Kabar6-Sebanyak 1.951.387 warga yang mempunyai hak pilih di Kabupaten Tangerang, ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal itu, terungkap saat rapat pleno DPT yang dilakukan secara terbuka oleh KPU Kabupaten Tangerang, Kamis (18/10/2012).

Proses pemutakhiran data pemilih tersebut, yakni dari jumlah DP4 2.186.471 pemilih, tervalidasi sebanyak 587.429 orang, sisanya 1.599.042 ditetapkan menjadi DPS, dan ditambah pemilih tambahan sebanyak 351.743 orang.

Total jumlah pemilih yang ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sejumlah 1.950.785 pemilih, dengan jumlah TPS 4.451 buah.

Kontribusi terbesar untuk BPTb ini berada di Kecamatan Teluknaga mencapai 43.509 pemilih, disusul Tigaraksa sebesar 24.833, serta Cikupa sejumlah 24.054.

Pada pleno penetapan DPTb menjadi DPT terjadi penambahan jumlah pemilih, yakni di wilayah Mauk sebanyak 137, dan Curug 465, sementara di wilayah lainnya hanya terjadi berubahan angka pada pengelompokan pemilih laki-laki dan perempuan, seperti di Kosambi, Kelapa Dua, serta Tigaraksa.

Dari 29 kecamatan yang ada di wilayah tersebut, Pasar Kemis memiliki jumlah pemilih terbanyak, hingga mencapai 161.278, kemudian Cikupa 131.119, disusul Kelapa Dua 105.558, dan Teluk Naga 100.257.

“Terjadi Penambahan pemilih di dua wilayah,” ungkap Hasan Mustofi, Pengarah Pokja Pemutakhiran Data Pemilih.

Dijelaskan Hasan, penambahan jumlah pemilih di dua wilayah itu, sudah disepakati tim sukses pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta dimuat dalam berita acara tambahan jumlah pemilih.

Dikatakan Hasan, meski terjadi panambahan sebesar 602 pemilih, namun jumlah TPS tetap tidak ada penambahan, yakni sebanyak 4.451 TPS, lantaran penamabahan angka pemilih tersebar di dua wilayah tersebut.

“Jumlah TPS tidak terjadi penambahan. Itu karena tambahan pemilih tersebar di dua kecamatan,” ujarnya.

Dengan ditetapkannya DPT ini lanjut Hasan, maka penambahan jumlah pemilih sudahtidak bisa lagi dilakukan. Jumlah pemilih yang ditetapkan itu merupakan final untuk menjadi pemilih pada pemilukada 9 Desember mendatang. “Ini sudah final. Tidak ada lagi ruang untuk tambahan pemilih,” katanya.

Sementara itu, Ketua Divisi Pengawasan Panwaslukada Kabupaten Tangerang, Abdul Rosyid mengatakan, sepanjang sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan kesepakatan dengan berbagai pihak berkepentingan dengan daftar pemilih yakni tim sukses pasangan bakal calon.

Maka penambahan jumlah pemilih di dua wilayah yang ditetapkan menjadi DPT tersebut tidak masalah. “Sepanjang itu sesuai dengan ketentuan. Maka penambahan jumlah itu sah-sah saja,” tandasnya.(din)

Kabar6-Hingga dua tahun masa kepemimpinannya, Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany kiranya masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah.
Salah satunya, pembangunan gedung pemerintahan yang masih belum direalisasikan sampai dua tahun masa kepemimpinannya di kota termuda di Provinsi Banten tersebut.

Bahkan minimnya gedung pemeirintahan di Kota Tangsel menambah daftar kontrakan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangsel untuk berkantor.
“Sepertinya, sudah saatnya walikota membangun gedung pemerintahan,” kata Heri Somantri, Anggota Komisi III DPRD Kota Tangsel, kemarin.

Dia menuturkan, meskipun Airin menyatakan bahwa SKPD bisa bekerja dengan gedung seadanya, hal itu tidak menjadikan walikota terus bertahan pada tidak membangun gedung pemerintahan. Apalagi, sebuah gedung pemerintahan itu bagian dari icon sebuah daerah.

