Kabar6-Warga Kota Tangerang yang belum berkesempatan merekam data e-KTP mereka di kecamatan beberapa waktu lalu, tak perlu khawatir.

Sebab, Disdukcapil Kota Tangerang membuka layanan e-KTP keliling di area Kantor Bank Jabar Banten (BJB) Metropolis Mall, Selasa (25/9/2012).

“Besok (Selasa, 25 September 2012), di depan BJB Metropolus, dimuali sekitar pukul 10.00 WIB. Disana kami melayani masyarakat Kota Tangerang yang belum sempat merekam di kecamatan lantaran sibuk, berhalangan, atau bekerja,” kata Mulyanto, Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penduduk pada Disdukcapil Kota Tangerang.

Dia menuturkan, sejak sebulan terakhir, Disdukcapil memang telah menggulirkan program rekam e-KTP Keliling untuk   memudahkan masyarakat melakukan perekaman. “Kami biasanya menempatkan perekaman keliling ini di tempat strategis,”. Imbuhnya.(Iqmar)

Kabar6-Guna mencegah munculnya aksi terorisme, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Tangerang, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Hotel Imperial Arya Duta, Lippo Karawaci, Rabu (19/9/2012).

Hadir dalam Rakor lintas sektoral ini diantaranya, Bupati Tangerang, Ismet Iskandar, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tigaraksa, Samsuri, Kapolres Kota Tangerang, Kombes Pol. Bambang Priyo Andogo, Dandim 0506, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tangerang dan seluruh unsur Muspika ddi daerah itu.

Rakor yang berlangsung sekitar pukul 09.00 Wib. tersebut, membahas tentang peran serta masyarakat berrsama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah setempat dalam mendeteksi dini timbulnya aksi terorisme di wilayah itu.

“Tujuan kami, supaya seluruh elemen masyarakat dan pimpinan di masing-masing wilayah peka terhadap persoaan itu, karena Tangerang sendiri memiliki potensi untuk hal itu. Dengan begitu masyarakat bisa mencegah timbulnya terorisme,” ungkap Kapolresta Kabupaten Tangerang, Kombespol.  Bambang Priyo Andogo, saat menjadi pembicara dalam acara itu.

Ditambahkannya, akhir-akhir ini, sejumlah aksi teror terjadi di negeri ini. Beberapa diantaranya, terjadi peristiwa ledakan bom rakitan di Yayasan Yatim Piatu Bidara, Jl, Nusantara Nomor  63 Rt 04/13, Kl. Beji Depok, serta penemuan bahan peledak di Jl. Teratai 7, Rt 02/04, Kel. Jembatan Lima Tambora Jakarta Barat.

“Untuk itu, saya minta masyarakat agar peka terhadap lingkungannya dan tidak mudah terpengaruh dengan tampilan luar dengan kedok yayasan yatim piatu. Selain itu, saya juga berharap agar masyarakat jeli dengan kegiatan-kegiatan seperti itu,” ujarnya.

Pencegahan terhadap tindakan terorisme kata Bambang, bukan lagi menjadi urusan kepolisian dan inteligent semata, namun sudah menjadi tugas seluruh elemen yang ada. Kejahatan dapat muncul, karena ketidakpekaan masyarakat terhadap lingkungannya.

Salah satu ciri para pelaku kejahatan yang harusdipahami lanjutnya, mereka tak memiliki kegiatan yang jelas. “Seperti sering pulang pagi atau terkadang cenderung diam,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua MUI Kabupaten Tangerang, KH. M. Uwes Nawawi mengatakan, semua agama melarang keras aksi terorisme itu dan prilaku dinilai salah besar.

“Semua ajaran agama di dunia ini, tidak ada yang menganjurkan umatnya untuk melakukan tindakan kekerasan, apalagi terorisme. Mereka itu saya anggap salah memahami ajaran agama, terlebih dalam Islam, jelas-jelas hal itu dilarang,” tegasnya.(din)

Kabar6–Walikota setempat Wahidin Halim menegaskan bahwa tidak akan ada lagi warga Kota Tangerang yang tidak terlayani kesehatannya kelak. Bahkan, cukup bawa KTP ke RSU sudah bisa diobati dengan pelayanan terbaik kelas 3.

