Kabar6-Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan Deklarasi Sekolah Ramah Anak.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Tangsel Taryono, Sekolah Ramah Anak harus kita wujudkan dalam rangka membangun generasi cerdas, dan berkarakter.

“Ekosistem kondusif pendidikan harus dibangun melalui kolaborasi harmonis yakni pola asuh orangtua yang ramah anak, sekolah ramah anak, dan kondisi masyarakat yang ramah anak,” kata Taryono, Selasa (14/5/2019).

Menurutnya, sebuah daerah yang ramah anak, disitulah akan terbangun lagi ekosistem kondusif yang ramah bagi tumbuh kembangnya anak, di situlah anak akan berkembang bakat dan potensi dirinya dengan baik.

“Anak yang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, religius, nasionalis, mandiri, berintegritas, peduli orang lain dan lingkungannya,” jelasnya.

Taryono menambahkan, ini semua terangkum dalam gerakan sekolah bersih dan menyenangkan. Tidak ada lagi tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, bullying, vandalisme, dan radikalisme.

Sementara itu, Kabid Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Tangsel, Irma Safitri menerangkan, tujuan adanya Deklarasi Sekolah Ramah Anak adalah untuk berkomitmen menjadikan sekolahnya ramah anak oleh semua warga sekolah.

“Setelah deklarasi mereka harus memenuhi indikator-indikator sekolah ramah anak sesuai dengan peraturan menteri KPPA. Untuk selanjutnya DPMP3AKB akan melakukan pendampingan,” terang Irma.

DPMP3AKB Tangsel akan melakukan sosialisasi pada guru, komite dan warga sekolah lainnya seperti OB, kantin dan lainnya untuk sama-sama mengetahui apa itu sekolah ramah anak dan apa indikatornya.

“Harapannya bahwa sekolah trsebut bisa menjadi sekolah ramah anak sesuai dengan kriteria yang sdh diterapkan. Dengan adanya sekolah ramah anak maka sekolah mampu untuk membuktikan untuk melakukan kegiatan ramah anak,” jelasnya.

Peran orangtua, komite dan warga sekolah penting. Yang harus dilakukan adalah bersama-sama menyatukam pendapat dam persepsi bagaimana program sekolah ramah anak bisa berjalan di sekolah tersebut.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan Sekolah Ramah Anak adalah bagian dari Kota Layak Anak. Salah satu indikator yang mesti tersedia adalah semua sekolah harus ramah anak. Implementasinya Pemerintah di Kota Tangsel telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.**Baca juga: Ngabuburit Bersama Perpustakaan Keliling di Pasanggrahan Solear.

“Perda mengamanatkan wajib menjalankan program sekolah layak anak. Sehingga mulai digulirkannya Perda setiap sekolah diwajibkan melaksanakan program sekolah layak anak,” ujarnya.(adv)

Kabar6-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendapatkan kado istimewa. Bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2019 ini meraih gelar juara umum Lomba Apresiasi Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Provinsi Banten.

“Alhamdulillah, tepat momentum Hardiknas 2019 guru atau tutor PAUD dan Pendidikan Masyarakat menorehkan prestasi membanggakan,” kata Kepala Dindikbud Tangsel, Taryono, Kamis (2/5/2019).

Menurutnya, semoga ini menjadi motivasi bagi semua tenaga pengajar serta pengelola lembaga pendidikan untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan. Tujuan utama lomba ini adalah untuk memberikan penghargaan atas prestasi, dedikasi, kreasi dan karya inovasi atau karya terbaik melalui proses seleksi dari tingkat daerah hingga nasional.

“Kita adakan suatu pembinaan dan karantina untuk mempersiapkan para peserta baik secara mental dan materi akedemis. Ternyata ketika pelaksanaan tingkat Provinsi peserta bisa lebih percaya diri,” jelas Taryono.

Ia mengungkapkan, PAUD dan Penmas sangat berperan dalam membentuk pendidikan berbasis pembangunan karakter (character building). Taryoni menyadari bahwa pendidikan urusan pemerintahan yang penting dan strategis.

“Kalau kita menginginkan bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan memiliki daya saing, maka kuncinya adalah pendidikan yang baik,” ungkapnya.

Kini saatnya pembangunan kualitas pendidikan dilakukan dengan berakar kepada pembangunan karakter.Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Taryono bilang, lalu bagaimana membangun generasi cerdas berkarakter?.

Membangun generasi cerdas dan berkarakter dilaksanakan dengan harmonisasi Tri Sentra Pendidikan. Yaitu, keluarga, sekolah dan masyarakat. Saatnya pola asuh keluarga berubah, dari dokrinisasi menjadi apresiasi dan demokratisasi (kebebasan memilih sesuai pasien anak).

