Kabar6-Penyebab kematian pasangan suami istri (pasutri) di Cipondoh, Kota Tangerang diungkap. BK, 70 tahun dan istrinya RB, 60 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya pada Kamis, 5 September 2024 lalu akibat luka tusukan senjata tajam.

“Motifnya ketidakharmonisan rumah tangga,” ungkap Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho, Rabu (2/10/2024).

RB tewas akibat tusukan pisau dapur sebanyak 42 luka terbuka. Ia dibunuh oleh suaminya BK. Usai menghabisi nyawa istrinya BK menusukan senjata tajam ke perutnya hingga terdapat delapan luka terbuka.

**Baca Juga: Indikasi Kematian Pasutri Lansia di Cipondoh Versi Ahli Kedokteran Forensik

Zain pastikan kematian pasutri lanjut usia (lansia) itu diketahui dari bau bangkai yang diendus warga perumahan Puri Metropolitan Blok G.3 18, RT 06 RW 08, Kelurahan Petir. Sementara kondisi pintu dan kaca rumah pasutri tersebut tertutup rapat.

Kaur Subbid Biologi Serologi Forensik Mabes Polri, Kompol Irfan Rofik menerangkan, di lokasi perkara ditemukan surat wasiat. Diperkirakan surat wasiat itu ditulis oleh BK. “Diperkuat berdasarkan keterangan tim kedokteran forensik,” terangnya.

Kebenaran surat wasiat diperkuat oleh Makyun Subuki, salah satu ahli bahasa yang dilibatkan dalam pengungkapan kasus tewasnya pasutri tersebut.

Zain menambahkan, berdasarkan keterangan ahli di atas dan keterangan saksi-saksi, peristiwa ini merupakan murni kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan BK terhadap istrinya RB.

“Motifnya ketidakharmonisan rumah tangga. Bunuh diri yang dilakukan BK dengan motif beban psikologis karena masalah kesehatan dan masalah finansial,” ucap Zain.

“Pelaku BK diduga melanggar Pasal 44 Ayat 3 Undang-undang KDRT. Namun dalam permasalahan ini tidak bisa dilanjutkan proses penyidikan karena yang diduga pelaku meninggal dunia sesuai dengan Pasal 77 KUHPidana,” tambahnya. (Yud)

Kabar6-Empat orang pimpinan DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) definitif masa bakti 2024-2029 telah ditetapkan. Abdul Rasyid, legislator asal Partai Golkar kembali terpilih kembali sebagai ketua lembaga legislatif.

Adapun komposisi jabatan Wakil Ketua I M Yusuf asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Wakil Ketua II Wanto Sugito asal Fraksi PDI Perjuangan. Wakil Ketua III Maria Teresa Suhardja asal Fraksi Partai Gerindra.

“Setelah ditetapkan nama calon pimpinan kepada gubernur melalui wali kota untuk diresmikan pengangkatannya,” kata wakil ketua DPRD Tangsel sementara, Ricky Yuanda Bastian, Rabu (2/10/2024).

**Baca Juga: Sanksi Tegas Menanti Jika Polisi Tak Netral di Pilkada

Politisi PKS itu jelaskan, usulan calon pimpinan DPRD Tangsel definitif diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 88 ayat 2 Peraturan DPRD Kota Tangsel Nomor 1 Tahun 2021. Tata tertib menyebutkan pimpinan sementara memproses penetapan ketua dan wakil ketua definitif.

Pimpinan sementara, lanjut Ricky, sebelumnya telah melakukan berbagai tahapan terhadap proses terbentuknya usulan calon pimpinan definitif tersebut kepada pimpinan partai politik yang peroleh urutan suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat.

“Selanjutnya kami meverifikasi usulan tersebut bersama pimpinan fraksi dan mengumumkan usulan pimpinan definitif DPRD masa jabatan 2024 – 2029 pada rapat paripurna hari ini,” ungkapnya.

