Kabar6-Sebuah akun media jejaring Facebook (FB) milik seorang wanita bernama Lailatul Mauliyah Zubaidah, belakangan hari ini, mendadak jadi perhatian dan perbincangan para netizen.

Kehebohan di FB perempuan berhijab itu terjadi setelah dirinya mengunggah beberapa hasil foto selfienya yang diakui tanpa sengaja ternyata telah merekam sesosok hantu wanita berwajah seram.

Foto hantu berpakaian putih mirip kuntilanak ini, terekam saat dia bersama temannya tengah Selfie diarea Mall@alamsutera, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

Dalam unggahannya, Laila si pemilik akun FB ini pun menuliskan sebuah keterangan singkat berkaitan dengan penampakan hantu dalam unggahan foto selfienya.

“Kalau masih ada yang tanya ini real atau nggak terserah lah ya. Kami hanya pengunjung biasa nggak ada niat persaingan atau gimana. Lagian ngapin juga susah-susah edit foto demi postingan di sosial media. Bukti fotonya masih ada di HP saya di folder ‘camera’ just in case ada yang mau lihat versi aslinya,” tulis Laila dengan kalimat simple, seakan tak mau ambil pusing soal keraguan orang lain atas keaslian gambar tersebut.

Lailatul, sang pemilik akun dalam penggalan ceritanya yang dikutip dari laman www.kumparan.com, mengungkapkan bila pengalaman mistisnya ini, dialami pada Selasa, 10 Oktober 2017 kemarin, tepatnya sekira pukul 15.00 WIB.

Kala itu, Laila bersama seorang temannya tengah asyik bersantap makanan disebuah restoran diarea Mall tersebut. Namun, disela-sela aktivitas makan barengnya itu, mereka beberapa kali melakukan foto-foto selfie.

“Saat makan sore di dining center. Awalnya kita tidak rasakan ada apa-apa di belakang teman saya ini, tetapi kemudian di foto kedua ada wanita berambut panjang. Padahal selisih waktunya saat kita selfie itu cuma sekitar 2 detik saja. Dan kenapa kita tahu cuma 2 detik, ya karena memang kita stel pakai timer. Nah, pas kita mau share ke temen lewat WA (whatsapp) teman saya bilang ‘ kok fotoku sereem ya La’ setelah saya di zoom ternyata ada cewek dibelakang dia,” jelas dia, Rabu (11/10/2017).

Pengunggah foto berpenampakan hantu ini juga menegaskan, perihal keaslian foto tersebut. Dia pun menunjukan dokumen aslinya, sebagai bukti kuat, kalau foto itu bukanlah hasil editan seperti disangkakan beberapa orang.

Tujuan membagikan kisah mistis itu sendiri, kata dia, semata-mata hanyalah sebagai pembelajaran bagi orang lain saja, dimana ternyata makhluk halus dapat ditemui kapanpun dan dimanapun, sekalipun di tempat keramaian.

Namun demikian, peristiwa tak lazim ini, untungnya tak berdampak atau hingga menggangu kesehatan Laila setelahnya.

“Untung tidak apa-apa, biasa aja. Cuma semua anak kantor panik dengan peristiwa itu dan menanyakan keadaan apakah sakit atau tidak? Tapi semua baik-baik saja seperti biasa,” pungkasnya.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, belum didapat konfirmasi langsung dari pihak Mall@Alam Sutera. Meski demikian, hingga kini kabar6.com, masih terus berupaya mendapatkan konfirmasi dari pihak terkait.(net/ges)

Kabar6-Penyerahan sertifikat tanah warga di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), dihadiri Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (jokowi), Rabu (11/10/2017).

Dalam sambutannya, Presiden RI Jokowi mengatakan, ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikatkan.

“Sampai dengan tahun lalu, hanya sekitar 46 juta bidang tanah yang sudah memiliki sertifikat,” kata Jokowi.

Jokowi memberikan target 5 juta bidang tanah untuk segera disertifikatkan di tahun 2017, 7 juta bidang tanah untuk tahun 2018, serta 9 juta bidang tanah untuk disertifikatkan di tahun 2019 kepada Menteri Badan Pertanahan Nasional.