“Filosofi ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani (di depan berikan contoh, di tengah bangun semangat, di belakang mendorong) masih sangat sesuai dengan paradigma saat ini,” papar Taryono.

Lalu apa yang harus dilakukan sekolah?. Taryono menambahkan, sekolah harus mampu mensinergikan intrakurikulum, kokurikulum, dan ekstrakurikulum. Sekolah dan guru harus melihat setiap siswa itu istimewa dengan bakat yang dimilikinya.

Sekolah yidak bisa mengukur keberhasilan tiap siswa dengan ukuran yang sama. Berikan apresiasi kepada setiap karya dan ide atasan anak.  Oleh karenanya semua hal itu dilakukan dengan Gerakan Sekolah Bersih dan Menyenangkan (GSBM).**Baca juga: Besok, Ampera Peringati May Day dan Hardiknas Dengan Long March.

“Masyarakat harus lebih peduli kepada setiap pendidikan anak. Dengan semua ini maka akan tercipta ekosistem pendidikan yang kondusif dan produktif, langit pendidikan memayungi setiap gerak langkah masyarakat di dalam ekosistem pendidikan,” tegas Taryono.(ADV)

Kabar6-Terhitung mulai besok selama empat hari kedepan ribuan siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) setempat pun telah melakukan persiapan matang demi suksesi penyelenggataanya.

“Insya Allah kami sudah 100 persen siap menggelar UNBK tingkat SMP,” ungkap Kepala Dindikbud Tangsel, Taryono, Minggu (21/4/2019).

Ia jelaskan, selama dua hari akhir pekan ini segala persiapan sudah dilakukan. Bahkan dirinya terjun langsung untuk memastikan semua sarana dan prasarana UNBK SMP siap dilaksanakan.

“Pas haei Sabtu dan Minggu semua sekolah sudah kami cek termasuk sinkronisasi sistem dengan pusat,” terang Taryono. Menurutnya, di Kota Tangsel ada sebanyak 189 sekolah negeri maupun swasta.

Terdiri dari 22 SMP negeri atau yang dikelola oleh pemerintah dan 167 SMP dikelola yayasan swasta. Sedangkan ada 171 sekolah mandiri dan 18 sekolah menumpang.

Taryono memaparkan, untuk jumlah peserta ada 17.693 siswa. Di antaranya, laki-laki sebanyak 8.878 orang dan perempuan 8.815 orang.

“Saya ucapkan terima kasih semua pihak yang sudah menyiapkan UNBK secara baik, semoga UNBK besok berjalan lancar, sukses dan memperoleh prestasi terbaik,” jelas Taryono.

Sementara itu terpisah, Kepala SMP Negeri 4 Tangsel, Rita Juwita menyatakan pihaknya sudah sangat siap melaksanakan UNBK pada Senin besok. Semua sistem di SMPN 4 Tangsel sudah sinkron semua dan sudah dicek.

“Persiapan UNBK di SMPN 4 Tangsel sudah siap. Di kami ada 4 Lab dan jumlah siswa kami ada 318 dengan menggunakan 120 komputer. Terbagi menjadi tiga sesi pelaksanaan UNBK,” ucap Rita.

Ia juga telah menyiapkan empat server utama dan dua server cadangan. Adapun server cadangan sebanyak 15 yang disebar di empat laboratorium dengan masing-masing ruangan 3 komputer.

“Saya harap besok UNBK lancar hingga usai tanpa ada kendala,” harap Rita. UNBK tingkat SMP sederajat digelar mulai 22-25 April 2019.

Setiap harinya dibagi menjadi tiga sesi. UNBK hari pertama mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dilanjutkan pada Selasa ujian mata pelajaran Matematika.

Rabu dijadwalkan UNBK untuk mata pelajaran Bahasa Inggris. Sementara hari terakhir mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam.(adv)

Kabar6-Persiapkan fasilitas olahraga di Kota Tangerang, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah berencana meluncurkan proyek ‘Mercusuar’ dengan membangun sport center berskala Internasional, stadion sepakbola serta merealisasikan moda transportasi air ‘Water Way’.

Pernyataan tersebut diungkapkan Arief dalam pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023, di Gedung Eks Borobudur Cimone, belum lama ini.

“Kita menargetkan beberapa proyek strategis ini bisa diwujudkan dalam lima tahun ke depan,” ujar Arief yang ingin mengharumkan nama Kota Tangerang ke kancah Internasional.

Periode kedua ini, Arief menginginkan Kota Tangerang dalam lima tahun kedepan sudah memiliki sejumlah fasilitas olahraga yang bisa menjadi venue bagi event-event olahraga berskala nasional bahkan tingkat internasional.