“Kalau RSU Kota Tangerang sudah jadi, ini RT, RW, Lurah, Camat, Dinas Kesehatan, dan Pengelola RSU Kota Tangerang jangan mempersulit warga yang mau berobat. Tinggal datang ke RSU bawa KTP harus diobati. Bahkan yang tidak sakit mau berobat asal bawa KTP ke RSU pasti diobati,” tegas Wahidin Halim, saat Pemancangan Pertama RSU Kota Tangerang di Modernland, Kelurahan Kelapajaya, Kecamatan Tangerang, Senin (17/9).

Wahidin menegaskan, pihaknya sengaja membangun RSU Kota Tangerang dengan anggaran yang sangat besar semata-mata untuk kemudahan pelayanan pengobatan warga Kota Tangerang. “Yang boleh berobat ke sini gratis cuma warga Kota Tangerang yang ber-KTP Kota Tangerang. Kalau tidak punya KTP Kota Tangerang tidak kami tanggung. Karena kami ingin warga disini bisa enak berobat,” imbuhnya.

Dia memastikan, proses pembangunan RSU Kota Tangerang akan diselesaikan sampai July 2013 mendatang. Di bulan Agustus, diproyeksikan rumah sakit yang hanya menyediakan layanan kelas 3 tersebut sudah bisa dioperasikan. “Secepatnya kalau bisa. Sebab, saya ingin lihat warga ini senang ada di Kota Tangerang. Semuanya kita bikin gratis,” tandasnya.

Ketua DPRD Kota Tangerang Herry Rumawatine menjelaskan, pihaknya sangat apresiatif terhadap keseriusan Wahidin Halim dalam memberikan layanan terbaik bagi warganya. Makanya, jika selama tahun 2012 hanya dianggarkan Rp50 miliar untuk biaya pengobatan gratis, tahun 2013 mendatang akan ditambah lagi Rp10 miliar untuk melengkapi opersional penggratisan pengobatan di RSU Kota Tangerang.

“Kami akan dorong terus penambahan anggaran untuk layanan kesehatan di sini. Sebab, semakin besar anggarannya, akan semakin besar yang bisa menikamtinya. Apalagi, adanya RSU Kota Tangerang ini bukan hanya bagi warga miskin, untuk semua warga pemilik KTP Kota Tangerang. Jadi anggarannya akan kami dorong sampai Rp60 miliar tahun depan,” bebernya.

Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang sepakat akan melakukan pendataan akurat terhadap kepemilikan KTP di Kota Tangerang. Sebab, hal itu berkaitan erat dengan layanan pengobatan gratis bagi seluruh warga Kota Tangerang kelak. “Datanya kami tunggu dari e-KTP yang sedang di garap Disdukcapil. Sedangkan kami hanya mengolah data warga untuk mendapatkan jaminan pengibatan gratis di RSU ini,” kata Lilly, Kepala Dinkes Kota Tangerang.

“Kami akan berhati-hati dalam mengeluarkan KTP bagi warga Kota Tangerang. Sebab, nantinya dengan adanya e-KTP akan terintegrasi pada layanan-layanan kesehatan, pendidikan, dan semua layanan yang diberikan pemerintah kepada warga Kota Tangerang,” tambah Raden Rina Hernaningsih, Kepala Disdukcapil Kota Tangerang.
(Iqmar)

Kabar6-Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), menyelenggarakan Ujian Penyesuaian Ijazah. Kegiatan ini berlangsung di Graha Widya Bhakti, Puspiptek, (12/9/2012), ini diikuti oleh 92 Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Pesertanya dari seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” ungkap Sekretaris BKPP Kota Tangerang Selatan, Yudi Krisnandi, kepada kabar6.com disela-sela pelaksanaan ujian.

Yudi menjelaskan, ujian ini telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) 99 Tahun 2000 yang telah diubah menjadi PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kenaikan Pangkat. Dalam junto   pasal 18 diterangkan bahwa seseorang dapat dapat ditingkatkan pangkatnya.

Tentunya, kata Yudi, harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam payung hukum diatas. Setelah setiap PNS menyelesaikan pendidikan formal.

Kemudian mereka diikutsertakan dalam kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) dan pendidikan latihan (Diklat) tentang kepegawaian dan bidang tugasnya.

“Maka itu melalui ujian kali ini kita memberikan kesempatan kepada para PNS mengembangkan kinerja. Yang kedepannya untuk kenaikan pangkat atau golongan masing-masing pegawai,” jelas Yudi.