Surat ketetapan formasi pimpinan DPRD Tangsel tinggal menunggu pengesahan yang ditandatangani penjabat gubernur Banten, Almuktabar. Selanjutkan bakal digelar rapat paripurna pengesahan pimpinan lembaga legislatif di Kota Tangsel. (Yud)

Kabar6-Tindak pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur telah mencapai sekitar 63 kasus. Angka tersebut tercatat dalam laporan yang diterima UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terhitung sejak Januari hingga September 2024.

“Tidak berlebihan jika Kota Tangerang Selatan saat ini darurat kekerasan seksual anak,” ungkap Dosen Hukum Pidana dan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Halimah Humayrah Tuanaya kepada kabar6.com, Rabu (2/10/2024).

**Baca Juga:Darurat, Tiga Lembaga Ini Berhak Putuskan Suntik Kebiri untuk Predator Anak di Tangsel

Menurutnya, dibutuhkan pendekatan komprehensif dan terkoordinasi menyikapi maraknya kekerasan seksual anak-anak. Perlu edukasi publik tentang tindak pidana kekerasan seksual secara terus menerus agar publik terus waspada, calon pelaku mengurungkan niatnya melakukan kejahatan, dan orang yang mengalami, melihat, atau mendengar kekerasan seksual berani untuk melaporkan ke aparat penegak hukum.

Halimah terangkan, secara khusus pemerintah pusat dan daerah perlu segera mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan penguatan lembaga layanan bagi korban. UPTD PPA harus segera melakukan perbaikan dengan membuat layanan sistem satu atap atau (one stop service).

“Jadi jika ada korban mengadu, maka cukup di UPTD PPA saja, petugas kesehatan, psikolog, polisi yang datang dan dengan segera ke UPTD PPA untuk melayani dan memenuhi segala kebutuhan korban,” terangnya.

Aparat kepolisian, Halimah tegaskan, juga harus mengacu juga pada UU TPKS dalam melakukan penanganan kekerasan seksual. Polisi wajib berkordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sehingga korban yang membutuhkan perlindungan bisa dilindungi. LPSK juga akan menghitung besarnya restitusi yang bisa korban mintakan kepada pelaku.

Hak-hak seperti hak pemulihan, restitusi, kompensasi, rehabilitasi, serta hak-hak lainnya harus menjadi fokus dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Jadi bukan melakukan penghukuman dengan mengkebiri pelaku. Terlebih masalah hukuman kebiri ini sudah menjadi kontroversi sejak UU Perlindungan Anak memuat hukuman kebiri.

“Sehingga penerapannya perlu telaah yang lebih komprehensif,” tegas Halimah. Ia bilang,

Kota Tangsel tidak lagi pantas menyandang status sebagai Kota Layak Anak. Justru sebaliknya, menjadi kota yang tidak ramah, bahkan berbahaya bagi anak-anak.

Status berbahaya bagi anak-anak ini, tidak hanya karena kekerasan seksual tentunya. Tetapi juga penculikan yang belakangan dialami sejumlah anak di Kota Tangsel. Predikat Kota Layak Anak tidak lebih sebatas formalitas.

“Seberapa jujur, transparan dalam penilaian Kota Layak Anak ini?. Semestinya kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melibatkan akademisi, aktivis perlindungan anak setempat dalam melakukan penilaian terhadap suatu daerah untuk menentukan predikatnya sebagai Kota Layak Anak. Jadi, jelas sekali lagi, Predikat Kota Layak Anak tidak lebih sebatas formalitas,” tutup Halimah.(yud)

Kabar6-Marisaa Grace Haque, 61 tahun, tutup usia. Mantan artis era 90-an itu meninggalkan banyak kenangan bagi para mahasiswi Indonesia Banking School, Jakarta.

Ada banyak mahasiswi yang menangis saat melayat ke rumah duka di Perumahan Pelangi Bintaro, Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Mereka kenang Marissa Haque dikenal baik.

“Sering traktir kita juga. Terakhir senin kemarin kita ditraktir,” ungkap Syifa Azzahra, mahasiswi Fakultas Manajemen IBS di rumah duka, Rabu (2/10/2024).

