Kabar6-Kepolisian Resor Kota Tangerang, Banten, memberikan sanksi tegas kepada pengemudi kendaraan atau bus yang menggunakan klakson berirama atau telolet di wilayah hukumnya.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Tangerang Ajun Komisaris Polisi Riska Tri Arditia di Tangerang, mengatakan bahwa polisi akan langsung menilang dan mencabut sistem klakson telolet yang tidak sesuai standar pada bus tersebut.

“Kami berikan tindakan tegas apabila menemukan langsung kendaraan bus yang membunyikan telolet dan akan kami lepas alatnya pada saat itu juga,” ucapnya dilansir Antara dikutip, Sabtu (22/6/2024).

**Baca Juga:Kejari Kabupaten Tangerang MoU Pendampingan JPN dengan RSUD Pakuhaji

Ia menerangkan upaya penindakan secara tegas yang dilakukan jajarannya merupakan langkah penegakan aturan tata tertib lalu lintas dan antisipasi terjadinya kecelakaan di jalanan.

Senjak fenomena demam telolet terjadi, banyak masyarakat, utamanya anak-anak, yang berhenti atau berkumpul di ruas jalan hanya untuk menunggu suara klakson tersebut. Hal ini banyak menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan, baik kepadatan arus lalu lintas ataupun menyebabkan kecelakaan.

“Satlantas sudah berupaya dengan melakukan imbauan ke perusahaan otobus (PO) yang berada di wilayah hukum Polresta Tangerang untuk tidak memasangkan klakson telolet,” katanya.

Kasatlantas menambahkan aturan penindakan terhadap bus telolet ini juga akan disosialisasi ke instansi terkait lain di Pemerintahan Kabupaten Tangerang untuk membantu dalam penertiban.

“Ke depannya kami merencanakan mengundang tokoh masyarakat dan pemuda untuk bersama membangun wilayah hukum Polresta Tangerang menjadi tertib berlalu lintas. Di dalamnya nanti kami akan memberikan edukasi dan membuat deklarasi keselamatan,” tambahnya.

Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tangerang Asep Suherman mengatakan bahwa perlu adanya upaya petugas penegak hukum memberikan tindakan tegas terhadap bus yang melanggar aturan tersebut.

Hal ini penting karena keberadaan klakson telolet mengancam keselamatan anak-anak di jalan dan bahkan sudah menimbulkan korban jiwa.

“Kami mendukung jika dilakukan penertiban oleh petugas karena selama ini keberadaan bus telolet sudah membahayakan keselamatan anak-anak,” tuturnya.

Ia berharap langkah yang dilakukan jajaran kepolisian dan instansi terkait perlu didukung para orang tua agar dapat menjaga dan mengawasi anak-anaknya supaya tidak turun ke jalan hanya untuk menyaksikan bus berklakson telolet.

“Yang pasti, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, peran orang tua sangatlah penting. Makanya kami mengimbau agar semua pihak, baik pemerintah maupun para orang tua, bisa memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada anak-anaknya,” katanya.(red)B

Kabar6-Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menambah sebanyak 100 personel di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) untuk menangani kendala sistem perlintasan.

“Hingga saat ini, sistem perlintasan di bandara dan pelabuhan belum dapat beroperasi normal. Untuk mengatasi situasi tersebut, kami menambah personel di tempat pemeriksaan imigrasi,” kata Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim saat mengecek antrean dan sistem pelayanan perlintasan Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Jumat malam, sebagaimana keterangan tertulisnya, Jumat (21/6/2024).

**Baca Juga:Menkominfo Budi Arie Minta Maaf Gangguan Layanan di Bandara dan Pelabuhan

Penambahan 100 personel ini merupakan respons sekaligus upaya Ditjen Imigrasi mengatasi antrean panjang imbas kendala layanan imigrasi yang terdampak gangguan Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Saat ini konter pemeriksaan di seluruh terminal kedatangan internasional sudah terisi penuh oleh petugas; dan akan kami tambah dengan konter tambahan,” ujar Silmy.