Sementara itu ditempat yang sama, Kepala Bidang Bintek Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Endah Mawarniati, memaparkan dalam kegiatan ujian ini ada tiga materi yang harus diikuti oleh masing-masing peserta.

Materi tersebut antara lain tentang Tes Pengetahuan Umum (TPU),  Tes Bakat Sekolastik (TBS) dan Tes Skala Kematangan (TSB).

“TPU diantaranya Pancasila, Bahasa Indonesia, pengetahuan kerjasama kawasan regional Asean, UUD 1945, sejarah, sedangkan TBS lebih kepada kemampuan individu,” terang Endah.

Masih menurut Endah, kenaikan pangkat itu adalah hak setiap PNS. Mereka sudah berusaha meningkatkan kemampuan melalui jenjang pendidikan dan berbagai pelatihan yang sudah dijalani harus dihargai.

Tapi tentunya ada mekanisme yang harus dicapainya, yakni mengikuti ujian kopetensi seperti ini. Selain setiap peserta mengikuti ujian muatan lokal (Mulok), juga harus melalui tes wawancara dan pembuatan makalah sesuai dengan bidang kerjanya.

“Ujian ini untuk memperoleh PNS yang kompeten dan profesional. Sehingga selama menjalani pekerjaannya, para PNS tersebut bisa melayani masyarakat dengan baik,” paparnya.(yud)

Kabar6-Pemerintah Kota dan Kabupaten Tangerang kembali memperoleh penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Bagi Kota Tangerang, penghargaan Opini WTP ini merupakan yang ke 5 kalinya diterima. Sedangkan bagi Kabupaten Tangerang, WTP ini merupakan yang keempat kalinya diterima.

Penghargaan opini WTP itu diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Boediono bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2012, di Gedung  Dhanapala, Kementerian Keuangan RI, Jalan Senen Raya, No. 1, Jakarta.

Sedangkan penghargaan untuk Kota Tangerang diterima oleh Wakil Wali Kota, H. Arief R. Wismansyah dan untuk Kabupaten Tangerang diterima oleh Bupati Tangerang, H. Ismet Iskandar.

“Mempertahankan WTP ke lima kalinya tentu bukan hal yang mudah. Dan, penghargaan ini menjadi salah satu bentuk komitmen tinggi dari Wali Kota Tangerang H.Wahidin Halim hingga seluruh aparatur Pemkot Tangerang. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat yang ada,” ujar Wakil Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah, Selasa (11/9/2012).

Sementara itu, Bupati Tangerang H. Ismet Iskandar menjelaskan banyak hal yang harus diperhatikan dalam meraih Opini WTP dalam bidang laporan keuangan ini. Untuk itu, kita butuh komitmen bersama dengan semua pihak.

“Strategi yang harus dilakukan oleh eksekutif adalah, mampu memahami dan menyikapi apa yang telah direkomendasikan oleh BPK. Sehingga rekomendasi bisa segera diperbaiki,” ujar Bupati Tangerang itu lafi.

Wapres RI Boediono dalam sambutannya mengharapkan agar setiap Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah dapat terus meningkatkan pengelolaan keuangannya.

Dikatakannya walaupun sekarang ini pengelolaan keuangan Negara sudah berjalan baik namun belum mencapai target sesuai yang diinginkan dimana pada tahun 2014 mendatang pengelolaan keuangan Negara sudah mencapai 60 persen.

Oleh sebab itu, lanjutnya, bagi daerah yang belum dapat mencapai WTP, agar dapat belajar ke daerah yang sering mendapatkan WTP dan dapat terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerahnya dengan baik.

Seusai membuka acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2012, Wapres langsung memberikan penghargaan WTP, selain Kota Tangerang juga kepada 134 Kota/kabupaten lainnya se-Indonesia.(tom migran)

Kabar6-Bupati Tangerang Ismet Iskandar melantik dan mengambil sumpah jabatan jajaran direksi PD Pasar Niaga Kerta Raharja (NKR) Kabupaten Tangerang, di Gedung Pendopo Bupati Tangerang, Jumat (8/9/2012).

Jajaran direksi PD Pasar Niaga Kerta Raharja (NKR) Kabupaten Tangerang yang dilantik itu adalah, Direktur Utama (Dirut), Direktur Administrasi dan Keuangan serta Direktur Operasional, untuk periode 2012-2016.

