Kabar6-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dinilai paling kondusif. Penilaian ini berdasarkan pemantauan sejumlah pihak, diantaranya oleh LSM Peduli Pendidikan dan Budaya Banten.

“Di Tangsel memang sistem online sempat error. Tapi dengan cepat ditangani. Demikian juga dengan complaint calon siswa, bisa diselesaikan dengan baik,” kata Ketua LSM PDB Usman N. Arief, Rabu (12/7/2017) melaui seluler.
“Dibanding daerah lain di Banten, Tangsel diatas lebih kondusif. Kalau ada yang melayangkan kritik itu mah biasa, ada unsur politis,” ujarnya.

Usman tak mengada-ada, untuk mengantisipasi masalah yang timbul, Dindik Tangsel telah membuka posko sejak pagi hingga jam 00.00.

Sementara, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangsel, Drs. Taryono MSi yang dihubungi juga mengakui bila sampai saat ini pihaknya masih membuka poskos pengaduan PPDB.
 
“Kami kerahkan supaya upaya dan tenaga agar PPDB berjalan lancar. Kami harus laksanakan Permendikbub nomor 17 tahun 2017. Alhamdulillah kondusif Hingga Rabu posko masih dibuka, tapi yang mengadu sudah menyusut drastis, tinggal belasanaduan saja” kata Plt Dindikbud Tangsel Drs. Taryono MSi saat dihubungi.

Ditanya tentang apakah ada praktek pungli terkait PPDB, Drs Taryono menyatakan bahwa jika benar ada oknum yang melakukan pungli, maka segera laporkan ke Pemkot dengan disertai bukti-bukti yang ada.

“Akan ada sanksi keras bagi pelaku pungli. Sesuai arahan Ibu Walikota, Pemkot Tangsel tidak mentolerir adanya perilaku pungli,” tegasnya.

Sementara itu, Irjen Kemendikbud, Daryanto mengakui, PPDB yang banyak masalah bukan hanya Banten, di daerah lain juga terjadi. Daryanto mengurai, daerah yang mengalami masalah PPDB di antaranya terjadi di Provinsi Jawa Barat, JawaTimur, Sulawesi Tenggara dan Bali. Jawa Barat paling banyak melaporkan masalah PPDB, Jawa Barat dan Jawa Timur.

“Laporan pengaduan PPDB paling banyak di Jawa Barat ada 38 jenis, Jawa Timur 25 jenis. Paling kecil Sulawesi Tenggara dan Bali,” kata Daryanto.

Sedangkan untuk kabupaten kota paling tinggi masalah PPDB yakni Kota Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Kemudian disusul Surabaya, Bukit Tinggi dan lainnya.(ADV)

Pemkot Tangerang rapat membahas PPDB.(foto:dok)

Kabar6-Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi akan mengintruksikan kepada seluruh anggotanya untuk terjun ke lapangan guna mengecek data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Tangerang.

Hal tersebut dilakukan menyusul adanya ketidaksesuaian data yang diberikan dari Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang kepada DPRD Kota Tangerang hingga menimbulkan keributan.** baca juga :Sekolah Favorit SMPN 3 Cisauk Malah Kurang 44 Murid

“Jadi, tadi kami sudah meminta seluruh SMP untuk mempresentasikan data, dihadiri kurang lebih 40 sekolah, sehingga tidak ada polemik, saya sampaikan juga untuk berhati2 dalam hal ini,” ujar Suparmi usai memimpin rapat PPDB bersama Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Se-Kota Tangerang, Rabu (12/7/2017).

Dari data awal yang diperoleh dari Dindik Kota Tangerang dan Kepsek SMP, Suparmi meminta seluruh anggotanya untuk mengkaji ulang data tersebut.

“50 anggota dewan akan mengkaji data itu dan mengkroscek ke masing-masing sekolah berdasarkan daerah pilihnya untuk mencari kebenaran data itu,” lanjutnya.

Suparmi juga mengaku siap menerapkan budaya ‘bersih’ dari percobaan korupsi dalam PPDB tahun ini.** baca juga:DPRD Kota Tangerang: Kebijakan Walikota Soal PPDB Kita Kritisi.

“Tadi sepakat bahwa PPDB di Kota Tangerang mulai tahun ini 2017 kalau memang mau ‘bersih’ ya ayo. Kami dewan juga sepakat, kita akan main ‘bersih’. Ini semua untuk kepentingan warga Kota Tangerang,” pungkasnya. (tia)

Narso, pelaku yang menggunakan atribut Ojek Online.(foto:tia)

Kabar6-Narso alias Acho diringkus jajaran Polsek Ciledug saat sedang melakukan aksi pencurian rumah kosong (rumsong) di Jalan Sunan Kalijaga RT 01/11, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang.

