Kabar6-Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, menyinggung aktivitas wartawan ‘Bodrek’ dan para pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ‘Abal- abal’ yang akhir-akhir ini kian marak berkeliling ke desa-desa.

Aktivitas mereka dianggap menjadi penghambat kegiatan pembangunan di desa. Oknum wartawan dan LSM tanpa identitas yang jelas ini hampir setiap hari keluar masuk kantor desa.

Bahkan, mereka kerap ikut rapat dan berkantor di desa-desa, sehingga para Kepala Desa (Kades) mengurungkan niatnya untuk masuk kantor.**Baca Juga: Lewat GERMAS, Zaki Ajak Warganya Hidup Sehat

“Wartawan ‘Bodrek’ dan LSM tiap hari berkantor di desa, kalau belum dikasih belum mau pulang. Mereka, bahkan sering ikut rapat di desa. Ini yang bikin Kades malas ngantor, akhirnya kegiatan pembangunan jadi terhambat,” ungkap Bupati Zaki, di acara sosialisasi dana desa yang digelar Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang di Gedung Serba Guna Tigaraksa, Kamis (24/8/2017).

Menurut Zaki, pihaknya mengaku pernah memiliki pengalaman bertemu dengan wartawan ‘Bodrek’ saat mengunjungi salahsatu desa di Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang.

Dia, dikejar oknum wartawan yang dimaksud untuk wawancara seputar kasus temuannya. Saat itu, orang nomor satu di kota seribu industri ini meladeni dan memberikan kesempatan kepada wartawan ‘Bodrek’ tersebut.

“Namun, ketika saya tanya identitasnya, dia malah menunjukkan kartu Pers yang difotokopi dan medianya pun beralamat di Bekasi Timur. Ngapain nyari berita sampai ke sini, lalu siapa yang baca,” ujarnya.

Atas pengalaman itu, lanjut Zaki, jika menemukan oknum wartawan yang memang sengaja mencari-cari masalah, baik di desa maupun di sekolah- sekolah dengan niat melakukan pemerasan. Maka dirinya meminta kepada jajarannya untuk melaporkannya ke pihak berwajib.

“Kalau ketemu wartawan ‘Bodrek’ yang menakut-nakuti narasumber dengan tujuan pemerasan, laporkan langsung ke Tim Saber Pungli,” tandasnya.(Tim K6)

Kabar6-Kejaksaan Agung (Kejagung), melalui Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di seluruh Tanah Air mengumpulkan puluhan ribu Kepala Desa (Kades) secara serentak pada hari ini. 

Demikian dikatakan Ketua TP4P Kejagung, Adityawarman, saat memyampaikan sambutan di acara sosialisasi dana desa yang digelar TP4D Kejari Kabupaten Tangerang di Gedung Serba Guna (GSG), Kamis (24/8/2017).

Pengumpulan Kades itu, kata dia, bertujuan untuk diberikan pemahaman hukum tentang tata cara penggunaan dana desa sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan.

Menurutnya, dana desa desa minimal Rp700 juta per desa yang digelontorkan Pemerintah melalui Instruksi Presiden ini, harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur berupa fisik, tentunya di sesuaikan dengan kebutuhan desa itu sendiri.**Baca Juga: Ini Peringatan Zaki ke Kades Soal Dana Desa

“Hari ini Kejagung mengumpulkan seluruh Kades se- Indonesia, untuk memberikan bekal tentang pemahaman hukum, agar pengelolaan anggaran desa dapat dilaksanakan dengan baik,” ungkap Adityawarman, kepada Kabar6.com.

Dijelaskannya, para Kades diharapkan menggunakan dana desa yang dimaksud, sesuai dengan peruntukannya, supaya masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara maksimal.

Oleh karenanya, dia mengimbau para Kades penerima bantuan tersebut, untuk tidak melakukan penyelewengan yang berakibat pada kerugian keuangan Negara.

“Kalau masih bandel, terpaksa akan kami tindak dan diproses hukum. Tapi, kami akan tetap mengedepankan langkah pencegahan ketimbang penindakan. Itu, dilakukan guna meminimalisir kerugian Negara,” katanya.

Terpisah, Kades Cisoka Rudi Satura menuturkan, pihaknya mengaku sangat terbantu dengan digelarnya acara sosialisasi dana desa yang dilakukan TP4D Kejari Kabupaten Tangerang.

