PPP ini, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (03/03/2017).

Arwani meminta, pemerintah untuk menjelaskan kepada publik tentang sejauhmana proses penggantian berupa dana yang akan diberikan pemerintah Arab Saudi untuk para korban Crane.

“Tentunya harus dijelaskan dan diterangkan kepada masyarakat sudah sampai di mana prosesnya. Kemenlu jangan menggantung pernyataan bahwa dana santunan itu ada. Tidak elok jika dana tersebut hanya angan-angan saja,” tegasnya.**Baca juga: Korban Crane Berharap Pemerintah Tidak Dapat “Angin Surga” dari Arab Saudi.

Arwani menambahkan, jika dana santunan itu memang ada segera dijelaskan, setidaknya proses penerimaan yang harus dilalui oleh korban kecelakaan Crane itu seperti apa.**Baca juga: Santunan Korban “Crane”, Nawawi: Saya Akan Serahkan Tanpa Potongan.

“Jangan digantung penjelasannya. Harus gamblang agar masyarakat tidak berharap dan hanya mendapat angin surga. Kasihan jika hal itu dialami oleh masyarakat yang kurang mampu. Untuk itu saya meminta media juga turut mengawal agar tidak ada penyelewengan,” tandasnya.(Tim K6)

Kabar6-Ardian Sukarno Effien, salah seorang korban kecelakaan Crane di Arab Saudi, saat menjalankan ibadah haji pada 2015 silam, mengaku tak terlalu berharap dana santunan yang pernah dijanjikan.

Pria yang berdomisili di Komplek Mutiara Garuda, Blok C 11, No 37, RT 006/016, Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang dari Kloter JKG 007, dengan nomor paspor B0907275 ini, mengilustrasikan musibah yang dialaminya tak ubah seperti orang kehilangan sepeda motor dihalaman rumahnya.

“Ilustrasinya kurang lebih begini, di depan rumah saya, motor teman hilang dicuri. Dan, saya hanya mengatakan akan menggantinya jika memiliki uang,” ungkap Sukarno, kepada Kabar6.com, Jumat (03/03/2017).

Namun begitu, kata dia, sejujurnya saat mendengar nilai yang akan diberikan pemerintah Arab Saudi untuk para korban Crane, dirinya sedikit berharap bisa menikmatinya.

“Semoga saja hal ini terjadi dan bisa diberikan ke kami atas peristiwa tragis itu. Dan, pemerintah pusat tidak mendapat angin surga semata dari pemerintah Arab Saudi,” katanya.**Baca juga: Santunan Korban “Crane”, Nawawi: Saya Akan Serahkan Tanpa Potongan.

Ardian menambahkan, pihaknya memberikan kepercayaan kepada instrumen pemerintah baik dari pusat mau pun daerah, untuk mengurus dana bantuan yang dijanjikan tersebut.**Baca juga: Kemenlu RI: Dana Santunan Korban Crane Tunggu Verifikasi.

“Saya memberikan kepercayaan kepada Kemenag di Kabupaten Tangerang ini, dalam mengurus proses dana santunan tersebut jika memang ada,” tambahnya.(Tim K6)

Kabar6-Dana santunan atau ganti rugi yang diberikan pemerintah Saudi Arabia, kepada korban jatuhnya Crane di Arab Saudi pada musim haji 11 November 2015 lalu, tentunya sangat ditunggu.

Apalagi, jika besar santunan disebut-sebut mencapai 500.000 Riyal untuk korban luka- luka dan 1 juta Riyal untuk korban meninggal dunia.

Jika nilai itu di rupiahkan berkisar Rp1.9 miliar dan Rp3.8 miliar perorang. Nilai tersebut, dianggap besar dan perlu diapresiasi sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah Arab Saudi, kepada peserta haji di seluruh Indonesia.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tangerang Nawawi, merasa bertanggungjawab jika dana itu memang ada seperti yang disebutkan pihak Kementerian Luar Negeri.

“Saat peristiwa tragis itu berlangsung, terus terang saya merasa bertanggungjawab terhadap masyarakat dari Kabupaten di Tangerang yang sedang menjalankan ibadah haji. Berdasarkan data yang tercatat di Kamenang Kabupaten Tangerang, ada satu yang tercatat menjadi korban dari peristiwa tragis tersebut,” ungkap Nawawi, kepada Kabar6.com, Jumat (03/03/2017).

Nawawi menjelaskan, korban bernama Ardian Sukarno Effien, diketahui berdomisili di Komplek Mutiara Garuda, Blok C 11, No 37, RT 006/016, Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang dari Kloter JKG 007 dengan nomor paspor B0907275.

Korban, saat ini masih menunggu informasi dana santunan yang dijanjikan pemerintah Arab Saudi.

“Sebagai pimpinan disini, saya terus ikuti perkembangan informasi peristiwa tragis itu terjadi dan langsung bertanya kepada staf dari kementerian agama yang di pusat saat berkunjung kesini pada 2016 lalu. Tujuannya, untuk mencari kejelasan. Namun saat itu jawabannya belum ada,” katanya.**Baca juga: Kemenlu RI: Dana Santunan Korban Crane Tunggu Verifikasi.

Nawawi menegaskan, pihaknya akan langsung menyampaikan kepada yang berhak tanpa ada pemotongan sedikitpun, ketika dana santunan itu cair. Dia menyarankan, bila perlu pemerintah langsung menyampaikan dana itu kepada korban.**Baca juga: ‎BNN Pantau Penghuni “Hotel Prodeo” di Tangerang.

