Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mendesak KPU Provinsi Banten untuk memanggil pasangan bakal calon (Pasbalon), Achmad Dimyati Natakusumah-Yemmelia.

Pemanggilan ini terkait pengunduran diri Achmad Dimyati Natakusumah sebagai pasangan calon tersebut dari jalur perseorangan (Independen).

Sedianya, pemanggilan dianggap penting guna memintai klarifikasi atas pengunduran diri yang dilakukan bakal pasangan calon tersebut.

“Harus dipastikan mengenai pengundurannya. Makanya, KPU RI meminta kepada KPU Banten untuk memanggil yang bersangkutan, untuk menyatakan secara resmi. Dan, KPU Banten membuat berita acaranya,” kata Ketua KPU RI, Juhri Ardiantoro usai acara deklarasi dan diskusi publik di Kota Serang, Selasa (20/9/2016).

Ia mengungkapkan, dalam perspektif penyelenggaraan Pilkada, yang dimaksud pasangan calon adalah kedua bakal pasangan calon yang bersangkutan, bukan salah satunya.

“Masih dalam proses klarifikasi, dan yang menjadi catatan adalah, bahwa bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri, tidak boleh lagi dicalonkan oleh parpol,” tandasnya.**Baca juga: KPU Banten Pastikan Dimyati-Yemelia Gugur dari Calon Independen.

Ketua KPU Provinsi Banten, Agus Supriatna mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan.**Baca juga: EMS Disebut Pantas Dampingi Rano di Pilgub Banten.

“Hari ini, yang pasti kita sudah layangkan surat, kita ingin meyakinkan, ini jangan main-main Pilkada,” tandasnya.(zis)

Kabar6-Nama tokoh pendiri Provinsi Banten, Embay Mulya Syarif (EMS), dikabarkan ikut masuk dalam bursa calon Wakil Gubernur (Wagub) di DPP PDI Perjuangan, untuk mendampingi Rano Karno di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017.

Sosiolog Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Suwaib Amirudin mengatakan, Embay merupakan tokoh refresentasi dari seluruh kalangan masyarakat.

Ia juga menilai, jika Embay memiliki kapasitas dalam hal kepemimpinan, karena berpengalaman dalam memimpin berbagai organisasi masyarakat.**Baca juga: Rano: Tangsel Bukan Punya Airin, Tapi Punya Orang Betawi.

“Jadi saya kira, beliau (Embay) pantas untuk mendampingi Pak Rano. Sebaliknya, Pak Rano juga akan terbantu, karena Embay merupakan putra asli Banten yang bisa menghapuskan stigma negatif, kalau Calon Pemimpin Banten kedepannya harus asli dari Banten,” kata Suwaib, Selasa (20/9/2016).**Baca juga: Rano Masih Belum Tahu Siapa Wakilnya di Pilgub Banten.

Menurut Suwaib, sosok Embay juga sudah memiliki dasar untuk mengatur sistem birokrasi karena telah memiliki banyak pengalaman dalam memimpin berbagai organisasi masyarakat dan juga perusahaan.**Baca juga: Golkar Instruksikan Kader Menangkan Pilgub Banten.

“Dengan siapapun Rano nanti akan dipasangkan, PDI Perjuangan perlu memperhatikan sosok pengalaman, ketokohan dan manajerial dari orang tersebut.  Tapi saya rasa, semua kapasitas itu sudah Pak Embay miliki sejak dulu,” katanya.(zis)

**Baca juga: Rano Sebut Masih Ada Wilayah di Banten Belum Terakses Internet.

Kabar6-Jelang tahapan pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017, politikus asal PDI Perjuangan yang juga Gubernur Banten, Rano Karno melakukan lawatannya ke Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Lokasi tujuannya kali ini adalah kantor Korwil DPW Partai Nasdem Provinsi Banten, yang telah resmi mengusung pencalonannya pada 15 Februari 2017 mendatang.

‎Ia secara lugas menyatakan tidak khawatir dengan basis massa Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, yang merupakan politikus asal Partai Golkar.