Kegiatan itu, membuka wawasan dan pengetahuannya tentang bagaimana menggunakan dana desa sesuai dengan aturan yang ada.

“Alhamdulillah banget, saya jadi tahu aturan penggunaan dana desa. Jadi, kami sudah tidak ragu lagi dalam melaksanakan kegiatan,” tuturnya.(Tim K6)

Kabar6-Maraknya peredaran air mineral kemasan botol dan galon palsu membuat kalangan masyarakat selaku konsumen resah. Seperti pengungkapan kasus oleh polisi di ‎Jalan Kemiri 1 Nomor 30-A RT 02 RW 03, Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang,‎ Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Nenih, warga Pamulang menyatakan lemahnya pengawasan aparat membuat komplotan pemalsu air mineral kemasan bebas beraksi. Terbongkarnya praktek pemalsuan aqua galon di atas membuat masyarakat semakin cemas.

“Kan sekilas kita enggak bisa ngebedain‎. Takutnya yang selama ini dibeli dan keminum itu palsu,” terangnya, Kamis (24/8/2017).**Baca Juga: Dinkes Tangsel: Air Mineral Palsu Picu Penyakit Diare

Terpisah, Faiz, distributor air mineral kemasan yang berdagang di kawasan Pamulang berharap Pemerintah Kota Tangsel cepat tanggap. Ia menilai maraknya peredaran barang palsu akibat lemahnya monitoring aparat berwenang.

“Biar keresahan masyarakat enggak berkepanjangan,” ujarnya seraya berharap polisi serius memproses secara hukum bagi komplotan pemalsuan aqua galon.(yud)

Kabar6-Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar membuka Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang dilaksanakan di aula gedung Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Kamis, (24/8/2017).

Dalam kesempatan itu, Bupati Zaki menegaskan bila kesehatan merupakan kebutuhan dasar hidup semua masyarakat. Dan, dewasa  ini kesadaran prilaku hidup sehat masyarakat semakin berkurang, pengaruh dari pola konsumsi makanan, pola gaya  hidup semakin berkurang,  kurang peduli terhadap lingkungan.

“Setelah Sosialisasi ini, kader GERMAS harus lebih giat menyampaikan pentingnya prilaku hidup sehat dan bersih, pola konsumsi makanan juga berolahraga,” ujar Zaki di depan peserta. 

Sedangkan untuk mencegah penyakit menular, saat ini pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur kesehatan. Dia berharap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah tersebut bisa menjawab kebutuhan layanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat.**Baca Juga: 92 Tim Pemeriksa Hewan Kurban Diterjunkan di Kabupaten Tangerang

“Pemerintah terus berupaya meningkatkan fasilitas kesehatan,  baik rumah sakit, tenaga medis, hingga penyuluhan kesehatan bagi maayarakat,” ujarnya. 

Sementara, dalam kesempatan yang sama, Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Een Sukaedah, menegaskan bila sosialisasi tersebut merupakan tindakan sistematis demi memberikan pemahaman tentang pentingnya hidup sehat, membangun tarap hidup, kesadaran lingkungan, pencegahan penyakit menular dimasyarakat. 

“Ini langkah nyata, memberikan pengetahuan tentang pentingnya pola hidup sehat, kepada penyuluh-penyuluh kesehatan di masyarakat agar bisa ditranaformasi ke masyarakat,” ungkap Een didepan penyuluh kesehatan.(BL/hms)

Kabar6-Guna mengantisipasi gangguan keamanan di semua tahap pelaksanaan Pilkades serentak, Polresta Tangerang memasang portal di sejumlah wailayah yang akan melaksanakan pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Pemasangan portal itu dilakukan secara serentak, pada Kamis (24/8/17).

Seperti yang terlihat di Jalan masuk Kampung Karolina, Desa Tegal Kunir Kidul, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Di desa itu, portal pengamanan pelaksanaan pilkades sudah terpasang.

“Pemasangan portal dilaksanakan di 12 desa yang masuk wilayah hukum enam polsek jajaran Polresta Tangerang,” ungkap Kapolresta Tangerang, AKBP Sabilul Alif, siang tadi.**Baca Juga: Pilkades, Kapolresta Tangerang Ingatkan Warga Jangan Berjudi

Kapolres melanjutkan, pemasangan portal merupakan skema pengamanan untuk mengantisipasi politik uang, perjudian, dan gesekkan baik antar calon kepala desa mau pun antar pendukung. 

