Kabar6-Penyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Raharjo terkait masih adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi besar di Banten, meresahkan sebagian elit politik.

Pasalnya, banyak yang menduga, tindak pidana korupsi ini melibatkan Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur (Cawagub) di Pilkada Banten.

Demikian dikatakan Pengamat Politik dari Lembaga Survei Konsep Indonesia, Veri Muhlis Arifuzzaman, Rabu (30/11/2016) .

Menurutnya, meski Ketua KPK tak menyebut nama atau kandidat yang terlibat dalam dugaan korupsi dimaksud, namun pernyataannya terlanjur memancing reaksi dari banyak pihak dan membuat panas situasi.**Baca juga: KPU Rilis Kekayaan Pasangan Cagub Banten 2017, Andika Paling “Tajir”.

“Pernyataan Agus ini memancing reaksi. Apalagi saat ini situasi politik sedang panas di Banten,” ungkap Veri.**Baca juga: Dugaan Korupsi di Banten, KPU Pastikan Pilkada Tetap Jalan.

Menurutnya, Agus sebaiknya  menjelaskan maksud dan tujuan dari pernyataannya tersebut, dengan menyebut figur yang tersangkut kasus korupsi dimaksud.**Baca juga: KPK: Masih Ada Dugaan Korupsi Besar di Banten.

“Ini penting untuk kondisi politik yang sejuk dan tentram. Jangan sampai KPK dituduh berpolitik. KPK juga harusnya punya tanggungjawab moral kepada pemilih di Banten, agar mereka bisa memilih pemimpin yang bersih dan bebas korupsi. Jangan sampai masyarakat Banten salah pilih,” ujarnya.(az)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten resmi merilis jumlah harta kekayaan dua pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten 2017.

Dari rincian tersebut, Cawagub Andika Hazrumy diketahui paling ‘tajir’ dibandingkan kandidat lainnya, karena memiliki total harta kekayaan paling banyak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Banten, total harta kekayaan Andika mencapai Rp20,744 miliar.

Harta itu terdiri dari harta tidak bergerak Rp16,788 miliar, harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin lainnya Rp1,664 miliar, harta bergerak lainnya Rp670 juta, giro Rp321 juta dan surat berharga Rp1,8 miliar.

Sedangkan pasangannya, Wahidin Halim (WH) memiliki total harta kekayaan sebesar Rp17,942 miliar, dengan rincian harta tidak bergerak Rp13,028 miliar, harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin lainnya Rp1,130 miliar, harta bergerak lainnya Rp386 juta, giro dan setara kas lainnya Rp3,396 miliar.

Selain merilis laporan harta kekayaan milik pasangan WH-Andika, KPU juga mengumumkan harta kekayaan milik pasangan calon Rano Karno-Embay Mulya Syarif.

Harta milik Rano Karno terdata sebesar Rp15,794 miliar dan USD 7.776 dengan rincian harta tidak bergerak Rp10,806 miliar, harta bergerak seperti alat transportasi dan mesin lainnya Rp720 juta, harta bergerak lainnya Rp1,276 miliar, surat berharga Rp891 juta, giro dan kas Rp301 juta dan USD 7.776, dan piutang Rp1,932 miliar.**Baca juga: Ternyata, Airin Sudah Perintahkan Penutupan Karaoke Matador.

Lalu pasangan Rano yakni Embay Mulya Syarif, tercatat memiliki harta paling sedikit dibandingkan kandidat lainnya dengan total sebesar Rp2,097 miliar. Harta tersebut terdiri dari harta tidak bergerak Rp2,053 miliar dan giro serta setara kas Rp43 juta.**Baca juga: Dugaan Korupsi di Banten, KPU Pastikan Pilkada Tetap Jalan.

“Melalui pengumuman ini, calon gubernur dan wakil gubernur telah memenuhi kewajiban untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN,” kata Komisioner KPU Banten Syaeful Bahri kepada wartawan dalam jumpa pers di Media Center KPU Banten, Rabu (30/11/2016).(Rif)

**Kaca juga: KPK: Masih Ada Dugaan Korupsi Besar di Banten.

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten, ikut angkat bicara soal pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, ihwal dugaan tindak pidana korupsi yang masih ada di Banten.

Pernyataan Ketua KPK itupun belakangan menjadi bola panas, jelang pelaksanaan Pilkada Banten 2017 mendatang.

