Kabar6-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sekaligus Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tangerang Selatan (Tangsel) Ferdiansyah positif corona, Ketua DPRD Kota Tangsel Abdul Rasyid memastikan sesuai Standar Operasional Prosedur gedung DPRD sudah melakukan penyemprotan rutin.

Hal tersebut disampaikan Abdul Rasyid saat diminta tanggapan oleh wartawan, Rabu, (6/1/2021).

Rasyid mengatakan, adanya penyemprotan itu adalah kegiatan standar di tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), terlebih DPRD adalah ruang publik.

“Jadi, penyemprotan desinfektan itu merupakan penyemprotan rutin gedung DPRD, sebagai bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) kita, menjaga ruang publik,” ujarnya.

Rasyid menerangkan, temen-temen anggota DPRD lainnya turut rutin juga mereka melakukan swab mandiri.

“Alhamdulillah temen-temen DPRD bagus, melakukan inisiatif mandiri beserta swab mandiri. Jadi penyemprotan hari ini kegiatan rutin di DPRD,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Ferdiansyah mengaku positif Corona.

**Baca juga: Harga Kedelai Naik, Ketua Koperasi Timbul Jaya: Pemkot Tangsel Tak Prihatin

Hal itu tersebut diungkapkan oleh Ferdiansyah melalui unggahan surat keterangan yang diupdate di status aplikasi pesa singkat WhatsApp

“Mohon doa kesembuhan saya dan ibu saya yang dinyatakan positif dari hasil Swab Antigen,” kata Ferdiansyah dalam statusnya.(eka)

Kabar6-Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Jilid 4 di Kabupaten Lebak telah berakhir pada 4 Januari 2021. Salah satu sektor yang dilarang beroperasi selama PSBB adalah objek wisata dan tempat hiburan.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lebak Imam Rismahayadin, mengatakan, pihaknya masih menunggu petunjuk dan arahan bupati terkait objek wisata apakah sudah diperbolehkan buka atau tidak.

“Kami masih menunggu arahan Ibu Bupati soal ini. Pengelola memang sudah banyak bertanya apakah sudah boleh buka atau belum, walaupun kita tahu PSBB sudah berakhir kemarin,” kata Imam saat dihubungi Kabar6.com,

Meski payung hukum penutupan objek wisata (PSBB-red) telah berakhir, namun Imam mengimbau kepada pengelola wisata dan tempat hiburan untuk menunggu surat resmi. Dispar masih mengkomunikasikan terkait legalitas jika objek wisata sudah boleh diperbolehkan beroperasi.

“Kan lebih baik ada hitam di atas putih. Kalau pengelola ingin ada legalitas objek wisata boleh dibuka, saya minta sabar karena sedang kami koordinasikan,” tutur Imam.

**Baca juga: Jokowi Minta Lelang Proyek Dipercepat, OPD Lebak Masih Input RUP

Imam tak mempersoalkan jika ada pengelola menyimpulkan sendiri bahwa objek wisata sudah boleh dibuka karena masa PSBB telah selesai. Namun, jika ada penertiban dari anggota Satgas Covid-19 yang berwenang, Imam meminta tidak menyalahkan pemerintah daerah.

“Kalau sekarang pengelola sudah menyimpulkan sendiri ya silahkan, tapi kalau ada penertiban jangan salahkan kami. Kalau saya harapannya pengelola bisa sabar, tunggu jawabannya,” katanya.(Nda)

Kabar6-Ketua Koperasi Timbul Jaya (KTJ) H Rujito menyayangkan hingga saat ini pihaknya tak pernah mendengar rasa keprihatinan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mengenai harga kedelai yang naik signifikan.

Menurutnya, kenaikan harga kedelai menjadi kurang lebih Rp9.000 di pasaran menjadi hal yang rumit bagi perajin tempe dan tahu di Tangsel.

“Pemkot Tangsel sendiri, hingga saat ini tak pernah terdengar rasa keprihatinan. Semestinya potensi perajin tempe dan tahun yang selalu diburu masyarakat setiap hari mencoba dikomunikasikan.
Minimal disambangi atau diajak diskusi, probelmnya seperti apa dan solusinya bagaimana,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (6/1/2021).

Rujito memaparkan sejak mogok tiga hari hingga kembali produksi disampaikan belum ada dari perwakilan Pemkot Tangsel kepada pihaknya maupun perajin tahu tempe.

“Kami berharap diundang atau memang mereka datang ke sini untuk menanyakan kondisinya seperti apa. Kami butuh pemerintah, sangat butuh, bukan tidak butuh,” paparnya.