Pelantikan jajaran direksi baru tersebut mengacu pada Surat Keputusan (SK) Bupati Tangerang Nomor 539/Kep.399-Huk/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi perusahaan Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, tertanggal 6 September.

Dalam SK itu juga dijelaskan pengangkatan Drs. H. Rahayu Seniyana, M.Si sebagai Direktur Utama menggantikan Drs. H. Deddy Supriadi, MM, Ahmad Fauzi, SE sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan menggantikan Drs. Achmad Jainy, dan Drs. H. Deddy Supriadi, MM sebagai Direktur Operasi menggantikan H. Achmad Djabir S.Sos.

Dalam sambutannya, Bupati Ismet mengatakan, pertumbuhan pasar tradisional saat ini sudah semakin tersisih dengan semakin menjamurnya pasar-pasar modern.

Hal tersebut disebabkan kondisi pasar tradisional yang tidak tertata dengan rapih, sehingga masyarakat cenderung berbelanja di pasar-pasar modern.

“Masih banyak kendala-kendala yang kita hadapi dalam melakukan peremajaan pasar tradisional di Kabupaten Tangerang ini,” kata Bupati.(dre/*)

Kabar6-Seluruh anggota Pramuka diajak untuk bersama-sama untuk bergandengan tangan guna percepatan gerakan revitalisasi Pramuka, guna menumbuhkan sumber daya pramuka yang mandiri dan tidak selalu bergantung pada bantuan dana dari pemerintah daerah.

Demikian disampaikan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Hj. Airin Racmi Diany saat memimpin apel dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Gerakan Pramuka Ke-51 Tingkat Kota Tangsel di lapangan Kecamatan Pondok Aren, Sabtu (8/9/2012).

Menurut Wali Kota, revitalisasi Gerakan Pramuka sebagaimana yang telah dicanangkan Presiden RI selama 6 tahun terakhir, sejak tahun 2006 lalu, kiranya telah menunjukan hasil cukup signifikan bagi keberlangsungan Pramuka di Indonesia.

“Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, maka Gerakan Pramuka bukan hanya sebagai kegiatan untuk mengisi masa senggang kaum muda dengan kegiatan yang positif, tetapi juga menjadi pembauran sistem pendidikan kepramukaan serta adanya tekad untuk mencapai kemandirian organisasi,” ujar Airin.

Sementara, petugas keamanan dari Saka Bhayangkara, Nur Rahma mengatakan, HUT Gerakan Pramuka Cabang Kota Tangsel tahun 2012 ini, diikuti oleh 80 sekolah se Tangsel, mulai dari tingkat SD hingga SMA.(turnya)

Kabar6-Revitalisasi Gerakan Pramuka sebagaimana yang telah dicanangkan Presiden RI tahun 2006 lalu, kiranya telah menunjukan hasil cukup signifikan bagi keberlangsungan Pramuka di Indonesia.

Demikian dikatakan Bupati Tangerang H. Ismet Iskandar, saat memimpin apel dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Gerakan Pramuka Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang, dilapangan maulana Yudha Negara, Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Kamis (6/9/2012).

Keberhasilan tersebut, kata Bupati, terlihat dari pengaturan dasar hukum Gerakan Pramuka dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

“Undang-undang itu menjadikan Gerakan Pramuka bukan hanya sebagai kegiatan untuk mengisi masa senggang kaum muda dengan kegiatan yang positif, tetapi juga menjadi pembauran sistem pendidikan kepramukaan serta adanya tekad untuk mencapai kemandirian organisasi,” ujar Bupati.

Bupati berharap, Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang yang dipimpin Sekda H. Hermansya, dapat mempersiapkan segala sesuatunya untuk merevitalisasi Pramuka, guna menumbuhkan sumber daya pramuka yang mandiri dan tidak selalu bergantung pada bantuan dana dari pemerintah daerah.

Sementara, Ketua Panitia HUT Gerakan Pramuka ke-51 tingkat Kabupaten Tangerang, Komarudin mengatakan, kegiatan pramuka dilakukan mulai dari pembinanan di tingkat siaga, hingga saka wana bhakti.