Kapolsek Ciledug, Kompol Sutrisno mengatakan aksi pencurian tersebut dipergoki oleh sang pemilik rumah pada Sabtu (8/7/2017) lalu.

“Ya, korban keluar rumah untuk mencari anaknya. Lalu, si pelaku yang sudah mengamati dari jauh langsung masuk ke rumah korban dan mengambil handphone korban. Namun, aksi tersebut kepergok oleh korban yang sudah kembali ke rumah dan berteriak minta tolong,” ujar Sutrisno, Rabu (12/7/2017).

Dalam melancarkan aksinya, kata Sutrisno, pelaku tersebut berpura-pura jadi pengendara ojek online dengan atribut lengkap mencari rumsong.

“Ya, pelaku memakai atribut ojek online lengkap, berkeliling di perumahan mencari rumsong. Saat melihat kondisi sepi, pelaku langsung masuk ke rumah tersebut dengan mencongkel jendela,” lanjutnya.

Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan enam unit handphone, sebuah Wifi, sebuah dompet, dua buah charger handphone dan sebuah handsfree yang pelaku dapatkan dari rumah korban.

“Pengakuan dari pelaku, hari itu ia telah berhasil mencuri di dua lokasi berbeda dalam kurun waktu berdekatan. Pelaku memang spesialis rumsong dan kerap beraksi di wilayah Jabodetabek,” lanjutnya.

Kini, pelaku telah diamankan di Mapolsek Ciledug. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman diatas lima tahun penjara. (tia)

Kabar6- Jajaran Polsek Pondok Aren membekuk dua pelaku spesialis pencurian uang di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), saat beraksi di Jalan Maleo Raya Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (12/07/2017).

 Kapolsek Pondok Aren Kompol Indra Ranudikarta menyebutkan, aksi pencurian dengan modus memasukan kartu ATM yang telah dimodifikasi itu dilakukan oleh dua pelaku yaitu Dedi Hendri (47) dan Darmin Wibowo (42) dengan tugas berbeda.

“Jadi teknik awal mereka, memasukan kartu ATM yang telah diberikan lidi berbalut sedotan plastik dan dikaitkan tali agar kartu ATM tidak tertelan,” ujarnya, Selasa (12/07/2017).

Setelah lidi berhasil menyangkut di dalam mesin ATM, kata Indra, kemudian pelaku pertama meninggalkan mesin ATM sejauh 300 meter. Dan dilanjutkan oleh pelaku kedua yang sengaja berdiri dibelakang calon korban, untuk mengintip PIN kartu ATM calon korbannya. 

“Dan pada saat kartu ATM korban tersangkut karena sebelumnya telah disiapkan oleh pelaku pertama, lalu pelaku kedua memberi saran kepada calon korbannya agar segera melaporkan pihak bank yang bersangkutan,” ungkapnya.

Selanjutnya, setelah menghafal PIN kartu ATM korbannya, pelaku sempat meninggalkan lokasi dan akhirnya kembali mengambil kartu ATM korban yang masih tersangkut, dengan cara mencongkel menggunakan gergaji besi.

“Setelah pelaku 1 berhasil mengambil kartu ATM, korban itu kembali ke mesin ATM dan mengetahui percobaan aksi pencurian tersebut. “Pelaku belum sempat menarik uang milik korban, karena telah terpergrok dan diamankan,” jelasnya

Aksi pencurian dengan pemberatan tersebut, diakui pelaku telah dilancarkankannya sebanyak 3 kali di daerah SPBU wilayah Alam Indah Cipondoh, dan dua kali dilakukan terakhir di kawasan Bintaro Pondok Aren, Tangsel.

“Barang bukti diamankan, selembar kartu ATM BRI yang telah dimodifikasi diberikan tali, lidi kecil yang juga telah dimodifikasi yang dibalut sedotan plastik, satu gergaji besi dan tiga lembar kartu ATM yang sebelumnya telah berhasil diambil oleh pelaku,”tutupnya (Cep)

Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi.(foto:dok)

Kabar6-DPRD Kota Tangerang, mengkritisi aturan baru yang dikeluarkan Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tangerang.

Sedianya, dalam aturan baru tersebut Pemerintah Kota Tangerang menekankan pada faktor nilai dan usia setelah zonasi.

“Ya, ketika Pak Wali mengeluarkan kebijakan baru itupun saya kritisi karena kebijakan tersebut hanya berlaku satu hari, yakni di hari minggu (9/7/2017) saja. Bagaimana dengan warga yang tidak tau?,” ujar Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi, usai memimpin rapat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersama Kepala Sekolah Menengah Pertama Se-Kota Tangerang, Rabu (12/7/2017).

Menurutnya, kericuhan yang terjadi dalam PPDB di Kota Tangerang tersebut menjadi pelajaran bagi Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan.

