Kabar6-Dua sosok Calon Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Rano Karno, kiranya punya pendapat berbeda soal penyelesaian aset-aset bermasalah di wilayah paling barat Pulau Jawa tersebut.

Sedianya, silang pendapat itu mengemuka, menyusul pertanyaan cara penyelesaian aset bermasalah, yang dilontarkan Calon Wakil Gubernur Banten, Embay Mulya Syarif dalam acara debat publik yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten yang disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi swasta, Selasa (27/12/2016) malam.

Calon Gubernur nomor urut 1, Wahidin Halim menyebut, bila penyelesaian persoalan aset itu merupakan hal yang mudah dilakukan. “Gampang itu,” sahut politikus yang akrab disapa WH itu.

Menurutnya, untuk menuntaskan problem aset dimaksud, perlu adanya kerjasama dengan lembaga Sucofindo untuk melihat hasil transaksi.

Dengan metode menelusuri semua aset, WH bahkan mengklaim bisa menuntaskan persoalan itu hanya dalam kurun waktu satu tahun.

WH mengambil contoh, bahwa saat memimpin Kota Tangerang, dirinya telah berhasil mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak delapan kali.‎

Dimulai dari penelitian dan penelusuran aset daerah sejak era sebelumnya. Hanya dalam kurun waktu satu tahun setengah, persoalan aset bisa diselesaikan.

“Kalau aset provinsi digunakan untuk memperkaya diri oleh orang per orang, ya kita lakukan penegakan hukum,” klaimnya.

Sementara, Calon Gubenur Banten nomor urut 2, Rano Karno justru berpendapat berbeda soal penuntasan aset bermasalah di wilayah yang pernah dipimpinnya sepanjang dua tahun terakhir.

Ia menegaskan, selama dua tahun berturut-turut Banten mendapatkan predikat disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang pemicu utamanya karena tata kelola aset daerah buruk.

“Dua tahun saya kerja, rekonsiliasi aset itu baru 60 persen. Karena banyak data-data aset yang disembunyikan. Yang belum ketemu, misalnya juga Pak Wahidin tahu Situ Cipondoh, kemudian kayak kasus Situ Kaya Antap,” ujar Rano yang langsung disambut tepuk tangan riuh pendukungnya yang turut hadir di studio.

Rano menyatakan, masalah ini (Aset) menjadi kendala serius. Butuh kerja keras untuk menelusuri aset daerah yang lenyap dan hal itu diyakininya bisa terungkap.

“Jadi itu harapan kita saja, dan dua tahun itu bukan pekerjaan yang mudah karena butuh waktu,” tutup Rano.**Baca juga: KPU Banten: Debat Publik Jadi Proses Pendidikan Politik.

Sedianya, perdebatan di atas merupakan sekelumit yang terekam dalam acara Debat Publik Pilkada Banten 2017. Acara yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten itu bertindak sebagai moderator yakni, Zainal Arifin Mochtar dan Komaruddin Hidayat.(yud)

Kabar6-Isu tentang untuk tidak memilih dinasti politik santer bergaung selama perhelatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017. Lantas, seberapa berpengaruhnya terhadap persepsi masyarakat yang punya hak pilih.

“Isu agar tidak memilih kandidat dari kalangan dinasti politik tentu saja memberikan dampak‎,” kata analis politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, John Pahamazah, Selasa (27/12/2016).

Apalagi isu tersebut dipolitisir untuk pemenangan salah satu pasangan calon tertentu. John melihat, juga istilah dinasti atau jawara tidak lagi digunakan pada sentimen yang negatif, tapi dibawa lebih kepada jujur, adil, rasional dan akuntabel.

“Kemudian prosesnya dilakukan secara transparan, saya kira masyarakat semua akan memiliki gambaran yang jelas,” ujar John.

Disinggung perihal data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahwa angka pelanggaran pilkada di Banten paling tinggi.

John bilang, persaingan Pilgub Banten ini tergolong ketat, karena hanya melibatkan dua pasangan kandidiat atau head to head.

‎Ia percaya, kepada lembaga wasit pesta demokrasi itu sudah punya sistem. Bisa mengakumulasikan kasus pelanggaran yang jadi catatan bagi masing-masing pasangan calon untuk diberikan sanksi teguran.

“Apakah terkena sanksi, diperingatkan atau juga mendapatkan hasil yang kurang baik,” John bilang.