Target tersebut diberikan oleh Jokowi, mengingat dalam setiap kunjungannya banyak masyarakat mengeluhkan sertifikat tanah.

Sertifikat ini diberikan dengan tujuan untuk mengurangi serta menghindari sengketa dan konflik yang banyak terjadi di lapisan masyarakat.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada 12 perwakilan dari masyarakat Tangerang Selatan. Sertifikat yang diterima masyarakat Kota Tangerang Selatan berjumlah 5.100 bidang tanah.

Tidak lupa diakhir sambutannya, Jokowi berpesan kepada masyarakat setelah menerima sertifikat untuk dapat menyimpan, menjaga, serta merawat sertifikat tersebut dan tidak mudah tergiur dengan menggadaikan sertifikat tersebut di Bank.

“Sebagai Negara yang besar yang memiliki 17ribu pulau, 516 Kabupaten dan Kota, 34 Provinsi, 714 suku dengan agama dan keyakinan yang berbeda, masyarakat Indonesia terutama masyarakat se-Tangerang Raya tetap menjaga persatuan pancasila” pungkasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sofyan Djalil dalam laporannya menyampaikan, Provinsi Banten memiliki 3.400.000 bidang tanah.

Diantaranya 1.826.000 bidang tanah sudah bersertifikat dan sekitar1.570.000 bidang tanah atau sekitar 47% yang belum bersertifikat. Dan sekitar 600 bidang tanah di Provinsi Banten akan mendapatkan sertifikatnya pada tahun 2018.

“Sekitar 141.000 bidang tanah di Kota Tangerang Selatan belum bersertifikat. BPN (badan Pertanahan Nasional) akan mengalokasikan sekitar 100 ribu bidang tanah serta sekitar 50 ribu yang akan dialokasikan dari Walikota Tangerang Selatan,sehingga 100% bidang tanah yang berada di Kota Tangerang selatan akan bersertifikat,” ungkapnya.

Diinformasikan, acara itu dihadiri juga oleh Ibu Negara Republik Indonesia, Iriana Joko Widodo; Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI,Sofyan Djalil; Gubernur Banten, Wahidin Halim; Bupati Kabupaten Tangerang Ahmed Zaki Iskandar; Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah serta Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany.

Selanjutnya, acara ditutup dengan membagikan 3 buah Sepeda yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo Kepada masyarakat yang hadir dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Presiden.(rls)

Kabar6-Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), menjawab kegalauan para pelaku usaha di Kabupaten Tangerang, ihwal masih bercokolnya regulasi yang mengatur tentang retribusi izin gangguan atau Hinder Ordonantie (HO) di daerah itu.

Saat ini, Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran yang melarang pemerintah daerah menerbitkan dan memungut retribusi izin HO yang dinilai menghambat investasi tersebut.

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah Kemendagri, R. Barlianto Nababan mengatakan, pihaknya mengimbau kepada para pelaku usaha agar tidak “galau” dan bingung terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1/2016, tentang perubahan atas Perda Nomor 06/2011, tentang retribusi izin tertentu yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Pasalnya, Pemerintah sekarang sudah mengeluarkan sebuah regulasi baru yang menghapus tentang retribusi izin HO, yakni Permendagri Nomor 19/2017, tentang penabutan Permendagri Nomor 27/2009, tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 22/2016, tentang perubahan atas Permendagri Nomor 27/2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah.

“Kalau ada yang menghambat harus diberantas. Kalau Kabupaten Tangerang tidak membuka diri terhadap investasi, maka pengusaha akan kapok. Jadi, sekarang pengusaha tak usah bingung, karena regulasi itu sudah dihapus,” ungkap Nababan, saat menjadi pembicara dalam seminar “Temu Konsultasi Pengusaha, Kemendagri, Kejaksaan dan Pemkab Tangerang yang digelar DPK Apindo Kabupaten Tangerang di Restoran Surya Kencana Kota Tangerang, Rabu (11/10/2017).

Artinya, kata dia, pasca terbitnya regulasi baru itu maka Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya apapun terkait izin HO tersebut.

Meski demikian, pihaknya menyarankan kepada Pemerintah Daerah agar menyiasati aturan yang ada dengan membuat regulasi baru tentang kenyamanan berinvestasi.