“Pembinaan dilakukan demi menginvestasi pemuda pemudi pramuka yang berbudi pekerti, memiliki moral yang baik dan memiliki etika serta keterampilan yang  memiliki bekal hidup kelak dikemudian hari,” ujarnya.(humas/tom mugran)

Kabar6-Demi percepatan pembangunan akses jalan menuju Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Tangerang, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang membongkar habis dua ruko Graha Cikokol, Blok D No 1, Jalan Raya Sudirman, Rabu (5/9/2012).

Pembongkaran dilakukan oleh ratusan petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) serta pekerja dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tangerang.

“Menurut rencana, besok (Jumat, 7 september 2012) pemancangan tiang utama RSU Kota Tangerang sudah akan dilakukan. Makanya, sekarang kami mulai membongkar ruko ini,” ujar Dafyar Eliyadi, Kepala Dinas Tata Kota Tangerang ketika ditemui di lokasi.

Menurutnya, pembongkaran ruko Graha Cikokol diperlukan untuk membangun akses jalan menuju RSU dan untuk mempercepat rencana pembangunan RSUD Kota Tangerang yang akan di bangun di lahan Fasos/fasum Modernland.

“Akses jalan dibutuhkan agar selama pembangunan juga tidak mengganggu pengguna jalan di kawasasan moderland,” singkatnya.

Disinggung mengenai keberadaan ruko yang sempat bermasalah itu, Dafyar mengatakan bahwa pembongkaran ini sudah sesuai dengan prosedur dan pihaknya pun sudah memberitahu pemilik gedung.

“Apapun alasannya, tidak dibenarkan ada bangunan yang berdiri di atas Garis Sempadan Situ (GSS). Jadi tidak kelemahan bagi Pemkot untuk membongkar bangunan tersebut. Apalagi ini demi kepentingan publik,” tandasnya.

Kepala Satpol PP Kota Tangerang, Irman Pujahendra langkah pembongkaran dilakukan sesuai aturan yang berlaku, setelah sebelumnya pemilik gedung sudah diberi tenggat waktu untuk memindahkan barang-barangnya,” ujarnya.

Kepala Dinas PU Kota Tangerang, Karsidi yang juga hadir dalam pembongkaran mengatakan, rencananya akses jalan menuju RSU akan dibangun sepanjang 700 meter dengan lebar sekira 20 meter dengan lebar badan jalan sekira tujuh meter.

“Mudah-mudahan, besok pengerjaan fisik akses jalannya akan segera dimulai, karena pembangunan RSU juga akan segera dimulai,” katanya.(iqmar)

Kabar6-Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Dadang, menegaskan bahwa layanan kesehatan gratis di 25 puskesmas. Hanya diperuntukan bagi warga Kota Tangsel atau mengantongi identitas KTP resmi daerah termuda di Provinsi Banten ini.

“Jadi perlu kembali diingat oleh semua masyarakat, khususnya pasien diseluruh puskesmas. Kalau bukan warga Tangsel, maaf kami tidak bisa berikan layanan kesehatan gratis di semua puskesmas,” ungkap Dadang, kepada Kabar6.com melalui pesan singkat selularnya, Senin (3/9/2012).

Pemberlakuan layanan tanpa retribusi bagi pasien puskesmas dimulai terhitung sejak September ini dan seterusnya. Sedangkan jumlah total puskesmas di Kota Tangsel, terang Dadang, ada 25 unit.

“Terdiri dari 21 puskesmas rawat-inap dan 4 non perawatan,” terang Dadang.

Ia menjelaskan, untuk memberlakukan program layanan gratis disetiap puskesmas. Pihaknya telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk operasional pengadaan obat-obatan dan lain sebagainya.

Masih menurut Dadang, untuk menginformasikan regulasi terbaru yang diterapkan di seluruh puskemas. Dirinya telah melayangkan surat pemberitahuan Nomor 441/0258/Dinkes/VI/II/2012 kepada seluruh pengelola puskesmas di Kota Tangsel.

Setelah surat edaran tersebut diberikan, maka setiap puskesmas dilarang untuk memungut retribusi kepada pasien warga Kota Tangsel. Kebijakan ini, lanjut Dadang, juga akan diperkuat dengan payung hukum melalui Peraturan Walikota (Perwal) yang proses pengesahan lembaran daerahnya hampir selesai.

“Saya sudah cros chek langsung ke puskesmas Serpong yang infonya masih mengutip retribusi. Ternyata pasien tersebut bukan warga Tangsel dan masalah ini juga terjadi di puskesmas-puskemas lainnya,” lanjutnya. (yud)