Ya, calon petahana itu dikabarkan akan maju di Pilgub Banten berpasangan dengan Tubagus Chaerul Jaman, yang kiranya masih kerabat dekat dengan Airin.

“Tangsel itu bukan punya Airin, Tangsel itu punya orang betawi,” katanya kepada wartawan di Jalan Raya Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Senin (‎19/9/2016).**Baca juga: Golkar Instruksikan Kader Menangkan Pilgub Banten.

Melalui komunikasi politik, Rano menjelaskan bahwa jajaran pengurus Partai Nasdem memberikan kebebasan kepadanya untuk menentukan rekan pasangan duetnya. Ini menunjukan kedewasaan berpolitik semakin tumbuh dinamis.**Baca juga: Jelang Pilgub Banten, Isu Dinasti Politik Masih Jadi Sorotan.

Rano mengakui, bahwa PDI Perjuangan tidak bisa berjalan sendirian. Apalagi lawan politiknya merupakan perpaduan antara tokoh pemuda dan birokrat senior di Tanah Jawara.**Baca juga: Rano Prihatin Lihat Kondisi DPC PDI Perjuangan Tangsel.

“Nanti tanggal dua puluh satu akan deklarasi, itu perintah DPP. Kalau soal pasangan calonnya nanti saja biar suprise,” terang Rano.(yud)

Kabar6-Jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017, isu dinasti politik di Banten kembali mengemuka dan jadi sorotan.

Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) DPD Banten, Trio H Saputra berharap Provinsi Banten tak kembali terjebak dalam politik transaksional dan dinasti yang semakin membuat jauh masyarakat dari kesejahteraan.

“Pelaksanaan Pilkada di Banten harus bersih dari praktik politik uang. Dulu siapa yang tidak kenal dengan istilah dinasti politik di Banten. Citra negatif itu harus kita benahi bersama dalam Pilgub mendatang,” kata Trio melalui pesan singkatnya, Senin (19/9/2016).

Ketua PP Muhamadiyah, Dahnil Anzhar menjelaskan, bahwa praktik dinasti politik tercipta karena kuatnya nuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Karena sejatinya, lanjut Dahnil, tata kelola pemerintahan Indonesia tak pernah mengenal istilah dinasti politik.

“Dinasti politik berawal dari kolusi. Dan, kolusi itu tidak bisa dipisahkan dengan korupsi dan nepotisme,” kata Dahnil.

Menurut dia, dinasti politik atau dinasti rente yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan politik, adalah cikal bakal dari maraknya kasus korupsi di Indonesia.

“Karena, salah satu penyebab maraknya korupsi di Indonesia karena kita kompromi dengan dinasti politik,” ujarnya.**Baca juga: Besok, PDI Perjuangan Umumkan Cagub Banten.

Sedianya, isu gurita politik klan Ratu Atut Chosiyah, memang bukan hal baru di Banten. Setelah bertahun-tahun menjadi rahasia umum, praktek politik dinasti ini muncul ke permukaan pascaoperasi tangkap tangan (OTT) terhadap Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan oleh KPK terkait kasus suap Pilkada Kabupaten Lebak, yang menyeret mantan Ketua MK, Akil Mochtar dan Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Banten saat itu.**Baca juga: Golkar Instruksikan Kader Menangkan Pilgub Banten.

Kasus suap sebesar Rp1 miliar untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Lebak itu juga, pada akhirnya membongkar banyak kasus korupsi di Banten yang melibatkan keluarga dinasti Atut.(tmn)

Kabar6-Partai Golkar mengintruksikan kadernya untuk memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2016.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah mengimbau kader partainya untuk serius memenangkan Pilgubb Banten 2017 yang akan datang.

Menurutnya, kemenangan pasangan Wahidin Halim (WH) dan Andika Hazrumy di Pilgub Banten, akan menjadi pembuktian kualitas dan tolak ukur keberhasilan dan peta kekuatan partai.

