1

Jelang Pilgub, 817.401 Warga di Banten Belum Punya e-KTP

Ilustrasi (bbs)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten menggelar rapat pleno rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017, Kamis (03/11/2016).

Dari hasil rapat pleno tersebut, terungkap bila ada sebanyak 817.000 lebih warga Banten terancam tidak bisa memilih lantaran belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Ketua KPU Banten, Agus Supriatna mengatakan, pihaknya sudah menetapkan ada sebanyak 155 kecamatan dari 1551 desa dan kelurahan dengan jumlah pemilih sebanyak 7.823.550 jiwa.**Baca juga: Pilgub Banten 2017 Terdeteksi Rawan Konflik.

Dari jumlah tersebut, ternyata masih ada sebanyak 817.401 pemilih yang belum memiliki e-KTP.**Baca juga: Kabupaten Tangerang Tetapkan 4.371 TPS Untuk Pilgub Banten.

Terkait itu, Ketua Banwaslu Banten, Pramono Ubaid menyampaikan kritik atas program e-KTP yang menjadi syarat hak pilih bagi warga.**Baca juga: Disnaker Banten Siapkan 11 Ribu Loker di Job Fair 2016.

Kebijakan itu dinilai sangat merugikan masyarakat, karena aturan yang dikeluarkan oleh Kemendagri tertuang dalam PKPU, pemilih diwajibkan memiliki e-KTP.(fbi)

**Baca juga: Tiba di Merak, Ratusan Warga Sumatera Siap Demo Ahok.




WH Umbar Janji Bangun RS Tanpa Kelas

Wahidin Halim.(ist)

Kabar6-Calon Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) melakukan pertemuan dengan ulama di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang.

Dalam kesempatan ini, WH janji bakal membangun rumah sakit tanpa kelas dan gratis jika dirinya terpilih.

WH mengatakan dirinya miris dengan kondisi bidang kesehatan di Provinsi Banten. Menurutnya, konsep rumah sakit tanpa kelas bisa diterapkan di Banten.**Baca juga: WH Yakin Menang, Rano Minta Dicoblos Kumisnya.

“Di Kota Tangerang sudah berjalan. Konsep ini bisa diterapkan di Banten,” ungkap WH menjelaskan, Rabu (2/11/2016).**Baca juga: Hadiri Pesta Nelayan, Begini Janji WH-Andika.

Menurut WH, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten sangat mencukupi untuk menerapkan konsep rumah sakit tanpa kelas.**Baca juga: Kasus Jual Beli Tanah, WH Digugat Warga Tangerang.

“Rumah sakit ini gratis. Tanpa melihat status sosial warga Banten,” katanya.(rani)




Kabupaten Tangerang Tetapkan 4.371 TPS Untuk Pilgub Banten

Ilustrasi (bbs)

Kabar6-Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten di Kabupaten Tangerang bakal digelar di 4.371 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang, Akhmad Jamaludin mengatakan, jumlah TPS ini mengalami penurunan dari pemilihan sebelumnya di Kabupaten Tangerang yakni 4.416 TPS.

“Ya, setelah adanya rapat pleno jumlah DPS (Daftar Pemilih Tetap-red) beberapa hari yang lalu memang jumlah TPS berkurang. Karena, pemilihnya yang memiliki suara ganda, tidak bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang lagi atau sudah meninggal,” ungkap Akhmad menjelaskan, Rabu (2/11/2016).

Maka dari itu, TPS yang memiliki jumlah suara sedikit bakal gabungkan dengan TPS lainnya dengan lokasi yang tidak terlalu jauh. Hal ini dilakukan agar tidak menyulitkan partisipan suara.**Baca juga: Sosialisasi Pilgub Banten Minim di Kota Tangerang.

“Untuk satu TPS sendiri terdapat 250 pemilih. Untuk wilayah yang mendapat pengurangan TPS lebih banyak di kawasan perkotaan yakni, kawasan Selatan Kabupaten Tangerang,” tandasnya.**Baca juga: Jumlah DPS di Kota Tangerang Capai 1.127.025 Jiwa.

Sementara itu diketahui, jumlah pemilih ganda di Kabupaten Tangerang mencapai 71 ribu. Hal tersebut dikarenakan banyaknya penduduk Kabupaten Tangerang yang telah berpindah ke tempat lain.(Shy)




Sosialisasi Pilgub Banten Minim di Kota Tangerang

Syafril Elain, Jubir pasangan WH-Andika.(ist)

Kabar6-Tim Pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten nomor urut satu, Wahidin Halim-Andhika Hazrumy (WH-Andika) mengeluhkan minimnya sosialisasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten melalui alat peraga.