**Baca juga: Harga Kedelai Naik, Disperindag Tangsel Akan Terus Kawal Hingga Stabil

Menurutnya, pihaknya jika tanpa pemerintah maka tidak ada yang dapat mengatur harga bahan di pasaran.

“Hukum pasar memang membolehkan menjual dengan keuntungan besar, tapi pemerintahlah yang berhak melindungi pelaku usaha kecil perajin tempe dan tahu. Mudah-mudahan pemerintah mendengar keluhan kami,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) melalu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) akan terus memperjuangkan untuk menstabilkan harga kedelai.

Harga kedelai sendiri kini telah mencapai harga Rp9.000 perkilonya, dan hal ini tentu berdampak pada produksi tahu tempe, kemudian harga tahu tempe akan naik di pasaran.

Kepala Disperindag Kota Tangsel, Maya Mardiana menjelaskan, pihaknya kini terus berkordinas dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengatasi persoalan ini.

“Harga barang baku tempe naik hampir 30 persen. Kami sudah berkordinasi dengan Disperindag Provinsi Banten mengenai masalah ini, dan menyampaikan ke Kementerian Perdagangan,” ujarnya kepada Kabar6.com, Rabu (6/1/2021).

Maya menerangkan, pihaknya menerima informasi dari Kementerian Perdagangan bahwa Kemendag akan melakukan komunikasi dengan asosiasi koperasi kedelai agar bisa membantu para pengrajin terkait stabilisasi.

“Saya terus kordinasi dengan pusat menyampaikan apa yang terjadi di lapangan, agar pusat melakukan suatu terobosan sehingga bisa menurunkan harga (kedelai, red) ini,” terangnya.

Maya memaparkan, pihaknya juga telah menanyakan kepada pengrajin perihal tempe tahu se Indonesia tidak melakukan produksi bahwa mereka melakukan itu untuk menyampaikan harapannya kepada penerintah.

“Mereka melakukan aksi itu untuk menyampaikan harapannya kepada pemerintah agar harga ini bisa dilakukan kebijakan sehingga mereka tidak merasa berat untuk berhadapan dengan kondisi ini,” paparnya.

Maya berjanji, pihaknya dari daerah akan mengawal dan mendorong agar harga kedelai bisa tetap stabil. Dan jika ada informasi dari pusat maka akan langsung diberitahukan.

“Kita sih berusaha hadir ditengah mereka ya, jadi kalau misalnya ada yang menyampaikan kalau kita tidak hadir diantara mereka sebetulnya bisa tanya ke pengrajinnya itu sendiri,” terangnya.

Maya menjelaskan, pihaknya di Tangsel juga telah melakukan pembinaan untuk para pengrajin untuk tetap berkarya sebaik mungkin mereka melakukan produksi.

**Baca juga: Harga Kedelai Naik, Disperindag Tangsel Sebut Ini Permasalahannya

“Kebijakan ini sedang kita ajukan bersama se-Indonesia, jadi semoga ada solusi cepatnya. Jadi kalau misalnya mereia mengikuti mogok bersama ini berdampak pada masing-masing industrinya, jadi kita bilang terus aja berjalan tidak diam,” tegasnya.

Maya mengingatkan kembali perkataan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany bahwa kunci dari semua ini adalah daya beli

“Sepetti kata Bu Wali bahwa kuncinya di daya beli, jika daya beli kita mencukupi Insya Allah smeua masih bisa bertahan,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan (Disperindag Tangsel), Maya Mardiana menerangkan, kenaikan harga kedelai di pasaran sangat berdampak pada industri besar pengrajin tahu tempe.

“(Kenaikan harga kedelai, red) yang menjadi masalah itu yang industri, karena industri itu belinya bisa jumlahnya besar ton-tonan,” ujarnya kepada Kabar6.com, Rabu (6/1/2021).

Maya menerangkan, kenaikan harga bahan pokok kedelai kini naik hampir 30 persen dari harga Rp7.200 menjadi sekitar Rp9.000 karena ada masalah di import.

Menurut Maya, harga barang kedelai naik merupakan dampak dari stok bahan pangan kedelai yang menipis karena berkurangnya kuota import ke Indonesia.

“Kuota kita ada keterbatasan karena ada permintaan dari negara lain meningkat, yang kita import ini dari Amerika, sementara Tiongkok meminta lebih banyak (pasokan, red), jadi kuota ke kita ini jadi lebih dikit,” terangnya.

“Jadi gini mas, barang yang ada disana, tentunya itu dari pemasok ya, tugas kita adalah nanti jangan sampai ada harga yang dinaikan semena-mena, tetapi setelah kita tarik lagi keatas ternyata ini penyebabnya adanya kurang produksi itu,” tambahnya.