Dia menyebutkan, hingga Jumat malam, antrean di TPI Bandara Soekarno-Hatta lebih terkendali dibandingkan Kamis (20/6), hari pertama terjadinya gangguan PDN. Untuk mengurai antrean, jalur (line) khusus jamaah haji di area kedatangan juga dibuka.

Sementara ini, pemeriksaan keimigrasian dilakukan secara manual. Petugas menerapkan cap kedatangan dengan menuliskan keterangan tanggal, jam, nomor penerbangan, paraf petugas serta dilakukan dokumentasi.

Bagi warga negara asing (WNA), dilakukan pula pencatatan nomor visa dan durasi izin tinggal. Selain itu, Silmy memastikan sistem untuk mengecek penumpang yang masuk ke dalam daftar cekal dapat beroperasi.

“Untuk mengantisipasi melintasnya penumpang yang termasuk dalam daftar cekal, sistem passenger analysis unit (unit analisis penumpang) telah beroperasi untuk memverifikasi seseorang masuk ke dalam daftar cekal atau tidak dengan menggunakan kamera yang telah tersedia di setiap konter imigrasi,” ujarnya.

Imigrasi juga menyediakan ruang tunggu tambahan dengan 100 tempat duduk bagi penumpang WNI maupun WNA yang ditempatkan di luar area pemeriksaan imigrasi, guna mengurangi penumpukan antrean pada jam sibuk.

Di samping upaya ini, Silmy mengatakan bahwa Kementerian Kominfo masih bekerja untuk menangani kendala pada PDN.

“Kendala kesisteman masih terus ditangani oleh tim dari Kementerian Kominfo. Imigrasi mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan layanan hingga sistem normal kembali,” ujarnya.(Ant)

Kabar6-Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia, Budi Arie mengatakan, proses pemulihan gangguan pada perangkat server pusat data nasional dilakukan bertahap. Gangguan pelayanan terjadi di bandara maupun pelabuhan.

“Mohon maaf sangat berdampak kepada pelayanan publik,” ungkapnya, Jum’at (22/6/2024).

Ia pastikan saat ini tim sedang bekerja secara maksimal untuk mempercepat pemulihan. Menkominfo dia tidak menyebut secara detail soal berapa lama waktu yang dibutuhkan agar server PDN dapat kembali normal.

**Baca Juga: Server Rusak, 30 Polisi Siaga di Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta

Sebelumnya, terjadi penumpukan dan antrean panjang para penumpang Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis (20/6/2024). Hal ini imbas dari gangguan kesisteman pada Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Kominfo.

Senior Manager of Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Holik Muardi membenarkan terkait adanya antrean panjang dampak dari adanya gangguan pada server PDN tersebut.
“Iya, benar terjadi penumpukan akibat server down. Antrean memang ada karena diberlakukan cek manual,” ujar Holik.

Ia menuturkan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak berwenang, seperti Imigrasi Soekarno-Hatta maupun otoritas lainnya. Hal ini untuk mengurai antrean.

“Itu karena Bandara Soetta area khusus. Kita tidak bisa serta-merta saja,” ucap Holik.​(yud)

Kabar6-Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, mengajak seluruh wali murid untuk memanfaatkan 5.327 sisa kursi yang masih tersedia di SD Negeri untuk tahun pelajaran 2024/2025.

Upaya itu memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas di Kota Tangerang.

Nurdin mengatakan hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) periode pertama menunjukkan masih banyaknya kursi yang tersedia di sekolah-sekolah negeri. **Baca Juga: Pemkot Tangerang Perkirakan Pendapatan Daerah Mencapai Rp4,74 Triliun

“Untuk jalur Zonasi tahap dua ada 5.327 kursi di SD Negeri yang masih tersisa. Jadi kuontanya masih cukup banyak silahkan kepada para wali murid untuk bisa memanfaatkannya,” ujar Nurdin, Jum’at, (21/6/2024).