“Sebagai salah satu partai pengusung utama pasangan WH-Andika, Partai Golkar haruslah lebih siap dibandingkan partai pengusung lain selain partai demokrat,” ungkap Tatu menjelaskan usai meresmikan, Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kabupaten Serang, di Cimuncang Kota Serang, Senin (19/9/2016).

Tatu mengatakan, kemenangan mutlak pada Pilgub Banten 2017 menjadi fokus partainya saat ini. Mengingat hasil akhir Pilkada Banten tersebut akan menjadi tolak ukur dan pemetaan kekuatan Partai Golkar Banten.

“Dalam pertarungan kami harus optimis karena optimis bagian dari kemenangan karena dengan optimisme itu akan menyusun dan membangun strategi-strategi dengan team yg ada,” ujarnya.**Baca juga: Besok, PDI Perjuangan Umumkan Cagub Banten.

Menanggapi hal tersebut dirinya meminta kepada seluruh kader agar serius melakukan upaya pemenangan bagi pasangan WH-Andika.**Baca juga: Hamili Siswi SMK, Buruh Tangerang Ditangkap Polisi.

“Kalau untuk kader itu udah sudah ada instruksi dari partai, wajib hukumnya. Dari semua partai itu hukumnya seperti itu ya semaksimal mungkin yang mereka bisa lakukan,” tegasnya.(zis)

**Baca juga: Bengkel Tambal Ban Terbakar di Tangerang, Satu Keluarga Terpanggang.

Kabar6-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengagendakan pengumuman resmi calon kepala daerah yang akan diusung maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017, pada Selasa (20/9/2016) besok.

Sedianya, pengumuman calon kepala daerah itu akan dilakukan di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI-P, Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 58, Jakarta Pusat.

“Pengumuman dilakukan serentak dengan daerah lain, guna menegaskan bahwa keseluruhan tahapan Pilkada serentak 2017 ditempatkan sebagai satu kesatuan proses kelembagaan kepartaian dalam menyiapkan pemimpin sebagai salah satu fungsi utama partai,” ungkap Sekjen PDI-P Hasto Kristianto, dalam press release yang diterima, Senin (19/9/2016).

Menurutnya, partai berlambang banteng moncong putih itu telah melakukan berbagai tahapan sesuai mekanisme partai, terhadap calon kepala daerah yang akan diusung maju di Pilkada.**Baca juga: Bengkel Tambal Ban Terbakar di Tangerang, Satu Keluarga Terpanggang.

Tahapan dimaksud meliputi uji kelayakan dan kepatutan, pemetaan politik, pelatihan manager kampanye, pelatihan saksi, dan sekolah para calon kepala daerah dalam persiapan Pilkada serentak 2017.**Baca juga: Oknum Pejabat Satpol PP Tangsel Dilaporkan ke Polisi.

“Dengan pengumuman secara serentak tersebut, maka seluruh infrastruktur partai menyatukan diri dengan nafas kehidupan rakyat, guna menghadirkan wajah kekuasaan politik yang membangun peradaban,” tegasnya.(zis/tmn)

Kabar6-Bakal Calon (Balon) Wakil Gubernur dari jalur perseorangan, Yemelia dipastikan tidak bisa melanjutkan niatnya untuk menjadi kandidat di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017.

Itu menyusul keputusan mundurnya Achmad Dimyati Natakusumah, yang merupakan pasangan Yemelia di jalur Independen pada Pilgub Banten.

Ketua Pokja Pencalonan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten, Saeful Bahri mengatakan, dalam Peraturan KPU 9 Tahun 2016 tentang perubahan dari Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015, pada pasal 32 ayat 1 dijelaskan, bakal pasangan calon perseorangan atau salah satu bakal pasangan calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan ditingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.

Dan, lanjut Saeful, pada ayat selanjutnya disebutkan, bakal pasangan calon atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diusulkan sebagai pasangan calon atau calon oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Namun demikian, komisioner KPU Provinsi Banten itu enggan mengatakan kepastian pengunduran diri yang dilakukan oleh Dimyati, yang juga merupakan anggota Komisi III DPR-RI tersebut.

