Kabar6-Edi Sunayo, atau yang akrab disapa Haji Yoyo berbalik badan mendukung pasangan calon petahana Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie.

Padahal, sudah menjadi rahasia umum bila pengusaha alutsista itu sebelumnya santer tersiar kabar sebagai penyokong dana bagi Arsid yang jadi rival petahana.

Ini menandakan konstalasi politik di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dinamis. Peta dukungan pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang berubah dari ajang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ketika pertama kali digelar pascapemekaran.

“Bu Airin tetap on the track (sesuai jalur). Tidak ada kaum mayoritas dan minoritas di Tangsel,” ungkap Yoyo ketika deklarasi dikediamannya di Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Minggu (8/11/2015).

Menurut Ketua Tim Pemenangan Airin-Benyamin ini, dirinya mencoba realistis atas kondisi yang sebelumnya dan kini terjadi di Kota Tangsel. Dukungan kepada petahana didasari oleh hasil kinerja Airin-Benyamin selama lima tahun terakhir.

Yoyo jelaskan, ?sebagai daerah otonomi baru, jalannya pembangunan di Tangsel. berjalan secara gotong-royong. Pola ini terbukti mampu menyelaraskan dinamika keberagaman hingga ke tingkat masyarakat. Berbatasan langsung dengan Ibu Kota Jakarta, sebagian besar berasal dari kaum urban dan memiliki bermacam latarbelakang.

Hanya saja, segala perbedaan itu mampu membentuk satu arah konsep pembangunan daerah. Tidak hanya bermacam komunitas budaya yang ada di dalamnya, turut berkembang pula komunitas-komunitas dari berbagai profesi.

“Kita dari relawan pendukung yang terdiri dari 25 komunitas Organisasi Kepemudaan dan Profesi secara resmi mendeklarasikan dukungan terhadap Airin-Benyamin untuk maju di Pilkada nanti,” jelasnya disambut riuh tepuk tangan seribuan orang hadirin.

?Majunya pembangunan di beberapa bidang, terang Yoyo, turut dibarengi dengan kerukunan masyarakat. Terbukti, meski sebagai jendela Ibu Kota Jakarta, konflik di tingkat masyarakat bawah nyaris tidak dijumpai. ** Baca juga: Ketua Panwaskada Cilegon Ingatkan ASN Netral

“Coba lihat di daerah lain, sering terjadi gesekan lewat adanya perbedaan-perbedaan di masyarakat. Selama memimpin Tangsel, bu Airin tetap on the track (sesuai jalur). Tidak ada kaum mayoritas dan minoritas di Tangsel,” terang pria yang terkenal sebagai pemilik kawasan perumahan Villa Dago itu.(yud)

Kabar6-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, mendapatkan sosialisasi mengenao netralitas pegawai negeri di salah satu hotel di Kota Cilegon, Kamis (5/11/15).

Sosialisasi ini, digelar oleh Kepala Sub Bagian Organisasi Bidang Pemerintahan Kota Cilegon agar ASN tidak mudah terjebak upaya mobilisasi massa.

Hadir sebagai narasumber, Ketua KPU dan Panwaskada Kota Cilegon. Dalan sosialisasi itu, seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemkot Cilegon diwanti-wanti untuk tidak melakukan hal-hal maupun kegiatan yang berbau kampanye yang sarat mengindikasikan mendukung salah satu pasangan calon.

“Bagaimanapun ASN di lingkungan Pemda harus netral dalam pilkada. Tidak boleh memihak calon manapun,” kata Ketua KPU Cilegon Fathullah saat memberikan arahan.

Ketua Panwaskada Cilegon, Achmad Achrom mengatakan, pimpinan SKPD paling berpotensi mengarahkan para bawahannya untuk memilih salah satu pasangan calon. **Baca juga: Bawaslu Banten Sebut Pelanggaran Rendah Tak Jamin Kondusifitas Pilkada.

“Sosialisasi ini bersifat mengingatkan. Pimpinan SKPD cukup berpengaruh dan amat berpotensi dalam hal mobilisasi sehingga perlu diingatkan,” kata Achrom.(sus)

Kabar6-Sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) tiga Pasangan Calon (Paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan, makin tak terurus.