“Di daerah Kelapa Gading ada sport center yang jadi lokasi acara olahraga dalam maupun luar negeri, kita bisa contoh seperti itu. Karena GOR yang besar saat ini cuma Dimyati yang usianya sudah tua,” terang Arief.

Selanjutnya, kata Arief, Pemkot Tangerang juga telah mempersiapkan lokasi yang nantinya akan menjadi titik pembangunan stadion baru milik Kota Tangerang, lantaran Stadion Benteng yang sudah tidak layak pakai.

Stadion Benteng, kata Arief akan direnovasi ulang agar kapasitasnya bisa dinaikan dan bisa menjadi sarana event baik tingkat regional, nasional maupun internasional.

“Namanya stadionnya Gelora Tangerang Ayo di Selapajang dengan kapasitas penonton 30 ribu orang. Untuk mekanisme pembangunannya kita bisa libatkan pihak swasta,” paparnya.

Selain itu, kata Arief, pihaknya juga akan merealisasikan pengembangan moda transportasi publik dengan memanfaatkan Sungai Cisadane sebagai jalur utamanya atau dikenal dengan ‘Water Way’.

“Selain sebagai sarana transportasi, juga diharapkan dapat menjadi daya tarik wisatawan baik domestik maupun luar negeri berkunjung ke Kota Tangerang,” tandasnya.

Arief mengharapkan dengan dibangunnya sejumlah sarana dan prasarana perkotaan khususnya di bidang olahraga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kunjungan wisatawan ke Kota Tangerang.

“Selain itu, nama Kota Tangerang akan semakin dikenal luas tak hanya oleh warga Tangerang tapi juga di Indonesia,” pungkasnya. [adv]

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menunaikan janjinya kepada seluruh kontingen Musabaqoh Tillawatil Qur’an (MTQ) XVI Tingkat Provinsi Banten 2019 yang sukses meraih gelar juara umum.

Penghargaan atau bonus diberikan setelah digelar di Kota Tangerang kemarin sekaligus membuktikan mampu pertahankan gelar juara umum lima kali secara beruntun.

Kontingen MTQ asal Kota Tangsel berhasil meraih gelar juara umum dengan perolehan total nilai 149. Adapun pada turnamen 2020 sebagai juara bertahan telah resmi didaulat akan menjadi tuan rumah.

“Ini adalah prestasi yang sangat membanggakan, dan patut dipertahankan,” ungkap Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie di Kampung Anggrek, Kecamatan Serpong, Kamis (4/4/2019).

Ia menerangkan, apresiasi sudah sepantasnya diberikan karena khafilah bersama tim official dan pendamping telah menunjukan dedikasi mempersembahkan prestasi. Hal itu diperoleh berkat adanya jalinan kerjasama yang baik.

Benyamin bilang, dukungan dari Pemkot Tangsel beserta masyarakat setempat pun tak kalah penting dalam menunjang keberhasilan khafilah. Ia berpesan jangan bangga dan cepat berpuas diri atas prestasi juara umum yang telah diperoleh.

“Tapi harus terus berlatih agar lebih baik lagi,” pesannya membacakan sambutan Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany yang berhalangan hadir.

Torehan prestasi yang telah diraih, lanjutnya, harus menjadi tolak ukur dalam menghadapi kegiatan serupa pada level lebih tinggi. “Karena mempertahankan gelar lebih sulit dari merebut gelar,” tambah Benyamin.

Di lokasi sama sebelumnya, Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kota Tangsel, KH Sobron Zayyan memaparkan, untuk khafilah peraih gelar juara 1 berhak menerima uang bonus sebesar Rp 25 juta per orang. Jumlah khafilah peraih juara 1 ada 22 orang yang mengikuti 15 cabang perlombaan.

Kemudian khafilah juara II diberikan uang bonus sebanyak Rp 17 juta per orang. Jumlah khafilah penyumbang juara II ada 17 orang yang mengikuti 15 cabang perlombaan. Sedangkan juara III diberikan uang bonus Rp 12 juta per orang untuk empat khafilah yang berlomba pada empat cabang MTQ.

“Ini adalah rekor terbesar perhelatan MTQ se-Provinsi Banten,” papar KH Sobron. Alasannya, ada 39 finalis khafilah asal Kota Tangsel yang berhasil meraih gelar juara.

KH Sobron juga memastikan, torehan prestasi juara umum juga tak lepas dari pembinaan yang dilakukan sampai empat kali tahapan. Seluruh tim official serta pendamping juga diberikan bonus per orang Rp 3,5 juta.