Ia menambahkan, kandidat pasangan calon pemenang punya pekerjaan rumah dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

‎John mengutip pernyataan dari seorang tokoh di Banten, siapapun pemimpin yang jadi, wilayah ini akan tetap berjalan dengan berbagai potensinya.**Baca juga: KPU Banten: Debat Publik Jadi Proses Pendidikan Politik.

“Tapi persoalannya bagaimana menghasilkan pemimpin yang kuat. Yang bisa memberikan nilai lebih, pada kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Banten,” tutup John.(yud)

Kabar6-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, Agus Supriyatna mengatakan, bila sedianya kegiatan debat publik telah diatur dalam Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kampanye.

‎Kegiatan ini merupakan tahapan pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada 15 Februari 2017 mendatang.

“Sehingga kegiatan ini merupakan yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Banten,” ungkapnya dalam sambutan acara Debat Publik Pilkada Banten yang disiarkan secara langsung oleh salah satu televisi swasta nasional, Selasa (27/12/2016).

Agus jelaskan, ‎pada putaran pertama ini KPU Banten memilih topik dengan kesejahteraan dan pelayanan publik, serta pemberdayaan perempuan.

Ia mengajak kepada seluruh masyarakat Banten yang punya hak pilih untuk memperhatikan secara seksama‎. Tentunya terkait apa saja yang disampaikan oleh kedua kandidat calon gubernur dan wakil gubernur.

“Sehingga dengan kita menyaksikan kegiatan ini kita bisa memilah dan memilih, terkait dengan pilihan yang akan dipilih pada 15 Februari 2017 mendatang,” ‎jelasnya.

Agus menambahkan, kegiatan debat publik dapat menjadi‎ bagian dari proses pendidikan politik bagi masyarakat. Sebab masyarakat Banten lah yang akan menentukan pilihannya dan jadi penentu dalam lima tahun kedepan.

“Sehingga rakyat Banten lah yang berdaulat untuk memilih ‎para calon pemimpinnya,” tambahnya.**Baca juga: Serapan APBD Banten 2016 Capai 93 Persen.

Pada kegiatan debat publik ini dipandu oleh dua moderator ternama di masing-masing bidangnya. Yakni, Zainal Arifin Mochtar selaku Direktur Pukat UGM dan cendikiawan muslim Komarudin Hidayat.(yud)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten, menjamin kerahasiaan materi pertanyaan debat kandidat yang akan disampaikan kepada dua pasangan calon peserta Pilkada Banten 2017.

Anggota KPU Banten Syaeful Bahri menegaskan, jaminan materi debat tersebut bersifat rahasia. Karena, tim pakar yang merumuskan pertanyaan baru akan menyampaikannya kepada moderator menjelang pelaksanaan debat dimulai.

“Jadi nanti mekanismenya seperti ujian nasional. Tim pakar sudah menjamin kerahasiaan materi debat untuk tidak disampaikan kepada siapapun termasuk kepada KPU, apalagi kepada pasangan calon,” ungkap Syaeful saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/12/2016).

Menurut Syaeful, dalam debat putaran pertama yang akan disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi pada malam ini, para kandidat akan diuji dengan materi yang bertemakan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan perempuan.

“Kalau tema tentang pemberdayaan perempuan, itu hasil usulan rapat koordinasi kemarin dengan tim pakar yang menyusun materi,” paparnya.

Secara teknis Syaeful menjelaskan, pelaksanaan debat kandidat ini akan dibagi menjadi delapan segmen yang di antaranya terdiri dari pembukaan dan prolog para kandidat, penyampaian visi misi dan penajaman materi yang akan langsung dieksplorasi oleh moderator.

“Pada segmen ini, moderator nanti akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada kandidat dengan materi yang sudah disiapkan dari tim pakar. Lalu pada segmen selanjutnya, moderator melanjutkan pertanyaan hingga segmen kedelapan yang kemudian ditutup dengan statmen dari para calon,” ucapnya.

Diketahui, lima pakar ahli yang ditunjuk KPU Banten untuk menjadi tim pakar debat kandidat, telah merekomendasikan dua moderator yang nanti akan memandu jalannya pelaksanaan debat tersebut.**Baca juga: Pemkab Tangerang Luncurkan Pajak Online.

Adapun dua moderator itu yakni Prof Dr Komarudin Hidayat dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Dr Zainal Arifin Mochtar dari UGM, Yogyakarta.(rif)

Kabar6-Partai Hanura menyatakan siap untuk memenangkan pasangan Calon Gubernur Banten Wahidin Halim-Andika Hazrumy (WH-Andika) dalam Pilgub Banten 2017 nanti.