“Dari pada mengontrak yang sama-sama memakan biaya, lebih baik bangun gedung pemerintahan. Apalagi, jarakanya yang berpencar-pencar, akan menyulitkan pelayanan satu atap,” sebut Somantri.

Pantauan kabar6.com pada sejumlah kantor pemerintahan di Tangsel. Antara jarak satu kantor dinas dengan dinas lainnya cukup berjauhan.

Belum lagi, status kantor yang hanya kontrakan. Seperti Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), saat ini masih mengontrak di pusat perkantoran Bidex, Serpong.

Belum lagi, sejumlah kantor di kawasan komplek Wintanahardja, Pamulang. Di lokasi tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Lingkungan Hidup (BLHD), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), dan sejumlah kantor dinas lainnya juga pada status ngontrak.

Belum lagi, Kantor Arsip Daerah dan Kantor Perpustakaan Daerah yang juga ikut mengontrak sebuah bangunan kawasan Pamulang.

Sedangkan beberapa kantor yang tidak berstatus mengontrak gedung, diantaranya Badan Perencanaan Penbangunan Daerah (Bappeda), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag).

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), jaraknya berjauhan antara satu dengan yang lainnya.

Beberapa dinas berada di BDS Serpong, seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sebagain di Cilenggang Serpong, seperti Disperindag, Disdukcapil dan Bappeda, dan sebagian lainnya di Kecamatan Setu seperti DKPP.

“Jarak yang berjauhan ini tentu akan mengurangi nilai pelayanan kepada masyarakat. Belum lagi sarana dan prasarananya yang tidak memadai,” sebut Somantri.

Anggota DPRD Kota Tangsel lainnya, Ahmad Fauzi mengatakan, DPRD sudah beberapa kali mengusulkan agar walikota membangun pusat pemerintahan (Puspem) di satu tempat dan satu atap.

Namun, seiring berjalannya tahun anggaran 2011, 2012 hingga 2013, rencana pembangunan pusat pemerintahan tidak direalisasikan. “Memang keinginan walikota belum pada gedung pemerintahan. Tapi, rasanya penting juga gedung itu,” imbuhnya.

Kepala Bappeda Kota Tangsel Dendy Priyandana mengutarakan, soal pembangunan pusat pemerintahan, pihaknya sudah melakukan studi kelayakan, merancang detai bangunan dan menetapkan lokasi pusat pemerintahan tersebut.

“Sudah dalam tahap realiasi. Rencananya di Maruga (Kantor Kecamatan Ciputat sekarang, red). Tapi, untuk pembangunan masih lama. Mungkin rentang 2014-2015 baru dibangun. Tergantung dari walikota,” sebutnya.

Airin sendiri menyatakan, pihaknya sudah merencanakan pembangunan gedung pusat pemerintahan. Hanya saja, saat ini dia masih fokus pada pembangunan infastruktur jalan, drainase, sekolah dan beberapa kantor kelurahan dan kecamatan.

Untuk pusat pemerintahan, Airin mengatakan ada tanggal mainnya. “Mungkin 2014 baru kami mulai pembangunannya,” kata Airin beberapa waktu lalu.(iqmar)

Kabar6-Jabatan Camat Pondok Aren diserahterimakan dari  H. Apendi, S.Sos, Msi kepada ke HM. Sahlan, S.Sos yang sebelumnya menjabat sekretaris badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan, Senin (8/10).

Dalam sambutannya, Apendi yang akan menempati pos barunya di BPMPPKB kota Tangerang Selatan mengatakan selama hampir empat tahun menjabat camat Pondok Aren, dirinya menilai masih banyak yang harus dibenahi.

“Saya berharap  camat  baru nantinya bisa meneruskan amanah masyarakat tentunya melanjutkan program pemerintah,”ucapnya

Sementara itu, HM. Sahlan selaku camat yang akan menempati jabatan barunya di kecamatan Pondok Aren mengatakan, program  pemerintah melalui walikota Tangerang Selatan yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat tidak akan terwujud tanpa adanya sinergi dengan lapisan masyarakat yang ada di kecamatan Pondok Aren.(turnya)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menyerahkan draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke DPRD Kota Tangerang Selatan.