Pada kesempatan itu juga hadir Sekreatis Daerah sekaligus Ketua Umum LPTQ Kota Tangsel Muhamad, Dewan Pembina KH M Saidih, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Abdul Rojak.(ADV)

Kabar6-Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE, Kementerian PANRB telah melaksanakan evaluasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dari 616 Instansi Pemerintah dibagi menjadi enam kategori yaitu Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian, Lembaga Lainnya, Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Kabupaten Pandeglang masuk kedalam tiga besar kategori Kabupaten yang mendapatkan predikat baik bersama Banyuwangi dan Kabupaten Batang dengan poin 3,2 dari poin maksimal 4.

Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan untuk meraih penghargaan tersebut merupakan perjalanan dan perjuangan yang cukup panjang akhirnya membuahkan hasil yang cukup membanggakan.

Pasalnya, awali dari penyiapan infrastruktur, melatih SDM, penerapan berbagai aplikasi yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat, penyiapan regulasi yang mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta menghadapi berbagai permasalahan utama yaitu keterbatasan anggaran dan digital maindset.

“Alhamdulillah hari ini Kabupaten Pandeglang meraih penghargaan tiga terbaik kategori kabupaten atas prestasi dalam Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018,” kata Irna.

Irna mengucapkan terima Kasih Menteri PAN RB atas penilaian yg telah diberikan, hal ini sangat menjadi penyemangat bagi Kabupaten Pandeglang, semoga di tahun yang akan datang prestasi yang sudah dicapai dapat ditingkatkan lagi.

“Terima Kasih kepada seluruh stake holder, para OPD dan segenap masyarakat Pandeglang yang sudah terlibat dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, harapan utama tentunya adalah semoga penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat bermanfaat untuk masyarakat Pandeglang,” ucapnya.

Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban yang menerima penghargaan tersebut mengungkapkan, ini sebuah capaian pantastis, dimana Kabupaten yang merupakan daerah tertinggal sudah melek teknologi.

“Penilaian ini baru pertama kali bergulir oleh Kementerian untuk instansi pusat maupun daerah, dan Alhamdulillah kita sudah masuk kedalam tiga besar berarti Pandeglang sudah kekinian,” kata Tanto usai acara penyerahan penghargaan oleh Wakil Presiden RI di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (28/3/2019).

Menurut Tanto, sistem Pemerintahan berbasis elektronik ini sangat banyak manfaatnya untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan e-budgeting.

“Jika sudah berbasis elektronik tentu seluruh proses akan terintegrasi jadi akan lebih mudah untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tanto mengungkapkan, dirinya berharap tidak cukup sampai disini saja, namum memang masih banyak yang perlu dibenahi dalam pengelolaan SPBE di Pandeglang.

“Langkah kedepan kita harus perkuat infrastrukturnya, Sumberdaya Manusia (SDM), dan keamanan. Karena, maraknya serangan cyber ini sangat riskan buat single data yang kita miliki yang bersifat rahasia,” tutupnya.

Kepala Bidang Telematika Dinas Komunikasi Sandi Dan Statistik Kabupaten Pandeglang Tubagus Nandar Suptandar mengatakan, agar lebih maksimal pengelolaan SPBE ini harus terus ditingkatkan salah satunya dari regulasi dan Integrasi semua sistem.

“Kami bersyukur pada hasil penilaian perdana untuk SPBE Pandeglang bisa masuk tiga besar. Seluruh aplikasi sistem yang ada di Pandeglang harus terintegrasi, dan kami ucapkan kepada semua OPD yang sudah menggunakan aplikasi sistem dalam pelayanan,” tutupnya.(Adv)

Kabar6-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Pemerintah Kota Tangerang di Tahun Anggaran 2019 fokus lakukan pembenahan dan peningkatan kapasitas infrastruktur jalan dan jembatan yang tersebar di 11 titik yang hingga saat ini masih dianggap sebagai penyebab dan symbol kemacetan.

Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, Tatang Sutisna mengatakan bahwa persoalan kemacetan menjadi salah satu isu penting dan kerap menjadi masalah krusial bagi kota – kota besar dan daerah penyangganya, seperti Kota Tangerang yang merupakan salah satu daerah penyangga Ibu Kota Indonesia, DKI Jakarta.

Bahkan lanjut Tatang, kerugian akibat tingginya angka kemacetan di wilayah perkotaan khususnya di Kota Tangerang, menimbulkan kerugian cukup besar serta menurunkan tingkat produktivitas kerja warga.

“Persoalan kemacetan ini harus ditanngani secara komprehensif dan menyeluruh. Tugas kita (PUPR, red) adalah melakukan pembenahan di bidang infrastruktur. Kalau hal ini terus dibiarkan, angka kerugian yang kita tanggung setiap tahunnya bisa mencapai trilliunan rupiah,” ujar Tatang.