“Saya berjanji akan memberikan dana santunan atau ganti rugi itu kepada yang berhak, tanpa ada potongan sedikit pun. Jika dana itu sudah ada, tentu akan diberitahu pihak Kanwil kepada saya. Saya akan undang teman-teman kembali dan menyaksikan penyerahan dana tersebut kepada yang berhak. Jika perlu pemerintah langsung memberikan kepada korban,” tegasnya.(Tim K6)

**Baca juga: Kemenag Tangerang Desak Pemerintah “Cairkan” TPG Madrasah.

Kabar6-‎Ribuan orang siswa-siswi peserta didik tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah terdaftar sebagai peserta ujian nasional serentak. Sesuai agenda yang dijadwalkan pelaksanaannya akan berlangsung pada 2-8 Mei mendatang.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Tangsel, Taryono mengungkapkan, total peserta tingkat SMP sebanyak 8.415 orang.

Jumlah itu dibagi dalam dua model, yakni Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) atau manual.

‎”Jumlah peserta UNBK 17.721 siswa. Yang belum siap UNBK melaksanakan ujian nasional dengan kertas‎,” ungkapnya saat dihubungi kabar6.com, Jum’at (3/2/2017).

Taryono memaparkan, jumlah SMP di Kota Tangsel yang menggelar ujian nasional totalnya sebanyak 177 sekolah. Terdiri dari UNBK ‎94 sekolah dan UNKP mencapai 83 sekolah.

‎Dari jumlah 17.721 siswa‎-siswi, peserta UNBK ada sebanyak 8.436‎ orang. Sedangkan sisanya 9.285 siswa-siswi SMP negeri dan swasta di Kota Tangsel harus ujian secara manual.

‎”Tryout (ujicoba materi) UNBK sudah dilaksanakan tanggal 28 Februari kemaren,” papar pria yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Dikbud Kota Tangsel itu.**Baca juga: Jorok, “Wajah” SDN Cibadak 1 Jadi TPS Liar.

Taryono mengaku, pihaknya telah melaksanakan tryout UNBK di 98 SMP negeri dan swasta. Tentunya‎ yang tersebar pada tujuh wilayah kecamatan di Kota Tangsel.**Baca juga: Kemenag Tangerang Desak Pemerintah “Cairkan” TPG Madrasah.

“Semua berjalan lancar, tidak ada kendala. Baik infrastruktur, jaringan, maupun sdm,” klaimnya.(yud)

Kabar6-Aparat penegak hukum kini sedang gencar-gencarnya memantau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang ada di wilayah Tangerang Raya.

Program itu berkaitan dengan adanya indikator trend modus operandi kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang terus berkembang secara masif.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Ajun Komisaris Besar Heri Istu Hariono mengakui, adanya misi observasi serta pengumpulan data dan bahan keterangan oleh anak buahnya.

Lokasi yang dituju adalah ke setiap “hotel prodeo”, baik Lapas maupun Rutan yang ada di Tangerang Raya.

“Tentunya target kami adalah, warga binaan yang terlibat kasus narkoba,”‎ katanya kepada wartawan di kawasan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Jum’at (3/3/2017).

‎Menurutnya, program itu merupakan agenda kerja rutin yang dilaksanakan setiap tahun. ‎Heri menyontohkan, pada periode 2015 lalu BNN mencatat ada sebanyak 315 orang warga binaan asal Kota Tangsel yang mendekam di Rutan Jambe, Kabupaten Tangerang.

Sedangkan pada tahun berikutnya, jumlah itu jadi menyusut menjadi sekitar 279 orang. Dan, hasil penelitian ilmiah terhadap semua narapidana, selanjutnya dijadikan pedoman dan petunjuk secara sistematis‎ dalam upaya darurat narkoba.

Heri sebutkan, hal mengkhawatirkan yakni semua warga binaan di Lapas dan Rutan yang terjerat kasus narkoba berasal dari beragam status sosial dan gender.‎

Sehingga, berbekal dari observasi itu maka BNN dapat melakukan langkah-langkah preventif dan komprehensif dalam pencegahan dan penanggulangi bahaya peredaran narkoba.‎

‎”Letak geografis sebuah daerah cukup berpengaruh. Kemudahan akses menjadi salah satu pendukung narkoba cepat beredar dan hegemoni masyarakatnya tinggi. Ini menjadi satu kesatuan yang harus disikapi dengan jeli,” terang Heri.

Ia mengakui, bahwa mayoritas narapidana kasus narkoba ditangkap oleh aparat kepolisian di tingkat Sektor dan Resor. Sementara BNN Tangsel pada periode 2016 lalu hanya mampu menangkap tujuh pelaku dari empat kasus yang saling berbeda.**Baca juga: BNN Banten Pasang Alat Pendeteksi Narkoba di Tiga Titik Ini.

‎Hasil penuturan dari para warga binaan penghuni “hotel prodeo”, lanjutnya, karakteristik peredaran narkoba di Kota Tangsel awalnya mulai merambah ke jaringan anak-anak remaja. Mutlak bukan berkembang lewat media online.**Baca juga: Kebakaran di Kabupaten Tangerang “Dipicu” Korsleting Listrik.

“Berawal dari tongkrongan. Hingga akhirnya terkena bujuk rayuan temannya sampai tergoda make. Dan mata rantai inilah yang harus kita putus,” tambah Heri.(yud)