“Perda tentang retribusi izin tertentu yang dimiliki Pemkab Tangerang, secara otomatis sudah tidak berlaku lagi. Perda itu kalau enggak dicabut, bisa dibatalkan. Saran saya bikin aturan baru berupa kenyamanan investasi,” ujarnya.(Tim K6)

Kabar6-Kalangan pengusaha di wilayah Kabupaten Tangerang “galau” dengan masih diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1/2016, tentang perubahan atas Perda Nomor 6/2011, tentang retribusi perizinan tertentu.

Pasalnya, mereka dibuat bingung dalam menjalankan usahanya, mengingat regulasi itu masih mewajibkan para pelaku usaha membayar retribusi izin gangguan atau Hinder Ordonantie (HO).

Sementara Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 19 Juli 2017 telah mengeluarkan surat edaran bernomor 500/3231/SJ, tentang Permendagri Nomor 19/2017, yang mengatur tentang pencabutan Permendagri Nomor 27/2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 22/2016, tentang penetapan izin gangguan di daerah.

“Pengusaha bingung, Pemerintah Pusat sudah mencabut retribusi izin HO, tapi kenapa disini masih menerapkan regulasi itu,” ungkap Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Tangerang, Wahyu Zatnika, kepada Kabar6.com, usai menggelar acara Temu Konsultasi antara Pengusaha, Pejabat Kemendagri dan Pejabat Pemkab Tangerang di Restoran Surya Kencana Kota Tangerang, Rabu (11/10/2017).

Menurutnya, untuk mengantongi izin HO, para pengusaha harus merogoh kocek dengan nilai yang cukup fantastis.

Oleh karenanya, Apindo meminta Pemkab Tangerang agar segera mencabut regulasi yang dinilai merugikan para pengusaha tersebut.

“Biaya yang dikeluarkan para pengusaha untuk izin HO ini, bisa mencapai miliaran rupiah. Dan, Itu juga tergantung pada besar kecilnya perusahaan. Kami berharap izin HO itu tetap ada, tapi biayanya ditiadakan,” katanya.(Tim K6)

Kabar6-CEO Lippo Group, James Riady percaya akan hadirnya kota masa depan yang ramah lingkungan, bukan hanya sebatas mimpi.

“Di Meikarta, Anda bisa mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik,” ujarnya, belum lama ini.

Seperti diketahui, sebuah kota metropolitan modern selalu identik dengan permasalahan lingkungan. Seperti polusi udara asap kendaraan bermotor, hingga banjir yang acap muncul akibat kurangnya lahan hijau di area perkotaan.

“Di Meikarta nanti, saya yakin persoalan itu tidak akan terjadi. Karena kita mengusung konsep Green City yang ramah lingkungan,” ujar pria yang akrab disapa James tersebut.

James merinci, bila sejatinya konsep Green City yang diusung Meikarta, merujuk pada konsep pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hasilnya, adalah kota layak huni, tidak hanya bagi generasi sekarangtapi juga generasi berikutnya.

Tujuannya untuk menghasilkan sebuah kota yang berkelanjutan, tapi dengan mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan.

“Konsep inilah yang kami usung dalam mengambangkan kota masa depan Meikarta. Mengingat ruang terbuka hijau adalah salah satu syarat yang harus ada dalam mewujudkan Green City. Maka Meikarta menghadirkannya lewat Central Park. Area ini adalah, taman terbuka hijau seluas 100 hektar yang menjadi bukti bahwa Meikarta memang akan disulap menjadi Green City,” ujarnya.

Ditambahkan James, Central Park sedianya tidak cuma berfungsi sebagai taman biasa, namun sebagai ruang tebruka hijau dengan konsep tata ruang yang atraktif dan estetik. Taman ini akan memiliki berbagai jenis tanaman, lengkap dengan kebun binatang mini, jogging track dan shelter.

Tak hanya itu, lanjut Dia, Central Park yang dihadirkan, turut mengusung konsep yang sama seperti Central Park yang ada di New York. Lokasinya berada dekat apartemen yang menyatukan pedestrian, hunian dan taman.

“Termasuk pada pengelolaan sampah, kami akan menggunakan teknologi pengelolaan yang baik, agar tidak menganggu kelestarian lingkungan,” jelas James.

