Kabar6-PT Boosan Sarang yang berlokasi di Kampung Cihideung, Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, dituding telah merenggut hak-hak karyawan.

Pasalnya, perusahaan produsen outsole sepatu milik Sri Panggung Lestari, salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Tangerang ini diduga mengabaikan hak normatif karyawannya, sebagaimana diamanatkan dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.**Baca Juga: Transjakarta Ciledug-Tendean Dioperasikan 13 Agustus

Sekjen Yayasan Pembina Buruh Indonesia (YPBI), Asmah mengatakan PT Boosan Sarang yang mempekerjakan sekitar 700 karyawan ini disinyalir melakukan pelanggaran hak normatif, seperti cuti tahunan, cuti melahirkan dan istirahat karena keguguran.

Parahnya lagi, pekerja wanita yang tengah hamil pun dipekerjakan pada malam hari.**Baca Juga: Warga Keluhkan Macet di Jalan Raya Cisoka-Adiyasa

“Perusahaan ini sudah melanggar hak normatif. Kami sudah dua kali surati perusahaan itu, tapi tidak direspons,” ungkap Asmah kepada Kabar6.com, Minggu (6/8/2017).

Karena tak dapat respons, kata Asmah, belum lama ini pihaknya mengadukan perusahaan itu ke DPRD Kabupaten Tangerang.

“Sudah kami adukan ke DPRD Kabupaten Tangerang. Kami berharap kasus itu bisa diusut tuntas agar karyawan bisa menikmati hak-haknya sesuai aturan yang ada,” katanya.

Terpisah, Direktur PT Boosan Sarang, Sri Panggung Lestari menjelaskan, pihaknya mengklaim permasalahan yang dikeluhkan karyawan tersebut sudah diselesaikan.

“Sudah enggak ada masalah lagi. Karyawan yang dimaksud juga sudah keluar dari perusahaan kami,” ujarnya.(Tim K6)

Kabar6-Bila tidak ada aral melintang, armada Transjakarta koridor 13 rute Ciledug-Tendean akan mulai dioperasikan pada 13 Agustus 2017 mendatang.

Pengoperasian koridor 13 tersebut, seiring dengan  terbitnya Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk jalur busway layang koridor 13.

Direktur Utama PT Transjakarta, Budi Kaliwono mengatakan, pengoperasian pada 13 Agustus mendatang, sekaligus untuk uji coba pengangkutan penumpang, sebelum kemudian diresmikan pada 16 Agustus 2017 mendatang.

“Uji coba mengangkut pelanggan akan dilakukan pada 13 Agustus 2017 nanti,” ujar Budi melalui keterangan tertulisnya, Minggu (6/8/2017).

Sebelumnya, Transjakarta sudah melakukan uji coba koridor 13 pada Mei lalu, dengan mengoperasikan armada mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB, sebagai persiapan operasional jalan layang khusus Transjakarta.

Budi mengatakan, jalan layang khusus Transjakarta sepanjang 9,4 km tersebut akan beroperasi mulai pukul 05.00 WIB hingga 19.00 WIB. Operasional yang belum secara penuh tersebut lantaran lampu penerangan jalan yang belum seluruhnya terpasang.

“Pembatasan waktu operasional karena Transjakarta masih menunggu rampungnya pemasangan lampu penerangan di jalur koridor 13. Bila sudah rampung maka layanan bisa sampai pukul 22.00 WIB,” ujarnya.

Diketahui, Transjakarta koridor 13 akan melintasi jalan layang khusus Tendean-Ciledug. Dalam pengoperasian perdananya Transjakarta koridor 13 akan berhenti di empat halte, antara lain halte Tendean, halte Tirtayasa, halte Mayestik, dan halte Adam Malik.**Baca juga: Korsleting, Mobil Pikap Terbakar di GT Bitung.

Keempat halte ini dinilai yang paling siap dioperasikan. Sementara delapan halte sisanya akan menyusul dioperasikan, setelah fasilitas penunjang keamanan maupun kenyamanan pelanggan Transjakarta terpasang seluruhnya.**Baca juga: Warga Keluhkan Macet di Jalan Raya Cisoka-Adiyasa .