Ketua DPD Hanura Provinsi Banten Eli Mulyadi mengatakan, Hanura sudah melakukan konsolidasi tingkat ranting di setiap kelurahan di Provinsi Banten.

“Hanura siap memenangkan WH-Andika di Banten,” ungkap Eli dalam pelantikan Ranting Hanura Kota Tangerang Selatan (Tangsel) di Muncul, Setu, Selasa (27/12/2016).

Eli menegaskan, pihaknya tidak segan-segan memecat kadernya jika tidak mendukung WH-Andika. Apalagi mendukung calon lain dalam Pilgub Banten 2017.

“Sudah ada contohnya di wilayah barat. Kalau terbukti akan kita pecat,” paparnya.

Dirinya mengimbau kepada setiap kader Hanura untuk tidak terpengaruh iming-iming dari pihak manapun untuk mendukung calon lain.

“Katakan pada pihak lain bahwa Kader Hanura solid mendukung WH-Andika,” ujarnya.

Sementara, Ketua DPC Partai Hanura Kota Tangsel, Saleh Asnawi menegaskan, bila pihaknya dirinya bakal mengevaluasi hasil kinerja‎ seluruh pengurus ranting.

Setiap pengurus akan dimintai pertanggungjawaban, atas pencapaian hasil program serta kegiatan yang telah dilakukan.

“Saya tidak akan segan-segan mencoret atau memecat. Apa yang sudah dikerjakan, sumbangsih apa yang sudah di‎berikan. Akan kami tanyakan nanti,” tegasnya.

Diketahui, pada penyoblosan 15 Februari 2017 mendatang pasangan calon yang akrab disapa WH-AA itu didukung oleh mayoritas‎ partai politik.**Baca juga: WH-AA Absen di Pelantikan Pengurus Hanura Tangsel.

Antara lain, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional, dan Partai Hanura.(yud/az)

Kabar6-‎Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Tangerang Selatan (Tangsel), menggelar pelantikan pengurus ranting sekaligus konsolidasi jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017.

Sayangnya, kedua sosok kandidat pasangan calon nomor urut 1 Wahidin Halim-Andika Hazrumy (WH-AA) yang diusung partai besutan Wiranto itu, tidak menampakan batang hidungnya.

Ketua DPD Partai Hanura Banten, Eli Mulyadi mengungkapkan, kedua kandidat WH-AA telah mengkonfirmasi kepadanya berhalangan hadir.**Baca juga: Bisnis Hotel Lesu, PHRI Tangsel Sebut Restoran Naik 20 Persen.

Mereka absen karena mesti mempersiapkan acara debat kandidat yang disiarkan secara langsung oleh salah satu televisi berita nasional, malam nanti.**Baca juga: Libur Panjang Okupansi Hotel di Tangsel Lesu.

“Kader Hanura wajib menyimak apa yang disampaikan visi dan misi dari pasangan calon,” katanya di kawasan Lubana Sengkol, Kecamatan Setu, Selasa (27/12/2016).(yud)

Kabar6-Jumlah dugaan pelanggaran pemilu di Provinsi Banten hingga kini terbanyak secara nasional.

“Jakarta baru 35 laporan. Kalau tidak salah kita memang terbesar secara nasional,” kata Pramono U Tantowi, Kepala Bawaslu Banten, Selasa (20/12/2016).

Menurut Pramono Banten telah mencatatkan sebanyak 63 pelanggaran kampanye, baik yang dilaporkan oleh masing masing calon, masyarakat, hingga temuan dari Bawaslu berupa money politik.

“Ada 63 laporan dari tim pasangan calon, masyarakat, dan temuan kita (Bawaslu). Paling banyak Alat Peraga Kampanye (APK) ilegal, netralitas PNS, kegiatan pemda, dugaan politik uang ada dua,” terangnya.

Banyaknya angka pelanggaran kampanye tersebut, pihak Bawaslu mengaku telah berupaya semaksimal mungkin untuk menekannya.**Baca juga: Total DPT Pilgub Banten Capai 7,7 Juta.

“Sudah kita lakukan sosialisasi, himbauan, pertemuan dengan KPU, sudah kita lakukan,” tegasnya.(tmn)

Kabar6-Mulai tahun depan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak akan menambah alokasi anggaran untuk KPU dan Bawaslu Banten yang sedang fokus menggelar Pilkada Serentak Tahun 2017.