Tatang menjelaskan, pihaknya pada 2019 ini fokus untuk melakukan peningkatan jalan dan jembatan di 11 titik, yaitu, Kawasan Jembatan Tanah Tinggi, Kawasan Jalan Maulana Hasanudin, Kawasan Jalan Imam Bonjol, Kawasan Mall Shinta, Cimone, Kawasan Kavling Pemda, Kawasan Pertigaan Gondrong, Kawasan Jalan M. Toha (Panarub), Kawasan Jalan Rasuna Said – Alam Sutera, Kawasan Pasar Lama, Kawasan Stasiun Tangerang, dan Kawasan Cemara.

“11 titik tersebut merupakan prioritas kami dan harus bisa diselesaikan hingga akhir 2019 ini,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Tangerang, Ihsan mengatakan tingkat kemacetan di sejumlah wilayah tersebut sudah masuk kategori jenuh.

Hal ini akan semakin bertambah parah terutama saat-saat jam sibuk pagi dan sore hari.

“Angka peningkatan kendaraan saat ini tidak sebanding dengan perkembangan dan petumbuhan infrastruktur terutama jalan dan jembatan. Hal ini semakin memperparah kondisi kemacetan yang terjadi,” jelas Ihsan.

Ihsan menambahkan, Dinas PUPR Kota Tangerang menargetkan pembenahan infratruktur di 11 titik tersebut rampung akhir 2019 ini.

Hal ini penting, mengingat Kota Tangerang saat ini sudah menjadi kota jasa, sehingga secara otomatis sarana prasarana infrastruktur yang baik menjadi salah satu faktor pertimbangan para investor menanamkan modalnya di Kota Tangerang.

“Kita (PUPR, red) berharap semua berjalan sesuai dnegan rencana dan target yang sudah dibuat,” Pungkas Ihsan.

Ihsan menjelaskan, sebelumnya yaitu pada 2017 dan 2018 pihaknya fokus dalam usaha menangani masalah banjir dan upaya pengendalian banjir.

Pada 2017 hingga 2018 lalu, tercatat beberapa fokus pembangunan seperti drainase di 407 ruas drainase, 32 lokasi turap, lima unit pintu air, tujuh embung dan delapan belas pusat pengendali banjir. (ADV)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan segera melebarkan ruas Jalan Bhayangkara, Pakualam, Kecamatan Serpong. Proses inventarisir data pemilik lahan mulai digarap pekan ini oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) setempat.

Rencana pembebasan jalan sepanjang 800 meter mulai dari Masjid Asmaul Husna hingga sodetan jalan depan Pusdiklantas Polri. Awal eksisting jalan sekitar 8 meter menjadi ROW 24 meter. Maka total kebutuhan lahan kurang lebih 21.250 meter persegi.

“Setiap hari volume kendaraan yang melintasi Jalan Bhayangkara sangat padat. Sering macet, makanya jalan perlu dilebarkan,” kata Sekretaris Kecamatan Serpong Utara, Sutang Suprianto di acara Sosialisasi Pembebasan Lahan, Rabu (27/3/2019).

Ia berharap kepada masyarakat sekitar pemilik lahan yang terkena pembebasan lahan dapat membantu program pemerintah. Sebab peningkatan infrastruktur jalan dilakukan juga untuk kepentingan umum.

“Nantinya masyarakat umum juga yang akan merasakan dampaknya setelah jalan dilebarkan,” terang Sutang di kantor Kelurahan Pakualam.

Kegiatan sosialisasi program peningkatan infrastruktur itu pun mendapat respon positif dari sejumlah warga sekitar. Rodiah, warga sekitar menyatakan setuju dengan rencana Pemerintah Kota Tangsel yang ingin melebarkan ruas Jalan Bhayangkara.

“Ibu saya pesen. Nanti uang pembebasan lahannya dibayar nyicil atau sekaligus,” ujarnya bertanya di kantor Kelurahan Pakualam.

Amir Nainggolan, warga sekitar juga menyatakan sikap sepakat atas rencana pembebasan yang mulai dikerjakan dari sisi kiri jalan. Meski demikian ia menginginkan agar rencana pembebasan lahan tak tertunda lagi.

“Karena saya nunggu udah dari tahun 2014 dan enggak pernah jadi-jadi. Pada dasarnya mah kita setuju saja,” utaranya. Amir beralasan, lahan miliknya yang bakal terkena pembebasan merupakan rumah kontrakan.

Sehingga, lanjutnya, perlu ada kepastian agar dirinya bisa berkoordinasi kepada penyewa rumah. “Mayoritas lahan yang terkena pembebasan adalah UKM (Usaha Kecil Menengah) dan ini yang juga perlu diperhatikan pemerintah,” tambah Amir.