“Kalau merujuk aturan yang baru ini, ya otomatis. Karena mau sendiri atau berpasangan, yang mengajukan pengunduran diri itu sudah sah. Tapi, sekali lagi saya tekankan itu bahasa undang-undang, bukan bahasa Saeful atau KPU. Kalau kita sendiri masih menunggu hasil konsultasi dengan KPU RI,” imbuhnya.**Baca juga: Wah, Ada Sniper Saat TGIF Berlangsung.

Diketahui, pascamundurnya Dimyati dari bursa pasangan calon independen beberapa waktu lalu, membuat Yemelia sempat mengajukan keberatan kepada KPU Banten.**Baca juga: Bawaslu Imbau Pemda se Banten Tunda Pencairan Dana Hibah Hingga Pilgub 2017.

Pasalnya, pengunduran diri Dimayati tersebut merupakan keputusan sepihak.(zis)

Kabar6-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten dan Kota se-Banten, agar menunda pencairan dana hibah melalui APBD tahun 2016/2017, hingga setelah pelaksanaan Pilkada pada Februari 2017 mendatang.

Imbauan itu disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Pramono U Tanthowi, demi menepis indikasi penyalahgunaan dana APBD untuk pemenangan salah satu pasangan calon dalam Pilkada 2017 mendatang, melalui program dana hibah.

Untuk itu, Pramono juga mengaku akan menanyakan secara tertulis kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Banten, perihal lembaga mana saja penerima dana hibah yang dialokasikan pada tahun anggaran itu.

“Termasuk ke Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel), yang berencana meningkatkan belanja hibah sebesar Rp15 miliar lebih,” terangnya Jumat (16/9/2016).

Sebelumnya, pada Rabu 14 September 2016, Pemkot Tangsel melalui Walikota Airin Rachmi Diany, menyampaikan keinginan itu melalui Rapat Pengantar Nota Keuangan Tentang Raperda Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tangsel tahun anggaran 2016, di Hotel Grand Zuri BSD yang dihadiri perwakilan Kepala SKPD dan seluruh Anggota DPRD Tangsel.

Dalam rapat tersebut, Pemda Tangsel menganggarkan kenaikan belanja hibah lebih dari Rp15 miliar. Dari sebelumnya hanya Rp67.490.395.000 menjadi Rp82.930.635.000.

Selanjutnya, jika ada indikasi penyalahgunaan dana APBD untuk pemenangan salah satu pasangan calon, maka pihaknya mengaku akan meminta penundaan pencairan dana hibah tersebut hingga selesai pelaksanaan pilgub di Banten.**Baca juga: Instalasi Listrik Gratis Terhenti, 1.000 KK di Cilegon Masih Gelap.

Dia juga mengakui, sosialisasi yang disampaikan pihaknya baru ke Pemda Provinsi Banten. “Kalau ke Pemkab / Kota se-Banten Kita belum masuk kesana. Tapi kalau ke Pemprov Banten Kita sudang melakukan langkah-langkah di atas tadi.**Baca juga: Gagal Jambret Wanita, Pria Ini Semaput Dihajar Warga Ciputat.

Tapi nanti akan segera kita lakukan himbauan dan peringatan dini ke pemkab/kot se-Banten,” bilangnya.(yud)

Kabar6-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten juga mempertanyakan keikutsertaan Leader Official (LO) dalam verifikasi administrasi (Vermin) data dukungan pasangan bakal calon (Pasbalon) dari jalur perseorangan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017.

Keikutsertaan LO ini disinyalir menjadi salahsatu penyebab adanya selisih data dukungan, dalam vermin dengan data yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Koordinator Divisi Pengawasan, Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Banten Eka Satialaksmana mengatakan keikutsertaan LO dalam proses verifikasi administrasi menurutnya adalah sepenuhnya tanggungjawab KPU.