Diprediksi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2013 akan mengalami peningkatan sekitar Rp. 117.438.081.456 atau (29.33 %) dari APBD Tangsel tahun 2012, sebesar Rp 1.985 Triliun.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tangsel Bambang P Rachmadi mengatakan, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara Banggar DPRD dan Pemkot Tangsel.

“Pembahasan ini sebagai dasar pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Pembangunan Daerah (RAPBD) Kota Tangsel 2013. Hasil pembahasan ini akan disahkan dalam sidang paripurna DPRD pada beberapa hari mendatang,”  ujarnya Kepada Kabar6.com, Kamis (4/10/2012).

Menurutnya, terjadinya perubahan nilai APBD  karena ada kenaikan dana untuk pembangunan infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan.

Dia menjelaskan, secara umum KUA-PPAS 2013, pendapatan yang direncanakan sebesar Rp 453.862.224.800, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 717.528.390.732, Dana Perimbangan mencapai Rp.346.461.847.969.

Sementara Total Belanja mencapai Rp 1.658.533 Milliar dari Belanja Tidak Langsung Rp 510.750 Miliar dan Belanja Langsung Rp 1.147.783 Milliar atau 69,20 persen. “Ini semua masih tahap pembahasan kemungkinan bisa lebih meningkat lagi,” Ungkapnya.

Sementara itu, Sekda Kota Tangsel Dudung E Dierja mengakui memang ada kenaikan nilai APBD sekitar Rp 100 miliar. Kenaikan itu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anggaran di Pemkot Tangsel.

“Memang ada penambahan di APDB 2013 plus minusnya sekitar Rp 100 milliar,” katanya Usai Penyerahan KUA PPAS digedung DPRD Tangsel.(Evan)

Kabar6-Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany, menegaskan keinginannya untuk bisa ‘berlari’ didalam menjalankan seluruh program kerja pada 2013 mendatang. Hal ini patut menjadi bahan perhatian bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honorer.

“Kalau pegawai lambat tidak bisa mengikuti ritme saya tentukan akan saya tinggalkan,” kata Airin, dihadapan DPRD Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Senin (1/10/2012) di Setu.

Airin menjelaskan, waktu penyesuaian para pegawai dilingkungan Pemkot Tangsel usai dirinya dilantik dua tahun dianggapnya sudah cukup.  Oleh karena itu, terang Airin, dirinya ingin mengejar target pencapaian pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Airin, pascapemekaran daerah banyak masalah yang harus mendapatkan penanganan serius. Hal tersebut terkait lima bidang pelayanan, yakni insfrastruktur, pendidikan, kesehatan, tata kota dan kebersihan.

Kelima program tersebut merupakan skala prioritas. “Semua program ini sudah dicantumkan dalam RPJMD dan telah tertuang dalam Perda. Sebagai daerah baru harus ada semangat yang kuat untuk membangun,” ujar Airin.

Tak hanya itu, pada tahun 2013 mendatang Airin menambahkan, telah menginstruksikan kepada seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Agar dalam menyelenggarakan setiap program kegiatan dan rapat-rapat lebih banyak didalam kota.

Menurutnya, saat ini cenderung lebih banyak dilaksanakan di kawasan Puncak, Jawa Barat. Kebijakan tersebut baginya tak efektif dan ekonomis.

“Selain kalau didalam wilayah koordinasinya dapat lebih mudah, juga PAD-nya tidak akan kemana-mana,” terang Airin.

Dia menambahkan, pihaknya juga telah banyak menolak pengajuan dari PNS diberbagai daerah untuk bisa bertugas di Kota Tangsel. Namun, keinginan mutasi itu tak diakomidir olehnya.

“Kalau pegawai tersebut tidak memiliki kopetensi yang lebih dibidangnya saya tidak mau menerima. Sudah banyak yang kita tolak,” tegasnya. (yud)

Kabar6-Hermansyah resmi mundur dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, menyusul pencalonan dirinya sebagai wakil bupati Tangerang mendampingi Ahmed Zaki Iskandar sebagai Calon Bupati yang diusung Partai Golkar, PKS, Gerindra, Hanura, PBB, PKB Dan PBR.