Berdasarkan pengamatan kabar6.com di sejumlah titik pemasangan, APK Paslon berupa umbul-umbul san spanduk banyak yang berjatuhan dan sobek.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel, Badrussalam, mengatakan pihaknya selalu keliling untuk mengecek kondisi APK ketiga Paslon, baik itu yang berupa baliho, umbul-umbul maupun spanduk.

“Meski demikian, minimnya personel untuk mobil di lapangan, menyebabkan pengawasan APK Paslon menjadi tidak optimal,” ujar Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Kampanye ini saat dihubungi kabar6.com melalui telepon selularnya, Kamis (5/11/2015).

Dihubungi terpisah, Sekretaris KPU Kota Tangsel, Wahyunoto, menyatakan pihaknya tidak bisa langsung mengganti apabila ada APK Paslon yang mengalami kerusakan karena itu merupakan tanggung jawab dari pihak ketiga. ** Baca juga: Bawaslu Banten Sebut Pelanggaran Rendah Tak Jamin Kondusifitas Pilkada

“Kami khan menyerahkan kepada pihak ketiga untuk membuat dan memasang seluruh APK Paslon termasuk perawatannya agar sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada dan ketiga Paslon yang bertarung siapa saja,” pungkas Wahyu.(ard)

Kabar6-Meski laporan temuan pelanggaran Pilkada serentak untuk wilayah Kota Cilegon terendah se Provinsi Banten, namun kerawanan konflik dan tindak pelanggaran masih harus di waspadai.

Demikian dikatakan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten, Eka Satya Laksmana saat dihubungi kabar6.com, Rabu (4/11/2015).

Menurutnya, rendahnya temuan tindak pelanggaran tidak menjadi penentu yang dapat menjamin kondusifitas pelaksanaan Pilkada di lapangan, terutama menjelang masa pemungutan dan penghitungan suara.

“Untuk Kota Cilegon, temuan tindak pelanggarannya memang terkecil. Hanya ada empat pelanggaran yang sifatnya temuan. Tapi ini tidak menjamin Pilkada kondusif hingga hari pelaksanaan,” kata Eka, Rabu (4/11/15).

Untuk itu, pihak kepolisian dan Panitia Pengawas Pilkada (Panwaskada) di daerah diimbau agar selalu waspada, terhadap kemungkinan munculnya konflik akibat pelanggaran. **Baca juga: Laporan Temuan Pelanggaran Pilkada Cilegon Terendah se-Banten.

“Temuan pelanggaran yang rendah tidak boleh membuat pengawasan menjadi lemah. Karena bukan tidak mungkin pelanggaran nanti justru terjadi secara besar-besaran, di hari pemungutan suara,” tambah Eka.(sus)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengaku kesulitan dalam rekrutmen 13.470 calon ketua dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan ditempatkan di 2.245 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Demikian dikatakan Komisioner KPU Kota Tangsel, Badrussalam, saat dihubungi kabar6.com, Rabu (4/11/2015).

Menurutnya, waktu yang hanya dua hari kiranya sangat sulit untuk merekrut calon ketua dan anggota KPPS, mengingat ketatnya persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi KPPS.

“Masyarakat yang ingin menjadi KPPS itu syarat utama adalah tidak boleh dua kali. Jadi, bagi yang sudah pernah, tidak boleh lagi. Dan, itu kan sudah ketentuan yang berlaku,” ucap pria yang akrab disapa Badrus ini lagi.

Dijelaskannya, selain merekrut KPPS, KPU juga merekrut 4.490 petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang akan bertugas menyebarkan undangan sampai proses perhitungan suara nanti.

“Jadi total yang akan direkrut untuk ditempatkan di seluruh TPS nanti ada 17.960 orang,” terang mantan Komisioner KPU Kabupaten Tangerang ini lagi. **Baca juga: Cetak Surat Suara Tunggu Persetujuan Paslon.

Dihubungi terpisah, Sekretaris KPU Kota Tangsel, Wahyunoto mengungkapkan, bahwa untuk honor Ketua KPPS dibanderol Rp1 juta dan masing-masing anggota KPPS Rp500 ribu. Sedangkan untuk petugas Linmas honornya Rp600 ribu. **Baca juga: Logistik Pilkada Tangsel Sudah 75 Persen.