”Yang jadi penyelenggara yang harus tanggungjawab. Jangan sampai ranah kita diserahkan  ke manten (tim bakal calon-red). Itu urusan teman-teman KPU. Dan, Ketua KPU harus ada yang tanggungjawab pada hal-hal itu,” ujar Eka dalam Rapat Pleno Verifikasi Factual calon perseoranggn di kantor KPU Banten, Rabu (14/9/2016).

Sementara, Anggota KPU Banten, Saeful Bahri membenarkan ada LO atau tim bakal calon yang dilibatkan dalam proses perapihan dan penghitungan dukungan syarat calon perseorangan pada tahapan Vermin.

“LO ikut mengawasi proses Vermin, yang memilih dan juga mengklasifikasikan data per kecamatan juga kita sertakan LO. Pak Atma dan teman-teman KPU membantu proses ini,” ujar Saeful.

Namun, Dia juga memastikan selisih yang terjadi pada data dukungan calon perseorangan tersebut, bukan untuk niat mencurangi atau memihak kepada pasangan bakal calon (Pasbalon) lain. Hal tersebut murni human error.

“Kita mengakui ada selisih jumlah dukungan, namun kita tidak ada niat untuk  mengurangi ataupun menghilangkan dokumen,” paparnya.

Merasa namanya disebut Koordinator Divisi Teknis KPU Banten, LO Pasbalon Yayan Sofian dan RT Siti Enong RZ Mandala, Atma Rustandi, tidak mau bertanggungjawab atan permaslahan yang terjadi tersebut.**Baca juga: Bawaslu Banten Minta KPU Klarifikasi Selisih Jumlah Data Dukungan.

“Bahwa kalau ada perbedaan hasil saya tidak bertanggungjawab. Itu karena melibatkan banyak orang. Tapi saya rasa proses diawasi ketat KPU. Setiap masuk kami juga diperiksa. Mungkin ada salah menghitung saat Vermin. Distribusi ada beberapa data kelurahan yang hilang. Tapi hilangnya kemana kami tidak tahu,” ujarnya.(zis)

Kabar6-Rapat Pleno Rekapitulasi dukungan pasangan bakal calon (Pasbalon) Gubernur dan Wakil Gubernur dari jalur perseorangan di tingkat Provinsi Banten, diwarnai banyak pertanyaan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten.

Pasalnya, dalam rapat penentuan hasil akhir verifikasi factual (virtual) tersebut, jumlah data dukungan yang diverifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dan Kota tidak sesuai dengan hasil Verifikasi Administrasi (Vermin).

Koordinator Divisi Pengawasan, Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga pada Bawaslu Banten, Eka Satialaksmana meminta kepada KPU Banten untuk klarifikasi terkait selisih jumlah data dukungan tersebut.

Ia mencontohkan yang terjadi di Kabupaten Serang, pada pleno vermin dimunculkan data vertual di Kabupaten Serang sebanyak 185.111.

Namun yang diverifikasi hanya 183.190, hal ini menurut Eka menjadi pertanyaan, kenapa selisih tersebut bisa terjadi.

“Dari awal datanya beda-beda, data yang diterima KPU Kabupaten dan Kota tidak sama dengan yang akan di verifikasi factual. Saya yakin datanya tidak sama dengan hasil vermin oleh KPU Provinsi. Karena terjadinya masif di semua kabupaten kota,” ujar Eka mengomentari pemaparan hasil pleno Vertual, Rabu (14/9/2016).**Baca juga: Di Kabupaten Tangerang, Sosialisasi Amnesti Pajak Sasar PNS.

Dirinya meyakini ada kesalahan yang terjadi pada proses rekapitulasi vermin dan pendistribusian berkas dari Provinsi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat Kabupaten Kota.**Baca juga: Mahasiswa Unpam Ditipu Oknum Polisi Minta Pulsa.

“Saya yakin ada miss dalam prosesnya. Mungkin pada saat vermin pendistribusian atau saat packing data atau salah perhitungan pada saat  verminnya,” ujarnya.(zis)