Komisioner KPU Banten, Syaeful Bahri memastikan, bila pernyataan Ketua KPK tersebut bukan ditunjukan kepada para penyelenggara Pilkada Banten 2017 mendatang.

“Dari sumber yang bisa kami percaya, pernyataan Ketua KPK itu tidak berkaitan dengan penyelenggara dalam Pilgub ini. Tapi apapun itu kaitannya, mereka yang tahu. Intinya tidak berkaitan dengan kami,” tegas Syaiful, Rabu (30/11/2016).

Syaiful juga menegaskan, bahwa KPU akan tetap menjalankan tugas sebagai penyelenggara, untuk mensukseskan jalannya Pilkada Banten nanti.

“Saya harus satu kata dengan Ketua KPU Banten. Bahwa kita tidak dalam kapasitas mengomentari statmen pernyataan Ketua KPK. Apapun yang dikatakan Ketua KPK, kita sebagai penyelenggara tetap akan menyelenggarakan Pilgub ini secara berintegritas, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.**Baca juga: Tahun 2017, Pemprov Banten Bakal Terapkan APBD Online.

Sebelumnya diberitakan, Ketua KPK, Agus Rahardjo mengungkap masih adanya dugaan korupsi di Banten. Dugaan itu kini masih dalam penyelidikan KPK.**Baca juga: KPK: Masih Ada Dugaan Korupsi Besar di Banten.

“Saya monitor, kami punya radar untuk Banten. Tapi karena tindak pidana korupsinya itu besar, nanti setelah Pilkada saja kami ungkap,” kata Agus usai menjadi pembicara bedah buku Jihad NU Melawan Korupsi di Kantor PWNU Banten, Sabtu (26/11/2016) lalu.(Rif)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten terus melakukan validasi atas Daftar Pemilih Sementara (DPS). Pasalnya ada selisih data soal daftar pemilih potensial yang tidak memiliki KTP elektronik (e-KTP) dalam Daftar DPS Pilkada Banten 2017.

“Data itu sudah terdeteksi, tinggal nanti kita pastikan data tersebut sehingga tidak ada yang ditanyatakan ganda dan semuanya valid,” kata Anggota KPU Banten Syaeful Bahri menjelaskan kepada wartawan, Selasa (29/11/2016).

Menurit Syaeful, KPU telah menargetkan proses validasi atas selisih data DPS yang tidak mempunyai e-KTP tersebut bisa selesai sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 7-8 Desember 2016.

“Selisih angka itu sekarang sedang kita kerjakan dan kita sisir supaya datanya betul-betul valid. Intinya semua akan kami bereskan dan laporannya mudah-mudahan bisa diselesaikan sebelum penetapan DPT,” paparnya.

Sementara itu informasi yang berhasil dihimpun, DPS yang tidak memiliki e-KTP dari data KPU Banten sebelumnya berjumlah sebanyak 817.401 penduduk.
Namun pasca dipajang di setiap kecamatan supaya bisa ditanggapi publik, jumlah DPS tersebut melonjak naik menjadi 995.081 penduduk yang tidak memiliki e-KTP.

Adapun hasil rekap data DPS yang tidak memiliki e-KTP, paling banyak berada di Kabupaten Tangerang dengan jumlah 475.449 penduduk.**Baca juga: KPU Siapkan Lima Pakar di Debat Kandidat Pilgub Banten.

Kemudian Kabupaten Pandeglang dengan jumlah 176.326 penduduk, Kota Tangerang Selatan dengan jumlah 102.681 penduduk dan Kabupaten Serang dengan jumlah 95.859 penduduk.**Baca juga: Ngeri..! Tiga Tahun Nenek Amerah Hidup dengan Mata Bolong.

Lalu, Kota Tangerang dengan jumlah 56.835 penduduk, Kabupaten Lebak dengan jumlah 53.994 penduduk, Kota Cilegon dengan jumlah 19.645 penduduk dan Kota serang dengan jumlah 14.292 penduduk.(Rif)

Kabar6-KPU Banten berencana menghadirkan lima pakar ahli berbeda bidang keilmuannya dalam pelaksanaan debat kandidat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten 2017 mendatang.

Anggota KPU Banten, Syaeful Bahri mengatakan, lima pakar tersebut terdiri dari Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fauzul Iman, Rektor Untirta Soleh Hidayat, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhamadiyah Jakarta Endang Sulastry, Guru Besar Ekonomi UIN Jakarta Ahmad Rodoni dan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli.