“Honor seluruh petugas KPPS itu untuk satu kali kegiatan dan diprioritaskan masyarakat yang berdomisili di wilayah TPS itu berada yang menjadi petugas KPPS,” tegas Wahyu lagi.(ard)

Kabar6-Laporan temuan pelanggaran Pilkada di Kota Cilegon merupakan yang terendah dibanding tiga kabupaten/kota lainnya yang melaksanakan Pilkada serentak di Banten. Meski demikian, kerawanan terjadinya konflik dan tindak pelanggaran masih harus diwaspadai.

Divisi Pengawasan Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten, Eka Satyalaksmana, mengatakan rendahnya temuan tindak pelanggaran tidak lantas menjamin kondusifitas pelaksanaan Pilkada di lapangan, terutama menjelang masa pemungutan dan penghitungan suara.

“Untuk Kota Cilegon temuan tindak pelanggarannya memang terkecil. Hanya empat pelanggaran, itu pun sifatnya temuan. Tapi ini tidak menjamin Pilkada akan kondusif hingga hari pelaksanaan,” katanya saat dihubungi kabar6.com melalui sambungan telepon, Rabu (4/11/2015).

Untuk itu, pihaknya meminta pihak Kepolisian dan Panwaskada Cilegon selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya potensi konflik akibat pelanggaran. ** Baca juga: Logistik Pilkada Tangsel Sudah 75 Persen

“Temuan pelanggaran yang rendah tidak boleh menjadikan pengawasan menjadi lemah. Karena bukan tidak mungkin pelanggaran nanti justru terjadi secara besar-besaran dihari pelaksanaan pemungutan yang rentan memicu konflik,” katanya.

Ketua Panwaskada Cilegon, Achmad Achrom, mengatakan sampai sejauh ini untuk pelanggaran yang tercatat di Panwaskada baru sekadar hasil temuan petugas Panwascam yang seluruhnya bersifat pelanggaran administratif.

“Dari empat dugaan pelanggaran itu kita terima baru sebatas temuan petugas Panwascam. Sementara untuk pelanggaran yang sifatnya laporan masyarakat belum kita terima,” kata Achrom.(sus)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus melaksanakan tahapan demi tahapan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menyisakan waktu hanya 36 hari lagi dan KPU telah siap 75 persen logistik kebutuhan pemungutan suara.

Sekretaris KPU Kota Tangsel Wahyunoto meyakini, bila kebutuhan logistik Pilkada akan rampung 100 persen menjelang hari pemungutan suara, pada 9 Desember mendatang.

“Kami yakin jelang hari H nanti persiapan kebutuhan logistik sudah 100 persen, apalagi kami anggaran kami kan tidak terganggu dengan belum dicairkannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P),” ucap Wahyunoto saat dihubungi Kabar6.com melalui telepon selularnya, Rabu (4/11/2015).

Saat disinggung kebutuhan logistik apa saja yang sudah siap, pria yang akrab disapa Wahyu ini mengungkapkan, saat ini kotak suara, bilik suara, tinta penanda, segel, formulir, alat pencoblos, alas coblos, spidol, lem dan sampul atau amplop sudah ada. **Baca juga: KPU Tangsel Siapkan 4.490 Botol Tinta Pilkada.

“Kami juga tengah mengecek logistik yang sudah ada apakah ada kekurangan atau kesalahan agar dapat segera dibenahi lagi,” terang Wahyu lagi.(ard)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sampai saat ini belum mencetak surat suara untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015, yang dijadwalkan dihelat pada 9 Desember mendatang.

Itu karena, KPU masih menunggu persetujuan foto atau gambar seluruh Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Tangsel periode 2016-2021.

Ketua KPU Kota Tangsel, M Subhan menyatakan, pihaknya dalam proses cetak surat suara harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari seluruh Tim Sukses Paslon agar tidak terjadi kesalahan usai cetak nanti.

“Kami kan harus duduk bersama dengan seluruh Tim Sukses masing-masing Paslon untuk menyepakati foto atau gambar yang mana atau pas dicetak di surat suara nanti,” ujar pria yang akrab disapa Aang ini saat dihubungi Kabar6.com melalui telepon selularnya, Rabu (4/11/2015).

Aang mengatakan, pihaknya baru akan memproses cetak surat suara apabila sudah disetujui oleh seluruh Tim Sukses masing-masing Paslon, bahkan terlebih dahulu pihaknya akan melakukan tes print surat suara.