Nurdin optimis dengan sisa kursi yang ada bisa menampung anak usia sekolah dasar untuk mendapatkan pendidikan yang berkualutas dan biaya yang terjangkau.

“Mudah-mudahan semua anak usia sekolah dasar di kota Tangerang bisa tertampung di Sekolah Negeri,” katanya.

Nurdin berharap, dengan ketersediaan daya tampung kursi SD yang semakin meningkatkan , masyarakat dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

“Kami berharap, dengan ketersediaan daya tampung ini, anak-anak di Kota Tangerang dapat menerima pendidikan yang bermutu tanpa membebani keluarga dengan biaya sekolah yang tinggi,” harapnya.

Tak hanya itu, Nurdin mengatakan, Pemkot akan terus mengevaluasi langkah-langkah untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan memperluas aksesibilitas pendidikan bagi seluruh warga. “Upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang adil untuk mengembangkan potensi mereka melalui pendidikan yang bermutu di Kota Tangerang,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Perangkat server yang menjadi pusat data nasional kementerian komunikasi dan informatika rusak. Gangguan ini mengakibatkan terjadinya penumpukan penumpang di Terminal 2 dan 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Dampak gangguan server dirasakan langsung oleh pelayanan keimigrasian. Polresta Bandara Soekarno-Hatta pun akhirnya melakukan penebalan anggota di titik lokasi antrean boarding penumpang.

“Sejak kemarin siang sudah ada penambahan anggota,” ungkap Wakaporesta Bandara Soekarno-Hatta, AKBP Ronald FC Sipayung, Jum’at (21/6/2024).

**Baca Juga:Pemkot Tangerang Perkirakan Pendapatan Daerah Mencapai Rp4,74 Triliun

Menurutnya, pihak kepolisian membantu pengamanan keimigrasian dan Avsec. Sebanyak 30 anggota Polresta Bandara Soekarno-Hatta disebar di Terminal 2 dan 3. Mereka ditempatkan di area kedatangan dan keberangkatan luar negeri selama 24 jam.

Namun, sambung Ronald, untuk pemeriksaan administrasi berupa paspor pada saat kedatangan dari luar negeri dan pada saat keberangkatan dari dalam negeri merupakan tupoksi imigrasi.

“Pengamanan kepolisian berada di Area Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dikarenakan adanya peningkatan jumlah penumpang di loket tempat pemeriksaan imigrasi secara manual,” kata Ronald.

Diketahui, penumpukan dan antrean panjang dialami para penumpang Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Kamis (20/6/2024). Hal ini merupakan imbas dari gangguan kesisteman pada pusat data nasional (PDN) Kementerian Kominfo.

Senior Manager of Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Holik Muardi membenarkan. Dia mengatakan terkait adanya antrean tersebut, dampak dari adanya gangguan pada server PDN.

“Iya benar terjadi penumpukan akibat server down. Antrean memang ada, karena diberlakukan cek manual,” ujar Holik.

Sementara, penumpukan dan antrean penumpang bukan hanya terjadi di Soekarno-Hatta saja, tetapi seluruh bandara dan pelabuhan se-Indonesia. Hal ini merupakan imbas dari gangguan kesisteman pada pusat data nasional (PDN) kementerian kominfo yang sedang berlangsung.

Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmy Karim mengatakan layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis (kantor imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian) mengalami kendala. Bahkan, tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan di Indonesia untuk sementara juga mengalami kendala.(yud)

Kabar6-Penjabat (Pj) Wali Kota Tangrang, Banten, Nurdin memperkirakan pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp4,74 triliun turun dari target Rp4,879 triliun.