Dengan demikian, kata Kapolres, proses pengamanan akan maksimal karena akan ada pemantauan di setiap akses masuk ke desa yang melaksanakan pilkades.

“Pelaksanaan pilkades harus mendapat porsi pengamanan yang serius. Sebab, gesekkan bisa terjadi secara langsung. Antar calon bisa face to face dan antar pendukung bisa bersinggungan secara langsung karena bisa saja masih tetangga atau malah masih ada ikatan keluarga,” terangnya.

Pola pengamanan, lanjut Kapolres, akan mulai ditingkatkan sejak pemasangan portal. Patroli dialogis dan pemantauan situasi desa akan gencar dilakukan petugas kepolisian. Selain itu, kata Kapolres, kepolisian juga akan melakukan razia untuk menghalau kemungkinan masuknya penjudi atau pihak-pihak yang berniat melakukan provokasi.

“Kita tidak main-main. Bila ada politik uang atau perjudian, kita akan tangkap dan proses. Semua upaya untuk menciptakan pilkades yang damai, demokrasi yang sehat, sehingga mudah-mudahan bisa menghasilkan pemimpin yang ideal,” tandasnya.(Tim K6)

Kabar6-Proses lelang proyek di Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang, disoal. Pasalnya, proses tender proyek infrastruktur jalan yang dilakukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja II ULP) DBMSDA di kota seribu industri ini diduga melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/2010, Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4/2015.

Pengurus Banten Corrution Watch (BCW), Abdul Ajis mengatakan, pihaknya menemukan pelanggaran cukup fatal yang dilakukan panitia lelang di DBMSDA Kabupaten Tangerang.

Hal ini, menyusul munculnya undangan verifikasi terhadap calon pemenang tender pada proyek Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Ranca Maneuh- Bantar Panjang dengan nilai Paket sebesar Rp1.756.877.000 dan Peningkatan Jalan Ciakar– Cipari, Kecamatan Panongan senilai Rp1.713.645.240.**Baca Juga: Kejari Sosialisasi ke Kades Soal Dana Desa

Sementara, tahapan pelelangan yang tertuang dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP) yakni, tahapan evaluasi penawaran pada poin koreksi Aritmatik yang menyebutkan bahwa, pertama, sebelum evaluasi harga tentunya terlebih dahulu harus dilakukan koreksi Aritmatik.

Kedua, berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja ULP harus menyusun urutan dari penawaran terendah.

Lalu, tahap berikutnya hasil koreksi Aritmatik di umumkan melalui website, sebagaimana tercantum dalam Lembar Data Pemilihan (LDP).

“Tahapan proses itu tidak dilalui oleh mereka, sehingga kami menduga ada permainan yang dilakukan antara panitia dengan calon pemenang,” katanya.

Dari hasil analisa secara legal formal, kata Ajis, pelelangan/ tender tersebut dianggap cacat hukum, karena dokumen pengadaan disusun tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Untuk itu, pihaknya menyarankan ke panitia lelang, agar melakukan proses/ tahapan pelelangan sesuai dengan standar dokumen pengadaan.

Disamping itu, dia juga mendorong peserta lelang yang tidak diundang dalam proses pembuktian kualifikasi pada kedua paket tersebut, untuk melakukan sanggahan.

“Jadi panitia lelang harus mengevaluasi ulang proses lelang paket itu. Jika tidak, maka kami akan melaporkan pelanggaran ini kepihak LKPP, KPPU dan Penegak Hukum,” tegasnya.(Tim K6)

Kabar6-Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Tangerang, Firdaus, memberikan penerangan hukum kepada 246 Kepala Desa (Kades) dan 29 Camat di acara sosialisasi dana desa yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Tigaraksa, Kamis (24/8/2017).

Kegiatan yang di motori Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Kabupaten Tangerang ini, melibatkan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Ketua TP4P Kejaksaan Agung, Adityawarman.

“Lagi- lagi saya tekankan kepada seluruh Kades penerima dana desa, agar menggunakan anggaran negara sesuai dengan aturan yang ada,” ungkap Kajari Firdaus.**Baca Juga: Ini Peringatan Zaki ke Kades Soal Dana Desa

Ditegaskan Firdaus, pihaknya mengapresiasi antusiasme para Kades dan Camat yang mengikuti acara sosialisasi dana desa tersebut.  Dia, berharap pasca kegiatan itu para Kades memahami dan mampu mengaplikasikan regulasi yang dipaparkannya.