“Tes print surat suara perlu dilakukan agar diketahui kurang apanya di foto atau gambar Paslon itu, kan masing-masing Tim Sukses Paslon punya pendapat berbeda,” terang Aang lagi.

Hal senada juga dibenarkan Sekretaris KPU Kota Tangsel Wahyunoto. Dirinya menegaskan, pihaknya sampai saat ini memang belum melakukan naek cetak suara karena tengah memproses persetujuan foto atau gambar dari Paslon. **Baca juga: KPU Tangsel Cetak Puluhan Surat Suara Braile.

“Kalau sekarang kebutuhan logistik pemungutan suara yang sudah ada baru kotak suara, bilik suara, tinta penanda, segel, formulir, alat pencoblos, alas coblos, spidol, lem dan sampul atau amplop sedangkan untuk cetak surat suara kami yakin dalam dekat sudah bisa naik cetak,” harap Wahyu.(ard)

Kabar6-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten mewaspadai potensi penggembosan suara pada hari pemungutan suara serentak, 9 Desember mendatang. Rencananya, Bawaslu akan mengerahkan satu petugas pengawas untuk satu TPS di seluruh wilayah yang melaksanakan Pilkada serentak.

“Kami sedang tahap perekrutan pengawas di TPS. Rencananya nanti satu TPS satu petugas,” kata Eka Satyalaksmana, Anggota Bawaslu Banten yang ditemui usai saresehan di Gedung DPRD Kota Cilegon, Selasa (03/11/15).

Menurut Eka, sejumlah aksi kecurangan pada saat penghitungan hasil pemungutan suara sangat rentan terjadi sehingga perlu diwaspadai. ** Baca juga: Pilkada Cilegon, Sudarmana-Marfi Diisukan Terima Rp5 Miliar dari Lawan Politik

Kewaspadaan serupa dirasakan dua pasang calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Sudarmana-Marfi dan Tb Iman Ariyadi-Edi Aryadi. Kedua pasangan tersebut dipastikan mengutus tim sukses guna mengawal pelaksanaan Pilkada di setiap TPS.

“Saya percaya saja sama penyelenggara dan petugas pengawas yang sudah disiapkan Panwaskada. Tapi tim sukses tetap akan membantu di lokasi,” kata Sudarmana.

Di pihak lain, Pasangan Iman-Edi yang sebelumnya diprediksi sejumlah survei yang dilakukan beberapa internal partai akan mengantongi suara cukup besar pada Pilkada ini, mengaku tidak terlalu khawatir soal kerawanan penggembosan suara pada penghitungan perolehan suara nanti, namun demikian pihaknya tetap percaya pada para tim sukses yang turut mengawasi jalannya pemungutan hingga penghitungan suara nanti.

“Kami percaya KPU maupun Panwaskada akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tapi kami tetap melakukan pemantauan melalui timses yang kami sebar hingga tingkat kelurahan,” kata Iman.(sus)

Kabar6-Pilkada Kota Cilegon mulai memanas. Belum selesai isu calon boneka untuk memuluskan pencalonan pasangan Tb Iman Ariyadi-Edi Aryadi, pasangan jalur independen Sudarmana-Marfi kembali diisukan menerima dana Rp5 miliar dari lawan politiknya.

Isu tersebut diungkapkan sendiri oleh calon Walikota Cilegon Sudarmana. Ia mengaku mendapatkan informasi soal isu tersebut dari tim sukses di Lapangan. ** Baca juga: PKS Tangsel Targeti Raup Suara Maksimal di Pilkada 2015

“Saya ini terus-terusan difitnah sama lawan politik. Mulai tudingan calon boneka sampai isu soal saya menerima aliran dana limamiliar. Saya nyatakan ini fitnah dan hanya kampanye hitam yang ditujukan kepada saya,” kata Sudarmana kepada kabar6.com, usai menghadiri saresehan kesadaran berdemokrasi di Aula DPRD Kota Cilegon, Selasa (3/11/15).

Untuk diketahui, pasangan Sudarmana-Marfi merupakan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cilehon dari jalur independen lantaran seluruh dukungan partai politik diborong habis karena merapat kepada pasangan Iman-Edi.(sus)