“KPU sudah memplenokan tim pakar dalam debat kandidat. Kelima pakar itu sudah kami tunjuk untuk menjadi tim perumus pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan dalam debat,” kata Syaeful usai menghadiri Sosialisasi Pilkada Banten 2017 dan Launching Pilgub Cerdas hasil kerjasama dengan BEM Serang di aula Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Indonesia (PEPABRI) Banten, Selasa (29/11/2016).**Baca juga: Pilkada Serentak 2017, ICW Ajak Semua Pihak Berantas Korupsi.

Selain itu, KPU menurut Syaeful juga telah menetapkan agenda pelaksanaan debat kandidat dua pasangan calon Pilkada mendatang. Rencananya kata Syaeful, debat ini akan dilangsungkan selama tiga kali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.**Baca juga: Aksi 212, Bupati Zaki Ajak Warga 29 Kecamatan Istighosah Serentak.

“Karena memang jatahnya maksimal tiga kali, kami rencanakan debat ini dilaksanakan di akhir Bulan Desember 2016, pertengahan Bulan Januari 2017 dan diawal Bulan Februari 2017. Debat ini juga nantinya akan disiarkan langsung oleh stasiun televisi nasional,” ungkap Syaiful.(rif)

Kabar6-Siti Fadilah, korban kecelakaan yang kakinya harus diamputasi di RSUD Banten, ternyata merupakan anak angkat Calon Gubernur (Cagub) Banten, Rano Karno.

“Dengan keterbatasan kami, Alhamdulillah Pak Rano mau membantu. Kami sekeluarga enggak tahu harus bagaimana membalas jasa Pak Rano,” kata Wahdi, orang tua kandung Siti Fadilah, di RSUD Banten, Jumat (25/11/2016).

Wahdi bercerita, bila anak gadisnya Siti Fadilah merupakan siswi SMP Mathla’ul Anwar, Kabupaten Pandeglang. Siti diangkat menjadi anak oleh Rano Karno dan Dewi Rano, di kediaman Wahdi jauh sebelum tahapan Pilgub Banten dimulai.

Selaku orangtua, Wahdi sendiri mengaku sangat sedih, karena tak mampu mengobati kedua kaki anaknya yang remuk dan membusuk, usai mengalami tabrakan delapan bulan silam.

Menurut dokter yang menangani, kaki Siti harus di amputasi. Namun, karena keterbatasan biaya, Wahdi hanya mampu merenung dan berdoa, hingga akhirnya Pak Rano membawanya ke RSUD Banten untuk di obati.

“Alhamdulillah, sekarang anak saya sudah mulai tersenyum kembali. Sudah mulai ketawa-ketawa lagi. Saya sama keluarga cuma bisa berdoa yang terbaik untuk Pak Rano Karno,” tambahnya.

Sebelumnya, Calon Gubernur (Cagub) Banten Rano Karno dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten. Pelaporan itu dilayangkan atas dugaan pelanggaran kampanye.**Baca juga: Dugaan Pelanggaran Kampanye, Bawaslu Bakal Panggil Rano.

Penasehat Hukum Pasangan Cagub Wahidin Halim-Andika Hazrumy (WH-Andika), Ramdan Alamsyah melihat ada pelanggaran saat Rano menjenguk Siti Fadilah di RSUD Banten.**Baca juga: Gara-gara Amplop, Rano Karno Dilaporkan ke Bawaslu.

Salah satunya adalah, saat Rano terlihat memberikan bantuan uang kepada Siti yang kakinya diamputasi.(tmn)

Kabar6-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten akan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Calon Gubernur (Cagub) Banten, Rano Karno.

Pihak Bawaslu berjanji akan bekerja secara profesional menangani laporan dari penasehat hukum pasangan Cagub nomor urut satu tersebut.**Baca juga: Gara-gara Amplop, Rano Karno Dilaporkan ke Bawaslu.

“Pak Rano akan kami panggil. Ada tim dari kita (Bawaslu) yang juga mantau kegiatan tersebut,” kata Pramono U Tantowi, Ketua Bawaslu Banten, Kamis (24/11/2016).**Baca juga: 19 Ribu Warga Cilegon Terancam “Golput” di Pilgub Banten 2017.