Meikarta akan menghadirkan inovasi Green Transportation untuk mendukung konsep Green City yang ditampilkan guna meningkatkan penggunaan transportasi massal, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, hingga penciptaan infrastruktur jalan yang mendukung perkembangan transportasi massal, mengurangi emisi kendaraan serta menciptakan ruang jalan yang ramah bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda.

Selain itu, Meikarta juga akan didukung transportasi massal guna akses mobilisasi pada wilayahnya, dengan akan disediakannya Automated People Mover (APM).

“Untuk akses mobilisasidalam Meikarta, nantinya akan ada APM yang berfungsi menghubungkan semua bagian titik di Meikarta. Jadi para penghuni bisa cepat mencapai berbagai pusat kegiatan. Selain itu, penghuni juga bisa sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi,” ujarnya.

James melanjutkan, Meikarta juga memiliki sebuah danau seluas 25 hektar yang berada di Central Park. Danau ini tak hanya mempercantik pemandangan di Central Park, tapi juga berfungsi untuk penangguangan banjir dan menjaga ketersediaan air tanah yang bersih di Meikarta.(ADV)

Kabar6-Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang, Karsidi, mengakui bila pihak Pasar Barokah sebelumnya pernah mengajukan proses izin atas pembangunan pasar tersebut.

Namun, saat itu, prosesnya diduga masih terkendala oleh kelengkapan syarat administrasi, khususnya berkaitan dengan status tanah, Selasa (10/10/2017).**Baca juga: Padagang: Lapak di Pasar Barokah Ciledug Mahal.

“Ya, kalau yang di kita soal izin IMB nya (Izin Mendirikan Bangunan). Jadi mereka pernah memprosesnya tapi terkendala karena kelengkapan syaratnya masih kurang, waktu itu soal lahan,” ungkap Karsidi, kemarin.**Baca juga: Soal Izin, H. Dadang: Pasar Barokah Pernah Ditegur.

Sayangnya, Karsidi enggan menjelaskan secara rinci terkait persoalan tersebut. Dirinya hanya memberikan keterangan seputar pembenaran terkait adanya salah satu syarat yang masih belum lengkap itu.**Baca juga: Tak Berizin, DPRD Minta Kegiatan di Pasar Barokah Dihentikan.

“Tapi untuk teknis detailnya saya lupa. Intinya masih kurang lengkap. Mengenai pembinaannya ada Indag (Dinas Perdagangan),” pungkasnya.(ges)

Kabar6-Dalam mematangkan guna mewujudkan sebagai Kota cerdas berkualitas dan berdaya saing berbasis teknologi dan inovasi, sejumlah jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengikuti pelatihan dalam pengembangan diri bersama Rumah Perubahan.

Adapun pelatihan tersebut digelar di ruang Gintung, lantai 4 Gedung Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangsel, Senin (9/10/2017) kemarin.

Tampak Kepala Badan Kepegawiana Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel Apendi, dan beberapa pejabat eselon OPD Tangsel mengikuti pelatihan guna menjadi individu yang produktif dengan tujuan agar dapat membaca perubahan dan cepat beradaptasi dengan segala perubahan yang tengah terjadi di Kota Tangerang Selatan.

“Dalam mewujudkan Kota Tangsel sebagai Kota Cerdas berkualitas, banyak perubahan yang akan terjadi. Untuk itu pelatihan

dengan berbagai materi harus disiapkan bagi individu OPD agar dapat mengerti perubahan dan cepat beradaptasi dengan segala perubahan yang tengah terjadi di Kota Tangsel. Materi penguatan ini salah satunya yang kita sampaikan kepada seluruh peserta,” terang, Cahya Maulana, selaku trainer rumah perubahan kepada Kabar6.com.

Pantauan Kabar6.com dilokasi pelatihan, tampak ekspresi para peserta menikmati pemaparan materi tentang hal-hal teknis dalam menghadapi perubahan yang disambut langsung dengan perilaku adaptasi yang begitu cepat menanggapi perubahan.

Hal itu terlihat ketika para peserta memperagakan materi aksi perubahan yang diperagakan dalam pola perubahan gaya patung tugu pancoran menjadi pengendara motor dan secara cepat berubah menjadi pengemudi becak.