Kemunduran Hermansyah dari jabatan Sekda ini disampaikan langsung Hermansyah seusai membacakan jawaban Bupati Tangerang Ismet Iskandar dalam rapat paripurna DPRD tentang penetapan bersama lima Raperda menjadi Perda, Senin (1/10/2012).

“Mulai besok, saya sudah tidak lagi menjabat sebagai Sekda. Dan, mulai besok pula, Pak Bupati sudah tidak lagi memerintah saya lagi,” ujarnya dihadapan peserta rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Amran Arifin, didampingi Wakil Ketua DPRD Syarifullah Dan Bupati Ismet Iskandar.

Dalam kesempatan itu pula, Hermansyah memohon maaf secara terbuka jika selama dirinya menjabat sebagai Sekda terdapat kesalahan dalam tugasnya.

“Bersamaan ini, saya memohon maaf kepada seluruh peserta sidang paripurna, jika dalam perjalanan karir saya memiliki kesalahan,” ungkapnya.

Hermansyah menegaskan, setelah pengunduran dirinya sebagai Sekda, dia akan melanjutkan perjuangan kepada dimensi lain, yakni sebagai Calon Wakil Bupati Tangerang.

“Setelah mundur dari sekda, saya melanjutkan perjuangan dalam dimensi lain,” pungkasnya.(dre/*)

Kabar6-Tak ingin kalah dengan pesatnya pembangunan sentra bisnis, perumahan, dan juga sarana lainnya di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), walikota setempat Airin Rachmi Diany pun akan mulai menitikberatkan pembangunannya pada infastruktur perkantoran dan pusat pemerintahan.

Ditarget, 2016 mendatang, semua perkantoran di Tangsel sudah bergaya modern dan nyaman bagi pelayanan masyarakat. “Saat ini kami masih konsen pada pembangunan-pembangunan infastruktur, seperti jalan, dan perkantoran. Pembangunan kantor pemerintahan dan pusat pemerintahan sendiri tidak akan berhenti sampai 2016 atau 2017 mendatang,” ucap Airin saat ditemui Minggu (30/9/2012).

Sebagaimana diketahui, sejauh ini, Airin bersama wakilnya Benyamin Davnie masih berkantor di bekas kantor Kecamatan Pamulang. Dimana, seharusnya, walikota memiliki kantornya sendiri yang jauh hari sudah ditunjuk lokasinya areal dekat kantor Kecamatan Ciputat saat ini.

“Kalau ditanya soal kesiapan kami membangun sarana olahraga, nanti lah. Konsen ke pusat pemerintahan dulu,” tegas Airin saat ditanya kesiapannya jadi salah satu tuan rumah kualifikasi piala dunia U-17, yang sedang didorong salah satu lembaga sepakbola untuk di gelar di Banten tersebebut.

Menurutnya lagi, soal urusan penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat nasional, bahkan internasional, Airin belum bisa bicara banyak. “Kalau di Banten (Serang) mungkin saja, mereka kan sedang membangun sport centre (pusat olahraga), kalau kami, ya kantor pemerintahan saja dulu,” jelasnya.

Sedangkan untuk pengembangan olahraga itu sendiri, Airin menyatakan akan menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak swasta di Kota Tangsel agar bisa berpartisipasi dalam membangun perolahrgaan Kota Tangsel.
“Kami coba manfaatkan pihak-pihak swasta yang ada untuk membantu pembangunan di kota ini, tentunya dengan basis memberikan kenyamanan dan pelayanan optimal,” singkatnya.

Sebelumnya, niatan Pemkot Tangsel membangun pusat pemerintahan sudah didengungkan sejak tahun 2010 lalu. Dimana, Pemkot sudah ancang-ancang akan menyiapkan lahan tak kurang seluas 3,5 hektar, dengan biaya mencapai Rp500 miliar.

Dimana bangunan di pusat pemerintahan itu akan dibangun dengan gaya modern, degan 3 tower, dan masing-masing tower bertingkat hingga 8 lantai.(iqmar)

Kabar6-Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany, meminta kegiatan Jumat Bersih (Jumsih) tak hanya sekedar seremonial saja dalam rangka menjelang pelaksanaan titik pantau Piala Adipura. Melainkan dilakukan atas dasar kesadaran masing-masing individu. Agar tempat tinggal dapat bersih dan nyaman.