Ia jelaskan, mendiang Marissa Haque sering traktir anak didiknya jajan di kantin lingkungan kampus.

**Baca Juga: Resmi Dilantik Jadi Pimpinan DPRD Kota Tangerang, Ini Komitmennya!

Namun, pada perkuliahan di hari Selasa (1/10/2024) siang kemarin Marissa yang seharusnya masuk mengajar di kelas mahasiswa semester 1 Fakultas Manajemen pukul 13.10 WIB datang terlambat. Meski perkuliahan yang seharusnya selesai pukul 15.00 dilanjutkan hingga petang sekira pukul 16.00 WIB.

“Pas masuk kelas, beliau bilang lelah banget, masih pusing, sudah lima wat. Engga biasanya karena Bu Marissa engga pernah telat. Terus pas dateng-dateng langsung bilang maaf ya, ibu capek ibu telat. Ibu ngajar kelas sebelumnya juga engga bisa semangat lagi, jadi kalian nanti tanya jawab saja ya,” kenang Syifa mahasiswi lainnya.

Menurut Syifa, Marissa yang mengampu mata kuliah Bisnis Hukum itu terlihat tidak seperti sebelum-sebelumnya. Pasalnya sejak dua minggu belakangan, Marissa selalu bicara di depan para mahasiswanya jika dirinya meninggal dunia nanti.

“Pesan biar kita semangat kaya beliau, kemarin banget bilang begitu. Nanti kalau ibu udah meninggal semoga spiritnya masih nempel ke kalian, kalian bisa lanjutin perjuangan ibu, semangatnya. Kemaren banget,” kenang Syifa.

“Ngomongnya jadi beda aja, ngomong sudah engga ada-engga ada (meninggal) saja. Memang dari dua minggu lalu ngeluh badannya sudah engga enak, tapi baik-baik saja engga kelihatan sakit,” kata Fadil mahasiswa lain.

Diketahui, mendiang Marissa Haque meninggalkan suaminya Ikang Fawzi serta dua anak Isabella Muliawati Fawzi dan Marsha Chikita Fawzi. (Yud)

Kabar6-Puluhan pengemudi angkutan kota (angkot) di Tangerang dari berbagai trayek yang melayani rute wilayah itu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tangerang untuk menuntut adanya pembatasan terhadap transportasi umum tidak berizin secara resmi.

Dalam aksinya itu para sopir angkot dari berbagai wilayah memblokir jalan dengan memarkir kendaraan mereka di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, pada Rabu (2/10/2024).

Sementara konsentrasi massa demonstran terpusat di depan kantor Bupati Tangerang dengan menyuarakan aspirasi dan membentangkan sejumlah sepanduk beberapa tuntutan dari mereka.

**Baca Juga:HIPMI Kabupaten Tangerang Goes To School, Motivasi Generasi Muda Menjadi Wirausaha

Wakil Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Tangerang sekaligus koordinator masa aksi Ansyah Sandy menyampaikan bahwa aksi yang dilakukan untuk menyampaikan beberapa tuntutan, terutama terkait keberadaan transportasi umum tidak berizin.

“Aksi ini kami lakukan untuk menuntut penertiban keberadaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang tidak memiliki kelengkapan perizinan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya dilnasir Antara.

Menurutnya, dengan tidak ada langkah tegas dari pemerintah setempat terhadap pelaku transportasi umum yang tak berizin itu sudah semakin meresahkan. Bahkan keberadaan angkutan ilegal itu semakin marak dan tidak beraturan. Akibatnya, lanjut dia, pendapatan sopir angkot yang resmi mengikuti aturan peraturan daerah menjadi menurun drastis.

“Tentu ini merugikan kami bagi trayek-trayek yang resmi dan mengikuti aturan,” ucapnya.

Selain angkutan kendaraan darat umum tak berizin, pihaknya juga menuntut agar keberadaan bus karyawan/pariwisata yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Tangerang yang melakukan kegiatan antar jemput untuk ditertibkan.