Di lokasi yang sama, Kepala Bidang Pembebasan Lahan Disperkimta Kota Tangsel, Rizqiyah menjelaskan, tertundanya rencana pembebasan lahan karena keterbatasan anggaran kas daerah. Tetapi pada APBD Tahun Anggaran 2019 ini sudah dialokasikan dan proses pembebasan lahan sudah dapat dilaksanakan.

Ia mengimbau kepada setiap warga mulai hari ini mengumpulkan dokumen. Yakni, KTP-elektronik suami istri, Kartu Keluarga, surat resmi kepemilikan tanah. Semua kelengkapan dokumen yang diserahkan kepada panitia pengadaan tanah dalam bentuk fotocopy.

“Jangan berikan yang asli. Dan bapak ibu perlu diingat jangan menyerahkan dokumen selain kepada empat orang panitia kami yang resmi ini saja. Sistem pembayaran ditransfer ke rekening pribadi masing-masing, jadi setelah bapak ibu menandatangani kesepakatan uangnya hari itu juga langsung ditransfer,” jelasnya.

Rizqiyah menambahkan, setiap warga pemilik tanah nantinya akan dibuatkan rekening bank atas nama pribadi sesuai dokumen kepemilikan tanah. Berkaitan dengan harga tanah akan dihitung serta ditentukan oleh tim appraisal. Tim ini independen yang mengantongi lisensi resmi dari Kementerian Keuangan dan Badan Pertanahan Nasional akan menghitung nilai jual obyek tanah dan bangunan yang dimiliki warga sekitar pemilik lahan.

“Mulai dari proses sosialisasi, pengukuran sampai pembebasan lahan ini dilakukan secara transparan dan jaminan kepastian hukum. Bahwa dalam pengadaan tanah ini sampai pembayaran saya pastikan tidak ada pungutan yang apapun. Bahkan materai pemerintah yang menanggung,” tambahnya.

Pada kegiatan sosialisasi itu turut dihadiri oleh pejabat perwakilan Inspektorat, Koramil Serpong, Polres dan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan.(ADV)

Kabar6-Perkembangan Smart City di Kota Tangerang berjalan sangat pesat. Munculnya berbagai macam aplikasi layanan masyarakat dan pemerintahan yang diintegrasikan menjadi satu layanan, telah meningkatkan optimalisasi pekerjaan dan pelayanan kepada publik semakin baik.

Kota Tangerang pun kini telah terpilih dalam 25 Kabupaten/Kota di Indonesia untuk gerakan Menuju 100 Smart City oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika. Hal itu menandakan jika Kota Tangerang telah berhasil dalam pemanfaatan Teknologi dan Informasi di tingkat Nasional.

Penghargaan yang diraih dalam bidang Smart City untuk tingkat Nasional dan Internasional oleh Pemerintah Kota Tangerang pun menjadi bukti komitmen dalam pengembangan yang dilakukan. Oleh karena itu, saat ini tercatat ada 174 aplikasi yang telah dibangun terdiri dari 63 aplikasi manajemen pemerintahan dan 111 aplikasi layanan publik.

Untuk aplikasi layanan publik, Pemkot Tangerang telah mengintegrasikannya dalam satu portal yakni Aplikasi Tangerang LIVE. Dalam portal tersebut terdapat 30 jenis aplikasi layanan masyarakat seperti LAKSA, Harga Bahan Pokok, Info Lowongan Kerja, Pindah Sekolah, Lokasi wisata, perijinan, jadwal Bus Trans Tangerang dan Commuter Line dan banyak lagi. Portal Tangerang LIVE dapat diperoleh masyarakat dengan mendownload melalui Play Store dan App Store.

Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, mengintegrasikan sejumlah aplikasi dan website yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang pada awal tahun 2016 melalui satu portal telah merubah sistem kerja dan birokrasi panjang menjadi lebih efesien.

Hal ini pun didukung dengan pembuatan pusat layanan sistem teknologi informasi yakni Tangerang LIVE Room. Ini menjadi bukti komitmen keseriusan Pemkot Tangerang dalam mengembangkan Smart City untuk pelayanan publik.

Lahirnya berbagai macam aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar saat ini, tak hanya menjadikan City dan Goverment yang smart melainkan juga masyarakat yang smart dengan memanfaatkan layanan aplikasi untuk kebutuhan.

Oleh karenanya, pengembangan Smart City yang dilakukan Pemkot Tangerang saat ini sudah memasuki 3.0 dengan basis geospasial yakni dapat melacak setiap kebutuhan di lapangan. Sedangkan untuk tahapan 1.0 yakni proses integrasi aplikasi serta 2.0 yang fokus pada peningkatan pelayanan publik telah berhasil dilalui.

“Kebutuhan masyarakat yang cepat dan efesien bisa ditangani melalui tahapan 3.0 sehingga pemerintah dapat merespon segala macam permintaan masyarakat sesuai dengan tagline yakni kerja cepat dan efektif,” ujarnya.