Wicaksono, salah satu peserta menyampaikan keunikan yang dimiliki salah satu rekannya di OPD bidang lain. Meski ia, berpendapat bahwa salah satu rekannya memiliki sifat tegas dan keras dapat menjadikan sebuah prinsip dalam mewujudkan perubahan.

“Pak Endang yang memiliki sifat tegas dan keras”, paparnya, ketika diminta salah satu trainer untuk menilai orang lain yang masih dalam Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tangsel.Kegiatan ini diselenggarakan  Badan Kepegawiana Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel.(ADV)

Kabar6-Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah melakukan penanganan pasien Tuberculosis (TB). Salahsatunya dengan adanya pelayanan poliklinik TB Multi Drug Resistant (MDR) di RSU Kota Tangsel.

Kepala SMF Paru pada RSU Kota Tangsel dr Dedi Nofizar, Sp,P mengatakan TB merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman mycobacterium tuberculosis (M.tb). TB merupakan penyakit yang dapat disembuhkan. Penderita TB yang masih sensitif dapat sembuh bila melakukan pengobatan dengan OAT secara lengkap dan teratur selama enam sampai delapan bulan.**Baca Juga: RSU Kota Tangsel Buka Poliklinik Khusus Diabetes Melitus

“Diharapkan keberadaan poliklinik ini membantu masyarakat yang terjangkit TB. RSU Kota Tangsel terus melakukan penanganan terhadap pasien TB. Sebab, pengobatan pasien TB harus berkesinambungan sampai sembuh,” ungkap Dedi menjelaskan.

Berdasarkan panduan World Health Organization (WHO), lanjut Dedi, ada dua panduan yang bisa digunakan untuk menyembuhkan pasien TB dengan resisten obat. Dua panduan tersebut yakni panduan regimen terapi jangka pendek atau Short Term Regiment (STR) dengan kriteria tertentu dan panduan individual bagi pasien yang tidak bisa menjalani pengobatan dengan regimen jangka pendek.**Baca Juga: RSU Tangsel Buka Layanan Poliklinik TB-MDR

“Panduan Pengobatan TB MDR direkomendasikan untuk semua pasien TB resisten rifampisin yang ditemukan awalnya tanpa memandang status resistansi INH,” paparnya.

Menurutnya, paduan pengobatan standar jangka pendek dapat digunakan oleh mayoritas pasien TB MDR di banyak negara. Ini untuk memperbaiki hasil pengobatan dan menurunkan angka kematian (dengan meningkatkan kepatuhan berobat, menurunkan angka putus berobat).

“Berdasarkan Hasil studi, angka kesembuhan dengan STR tinggi yakni 90 persen. Toksisitas paduan jangka pendek sama (on par) dengan paduan konvensional TB MDR. Namun, panduan pengobatan standar jangka pendek harus dilakukan dengan hati-hati di negara/region dengan tingkat resistansi obat yang tinggi. Soalnya, dapat memicu extensively drug resistant TB (XDR),” tandasnya.

Sedangkan TB RR/MDR membutuhkan pengobatan dengan lebih banyak jumlah obat dan durasi yang panjang yakni minimal 20 bulan, bila dibandingkan dengan TB sensitif obat. Namun, paduan pengobatan TB MDR tersebut tidak seefektif paduan obat TB sensitif.

“Durasi pengobatan TB MDR yang panjang dan toksisitas obat menyebabkan pasien tidak menyelesaikan pengobatan sesuai anjuran,” terang Dedi.

Penanganan TB-MDR di RSU Kota Tangsel menurut Dedi merupakan program nasional dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ini untuk mencegah makin bertambahnya kasus TB MDR, Kemenkes memiliki program nasional berupa Managemen Terpadu Pengendalian TB Resisten Obat (MTPTRO)/Programmatic Management of Drug Resistant TB (PMDT).

Tujuannya adalah mencegah terjadinya kasus TB MDR, pelayanan yang bermutu dan melaksanakan manajemen kasus TB MDR secara terstandarisasi sesuai dengan pedoman nasional pelaksanaan PMDT dengan melibatkan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun daerah

“Program tersebut menjabarkan analisis situasi, isu strategis, rumusan strategi, kegiatan, monitoring dan evaluasi upaya yang akan dilakukan Indonesia menghadapi tantangan TB MDR ke depan,” tambahnya.(adv)

Kabar6-Pedagang eks Pasar Lembang yang telah melewati proses pendataan sebagai pedagang di Pasar Barokah kembali mengeluh. Harga kios dan lapak yang melambung tinggi tidak dibarengi dengan adanya fasilitas yang memadai di pembangunan Pasar Barokah, Senin (9/10/2017).