“Kemudian, kendaraan pengangkut hasil tambang seperti truk tronton yang beroperasi di luar jam operasional,” ujarnya.

Ansyah mengungkapkan kendaraan tambang saat ini sudah jelas melanggar Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tangerang No 46 Tahun 2018 tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang Pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Tangerang. Kondisi tersebut harus ditindaklanjuti dan diberi sanksi tegas oleh pemerintah setempat sebagai memberikan keadilan terhadap pihaknya.

Selama aksi itu massa pengendara angkot memperluas penuntutan unjuk rasa dengan berjalan ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah tidak dapat bertemu dengan perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang.

Dalam situasi tersebut pihak kepolisian bersama Satpol PP setempat pun turut menerjunkan puluhan personel untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi tersebut.(red)

Kabar6-Tumbuhkan jiwa entrepreneurship di kalangan pelajar, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Tangerang gelar acara Hipmi Goes to School di SMAN 11 Kabupaten Tangerang, Kecamatan Sepatan. Rabu, (02/10/2024).

Sejumlah pembicara dihadirkan dalam kesempatan tersebut , diantaranya owner Sipaling Liwet M. Rikza Syabani dan anggota komisi V DPRD Provinsi Banten yang juga pernah menjabat sebagai Ketua HIPMI Provinsi Banten Ahmad Dedi Muhdi.

Mendapatkan respon yang sangat positif dari siswa siswi SMAN 11 Kabupaten Tangerang, Hipmi Kabupaten Tangerang goes to school dikemas dalam acara bisnis talkshow dimana para siswa dibekali berbagai wawasan tentang dunia usaha dan kiat-kiat menjadi seorang entrepreneurship.

**Baca Juga: Teknologi Dr Lukman Gunarto Sukses Naikan Bobot Sapi Per Hari 2,5 Kg

Respon positif disampaikan guru SMAN 11 Kabupaten Tangerang Dewi Indriani. Dirinya sangat bersyukur atas perhatian para alumni yang tergabung dalam Hipmi Kabupaten Tangerang melalui acara Hipmi Kabupaten Tangerang goes to school, yang mana Dewi berharap program tersebut mampu memberikan motivasi kepada siswa-siswinya agar tumbuh sebagai wirausahawan yang sukses.

“Ya, kami dari pihak SMAN 11 Kabupaten Tangerang sangat bersyukur dan berterimakasih kepada orang-orang penting di banten dan alumni yang masih peduli dengan adik-adiknya di SMAN 11 Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan kita bisa follow up kegiatan ini sehingga anak-anak kita semakin kreatif dan cerdas di kemudian hari,” kata Dewi.

Bertujuan untuk mencetak generasi muda menjadi seorang entrepreneur, Ketua Umum BPC Hipmi Kabupaten Tangerang M. Agus Mulyana menilai peluang usaha di Kabupaten Tangerang sangat potensial. untuk itu melalui program Hipmi goes to school Agus menekankan bahwapihaknya ingin menumbuhkan semangat wirausaha dikalangan pelajar, sehingga lulusan di kabupaten tangerang tidak berpikir mencari kerja, melainkan membuka lapangan kerja dengan menjadi seorang wirausahawan.

“Peluang kita jadi pengusaha sebenernya di kabupaten Tangerang ini terbuka sangat lebar. Harapannya ini membentuk karakter generasi muda kedepan bukan hanya lulus sekolah bekerja, tetap lulus kerja jadi wirausaha sehinga mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Tangerang,” ujar Agus.

Anggota komisi V DPRD Provinsi Banten Ahmad Dedi Muhdi mengapresiasi program yang digagas oleh Hipmi kabupaten Tangerang.

Menurutnya program tersebut sangat tepat untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship di kalangan muda, mengingat kompetisi di dunia kerja semakin ketat dan angka pengangguran di banten juga cukup memprihatinkan.

Dedi pun mendorong agar program Hipmi Kabupaten Tangerang kedepan dapat bersinergi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten, salah satunya dengan menggelar seminar yang dapat ditindaklanjuti dengan pengembangan unit usaha di tingkat sekolah yang dikelola oleh siswa.