Sebelumnya, Penasehat Hukum Pasangan Cagub Wahidin Halim-Andika Hazrumy (WH-Andika), Ramdan Alamsyah melihat ada pelanggaran saat Rano menjenguk Siti Fadilah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten. Rano terlihat memberikan bantuan uang kepada Siti yang kakinya diamputasi.(tmn)

Kabar6-Calon Gubernur (Cagub) Banten, Rano Karno dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten. Pelaporan itu terkait dugaan pelanggaran kampanye.

Penasehat Hukum Pasangan Cagub Wahidin Halim-Andika Hazrumy (WH-Andika), Ramdan Alamsyah melihat ada pelanggaran saat Rano menjenguk Siti Fadilah di RSUD Banten.

Dalam kesempatan itu, Rano terlihat memberikan bantuan uang kepada Siti yang kakinya diamputasi.

“Dalam video itu Pak Rano memberikan amplop. Patut di duga itu adalah uang,” kata Ramdan Alamsyah, Kamis (24/11/2016).**Baca juga: 19 Ribu Warga Cilegon Terancam “Golput” di Pilgub Banten 2017.

Dirinya pun meminta pihak Bawaslu Banten untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kampanye tersebut.(tmn)

Kabar6-Tim Sukses (Timses) Pasangan Calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dinilai banyak melakukan pelanggaran menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten.

Demikian dikatakan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tangerang, Zaki Fuadi, Rabu (23/11/2016).

“Pelanggaran yang dilakukan timses kebanyakan terkait pemasangan alat peraga yang tidak sesuai titik yang ditentukan,” ungkapnya.**Baca juga: Pria Lompat dari “Flyover” Ciputat Diduga Depresi.

Zaki mengatakan, pelanggaran bahkan ditemukan di hampir setiap kecamatan diwilayah Kabupaten Tangerang.**Baca juga: Mengenaskan..! Pria Ini Tewas Diduga Lompat Dari “Flyover” Ciputat.

“Kami bahkan sudah menyurati Timses Paslon agar segera melakukan pencopotan alat peraga yang melanggar. Namun, sampai sekarang surat kami belum diindahkan,” terangnya.**Baca juga: Awas..! Parkir Sembarangan di Lapangan Sunburst Dikempesin.

Sebagai tindaklanjut, Zaki menyebut bila pihaknya menggandeng pihak Satpol PP, baik ditingkat kabupaten maupun kecamatan untuk melakukan pencopotan alat peraga dimaksud.**Baca juga: Kampoeng Anggrek Resto Raih Adhikarya Wisata 2016.

“Kami minta mereka (Timses) bisa mengikuti aturan yang dibuat. Ini bertujuan untuk menciptakan Pikada yang sukses, aman, tertib dan lancar,” tutupnya.(shy)

Kabar6-Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tangerang menggelar Seminar kesadaran demokrasi untuk pemilih pemula di Aula Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang, Kamis (17/11/2016).

Dalam seminar itu, dihadirkan sebagai pembicara, Kasi Politik Dalam Negeri pada Kesbangpol Kota Tangerang, Kaonang dan Ketua KPU Kota Tangerang, Sanusi Pane.

Seminar itu sedianya juga dihadiri ribuan pelajar dari 20 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Tangerang.

“Tujuan seminar ini adalah untuk penguatan dan peningkatan pemahaman demokrasi untuk pemilih pemula, juga upaya peningkatan partisipasi pemilih,” ungkap Kaonang pada kabar6.com.

Kaonang menyebut, bila seminar itu sebagai upaya tindakan preventif bagi pemilih pemula di Kota Tangerang, agar tidak golput (golongan putih) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 15 Februari mendatang.

“Saat ini, generasi muda khususnya siswa di SMA dan SMK di Kota Tangerang, menjadi target oknum-oknum pelaku “cuci otak” agar tidak ikut di Pilkada. Pemilih pemula yang masih awam, tentunya sangat mudah dipengaruhi hal-hal seperti itu,” ujarnya.**Baca juga: Ortu Pelajar Kecewa, Jadwal Festival Anak Kota Tangerang “Ngawur”.

Tak hanya itu, ia juga menargetkan angka minimal partisipasi pemilih di Kota Tangerang dalam Pilgub Februari 2017 mendatang dapat mencapai 70 persen.**Baca juga: Buruh Cilegon Desak UMK 2017 Rp3.690.000.

“Ya, masih ada waktu panjang untuk mensukseskan target 70 persen. Kami optimis, angka tersebut bukan lagi sekedar mimpi belaka,” tambahnya.(tia)