Demikian dijelaskan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten, Kusmayadi, Senin (19/12/2016). “Anggaran yang disalurkan sudah cukup. Bahkan kayaknya akan ada Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran,” kata Kusmayadi.

Kusmayadi merinci, pada komposisi APBD murni tahun 2016, Pemprov Banten telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 miliar bagi KPU Banten.**Baca juga: MUI Tangerang: Pengelola Mall Jangan Minta Karyawan Muslim Pakai Atribut Agama Lain.

Anggaran tersebut kembali ditambah sebesar Rp120 miliar pada APBD 2016 Perubahan. Hingga totalnya menjadi Rp270 miliar.**Baca juga: “Copot” Suyanto, Walikota Arief Lantik Plt Direktur PDAM TB.

Sementara, lanjut Kusmayadi, anggaran untuk Bawaslu pada APBD murni 2016, dialokasikan sebesar Rp50 miliar. Kemudian ditambah pada APBD Perubahan sebesar Rp40 miliar. Sehingga totalnya menjadi Rp90 miliar.(rif)

**Baca juga: 39 Perusahaan di Banten Ajukan Penangguhan UMK 2017.

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menggelar Pilkada Banten Apps Challenge 2016 di Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Sabtu (17/12/2016).

Acara yang diikuti 32 finalis ini, merupakan rangkaian kompetisi antar programer komputer dalam membuat aplikasi (apps) yang dikhususkan memperkenalkan seluk-beluk Pilkada Banten 2017, dengan sistem operasi berbasis IOS, Android, Windows Phone, dan Website

Kegiatan ini juga merupakan bentuk kepedulian KPU Banten terhadap pemilu yang baik dalam hal partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.

“Para finalis ini merupakan pemilih muda yang sengaja kita ajak dalam apps challenge, mengingat mereka sangat akrab dengan dunia teknologi. Hal ini juga sebagai cara kita pula agar para pemilih muda mau untuk berpatisipasi dalam pemilihan nanti,” ungkap Ketua KPU Banten, Agus Supriyatna.

Nantinya, aplikasi yang dibuat lebih disasarkan dengan kemudahan mendapatkan informasi mengenai Pemilihan Gubernur (Pilgub).

“Aplikasi ini nantinya akan memudahkan pemilih untuk mengetahui tentang pemilihan. Seperti mengetahui jadwal pemilihan, lokasi, biodata calon gubernur dan peraturan KPU,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengatakan, acara ini menunjukan bahwa kelompok masyarakat yang bergerak di bidang teknologi juga punya kepedulian terhadap pesta demokrasi atau pemilu.**Baca juga: Total DPT Pilgub Banten Capai 7,7 Juta.

“Ini sebagai bukti pemilu bisa melibatkan para pihak yang selama ini kurang dijangkau atau dilibatkan dalam pelaksanaan pemilu,” katanya.(shy)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menjamin penyaluran Surat Keterangan (SK) pengganti e-KTP bagi warga untuk ikut mencoblos di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten, akan didistribusikan transparan dan tepat sasaran.

Hal tersebut, sekaligus menjawab kekhawatiran adanya potensi penyalahgunaan SK pengganti e-KTP yang akan dimanfaatkan oknum tertentu untuk memobilisasi massa di Pilkada Banten 2017 mendatang.

“Kemungkinan penyalah gunaan SK itu masih kecil. Kecendrungan disalah gunakan oknum tertentu juga faktanya hingga kini belum ada,” kata Kepala Biro Pemprov Banten, Kusmayadi kepada wartawan, Jumat (16/12/2016).

Kendati begitu, Pemprov Banten kata Kusmayadi tetap mewaspadai adanya penyalahgunaan pembuatan SK e-KTP yang berpotensi dimanfaatkan oknum tertentu di Pilkada nanti.

“Ya kita tetap mewaspadai itu. Apalagi kalau udah ada permintaan pembuatan suket yang dilakukan secara besar-besaran, karena ini bisa saja dimanfaatkan kelompok tertentu yang berafiliasi dengan salah satu calon,” ucapnya.**Baca juga: Bawaslu Bakal Awasi Penerbitan SK e-KTP Untuk Nyoblos.

Namun ia memastikan, menurut laporan dari Disdukcapil di masing-masing daerah, kekhawatiran itu hingga kini masih belum ditemukan.**Baca juga: Mau Ikut Pilgub, 88 Ribu Warga Banten Harus Pakai SK.

“Yang jelas sampai saat ini koordinasi kami dengan Disdukcapil kabupaten/kota itu belum ada,” tegas Kusmayadi.(Rif)