Saat ini, kata Budi, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta, Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dinas Penerangan dan Energi DKI Jakarta, Walikota Tangerang, Dinas Perhubungan Kota Tangerang untuk meresmikan pengoperasian koridor 13 pada 16 Agustus 2017 mendatang.(BL/tmn)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tak kuasa menolak usulan rencana kenaikan gaji beserta tunjangan bagi Wakil Rakyat di lembaga legislatif setempat.‎ Diprediksi kenaikan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD bakal mencapai angka Rp33 juta, atau naik sekitar 20 persen lebih dari sebelumnya.

Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan, kenaikan upah bulanan bagi legislator harus melihat kemampuan anggaran daerah. ‎Pun sebelum diputuskan perlu ada kajian empiris mengacu pada peraturan hukum yang berlaku.

“Pada prinsipnya kami setuju. Tapi perlu melihat postur keuangan daerah apakah mampu atau tidak,” katanya, Minggu (‎6/8/2018).

Diketahui, pimpinan dan par‎a anggota DPRD Kota Tangsel berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 setiap bulannya menerima kompensasi gaji serta beragam tunjangan yang jumlahnya sekitar Rp22-25 juta.

Kini telah diberlakukan PP Nomor 18 Tahun 2017 yang nantinya diurunkan menjadi Peraturan Daerah. Bila sudah ketuk palu dipastikan uang gaji dan tunjangan legislator di Kota Tangsel bakal melonjak signifikan.**Baca juga: HUT RI Ke-72, Pedagang Bendera Mulai Ramaikan Tangsel.

“Gaji dan tunjangan DPRD kabupaten/kota juga tidak boleh jumlahnya melebihi Dewan provinsi,” terang Benyamin.**Baca juga: Wow, Penghasilan Dewan Tangsel Diusulkan Rp33 Juta.

Daftar keuangan dan tunjangan yang diatur dalam PP No 18 Tahun 2017 itu ialah, uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.(yud)

Kabar6-Dirgahayu Kemerdekaan RI ke 72 tahun 2017, yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus setiap tahunnya, tinggal menghitung hari.

Seiring itu, pedagang bendera dadakan pun mulai muncul dan terlihat menghiasi sejumlah ruas jalan di wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Sebaimana diketahui, memang setiap perayaan HUT RI menjadi moment tersendiri bagi pedagang bendera dadakan untuk mengais rezeki. Itu seiring dengan banyaknya permintaan warga akan bendera.

Seperti yang terlihat dikawasan Pergudangan Taman Tekno, Jalan Pahlawan Seribu, Kecamatan Serpong, Kota Tangsel. Sejumlah pedagang bendera tampak memajang dagangannya di pinggir jalan.

Adalah, Asep, salah seorang pedagang bendera dadakan di kawasan pergudangan Tekno mengaku, bila dirinya memang rutin memanfaatkan moment HUT RI setiap tahunnya, untuk mencari peruntungan.

“Kalau hari-hari biasa, saya kerja serabutan, apa saja. Tapi, setiap mau HUT RI saya selalu jualan bendera, lumayanlah,” ujar Asep, warga Tangsel yang mengaku perantau Asal Cirebon, Jawa Barat tersebut.

Adapun jenis bendera yang dijajakan Asep cukup beragam. Mulai dari harga Rp20 ribu sampai Rp.250 ribu. “Ya macem-macem benderanya. Mulai dari yang kecil sampai yang besar,” katanya.

Kendati demikian, hingga Minggu (6/8/2017) ini, Asep mengaku bila dagangannya masih sepi pembeli. “Sekarang mah masih sepi pembeli, mungkin pekan depan baru ramai,” ujarnya lagi.**Baca juga: Beda Alamat, Pemenang Lelang TRK SDN 2 Jombang Wajib Digugurkan.

Sedianya, Asep sendiri tak terlalu khawatir merugi bila dagangannya tidak laku terjual. Itu karena Asep berdagang dengan sistem setoran.**Baca juga: Wow, Penghasilan Dewan Tangsel Diusulkan Rp33 Juta.