Selama kurun lima tahun sejak akhir tahun 2013 hingga 2018, sebanyak 100 penghargaan telah diraih Pemerintah Kota Tangerang dibawa kepemimpinan Walikota Arief R Wismansyah dan Wakil Walikota Tangerang H. Sachrudin.

Penghargaan di bidang lingkungan, keuangan, pendidikan, kesehatan, smart city, investasi, pariwisata dan banyak lagi adalah bentuk dari komitmen Pemkot Tangerang membangun kota dengan transparan dan melibatkan peran serta masyarakat.

Program seperti bedah rumah, jamban keluarga, penerangan jalan umum, saluran air, jalan lingkungan dan penataan pemukiman adalah bukti nyata peran warga dalam membangun kota. Sinergisitas yang diterapkan Pemkot Tangerang dalam pembangunan, sangat efektif dan memenuhi target sasaran yang dicapai sesuai RPJMD.

Wakil Walikota Tangerang H. Sachrudin menjelaskan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan juga program mecusuar akan dilakukan pada lima tahun kedepan. Namun, dirinya menekankan jika pembangunan kota tangerang adalah bagian dari sinergisitas bersama semua pihak hingga akhirnya terwujud sarana dan prasarana yang kini dirasakan.

Meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat yang tinggi maka Pemkot pun akan melakukan berbagai upaya melalui program yang akan dijalankan dengan penguatan ekonomi di wilayah melalui program Kampung Kita.

Selain itu, kebijakan ekonomi dalam memudahkan investor datang yang dapat menyerap tenaga kerja baru serta didukung dengan akses transportasi yang memadai maka Kota Tangerang kedepannya akan menjadi kota metropolitan yang lebih maju.

Oleh karena itu, Ia mengajak semua pihak untuk ikut serta menjaga keamanan lingkungan dan mendukung setiap program pemerintah Kota dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berakhlakul karimah serta berdaya saing.

Prestasi dan Program Unggulan 2013-2018

– 100 Penghargaan Tingkat Nasional dan Internasional
– Pembangunan 5.782 Unit Rumah Layak Huni
– Pembangunan 4.004 Jamban Keluarga
– Pemasangan 60.933 Penerangan Jalan Umum
– Pembangunan 1.000 Ruang Kelas
– Layanan Kesehatan dan Pendidikan Gratis
– Kunjungan Wisatawan Setahun Mencapai 1 Juta Lebih
– Nilai Investasi Setahun Capai Rp7 Triliun
– 30 Kabupaten/Kota Adopsi Aplikasi Milik Pemkot Tangerang

Tangerang Smart City Partnership
Kolaborasi Membangun Negeri

Keberhasilan penerapan Smart city yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang menarik perhatian Pemerintah daerah lainnya untuk mengadopsinya. Tercatat 30 Pemerintah daerah telah menandatangani kerjasama untuk untuk mengadopsi pemanfaatan Smart City milik Kota Tangerang di daerahnya masing-masing.

Hal ini sebagai tindak lanjut dari Tangerang Smart City Partnership yang digaungkan Pemkot tangerang sejak tahun 2016. Kerjasama bukan persaingan begitu konsep yang dikedepankan. Sebab, Smart City bertujuan untuk mempermudah, bukan mempersulit.

Perlu adanya sinergi antar Pemda dalam mempermudah pelayanan dan juga integrasi transportasi sehingga berbagai permasalahan kota dapat terselesaikan. Sebab, era sudah berubah kepada saling kerjasama, bukan lagi berkompetisi.

Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah mengatakan, Pemkot Tangerang dengan semangat kolaborasi untuk bersama membangun negeri, mempersilahkan bagi pemda lain yang ingin menggunakan beragam aplikasi milik kota Tangerang untuk diadopsi oleh daerah lain.

“Aplikasi Kami sudah siap pakai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah lain,” ujar Walikota.

Menurutnya, pemanfaatan aplikasi Smart City oleh daerah lain bisa dilakukan dengan tanpa memerlukan biaya. Agar semakin memudahkan maka Pemkot Tangerang turut memberikan pendampingan kepada daerah lain yang mengadopsi aplikasi smart city.

“Kerjasama dengan daerah lain ini dalam rangka mengembangkan smart city sebagai perangkat atau media yang dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pelayanan publik. Tentunya juga agar masyarakat dapat dimudahkan dan secara internal proses birokrasi menjadi mudah,” ucapnya.

Sinergisitas yang berhasil dilakukan Pemkot Tangerang dengan daerah lainnya atau instansi, telah mendorong kreatifitas dan inovasi yang memberikan hal positif. Pemkot tangerang pun berhasil meraih berbagai penghargaan tingkat Nasional hingga Internasional.