“Atas kondisi tersebut maka belanja daerah akan berkurang dan untuk menyikapi hal tersebut akan dilakukan rasionalisasi belanja dengan pendekatan skala prioritas,” kata Nurdin di Tangerang, Jumat (21/6/2024).

Ia pun menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk melihat kembali program prioritas sesuai dengan RKPD yang sudah disusun.

**Baca Juga:Mendagri Kumpulkan Pj Kepala Daerah Perkuat Koordinasi Sukseskan Pilkada Serentak 2024

“Tapi efisienkan kegiatan yang tidak terlalu mendesak, itu yang harus ditunda,” ujarnya.

Namun meski melakukan efisiensi belanja, program prioritas harus tetap berjalan seperti penataan Pasar Sipon, penambahan kapasitas pendidikan dan sebagainya harus tetap dilakukan untuk kenyamanan masyarakat.

Oleh karena itu Bappeda menggelar kegiatan Pra RKS perubahan tahun 2024 guna penajaman program dan kegiatan. Sesuai dengan peraturan, mekanisme penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat melakukan penyesuaian terhadap kondisi keuangan Pemerintah Daerah.

“Jadi kita dapat menyesuaikan atau melakukan efisiensi pada program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan,” katanya.

Ia menambahkan kegiatan Pra RKA ini merupakan langkah penting untuk tetap memastikan setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Tangerang.

“Pelayanan kepada masyarakat tetap harus diutamakan dan ditingkatkan. Apalagi banyak hal yang perlu dibangun,” katanya.

Sebelumnya dapat rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Tangerang, Pj Wali Kota Nurdin mengatakan realisasi pendapatan 2023 sebesar Rp4,69 triliun, realisasi belanja sebesar Rp4,70 triliun dengan defisit anggaran Rp14,23 miliar yang ditutup dari pembiayaan netto sebesar Rp502,59 miliar sehingga menghasilkan SILPA sebesar Rp488,36 miliar.(Ant)

Kabar6-Perusahaan Umum Daerah Tirta Kerta Raharja (Perumdan TKR) Kabupaten Tangerang melakukan penyembelihan hewan kurban sebanyak 21 ekor sapi dan 8 ekor kambing dalam rangka Idul Adha 1445 Hijriah atau tahun 2024.

Penyembelihan hewan kurban tersebut bekerjasama dengan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) AL-ANHAR Perumdam TKR, di Lapangan Sepak Bola Perumdam TKR, Rabu (19/6/2024) lalu.

Direktur Utama PERUMDAM TKR, Sofyan Sapar, menyampaikan, pihaknya telah menyembelih 21 ekor sapi dan 8 ekor kambing untuk masyarakat. **Baca Juga: Perumdam TKR Disambangi Perumda Panrannuangku Kabupaten Takalar-Sulsel, Ini Tujuannya!

“Semoga kontribusi kami bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi amal yang diterima di sisi Allah SWT,” ujar Sofyan Sapar dalam keterangan, Jum’at (21/6/2024).

Sementara itu, Ketua DKM AL-ANHAR Perumdan TKR, Ahmad Rizal, menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh pegawai Perumdam TKR atas kepercayaan dalam penyaluran hewan kurban ini.

Pihaknya berupaya untuk menyalurkannya kepada masyarakat, khususnya di beberapa kecamatan dan pesantren di Kabupaten Tangerang, dengan harapan segala keikhlasan dari pegawai yang berkurban mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah SWT.

“Semoga tahun depan dapat melibatkan lebih banyak pegawai dalam kegiatan berqurban,” katanya.

Pemotongan hewan kurban ini tidak hanya sebagai wujud syukur atas berkah Idul Adha, tetapi juga sebagai upaya Perumdam TKR untuk berbagi kepada sesama, khususnya kepada Masyarakat yang membutuhkan di sekitar wilayah Kabupaten Tangerang. (Oke)

Kabar6-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang dan RSUD Pakuhaji menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Kejari Kabupaten Tangerang Ricky Tommy Hasiholan dan Dirut RSUD Pakuhaji dr. Umie Kulsum di Aula Kejari Kabupaten Tangerang.