“Ini dagangan bendera ada bos yang modali, sistemnya setoran dari tiap bendera yang berhasil terjual. Tapi kalau gak laku, ya resikonya kita laper, gak dapet untung,” ujarnya polos.(BL)

Kabar6-Kemacetan arus lalulintas di Jalan Raya Cisoka-Adiyasa, tepatnya di perempatan Cisoka Kabupaten Tangerang, dikeluhkan warga.

Kemacetan panjang hingga mencapai dua kilometer ini, diduga akibat semrawutnya para pengguna jalan.

M. Sidik, warga setempat mengatakan, pihaknya mengeluhkan parahnya kemacetan arus lalulintas di kawasan itu.
 
Kondisi ini, terjadi hampir setiap hari. Tak hanya itu, minimnya petugas pengatur lalulintas juga kian menambah parah kemacetan.**Baca juga: 146 Polisi Amankan Touring GPN 2017 di Tangsel.

“Macetnya parah banget, lalulintas semrawut. Para pengendara juga sudah semau gue saja. Apalagi, di perempatan Cisoka ini hanya diatur oleh Pak Ogah,” ungkap Sidik, kepada Kabar6.com, petang tadi.**Baca juga: Korsleting, Mobil Pikap Terbakar di GT Bitung.

Senada diutarakan Haji Dulloh, warga Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, kemacetan arus lalulintas di perempatan Cisoka ini kerap terjadi hampir setiap hari.

Disamping semrawutnya pengedara, kemacetan itu ditengarai akibat adanya penyempitan badan jalan.

“Setahu saya dulu enggak kayak gini. Sekarang macet parahnya, karena ada toko-toko penjual handphone yang mepet jalan raya,” katanya.

Warga berharap, pihak kepolisian maupun Dinas Perhubungan setempat segera mengambil langkah-langkah nyata guna mencairkan kemacetan yang saat ini kian parah.(Tim K6)

Kabar6-Pernyataan pihak Unit Lelang Pengadaan (ULP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) soal dugaan domisili fiktif pemenang lelang proyek Tambahan Ruang Kelas (TRK) Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Jombang memgundang reaksi. Pihak ULP mengakui adanya perbedaan alamat domisili PT Jasa Konstruksi Internusa.

Koordinator Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Edy Sapros mengatakan jika memang terbukti ada perbedaan alamat, ULP Kota Tangsel seharusnya menggugurkan PT Jasa Konstruksi Internusa sebagai pemenang lelang TRK SDN 2 Jombang.**Baca Juga: Dugaan Domisili Fiktif, ULP Kota Tangsel Akui Ada Perbedaan Alamat

Menurut Edy, proses pengadaan barang dan jasa sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 19 Huruf O menyatakan perusahaan penyedia barang dan jasa dalam pengadaan barang dan jasa wajib memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman.**Baca Juga: Domisili Fiktif, ULP Kota Tangsel Didesak Uji Forensik

“Jelas, adanya perbedaan alamat ini bertentangan dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Kenapa belum ada tindakan dari ULP Kota Tangsel? Proses lelang TRK SDN 2 Jombang wajib dipertanyakan,” ungkap Edy menjelaskan kepada Kabar6.com, Minggu (6/8/2017).**Baca Juga: Domisili Fiktif, ULP Kota Tangsel Bakal Dilaporkan ke KPK

Hal ini, lanjut Edy semakin mempertegas bahwa domisili PT Jasa Konstruksi Internusa tidak sesuai dengan yang tertera di pengumuman pemenang lelang.

“Mau apalagi? ULP kan katanya sudah mengakui bahwa ada perbedaan alamat. Kenapa bisa menang lelang. Verifikasi lapangan terhadap calon pemenang lelang harus dilaksanakan pihak ULP. Nah, ini membuktikan ULP Kota Tangsel tidak melakukan verifikasi domisili kepada calon pemenang lelang ataupun peserta lelang,” tegasnya.**Baca Juga: Domisili Pemenang Lelang Proyek Rp11 M di Tangsel Diduga Fiktif

Sebelumnya, Kepala Bagian ULP Kota Tangsel Deden Deni mengatakan pihaknya sudah melakukan pengecekan ke domisili PT Jasa Konstruksi Internusa. Dirinya mengakui ada perbedaan alamat lokasi kantor dengan pengumuman lelang. Akan tetapi, pihaknya belum bisa menyimpulkan status pemenang lelang walaupun ada perbedaan alamat.