“Saya khawatir setelah melalui proses pendataan kok pengelolaan di Pasar Barokah ini kelihatannya sangat tidak maksimal. Selain harganya yang mahal, fasilitas MCK yang disediakan pun tidak maksimal. Di Pasar yang menampung sekitar 600 pedagang hanya disediakan 10 MCK saja dan tidak ada tempat musalanya,” ungkap salah seorang pedagang sayuran AS (41) kepada Kabar6.com, Senin (9/10/2017).**Baca Juga: Waduh, Pasar Barokah Ciledug Ternyata Belum Berizin

Ketua Komunitas Pedagang Pasar Lembang Ciledug (KP2LC) Sigit Haryanto membenarkan dengan adanya keluhan tersebut.

“Benar pak, banyak keluhan yang saya terima terkait adanya pedagang setelah menyelesaikan pendataan. Mereka banyak mengeluh karena pasarnya sepi dan kurangnya maksimal pengelola. Ada juga pedagang yang pindah ke pasar lain, dan ada juga pedagang yang berkeinginan kembali berdagang ke Pasar Lembang,” katanya.(don)

Kabar6-PT Angkasa Pura II (Persero) meluncurkan fasilitas teranyar di Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Fasilitas terbaru yang diluncurkan adalah video contact center yang berlokasi di Terminal 3 domestik dan internasional.

Video contact center tersebut ditujukkan bagi para pengguna jasa yang ingin memembutuhkan informasi berbagai hal, baik di Bandara Soetta, maupun di 12 bandara lain.

Fasilitas itu disediakan bagi pengguna jasa bandara, baik pengantar maupun calon penumpang, yang membutuhkan informasi apapun tentang bandara. Baik soal lokasi-lokasi di terminal, seputar jadwal penerbangan seluruh maskapai, hingga tenant yang ada di terminal.**Baca Juga: Upaya Penyelundupan Manusia Digagalkan di Bandara Soetta

“Kami telah memasang booth dilengkapi camera dan monitor dengan bertuliskan informasi di Terminal 3. Fasilitas ini akan memanjakan pengguna yang ingin interaktif dengan operator contact center,” ungkap Executive General Manager PT Angkasa Pura II, Bandara Soetta, M Suriawan Wakan, Senin (9/10/2017).

Pengelola menghubungkan layanan gratis itu dengan contact center 138 tanpa mengeluarkan pulsa. Fasilitas ini terhubung dengan contact center 138 yang awalnya bisa dijangkau menggunakan telepon. Bedanya, layanan ini lebih interaktif lantaran bisa video call dengan operator.

“Misalnya, ada penumpang yang mau ke luar negeri lalu transit di Soetta, bisa tanya ke contact center interaktif, tempat makan favorit yang ada apa saja. Kalau pengantar mau tanya kapan pesawat kerabatnya sampai, bisa tanya juga, semua informasi terintegrasi di contact center,” katanya.**Baca Juga: Korban Penyeludupan Manusia di Bandara Soetta Warga Srilanka

Fasilitas tersebut baru tersedia di Terminal 3 yang ditempatkan satu booth di area kedatangan domestik dan satu lagi di internasional. Ke depan, fasilitas serupa akan dipasang di Terminal 1 dan 2, bahkan di seluruh bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II.

“Setiap pengguna yang menggunakan video contact center ini terekam untuk dijadikan data. Data tersebut digunakan untuk perbaikan pelayanan kami,” tuturnya.

Ada pun cara menggunakan contact center interaktif, pengguna jasa cukup menekan tombol hijau sebagai tanda panggilan telepon video. Kemudian, pengguna jasa akan terhubung dengan operator contact center dan bisa langsung menanyakan informasi yang diinginkan. Setelah selesai, cukup menekan tombol merah pada keypad yang tersedia di dalam booth.(az/tmn)