“Acara sungguh sangat baik dan bagus sekali karena kita tahu bahwa kompetisi dunia kerja begitu besar apalagi angka pengangguran di Banten saat ini yang cukup memprihatinkan. Maka harus ada solusi baru, salah satunya menelurkan semangat kewirausahaan, sehingga adek-adek ketika sudah lulus ini tidak menjadi job seeker tapi menjadi pengusaha yang membuka lapangan pekerjaan,” terang Dedi. (Red)

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang telah menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengucapan sumpah jabatan untuk ketua dan wakil ketua periode 2024-2029.

Rapat tersebut berhasil melantik pimpinan legislatif baru, mulai Rusdi Alam, Andri S. Permana, Arief Wibowo dan Turidi Susanto.

Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam berkomitmen, akan menyempurnakan tugas-tugas legislatif yang selama ini telah berjalan baik pada periode sebelumnya. Mulai dari upaya relevansi Peraturan Daerah (Perda) sampai sinergisitas dalam mendorong percepatan pembanguann di Kota Tangerang.

**Baca Juga: Resmi Dilantik, GP Ansor Banten Siap Jaga Kondusivitas Pilkada 2024

“Kami juga berkomitmen pada periode ini dapat fokus membereskan sekaligus melakukan pengkajian ulang untuk relevansi Peraturan Daerah (Perda) di Kota Tangerang, baik Raperda yang bersifat usulan dari eksekutif maupun inisiatif dari legislatif,” ujar Rusdi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (2/10/2024).

Berikut ini adalah profil singkat dari jajaran pimpinan DPRD Kota Tangerang Periode 2024-2029:

1. Rusdi Alam

Rusdi Alam merupakan Ketua DPRD Kota Tangerang Periode 2024-2029 dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang selama ini dikenal aktif di kalangan organisasi, komunitas dan aktivitas kepemudaan di Kota Tangerang.

Lahir di Tangerang, 4 April 1979, Rusdi mempunyai pengalaman pernah memimpin Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangerang (2015-2018) dan Koordinator Presidium Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Tangerang (2024-2027).

Sebelumnya, Rusdi juga pernah menjadi Anggota Komisi IV (Bidang Pembangunan) DPRD Kota Tangerang Periode 2019-2024 mewakili Daerah Pilihan (Dapil) 1 (Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci).

2. Andri S. Permana

Andri Septiawan Permana merupakan Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang Periode 2024-2029 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang selama ini dikenal aktif di kalangan organisasi kepemudaan dan pengembangan dunia olahraga di Kota Tangerang.

Lahir di Jakarta 29 Agustus 1985, Andri saat ini juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kota Tangerang (2022-2026).

Andri pernah menjadi Anggota Komisi II (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kota Tangerang Periode 2019-2024 mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci).

3. Arief Wibowo

Arief Wibowo merupakan Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang Periode 2024-2029 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selama ini dikenal aktif di dunia teknologi, informasi, komunikasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Tangerang.

Lahir di Jakarta, 16 September 1979, Arief mempunyai pengalaman dalam kepeloporan kepemudaan, mulai dari Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) pada tahun 2002, serta saat ini menjabat Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Tangerang (2020-2025) dan memprakarsai berdirinya Yayasan Harmoni Alam Semesta yang menaungi Sekolah Alam Tangerang sejak 2008.

4. Turidi Susanto

Turidi Susanto merupakan Wakil Ketua III DPRD Kota Tangerang Periode 2024-2029 dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang selama dikenal mempunyai pengalaman panjang di dunia legislatif.

Lahir di Tangerang, 2 Juli 1980, Turidi mempunyai pengalaman di berbagai organisasi, mulai dari Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Banten (2013-2017) sampai Koordinator Presidium Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Tangerang (2022-2025). Turidi juga pernah menjadi Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang Periode 2014-2019 dan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Periode 2019-2024. (Oke)

Kabar6-Kasus pelecehan seksual yang menimpa anak-anak di bawah umur diyakini mirip formula gunung es. Artinya, banyak kasus telah terjadi di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tapi pihak korban tidak melapor ke aparat berwenang.