“Kami sudah cek. Alamatnya ada, tapi memang bukan di jalan Sulawesi. Untuk lebih jelasnya nanti saya tanyakan ke petugas yang cek ke lapangan dulu ya,” katanya.

Masih di berita sebelumnya, pemenang lelang dalam proyek penambahan ruang kelas di SD Negeri 2 Jombang diduga bermasalah. Pasalnya alamat perusahaan pemenang lelang yang tertera dalam pengumuman pemenang LPSE Kota Tangsel tak jelas.

Dalam LPSE Kota Tangsel diumumkan bahwa pemenang lelang proyek penambahan ruang kelas SDN 2 Jombang yakni PT Jasa Kontruksi Internusa. Di pengumuman tersebut, alamat perusahaan tertera Jalan Sulawesi, Blok MD, Nomor 11, Rt009/008, Sektor XIV-6, BSD, Kota Tangsel. PT Jasa Kontruksi Internusa menang lelang dengan nilai HPS Rp11.516.633.000.

Saat tim Kabar6 melakukan penelusuran, alamat perusahaan tersebut tak jelas. Hal tersebut dipastikan oleh sekuriti di Jalan Sulawesi Sektor XIV BSD Kota Tangsel.

“Kalau di Jalan Sulawesi tidak ada nama blok MD. Bloknya hanya satu huruf seperti A atau E,” ungkap salah seorang sekuriti.(az)

Kabar6-Ratusan petugas gabungan dari Polres Tangerang Selatan (Tangsel) dan jajaran Polisi Sektor (Polsek), disiagakan untuk mengamankan jalannya event Touring Gowes Pesona Nusantara (GPN) 2017, Etape Anggrek Tangsel, pada Minggu (6/8/2017).

Demikian dikatakan Kapolres Tangsel, AKBP Fadli Widyanto yang turut serta dalam acara tersebut.

Dijelaskan KApolres, untuk mengamankan acara tersebut, diterjunkan sebanyak 146 Personil gabungan Polres Tangsel dan Jajaran Polsek selama berlangsungnya acara.**Baca juga: Wow, Penghasilan Dewan Tangsel Diusulkan Rp33 Juta.

Adapun rute yang akan dilalui yakni peserta TPGN 2017 star dari ITC BSD Serpong menuju Jalan Letnan Sutopo lalu ke Jalan Ciater Raya terus menuju wilayah Pamulang Jalan Banda Raya hingga Jalan Pajajaran menuju wilayah Ciputat.**Baca juga: 1.000 Peserta Ramaikan Touring GPN 2017 di Tangsel.

Selanjutnya mengarah ke Jalan Juanda sebelum akhirnya finish di Jembatan Pesanggrahan, Cirendeu Ciputat.(BL/tmn)

Kabar6-Sebuah mobil pikap ludes terbakar di Gerbang Tol (GT) Bitung, Curug, kabupaten Tangerang, Sabtu (5/8/2017). Diduga, mobil nahas tersebut mengalami korsleting listrik.

Sopir pikap bernomor polisi A 8283 ZY Songsong mengatakan dirinya bersama temannya dari arah Bintaro, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menuju Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Pikap yang dikendarainya membawa material bahan boots untuk pameran.

“Api berasal dari jok mobil. Saat api muncul kami langsung keluar dari mobil,” ungkap Songsong.**Baca Juga: Polsek Jatiuwung Sergap 6 ABG Penjual Motor Bodong Lewat Facebook

Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadaman api. Beruntung tidak ada korban jia dalam kejadian tersebut. Mobil tersebut kini diamankan pihak Polisi Jalan raya (PJR) Tol Bitung.(rani)

Kabar6-‎Kalangan legislator di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sedang menggodok usulan kenaikan gaji beserta tunjangan operasional per bulan. Usulan tersebut didasari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota.