Pasalnya, alat peraga sosialisasi Pilgub Banten, ternyata belum banyak terpasang, meski tahapan kampanye sudah dimulai sejak 28 Oktober 2016 lalu.

“Seharusnya begitu memasuki massa kampanye, alat peraga sudah terpasang di sejumlah titik, tidak boleh terlambat. Dana alat peraga itu sudah disediakan di APBD Provinsi Banten,” kata Syafril Elain, Juru Bicara pasangan WH-Andika, Rabu (2/11/2016).

Menanggapi keluhan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang mengungkapkan, distribusi alat peraga itu belum seluruhnya turun dari KPU Provinsi Banten ke KPU Kota Tangerang.

“Sampai saat ini kami belum bisa memasang alat peraga itu di semua titik, karena atribut-atribut itu belum seluruhnya dikirim oleh KPU Banten ke kam,”‘ kata Ketua KPUD Kota Tangerang, Sanusi Pane.**Baca juga: Jumlah DPS di Kota Tangerang Capai 1.127.025 Jiwa.

Dari beberapa titik di jalan-jalan protokol yang ditentukan untuk pemasangan alat peraga, kata dia, alat peraga baru terpasang di Jalan Raya Daan Mogot.**Baca juga: Pilgub Banten, Kapolres Irman: Kondusifitas Harus Tetap Terjaga.

Sedangkan di titik lain seperti Jalan Hasyim Ashari,  Juanda,  Jendral Sudirman, M Thamrin, Hoscokroaminoto, dan Jalan Raya Gatot Subroto belum ada alat peraga yang dipasang.**Baca juga: Amankan Demo Ahok, Polda Banten Kirim Pasukan “Asmaul Husna”.

“Mudah-mudahan pekan ini alat peraga itu seluruhnya sudah bisa dikirim, supaya bisa dipasang secara serentak di seluruh wilayah di Kota Tangerang,” ujarnya.(alby)




Rano Berharap Megawati Datang ke Kampanye Akbar

Deklarasi pasangan Rano-Mulya.(ist)

Kabar6-Calon gubernur (cagub) Banten nomor urut satu Rano Karno berharap Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarno Putri, dapat hadir dalam massa kampanye akbar Pilgub Banten 2017.

Kehadiran Megawati diyakini bisa membakar semangat para pendukung dan kader partai berlambang Banteng Moncong Putih dan partai pengusung lainnya.

“Nanti dilihat, karena tentu 11 provinsi mengharapkan Ibu Ketum (Megawati) hadir, belum kabupaten dan kota. Tapi, mudah-mudahan karena jarak dekat (Jakarta-Banten) mungkin Ibu akan hadir, tapi belum konfirmasi,” kata Rano Karno, di Kota Serang, Rabu (2/11/2016).

Dirinya pun mengapresiasi peran relawan yang ikut mempromosikan pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief ke masyarakat Banten.

“Cukup signifikan, karena mereka jauh lebih dulu bekerja. Relawan itu hampir enam bulan yang lalu sudah bergerak, walaupun memang melalui media sosial,” terangnya.

Rano berharap antara relawan dengan tim pemenangan partai koalisi, dapat saling bekerjasama dan tidak terjadi bentrokan. Sehingga mampu memberikan pelajaran politik yang santun kepada masyarakat.

“Kalau yang namanya relawan kan sebenarnya orang yang rela. Artinya bukan berarti tidak terdaftar, tapi akhirnya mereka juga menyatu kepada kita,” tegasnya.**Baca juga: DKPP Tangsel Janji Selesaikan Sampah di Cipeucang.

Perlu diketahui bahwa Pilgub Banten akan berlangsung pada 15 Februari 2017 dan akan di ikuti oleh dua pasang calon, nomor urut satu dimiliki oleh Wahidin Halim-Andhika Hazrumi yang di usung oleh Partai Politik Demokrat, Golkar, Hanura, Gerindra, PAN, PKS, dan PKB.**Baca juga: Bau Busuk, Warga Demo Minta TPA Cipeucang Ditutup.