Akibat dari itu, menurut Maya, pemberi barang ke pasar pun berhitung, maka dari itu pihaknya kini sedang berkordinasi dengan pusat atau Kemendag.

“Sekarang pusat lagi ngebahas dan kita berkordinasi agar dampaknya nanti untuk daerah,” ungkapnya.

**Baca juga: Harga Kedelai Terus Naik, Perajin di Kampung Tempe Kedaung Was-was

Maya mengatakan, selain Tangsel, daerah-daerah lain juga sudah menyampaikan kondisi lapangannya secara berjenjang ke Kemendag, kemudian nanti daerah akan melakukan kompilasi.

“Kalau tidak salah mereka (Kemendag, red) akan melakukan pertemuan dengan asosiasi bahan baku, agar nanti kebijakan yang sudah diambil dan kebijakannya berdampak pada kita juga,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Perajin tempe dan tahu di Kampung Tempe Kedaung, Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih khawatir harga kedelai terus naik. Kondisi tak menentu membuat ratusan perajin makin was-was.

Salah satu perajin Sutoyo menerangkan sejak harga kedelai naik, pihaknya sangat berhati-hati dan tidak ingin berestimasi membuat tempe banyak-banyak.

Menurutnya, yang terpenting memasuk pelanggan yang sudah pasti. Masih menurutnya, hal itu adalah bentuk khawatir tidak habis sehingga menyebabkan kerugian.

“Kehati-hatian kami sangat tinggi dalam kondisi yang seperti ini mulai dari mengolah bahan, mencuci, memotong dan memilah biji kacang kedelai. Bagaimana menjual tempe sebaik mungkin supaya lakunya cepat tak ingin berestimasi lebih jauh,” ujarnya, saat diwawancara, Rabu (6/1/2021).

Sutoyo kini menjual tempe masih harga yang sama dan tidak ada kenaikan yaitu Rp5 ribu per potong, hanya saja ukurannya sedikit berubah.

Sementara untuk di harga penjual, biasanya dipasarkan Rp6 ribu per potong. Selama, harga kedelai naik, belum dapat diprediksi soal keuntungan.

Justru sebaliknya, Sutoyo menjelaskan, biaya tenaga pegawai, listrik, gas, plastik dan lain sebagainya terbuang untuk membeli bahan baku.

**Baca juga: Ketua Fraksi PSI Tangsel Dinyatakan Positif Covid-19 Dari Test Swab Antigen

“Kami mengalami kerugian mencapai sekitar tiga puluh persenanan,” tutupnya.

Diketahui, harga kedelai kini naik dari Rp7.200 perkilogramnya menjadi kurang lebih Rp9.000 perkilogramnya, hal ini akan berdampak pada harga tahu tempe di pasaran.(eka)

Kabar6-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Independen Antikorupsi (Biak) menyoroti terkait pemotongan dana bantuan Pemerintah yang di peruntukan bagi siswa siswi sekolah baik tingkat SD, SMP, maupun SMA.

Ketua LSM Biak Abdul Rafid SH mengatakan, dana bantuan itu merupakan Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan berupa uang tunai yang diberikan oleh Pemerintah kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu yang mengalami kesulitan untuk membayar biaya pendidikan.

“Bantuan itu untuk peserta didik SD/MI/Paket A akan mendapatkan bantuan PIP sebesar Rp 450 ribu per tahun, peserta didik SMP/MTS/paket B akan mendapatkan bantuan PIP sebesar Rp 750 ribu per tahun, peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 1 juta per tahun,” terang ketua LSM Biak Abdul Rafid SH kepada kabar6.com, Rabu (6/1/2021).

Namun lain halnya lanjut Abdul Rafid, yang terjadi di sekolah dasar negeri (SDN 3) Jeunjing Desa Jeunjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang diduga melakukan pemangkasan dari nilai bantuan tersebut.

“Bantuan itu harusnya 450 ribu rupiah, yang diterima oleh siswa siswi di SDN 3 Jeunjing itu hanya 300 ribu rupiah dan satu buah tas,” jelas pria yang kerap disapa Opick ini.

Menurut Opick, berdasarkan keterangan dari beberapa orang tua murid, ada pemangkasan bantuan PIP sebesar 150 ribu rupiah per siswa siswi diantaranya dijadikan satu buah tas dan administrasi sebesar 50 ribu rupiah.

“Nggak boleh dipotong seperti itu, sudah jelas, seperti yang tertuang pada Permendikbud 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar, dana PIP dapat digunakan oleh peserta didik untuk memenuhi segala kebutuhan pendidikan seperti membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku hingga untuk uji kompetensi,” ujar Opick.