Saat ini total gaji pokok dan tunjangan Wakil Rakyat di Tangsel berkisar Rp22-25 juta per bulan. Bila nantinya payung hukum yang diurunkan menjadi Peraturan Daerah disetujui, maka diperkirakan akan melonjak lebih dari Rp33 juta, atau naik 20 persen lebih‎.

Ketua DPRD Kota Tangsel, Muhamad Ramlie mengatakan, bahwa usulan kenaikan gaji dan tunjangan terlebih dulu akan di‎sampaikan kepada walikota. Ia mengklaim rencana itu juga harus melewati kajian yang matang.

Total dari gaji pokok ditambah dengan berbagai macam tunjangan berkisar dari Rp 22 sampai Rp 25 juta. Kini jika sudah menggunakan PP No 18 Tahun 2017 maka diperkirakan akan mengalami peningkatan lebih dari Rp 33 juta per orang.

“Bahwa untuk tunjangan ini perlu kajian yang harus dipertanggungjawabkan, dan kami sependapat akan hal itu. Agar semuanya nanti benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada,” klaimnya, Minggu (6/8/2017).

Ramlie juga mengatakan, Pansus akan langsung melakukan pembahasan Raperda tersebut agarbisa segera disahkan. Mengingat bahwa dalam PP tersebut diatur tentang kebutuhannya adanya Perda.**Baca juga: Polsek Kelapa Dua Razia Balapan Liar di Gading Serpong.

“Kita bahas ini dengan cepat, karena memang di PP ini bunyinya harus dibentuk Perda agar PP itu bisa dijalankan. Dan Pansus sudah terbentuk, teman-teman Pansus langsung membahasnya,” ujarnya.**Baca juga: Polsek Jatiuwung Sergap 6 ABG Penjual Motor Bodong Lewat Facebook.

Ramlie menambahkan, kerja Pansus ditargetkan akhir Agustus ini sudah menyelesaikan seluruhnya. Sehingga masuk dalam tahapan pengesahan Raperda bisa menjadi Perda.‎(yud)

Kabar6-Enam remaja ABG (Anak Baru Gede) disergap jajaran Tim Cyber Polsek Jatiuwung dari sejumlah lokasi berbeda diwilayah Kecamatan Periuk, Kota Tangerang.

Sedianya, ke enam remaja belasan tahun itu disangka sebagai sindikat peredaran motor bodong alias tanpa surat-surat yang memanfaatkan jejaring sosial Facebook.

Adapun ke enam remaja yang diamankan tersebut, masing-masing adalah, AM (18), AJ (18), AK (16), RD (18), AG (18) dan FI (16).

Kapolsek Jatiuwung, Kompol Agung Budi Leksono mengatakan, para pelaku diamankan saat sedang melakukan transaksi menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat – surat yang berlaku.

“Ini berkat kejelian Tim Cyber Crime dalam mengawasi dunia maya. Petugas curiga karena para ABG itu menjual sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul dengan harga sangat murah lewat Facebook, yaitu seharga Rp2,2 juta,” ujar Kapolsek, Minggu (6/8/2017).

Dari kecurigaan itu, petugas kemudian menyamar sebagai pembeli dan sengaja memancing para pelaku untuk melakukan transaksi
“Pelaku diajak bertransaksi dengan anggota yang menyamar sebagai pembeli,” ucapnya.

Kapolsek menambahkan, saat transaksi dilakuakn, terungkap bila RD, si pemilik akun facebook atas nama Iwang Jeruk Balik yang menjual sepeda motor itu ternyata tidak melengkapi motor yang dijualnya dengan STNK maupun BPKB.**Baca juga: Ikut Pilkada, WH Bisa Usulkan Pemberhentian Sekda Banten.

Dari situ petugas kemudian melanjutkan penyelidikan hingga berhasil mengamankan 5 pelaku lainnya yang terlibat dalam komplotan penjual motor bodong tersebut.**Baca juga: Polsek Kelapa Dua Razia Balapan Liar di Gading Serpong.

“KAsus ini masih terus kami selidiki dan kembangkan,” ujar Kapolsek.(BL/tmn)