Hasil MoU ini, lewat Jaksa Pengacara Negara (JPN) di Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) akan melakukan pendampingan hukum di RSUD Pakuhaji. Mulai dari litigasi, non litigasi hingga pendapat hukum kepada RSUD Pakuhaji dari JPN.

Dirut RSUD Pakuhaji Umie Kulsum mengatakan, sektor kesehatan penting dan fundamental bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Tangerang. Karena itu, kata dia, perlu adanya pendampingan hukum agar pelayanan kesehatan bisa berjalan efektif dan efisien.

**Baca Juga:Kejari Kabupaten Tangerang Bebaskan Pencuri dan Penadah HP Lewat RJ

“Besar harapan kami kepada Kejari Kabupaten Tangerang guna memberikan bantuan hukum. Baik litigasi maupun non litigasi, pendapat hukum, pendampingan hukum, maupun konsultasi hukum dalam setiap kegiatan kami. Tujuannya, agar dapat memitigasi resiko hukum serta memastikan kegiatan kami sesuai dengan prosedur maupun aturan hukum yang berlaku,” jelasnya, Kamis (20/6/2024).

Sementara, Kepala Kejari Kabupaten Tangerang Ricky Tommy Hasiholan mengatakan, penandatanganan MoU merupakan perpanjangan kerjasama antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dengan RSUD Pakuhaji.

“Terimakasih atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh RSUD Pakuhaji kepada tim Jaksa Pengacara Negara pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang,” katanya.

Ricky menambahkan, agar tim Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan pendapat hukum yang terbaik yang dibutuhkan oleh pihak RSUD Pakuhaji yang bertujuan untuk mitigasi risiko pada saat melakukan tugas dan fungsinya.(red)

Kabar6-Aktivis lingkungan hidup dari Greenpeace Indonesia gelar aksi damai kreatif di depan Graha Unilever, kawasan BSD, Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Sebanyak 50 kilogram plastik saset kemasan aneka produk dikembalikan ke produsen barang-barang konsumsi tersebut.

Logo huruf U berukuran besar ditempeli saset kemasan produk sabun pencuci piring, pengharum pakaian dan lain sebagainya. Di dekatnya terdapat tulisan Unaceptable, yang dalam bahasa Indonesia artinya tidak dapat diterima.

Aksi di atas menjadi simbol bagi aktivis Greenpeace mengingatkan kepada PT Unilever Indonesia Tbk untuk komitmen mengolah sampah plastik dari produk yang dihasilkan.

**Baca Juga:Dua Kelompok Mahasiswa Berencana Demonstrasi ke KPU Tangsel

Hasil audit merk Greenpeace bersama Aliansi Zero Waste Indonesia selama tiga tahun terakhir disebut menunjukkan Unilever menjadi salah satu pencemar teratas, terutama kemasan saset.

“Apa yang kita temukan hari ini kita kembalikan ke Unilever, artinya disini produsen selaku pemilik sampah sebenarnya,” kata Plastics Project Leader Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar di lokasi, Kamis (20/6/2024).

Ia mengaku berdasarkan penelitian, kemasan produk Unilever terbukti menjadi salah satu produk yang paling banyak mencemari lingkungan. Bukan hanya di Indonesia melainkan di Asia Tenggara,

“Di Indonesia, Filipina, Vietnam dan India Unilever salah satu top 3 nya penyumbang saset terbesar. Karena kita lihat saset ini multilayer terus jenis plastiknya berbagai macam dan susah didaur ulang,” lanjutnya.

Terpisah, Head of Division Enviroment & Sustainability Unilever Indonesia Foundation, Maya Tamimi mengklaim, pihaknya terus mengupayakan dan meningkatkan investasi dalam menemukan berbagai solusi untuk mengurangi penggunaan saset plastik serta menciptakan pendekatan sistematis yang lebih luas.