“Ya biasanya karena anak korban dan keluarganya malu,” kata Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tangsel, Tri Purwanto kepada kabar6.com dikutip Selasa (1/10/2024).

Ia ceritakan kasuistik pencabulan terhadap anak di bawah umur yang telah terungkap dan sering ditangani pihaknya. Khususnya yang melibatkan lebih dari seorang anak korban.

**Baca Juga: Darurat Pencabulan Anak di Tangsel, Tiga Lembaga Ini Berhak Putuskan Suntik Kebiri

Biasanya, Tri bilang, berawal dari adanya laporan satu orang anak korban yang berani bicara. Hal itu mendorong bagi para anak korban yang lain ikut memberikan laporan resmi.

“Kayak yang baru tadi (kemarin-red),” ungkap Tri. Bagaimana dengan hukuman suntik kebiri bagi terpidana kasus predator anak?.

Menurutnya, langkah tegas itu bukan mustahil. Meski demikian harus ada rekomendasi resmi dari tiga lembaga resmi negara. yakni dinas pendidikan, kepolisian dan pengadilan negeri.

Prosedurnya, Tri paparkan, Polri memberikan rekomendasi suntik kebiri bersamaan dengan pengenaan pasal KUHPidana yang dilanggar. Kemudian pihak pengadilan yang memutuskan bisa atau tidaknya hukuman suntik kebiri diberikan kepada terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap anak.

“Nah dinas kesehatan yang meriksa kondisi si predator anak. Jangan sampe abis disuntik kebiri malah mati (meninggal dunia-red),” paparnya. Tri bilang, masalah suntik kebiri melanggar HAM kini masih menjadi perdebatan.

Diketahui, kasus terbaru menimpa anak-anak perempuan masih di bawah umur di Serua, Kecamatan Ciputat. Rombongan orang tua korban menggeruduk kantor dinas perlindungan anak Kota Tangsel kemarin pagi.

Adapun terduga pelaku MH alias Hendra, 40 tahun, amil masjid yang terletak persis di seberang Puspemkot Tangsel. Ia terindikasi telah memperdaya sekitar delapan anak di rumah kontrakan.

Ibu Dede, ketua RT setempat yang dapat pengaduan warga korban langsung melapor ke aparat Babinsa Koramil 05 Ciputat. Hendra pun tak bisa mengelak, sehingga langsung digelandang ke kantor Mapolres Tangsel pada Minggu, 29 September 2024, sore. (Yud)

Kabar6-Kasus pelecehan seksual yang menimpa anak-anak di bawah umur diyakini mirip formula gunung es. Artinya, banyak kasus telah terjadi di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tapi pihak korban tidak melapor ke aparat berwenang.

“Ya biasanya karena anak korban dan keluarganya malu,” kata Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tangsel, Tri Purwanto kepada kabar6.com dikutip Selasa (1/10/2024).

Ia ceritakan kasuistik pencabulan terhadap anak di bawah umur yang telah terungkap dan sering ditangani pihaknya. Khususnya yang melibatkan lebih dari seorang anak korban.

**Baca Juga: Tersangka Predator Anak Kampung Seberang Puspemkot Tangsel Terancam 15 Tahun Penjara

Biasanya, Tri bilang, berawal dari adanya laporan satu orang anak korban yang berani bicara. Hal itu mendorong bagi para anak korban yang lain ikut memberikan laporan resmi.

“Kayak yang baru tadi (kemarin-red),” ungkap Tri. Bagaimana dengan hukuman suntik kebiri bagi terpidana kasus predator anak?.

Menurutnya, langkah tegas itu bukan mustahil. Meski demikian harus ada rekomendasi resmi dari tiga lembaga resmi negara. yakni dinas pendidikan, kepolisian dan pengadilan negeri.