“Kita tidak tau (mengenai PPDB), dari awal tidak diajak bicara. Ini pelajaran untuk Dindik, mohon ke depan kalau mengeluarkan kebijakan lakukan musyawarah mufakat dulu dengan semua instansi sehingga tidak terjadi seperti ini,” tegasnya.

Untuk diketahui, beberapa orang tua calon siswa memprotes PPDB di Kota Tangerang yang sangat merugikan dengan adanya sistem zonasi pada Selasa (10/7/2017) lalu. Bahkan, mereka sempat meneriaki Kepala Dindik Kota Tangerang, Abduh Surahman untuk mundur dari jabatan lantaran dianggap tidak mampu membenahi sistem pendidikan di Kota Tangerang. (tia)

SMP Negeri 3 Cisauk, Kab.Tangerang.(foto:ist)

Kabar6- Meski pendaftaran peserta didik baru Tahun Ajaran 2017-2018 sudah ditutup, namun sejumlah sekolah di Kabupaten Tangerang masih menyisakan bangku kosong atau masih kekurangan murid.

SMP Negeri 3 Cisauk misalnya, sekolah ini memilih untuk mengakhiri pedaftaran siswa baru lebih awal, yakni sejak 6 juli lalu, karena kelebihan calon siswa yang mendaftar. Padahal sekolah ini awalnya jarang yang melirik karena letaknya jauh dari pemukiman.

Kondisi sebaliknya di SMP Negeri 1 Kelapa Dua, hingga berakhirnya PPDB, sekolah ini masih kekurangan 44 kursi dari seluruh kursi yang tersedia yakni 252 yang ditargetkan. Sebelumnya sekolah ini menjadi sekolah favorit dan menjadi rujukan sekolah yang berkualitas.

Terbitnya Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 dianggap merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, pasalnya beberapa program yang digagas untuk menciptakan sekolah unggulan dan bermutu tinggi jadi terhambat.(rani)

Pemohon kartu kuning di Disnaker Kab.Tangerang.(foto:shy)

Kabar6-Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang merancang sistem pembuatan kartu kuning atau kartu pencari kerja (Kapencaker) secara online.

“Sudah kita rancang pembuatan kartu kuning secara online, tinggal nanti kita ajukan pengadaan perangkat kerasnya,” ungkap Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, Tifna Purnama di Gedung Disnaker, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Rabu (12/7/2017).

Tifna menjelaskan, hal tersebut direncanakam guna memudahkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang hendak membuat kartu kuning

“Hal ini terobosan untuk memudahkan masyarakat, karena banyak masyarakat yang lokasinya jauh dari Gedung Disnaker, kasihan mereka harus pagi-pagi sekali ke Disnaker. Selain itu, kita mengurangi juga kepadatan pembuat kartu kuning di gedung Disnaker,” jelasnya.

Nantinya, bila pembuatan kartu kuning secara online dapat terealisasi, dalam pembuatannya pun sama halnya dengan syarat membuat kartu kuning secara offline (manual).

“Kalau bisa online, syaratnya sama saja dengan offline yakni, lampiran ijazah, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Nanti, kalau yang online si pemohon langsung mendapatkan kartu kuning dengan cara di print,” tutupnya. (Shy)

Bupati Tangerang A Zaki Iskandar serhkan Pataka pada kontingen Kab. Tangerang.(foto:kominfo)

Kabar6-Bupati Tangerang A Zaki Iskandar Melepas Tim Kontingen Atlet Olahraga Tradisional Kabupaten Tangerang untuk kejuaraan Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi Banten Tahun 2017.Acara ini diselenggarakan di Pendopo Bupati Tangerang, Rabu. (12/07/2017).

Bupati mengatakan, Pemkab Tangerang telah menempatkan pembangunan olahraga sebagai bagian dari pembangunan Daerah melalui Program Pembangunan Prasarana Keolahragaan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tangerang, dengan memprogramkan Pembangunan Sport Center sebagai salah satu dari 25 Program unggulan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga dengan terpenuhinya fasilitas keolahragaan baik sarana maupun prasarana di lingkungan masyarakat maka diharapkan berbagai Cabang Olahraga yang telah dikenal oleh masyarakat saat ini dapat senantiasa dilestarikan dan dikembangkan. 

Kabupaten Tangerang, lanjut Zaki, pada ajang event Olahraga tradisional ini telah berhasil mempertahankan sebagai juara umum selama 4 (empat) kali berturut-turut. Tentunya ini merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan bagi kita semua. saya mengucapkan selamat dan sekaligus merasa bangga dengan keberangkatan saudara-saudara sekalian dalam mengikuti Event olahraga Tradisional Provinsi Banten Tahun 2017,ini merupakan kesempatan yang sangat baik yang harus saudara manfaatkan secara maksimal. 