Penghargaan tersebut diantaranya adalah Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2018 terkait mengkampanyekan gerakan Daerah pintar di Indonesia.

Kota Tangerang meraih penghargaan kategori Smart Branding dimana Kota Tangerang sudah dapat mempromosikan daerahnya dengan pengembangan Smart City, mengingat Kota Tangerang telah masuk dalam Gerakan 100 Smart City oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI.

Pemerintah Daerah Adopsi Smart City : 30 Pemda
Aplikasi yang Dominan Diadopsi :
-Sikda
-Laksa
-e-Gov
-e-Office
-Segar
-Siap Kerja
-Sigap.(ADV)

Kabar6-Kampanye pemilu damai dan bermartabat di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah digaungkan. Seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat menciptakan kerukunan antarumat beragama. Sebab perbedaan pilihan harus dipahami sebagai bagian dari demokrasi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Oleh karena itu, para pemuka agama diajak untuk mampu menjaga sarana ibadah semua agama serta kepercayaan merupakan tempat suci. Tempat ibadah dilarang untuk dijadikan tempat kampanye, menyebar issue hoax, SARA dan radikalisme.

“Kita berharap hal ini bisa disampaikan kepada masyarakat. 17 April sebentar lagi, dan tentu kita semua merasakan bagaimana mendekati hari H menjelang penyoblosan,” kata Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany di Gereja Katolik Santo Laurensia Alam Sutera, Kecamatan Serpong Utara, Kamis (21/2/2019).

Diakuinya, suasana politik semakin memanas. Meski demikian para pemuka agama bersama tokoh masyarakat diharapkan dapat terus menjaga suasana kedamaian, rasa kekeluargaan yang selama ini terjaga di Kota Tangsel. Inilah Indonesia dengan beragam perbedaan tetapi tetap satu jua.

“Kita berharap tidak saling memprovokasi, tidak saling menghujat, karena nanti masyarakat yang akan merasakan dampaknya,” ujar Walikota Airin. Selesai pemilihan legislatif dan presiden, jangan sampai karena berbeda pilihan tapi tidak saling bertegur sapa.

“Mudah-mudahan sebelum hingga setelah pemilu bisa tetap tentram, tetap aman, menjadi rumah bagi kita bersama. Apapun pilihannya silahkan tentukan. Tetapi setelah 17 April kita kembali fokus pada tugas pokok dan fungsi masing-masing,” pesan Walikota Airin.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Kementerian Agama Kota Tangsel, Abdul Rojak mengungkapkan, lembaga menyetujui kebijakan pelarangan kampanye di tempat-tempat ibadah. Rumah ibadah menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 7 Tahun 2006 adalah bangunan khusus yang mempunyai ciri khas sesuai agama masing-masing yang digunakan untuk tempat ibadah.

“Tempat melakukan penyiaran agama. Sifatnya permanen, tidak berpindah-pindah,” ungkapnya. Rojak memaparkan, rumah ibadah dibangun sebagai sarana berkomunikasi antarumat pemeluk agama dengan Tuhan Yang Maha Esa.

“Oleh karena itu rumah ibadah harus steril dari berbagai macam kepentingan. Termasuk di dalamnya kepentingan politik.

Masih di lokasi yang sama, Ketua Bawaslu Kota Tangsel, Muhamad Acep menegaskan, jelang penyoblosan masih ada beberapa agenda tahapan kampanye. Yakni, kampanye terbuka yang dimulai 24 Maret 2019. Setiap pemuka agama dipastikan ada yang telah resmi menjadi tim sukses pemenangan pasangan calon kontestan.

“Pertanyaannya boleh enggak tokoh jadi tim kampanye, jawabannya boleh. Tapi yang enggak boleh itu kampanye di tempat ibadahnya,” tegasnya. Sementara bagi personel TNI/Polri telah diatur dalam undang-undang untuk tidak ikut memilih mulai dari awal tahapan kampanye hingga penyoblosan.

Acep tambahkan, khusus bagi Aparatur Sipil Negara dapat memilih tapi dilarang untuk menunjukan gestur, keberpihakan. “Itu rambu-rambu yang harus kita lalui,” tambahnya.

Deklarasi larangan tempat ibadah secara simbolis juga digelar di Masjis Asmaul Husna dan salah satu klenteng di kawasan Kecamatan Serpong Utara. Turut hadir pula Ketua KPU Tangsel Bambang Dwitoro, Kapolres Tangsel AKBP Ferdy Irawan, Dandim 0506/TGR Letnan Kolonel Infantri Faisol Izuddin Karimi beserta perwakilan pemuka agama dan tokoh masyarakat.(adv)