Lalu nomor urut dua di miliki oleh pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief yang di usung oleh parpol PDIP, PPP, dan Nasdem.(tmn)

**Baca juga: Pilgub Banten 2017 Terdeteksi Rawan Konflik.




Pilgub Banten, Kapolres Irman: Kondusifitas Harus Tetap Terjaga

Deklarasi damai PIlgub Banten.(tia)

Kabar6-Pihak Kepolisian Resor Metropolitan Tangerang menegaskan, siapapun yang terpilih menjadi Gubernur Banten kedepan, kondusifitas harus tetap terjaga.

Demikian disampaikan Kapolres Metropolitan Tangerang, Kombes Irman Sugema dalam acara Deklarasi Damai Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten yang berlangsung di RM Bukit Randu, Kota Tangerang, Rabu (2/10/2016).

“Siapapun yang jadi Gubernur Banten nanti, kondusifitas harus tetap terjaga. Kami dari jajaran kepolisian akan terus berusaha menjaga situasi agar tetap kondusif,” ujarnya.

Namun demikian, Kapolres Irman tetap berharap, bila Pilgub Banten yang akan digelar pada Februari 2017 mendatang, dapat terlaksana dengan baik.
 
Sementara, Ketua Panwaslu Kota Tangerang, M. Agus Salim, juga menegaskan akan menindak tegas jika menemui penyimpangan dalam proses Pilgub mendatang.**Baca juga: Airin Larang Sekolah di Tangsel Adakan Buku LKS.

“Ya, kami akan menindak tegas jika dalam proses kampanye sampai pemilihan, ada pasangan calon yang melakukan penyimpangan, seperti suap dan sebagainya,” tegas Agus.**Baca juga: Warga Diimbau Waspada, Ini Sembilan Titik Banjir di Kota Tangerang.

Tampak hadir dalam acara tersebut, tim kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim-Andika Hazrumy (WH-Andika) dan Rano Karno-Embay Mulya Syarif (Rano-Embay), Ketua KPUD Kota Tangerang, Sanusi serta Dandim 0506/Tgr, Letkol Inf Achiruddun.(agm/tia)




Ditemukan 71 Ribu Pemilih Ganda di Kabupaten Tangerang

Ilustrasi (bbs)

Kabar6-Sedikitnya ada 71 ribu pemilih ganda ditemukan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kabupaten Tangerang.

Temuan ini terungkap dalam rapat pleno penetapan DPS yang digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tangerang.

Anggota KPUD Kabupaten Tangerang, Muhamad Iqbal menyebut, temuan pemilih ganda dalam DPS ini ditemukan tersebar di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang.

“DPS ini kemudian akan dikembalikan ke Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) untuk dilakukan verifikasi ulang,” ungkal Iqbal menjelaskan, Senin (31/10/2016.

Kebanyakan, lanjut Iqbal, data pemilih ganda itu terjadi lantaran banyak warga yang pindah ke wilayah lain. Namun, perpindahan itu belum dilakukan validasi data kependudukan.

“Setelah dicek ternyata nama serta tempat tanggal lahirnya sama. Data ganda ini tersebar di seluruh Kabupaten Tangerang,” papar Iqbal.**Baca juga: Pilgub Banten 2017 Terdeteksi Rawan Konflik.

Dalam tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017 ini, setelah DPS ini selesai, KPUD juga bakal melakukan pencermatan dan validasi, sebelum diumumkan ke publik menjadi  Daftar Pemilih Tetap (DPT).**Baca juga: Jumlah DPS di Kabupaten Tangerang Capai 2.065.560 Jiwa.

“Masih ada tahapan lagi untuk menetapkan data pemilih ini menjadi DPT,” katanya.(rani)

**Baca juga: Polda Banten Imbau Warga Tak Terpancing Demo Periksa Ahok.




Jumlah DPS di Kabupaten Tangerang Capai 2.065.560 Jiwa

Rapat Pleno pembahasan DPS di Kabupaten Tangerang.(shy)

Kabar6-KPUD Kabupaten Tangerang menyebut jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) diwilayahnya sebanyak 2.065.560 jiwa.

Jumlah DPS tersebut terungkap dalam rapat pleno terkait jumlah DPS yang digelar KPUD Kabupaten Tangerang, di Gedung Serba Guna (GSG) Kabupaten Tangerang, Senin (31/10/2016).

Komisioner KPUD Kabupaten Tangerang, Iqbal mengatakan, dari total DPS tersebut, terdeteksi ada sebanyak 1.045.851 pemilih laki-laki dan 1.019.709 pemilih perempuan.