“Saya berharap kepada kontingen Kabupaten Tangerang yang berangkat nantinya, untuk terus berjuang memberikan yang terbaik prestasi yang telah kita raih ini dapat terus kita pertahankan bahkan ditingkatkan ke jenjang lebih tinggi lagi”Ujar Zaki 

Ketua umum federasi olahraga rekreasi masyarakat indonesia Kabupaten Tangerang Dedi Sutardi,SE,MBA mengatakan, Perkembangan Olahraga di wilayah Kabupaten Tangerang dinilai cukup mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah didalam meningkatkan prestasi olahraga daerah hingga tingkat internasional. Perhatian Pemerintah Daerah dalam olahraga ini, tentu akan lebih bermakna apabila kita semua dapat mengimplementasikan olahraga sebagai suatu kebutuhan dalam kehidupan sehari- hari, sehingga olahraga akan menjadi suatu kebiasaan dan akan menjadi budaya di lingkungan masyarakat, karena dengan olahraga akan terbentuk kualitas manusia yang sehat dan bugar, terbina kesatuan dan persatuan cerdas, produktif dan memiliki daya saing serta siap berkompetisi yang menjadi modal utama bagi pembangunan di bidang lainnya. Kita mengirim 40 atlet untuk bersaing xi Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi Banten Tahun 2017

“Saya yakin Kabupaten Tangerang kembali jadi Juara Umum ke 5 kali berturut-turut di event Olahraga tradisional tingkat Provinsi Banten” tutup Dedi. (Z/Redi-Herly/infokom)

Kabar6-Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar menginginkan agar problem sampah rumah tangga dan industri diwilayahnya bisa tertangani secara tuntas.

Demikian diungkapkan Bupati Zaki saat menghadiri acara Focus Group Discusion (FGD) yang membahas penanggulangan sampah rumah tangga di Pendopo BUpati Tangerang di Jalan Kisamaun, Kelurahan Sukasari, Kota Tangerang, Rabu (12/7/2017).

“Saya beberapa kali hadir di acara FGD, tapi tidak pernah ada hal konkret yang dilakukan. Sejauh ini baru persoalan seputar sampah rumah tangga saja yang doibahas dan belum membahas sampah industri, karna saya ingin masalah sampah bisa terselesaikan dengan baik,” terang Zaki.

Menurut Zaki, poin pentingnya diskusi itu adalah bagaimana bisa mengelola sampah di Kabupaten Tangerang yang ramah lingkungan, tidak melanggar aturan dan baik tentunya.**Baca juga: Kisruh Zonasi PPDB, LSM Desak Walikota Arief Mundur .

“Kedepannya kita akan berkoordinasi dengan berbagai kementerian, terkait bagaimana cara mengelola sampah di daerah, karna sampai saat ini tidak ada aturan yang jelas dan pasti,” ujarnya.**Baca juga: Bupati Zaki Dukung BSD Jadi Pusat Bisnis.

Sedianya, acara FGD Penanggulangan Sampah tersebut, merupakan ajang bertukar pendapat, sumbang saran dan mencari informasi terkait pengelolaan sampah yang baik di Kabupaten Tangerang.(hms/BL)

Aksi demo PPDB di Balaikota Tangsel.(foto:yud)

Kabar6-Laporan pengaduan orangtua/wali murid atas carut matur sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) membludak. Buntutnya, elemen dari Komite Nasional Pemuda Pancasila (KNPI) melancarkan aksi unjuk rasa.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel, Taryono, mengakui hal tersebut.‎ Pengaduan diterima pihaknya sepanjang proses PPDB online tingkat SMP digulirkan pada 4-10 Juli kemarin.

“Ada 1083 pengaduan yang sudah kami terima,” katanya kepada wartawan di Balaikota Tangsel, Jalan Raya Maruga Nomor 1, Serua, Kecamatan Ciputat, Rabu (12/7/2017).

Ta‎ryono mengklaim, sebelum pengumuman dilaksanakan pihaknya telah banyak menerima pengaduan. Mayoritas keluhan pengaduan ihwal Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta sistem zonasi warga peserta PPDB. 

NIK warga tidak bisa diinput lewat sistem daring. Warga tersebut kemudian diarahkan agar segera melakukan verivikasi ke posko pelayanan yang dibuka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangsel di Cilenggang, Kecamatan Serpong.

“Ada juga yang tidak bisa hafal mekanisme PPDB seperti apa,” klaimnya. Taryono mengaku dari 1.086 pelapor tidak ada yang mengadukan soal praktek transaksional jual beli bangku sekolah.

Ia beralasan, tidak bisa masuk dan mempengaruhi sistem daring karena langsung ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Begitupun dengan pihak sekolah yang tidak bisa menginput nama-nama peserta yang lolos.

“Silahkan laporkan kepada kami bila ada transaksional pungli (pungutan liar) ‎kepada kami. Akan kami tindak tegas,” dalih Taryono.(yud)