Bahkan, dirinya mengaku siap membantu para Kades untuk memberikan pengawalanan dan pengamanan selama proses pelaksanaan kegiatan dari dana desa itu.

“Kami siap bantu jika diminta. Ini kami lakukan, guna memastikan bahwa dana desa itu benar-benar digunakan tepat sasaran, waktu dan administrasi, sehingga masyarakat bisa menikmati pembangunan secara maksimal serta Negara tidak dirugikan,” katanya.(Tim K6)

Kabar6-Kementerian Pertanian meresmikan lahan pertanian dengan penerapan mekanisme hortikultura di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Mekanisme tersebut demi meningkatkan produksi hasil pangan serta transformasi pertanian modern.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan penerapan mekanisme hortikultural tersebut didukung dengan dua puluh alat pertanian. Nantinya, ada sekira 40 investor swasta yang siap mengembangkan dan mendistribusikan hasil inovasi tersebut.**Baca Juga: Bawahannya Terjaring OTT, Begini Kata Bupati Zaki

“Alat pertanian ini yakni traktor beroda empat, alat tanam padi, alat tanam dan panen bawang, holtikultura hulu ilir dan combine harvester,” ungkap Amran menjelaskan, Kamis (24/8/2017).

Pihaknya mengharapkan dengan inovasi tersebut, bisa meningkatkan hasil pertanian dan hasil pangan para petani.(rani)

Kabar6-Kepala Polres Kota (Polresta) Tangerang, AKBP Sabilul Alif mengingatkan agar warga di wilayah hukumnya tidak menjadikan momen Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 27 Agustus 2017 mendatang, sebagai ajang perjudian.

“Tentunya sebelum kami akan meningkatkan pengamanan, dan kami akan mengupayakan pengawasan bagi setiap warga lain yang akan masuk ke desa yang sedang Pilkades,” kata AKBP Sabilul Alif, Kamis (24/8/2017).

Diketahui, bila momen Pilkades berubah menjadi ajang perjudian bukan rahasia lagi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan, biasanya, aktivitas perjudian itu hanya menggunakan uang tunai, namun bisa juga berbentuk utang ataupun barang elektronik.**Baca Juga: Pilkades, Polresta Tangerang Prioritaskan Pengamanan di Desa Cijeruk

“Kami ingatkan, bila aksi perjudian itu merusak tatanan Pilkades. Karena masing-masing pendukung calon akan mati-matian menjagokan Kadesnya dengan harapan harus menang,” ujarnya.

Diketahui, sesuai jadwal, masa kampanye calon kepala desa dimulai Minggu (20/8/2017) hingga Rabu (23/8/2017), sementara hari tenang akan dimulai pada Kamis (24/8/2017) haris ini ampai Sabtu (26/8/2017) mendatang.

Sedangkan untuk pencoblosan dimulai Minggu (27/8/2017), dan terdapat 16 desa dari 13 kecamatan yang mengelar Pilkades serentak di Kabupaten Tangerang.(BL/tmn)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, menanggapi serius kasus penangkapan empat Pejabat Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dilakukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polda Banten.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menimpa bawahannya itu ke pihak Kepolisian.**Baca Juga: 4 Pejabat DPMPTSP Kabupaten Tangerang Terjaring OTT

“Ya, biar di tangani dulu oleh Polda sampai selesai, karena informasinya masih sumir,” ungkap Bupati Zaki, kepada Kabar6.com, Kamis (24/8/2017).

Diketahui, Tim Saber Pungli Polda Banten, menciduk empat Pejabat DPMPTSP Kabupaten Tangerang di kantornya di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Puspemkab) di Tigaraksa, pada Rabu (23/8/2017), petang.

Keempat orang yang diamankan itu diantaranya berinisial SA, I, HD dan EI. Selain meringkus empat pelaku, Tim Saber Pungli juga mengamankan sejumlah dokumen dan uang tunai.**Baca Juga: OTT, Begini Pengakuan Kepala DPMPTSP Kabupaten Tangerang

“Benar ada empat orang terjaring OTT Tim Saber Pungli. Sekarang Tim Penyidik masih melakukan pemeriksaan,” ungkap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Banten, AKBP Zaenudin, siang tadi.(Tim K6)