“Saya berharap kegiatan Jumsih ini dapat mengetuk kesadaran masyarakat agar terus menggalakan dan menjadikan Jumat Bersih (Jumsih) sebagai agenda rutin setiap pekannya,” ungkap Airin, Jumat (28/9/2012).

Airin mengatakan, Pemkot Tangsel telah mengalokasikan anggaan yang cukup besar untuk penanganan sampah. Pemerintah terus berupaya melaksanakan program kebersihan dan penghijauan. Termasuk dengan melibatkan pihak swasta pun dilibatkan.

Masyarakat pun harus terlibat langsung untuk menjaga kebersihan. Kedepannya, Pemkot akan mengatur waktu dan jam untuk pembuangan sampah. Sehingga pada jam-jam tertentu, sampah dapat diangkut oleh petugas kebersihan.

“Sebenarnya ini hal mudah, saya harap, masyarakat harus bisa melaksanakan ini. Bisa tidak dilaksanakan?,” tanya Airin kepada para pedagang di pasar Jombang, Ciputat.

Usai memantau kerja bakti di Pasar Jombang, Walikota Airin naik kereta ekonomi dari Stasiun Jombang menuju Stasiun Rawa Buntu. Di dalam kereta, Walikota Airin sempat berdialog dengan penumpang dan menanyakan kenyamanan naik kereta api kereta api.

Bahkan meskipun Maimunah (65) bukan warga Kota Tangsel, Airin berpesan, agar tetap menjaga kebersihan lingkungannya. “Selain untuk diri sendiri, lingkungan bersih akan menciptakan kenyamanan di tempat tinggal,” ujar Airin dalam dialognya.(yud)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus menggalakkan penangkalan penyebaran narkotika di daerahnya. Setelah sebelumnya, melalui  rukun tangga (RT) dan rukun warga (RW), kali ini sosialisasi tuntas diberikan kepada pemuda di 13 kecamatan se-Kota Tangerang.

Melalui Bidang Kepemudaan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Tangerang, telah terbentuk sedikitnya 650 kader Pemuda Sadar Anti Narkoba (PESAN), yang nantinya akan menjadi barisan pertama menangkal peredaran narkoba di wilayah kecamatan.

“Hari ini (kemarin) pembentukan kader sekaligus sosialisasi anti narkoba untuk 2 kecamatan terakhir, yakni Tangerang dan Neglasari. Artinya, sejauh ini sudah ada 650 kader yang siap membantu pemerintah, kepolisian dan BNN (Badan Narkotika Nasional) untuk menangkal narkoba,” kata Wawan Fauzi, Kabid Kepemudaan, Kamis (27/9/2012).

Dalam sosialisasi yang dihadiri unsur BNN, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pemerintahan tersebut, tiap kader dibekali bagaimana merangkum pengamatan mereka atasperedaran narkoba di lingkungannya.

Dimana, nantinya mereka bisa berkoordinasi dengan pihak RT dan RW, hingga kepolisian untuk melaksanakan tugasnya.

“Nantinya, tiap kader akan diminta untuk membentuk juga kader di tingkat kelurahan,” simpulnya.

Kedepannya juga kader PASAN ini akan menjadi mitra pemerintah guna membantu kegiatan-kegiatan pemerintah dan instansi terkait untuk sosialisasi bahaya narkoba di tingkat kelurahan, hingga RT dan RW.

“Mudah-mudahan keberadaan mereka ini bisa memberi peran berarti di masyarakat,” singkat Wawan.

Sehari sebelumnya, Pemkot Tangerang melalui Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) setempat mulai mengaktifkan lagi peran serta Rukun Tangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Salah satunya, dalam menangkal peredaran narkoba di lingkungannya.

“Peran RT dan RW sangat penting dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan dari bawah ke atas. Informasi yang didapatkan RT maupun RW kebanyakan lebih akurat dibanding yang lain. Khususnya dalam menangkal peredaran narkoba dan menjaga kondusifitas warga,” kata Habibullah, Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kota Tangerang.
(Iqmar)