Prosedurnya, Tri paparkan, Polri memberikan rekomendasi suntik kebiri bersamaan dengan pengenaan pasal KUHPidana yang dilanggar. Kemudian pihak pengadilan yang memutuskan bisa atau tidaknya hukuman suntik kebiri diberikan kepada terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap anak.

“Nah dinas kesehatan yang meriksa kondisi si predator anak. Jangan sampe abis disuntik kebiri malah mati (meninggal dunia-red),” paparnya. Tri bilang, masalah suntik kebiri melanggar HAM kini masih menjadi perdebatan.

Diketahui, kasus terbaru menimpa anak-anak perempuan masih di bawah umur di Serua, Kecamatan Ciputat. Rombongan orang tua korban menggeruduk kantor dinas perlindungan anak Kota Tangsel kemarin pagi.

Adapun terduga pelaku MH alias Hendra, 40 tahun, amil masjid yang terletak persis di seberang Puspemkot Tangsel. Ia terindikasi telah memperdaya sekitar delapan anak di rumah kontrakan.

Ibu Dede, ketua RT setempat yang dapat pengaduan warga korban langsung melapor ke aparat Babinsa Koramil 05 Ciputat. Hendra pun tak bisa mengelak, sehingga langsung digelandang ke kantor Mapolres Tangsel pada Minggu, 29 September 2024, sore. (Yud)

Kabar6-Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang,bakal melakukan penyitaan aset mantan Kepala Desa (kades) Gembong, Balaraja, berinisial AH (50) yang kini sebagai tersangka kasus korupsi dana desa di kabupaten setempat.

“Kami akan melakukan penyitaan terhadap aset hasil tidak pidana penyalahgunaan dana desa, seperti pembelian barang mewah perhiasan, jam tangan dan kendaraan bermotor yang berasal dari hasil kejahatannya,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polresta Tangerang Kompol Arief N Yusuf di Tangerang, dilansir Antara Selasa (1/10/2024).

Ia mengungkapkan, saat ini tersangka AH telah dilakukan penahanan karena terbukti merugikan keuangan negara senilai Rp1,3 miliar.

**Baca Juga:Bekas Kades Gembong di Tangerang Diduga Korupsi Rp 1,3 Miliar Lebih untuk Dugem

Selain itu, dari penanganan kasus ini tim penyidik Polresta Tangerang akan melakukan gelar perkara dengan melibatkan beberapa saksi untuk memberikan keterangan dari peristiwa hukum yang merugikan keuangan negara tersebut.

“Akan dilakukan gelar perkara agar peristiwa hukum yang merugikan keuangan negara ini bisa dipertanggungjawabkan oleh tersangka,” katanya.

Ia mengungkapkan, jika mantan Kades Gembong periode 2013-2019 itu, diduga telah menggunakan keuangan anggaran dana desa sebesar Rp1.381.321.563 untuk kepentingan pribadi.

“Dana sebesar Rp1,3 miliar ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari hiburan malam, belanja pakaian, koleksi jam tangan mewah, dan membayar hutang,” ujarnya.

Atas hasil pemeriksaan, modus yang dilakukan tersangka yakni dengan membuat SPJ menggunakan kwitansi atau bos toko palsu, setoran silpa fiktif, mark up laporan, tidak terealisasinya pekerjaan yang berakibat pada pengurangan volume dari proyek yang dikerjakan.

“Dan sebagian tidak realisasi pekerjaan sehingga terjadi Kerugian Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp1.381.321.563 dari Penarikan Rp2.447.822.694,” terangnya.

Kendati, atas dasar itulah polisi melakukan penangkapan dan penahanan terhadap AH pada 16 September 2024 sekira pukul 09.20 WIB di depan Indomaret Jalan Sunan Kalijaga Kp Cijoro Rt. O1 / 01, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.

Atas perbuatannya, pihaknya menyangkakan Pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, yang terjadi di Desa Gembong Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang.

“Atas perbuatannya tersangka terancam pidana seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun kurungan,” pungkas Arief N Yusuf.(red)