“Hal ini mencakup pengembangan sistem pengemasan yang dapat digunakan kembali dan dapat diisi ulang, alternatif bahan kemasan dan format baru yang inovatif, selain mendorong pengumpulan dan daur ulang dari bahan-bahan tersebut,” klaimnya lewat keterangan tertulis.

Maya bilang, secara global Unilever telah mendirikan Packaging R&D Centre yang fokus pada pengembangan bahan dan teknologi pengemasan masa depan. Tim terdiri dari sekitar 50 ilmuwan material dan profesional di bidang pengemasan.

“Yang mengembangkan solusi dan teknologi material terkini untuk membuka cara dan peluang baru dalam mengemas produk-produk kami,” tambahnya.

Diketahui, aksi damai Greenpeace Indonesia digelar bertepatan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan dengan kode emiten ULVR tersebut.(yud)

Kabar6-Kejaksaa Negeri Kabupaten Tangerang membebaskan 2 tersangka pencuri dan penadah HP lewat restorative justice (RJ)

“Pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang telah berhasil menyelesaikan dua perkara melalui upaya restorative justice. Perkara tersebut adalah perkara pencurian handphone dan penadahannya dengan melibatkan dua orang tersangka, yaitu inisial R R dan inisial A N D yang masing-masing merupakan warga Desa Jeugnjing, Cisoka Kabupate Tangerang, Banten dan Desa Bantar Panjang,Tigaraksa KabupatenTangerang, Banten,”demikian rilis resmi Kejari Kabupaten Tangerang yang diterima, Kamis (20/6/2024).

**Baca Juga:Kejari Lebak Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Penyertaan Modal PDAM Rp15 Miliar

Penyelesaian perkara ini dilakukan atas dasar pendekatan restoratif yang menekankan pada pemulihan keadaan semula bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Dalam keterangan resminya dijelaskan melalui mekanisme ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang telah memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi yaitu pemulihan keadaan semula dan kompensasi atas kerugian yang dideritanya, pelaku mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka, dan masyarakat merasakan nilai keadilan yang sesungguhnya.

Manfaat yang diperoleh dari pendekatan restorative justice ini sangat luas. Bagi korban, mereka mendapatkan kompensasi dan rekonsiliasi langsung dari pelaku, memberikan rasa keadilan yang lebih personal dan efektif dibandingkan proses pengadilan tradisional.

Bagi pelaku, mekanisme ini memberikan kesempatan untuk bertanggung jawab langsung atas tindakan mereka melalui permintaan maaf, perbaikan kerugian, dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Bagi masyarakat, pendekatan ini memberikan pemahaman bahwa keadilan tidak selalu harus berbentuk hukuman, tetapi juga bisa melalui proses pemulihan keadaan semula dan berkelanjutan hubungan sosial.

Tidak hanya memberikan manfaat dari segi pemulihan keadaan semula, pendekatan ini juga membawa manfaat dari aspek cost and benefit. Mengingat asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, perkara yang telah mencapai perdamaian dan ada pemulihan keadaan semula tidak perlu lagi dibawa ke persidangan.

Hal ini menghemat biaya dan waktu, mengurangi beban biaya pengadilan, dan mempercepat penyelesaian perkara. Selain itu, penyelesaian perkara dengan damai di luar pengadilan membantu mengurangi jumlah kasus yang harus ditangani oleh pengadilan dan mencegah overcapacity di Lembaga Pemasyaraktan.

Proses yang lebih cepat dan tidak berbelit-belit juga memberikan kepuasan bagi semua pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun masyarakat.

Keberhasilan penyelesaian dua perkara ini melalui mekanisme restorative justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang menunjukkan komitmen instansi dalam mengedepankan keadilan yang lebih manusiawi dan efisien. Kami berharap pendekatan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masayarakat.(red)