“Wilayah terbanyak DPS-nya adalah, Kecamatan Pasar Kemis. Dan, paling sedikit adalah Kecamatan Gunung Kaler,” ungkap Iqbal.**Baca juga: Pembangunan RSUD Pantura Ditarget Rampung 2017.

Sedangkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) baru akan ditetapkan KPU pada Desember 2016 mendatang.**Baca juga: Pilgub Banten, Ini Imbauan Plt Gubernur Kepada ASN.

“Tanggal pasti penetapan DPT kami belum tahu. Karena saat ini KPUD masih melakukan verifikasi terhadap jumlah DPS, karena dikhawatirkan masih ada pemilih yang belum terdaftar,” ujar Iqbal.(shy)




Pilgub Banten, Ini Imbauan Plt Gubernur Kepada ASN

Ilustrasi (bbs)

Kabar6-Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Banten diimbau bisa menjaga netralitasnya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten pada 15 Februari 2017 mendatang.

Netralitas ASN diharapkan bisa menjadikan pelayanan publik tidak terganggu dengan warna-warni politik.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Nata Irawan saat memimpin rapat pertama bersama Kepala SKPD dilingkungan Pemprov Banten, di Pendopo KP3B, Kota Serang, Senin (31/10/2016).

“Tolong kita (ASN) bisa membawa diri kita masing-masing dan membawa sikap sebaik-baiknya. Saat ini tugas fungsi SKPD harus berjalan dan pelayanan kepada masyarakat juga berjalan,” kata Nata Irawan lagi.

Dirjen Bina Pemerintahan Desa pada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) ini pun mendapatkan tugas khusus, yakni menjaga pelaksanaan Pilkada serentak bisa lancar dan damai.

Selain itu, Plt Gubernur Banten juga diharapkan bisa mengawal proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Banten 2017.

“Selanjutnya saya bersama Sekretaris Daerah (Sekda) dan SKPD akan menyusun, mengawal dan mengesahkan RAPBD 2017,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Nata menyebut akan bertemu dengan KPU, Bawaslu pihak kepolisian, dan TNI.

“Kepada Satpol PP saya minta mulai koordinasi dengan pengamanan (Pilkada),” terangnya.

Selain itu, Nata juga meminta agar semua lembaga negara dan penyelenggara Pilkada bisa bertugas dengan baik, hingga pilkada tidak menimbulkan kekacauan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.**Baca juga: Pilgub Banten 2017 Terdeteksi Rawan Konflik.

“Saya minta Kesbangpol memantau dan melaporkan setiap tahapan Pemilukada, termusak perkembangan di lapangan. Mari kita tangani persoalan itu secara tegas dan santun dengan suasana aman dan damai,” tegasnya.(tmn)




Hadiri Pesta Nelayan, Begini Janji WH-Andika

Wahidin Halim saat menyapa nelayan Tanjung Pasir.(shy)

Kabar6-Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Wahidin Halim-Andika Hazrumy (WH-Andika) menghadiri Pesta Laut yang digelar para nelayan di Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Senin (31/10/2016).

Calon Gubernur nomor urut 1 tersebut, mengunjungi pesta laut nelayan untuk berkampanye sekaligus berdialog, terkait kesulitan yang dihadapi ketika melaut.

“Banyak nelayan mengeluh kesulitan melaut. Penyebabnya berbagai hal, diantaranya karena kapal yang tidak memadai,” ujar WH.

WH berjanji bakal memberikan bantuan berupa modal usaha, meningkatkan keterampilan dan kemampuan, untuk meningkatkan pendapatan para nelayan.**Baca juga: Pilgub Banten 2017 Terdeteksi Rawan Konflik.

Tak hanya itu, pasangan nomor urut 1 itu juga mengumbar janji akan menggratiskan biaya kesehatan dan pendidikan, bila terpilih memimpin Banten kedepan.**Baca juga: Lima Kasus Penyelundupan Narkotika Lewat Bandara Soetta Digagalkan.

“Dua hal itu (pendidikan dan kesehatan), sangat penting bagi mereka. Saat mereka dibebankan dengan biaya kesehatan dan sekolah, bisa tambah turun penghasilannya dari melaut. Kalau semua ditanggung pemerintah, penghasilan mereka bisa tercukupi,” pungkasnya.(shy/rani)