**Baca juga: Terjaring Razia, Dua Pelanggar PSBB Reaktif Covid-19

Dikatakannya, tujuan dari PIP itu sendiri yaitu untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu agar dapat menyelesaikan pendidikannya, baik melalui jalur formal seperti SD hingga SMA/SMK, maupun jalur non formal yaitu Paket A, Paket C dan pendidikan khusus.

“Saya minta bantuan itu harus diserahkan semua 450 ribu rupiah itu ke siswa, biar orang tua siswa yang akan mengatur sendiri dana bantuan itu,” pungkasnya (Han)

Kabar6-Kepolisian berhasil mengungkap kasus pencurian kitab suci al-quran di Masjid Jami Darul Ma’wah, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang.

Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Abdul Rachim mengatakan, pelaku pencurian yang diamankan tersebut berinisial AS, 33, warga Jakarta Barat.

Dirinya menjelaskan, AS mencuri al-quran dengan barang bukti yang berhasil diamankan tujuh al-quran dan satu ransel pada Selasa (5/1/2021) sore.

“Pelaku saat ini ada di Mapolsek Ciledug,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (6/1/2021).

Rachim menjelaskan, berdasarkan hasil interogasi ternyata pelaku yang berprofesi sebagai wiraswasta itu telah empat kali melakukan pencurian al-quran di masjid tersebut.

Dari empat kali pencurian, total kurang lebih 28 al-quran yang sudah diboyong pelaku. “Waktu pencurian dilakukan saat antara selesai salat dzuhur dengan salat Ashar, di saat situasi masjid dalam keadaan sepi,” katanya.

**Baca juga: DPRD Minta Pemkot Tangerang Prioritaskan Program Bedah Rumah

Adapun kitab suci hasil curian tersebut dijual pelaku dengan cara keliling atau di ecer seharga Rp30 ribu sampai Rp50 ribu. Kini, pelaku masih mendekam di Mapolsek Ciledug untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Alasan pelaku melakukan pencurian karena kebutuhan ekonomi,” tandasnya. (Oke)

Kabar6 – Polresta Tangerang, Kodim 0510 Tigaraksa, dan Pemkab Tangerang melaksanakan Operasi Yustisi di kawasan perumahan Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Rabu (6/1/2021).

Kapolreelsta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menerangkan, Operasi Yustisi akan terus digelar untuk menekan tingkat pelanggaran protokol kesehatan. Kata Ade, Operasi Yustisi juga untuk kembali mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya melaksanakan protokol kesehatan usai libur Natal dan Tahun Baru.

“Operasi Yustisi akan terus kami lakukan setiap hari bersama unsur TNI dan pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP,” kata Ade.

Ade melanjutkan, Operasi Yustisi baru sekitar 45 menit dilaksanakan. Namun sudah terjaring 29 pelanggar protokol kesehatan. Kebanyakan pelanggar, kata Ade, tidak menggunakan masker.

Padahal, lanjut Ade, menggunakan masker merupakan salah satu aspek protokol kesehatan selain menjaga jarak dan mencuci tangan serta menghindari kerumunan.

“Para pelanggar kemudian didata dan menjalani rapid test. Hasilnya 2 orang reaktif,” terang Ade.

Orang nomor satu di Polresta Tangerang ini menjelaskan, 2 orang yang hasil rapid test-nya reaktif ditindaklanjuti dengan akan menjalani swab test PCR.

**Baca juga: Tokoh Masyarakat Nilai Pemerintah Lamban Selesaikan Polemik Kantor Desa Tanjung Pasir

Ade kembali mengajak masyarakat untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Kata Ade, masyarakat harus bergotong-royong dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan bersama-sama melaksanakan protokol kesehatan.

“Kami mengajak masyarakat senantiasa disiplin dan gotong-royong. Kegiatan bisa berjalan namun ada aturan yang harus dipatuhi yaitu protokol kesehatan,” pungkasnya. (Vee)

Kabar6-Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta agar proses lelang proyek pembangunan infrastruktur di pemerintah daerah bisa dilakukan secepatnya sedini mungkin pada bulan Desember. Hal itu agar pada awal Januari 2021, program sudah bisa dijalankan.

Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemkab Lebak Puranjanu, mengatakan, lelang dini baru dilakukan untuk satu paket pengadaan makan dan minum di lingkungan Setda senilai Rp1,3 miliar.

“Baru satu dari bagian umum paket makan dan minum Setda dengan nilai Rp1,3 miliar,” kata Puranjanu kepada Kabar6.com, Rabu (6/1/2021).

Belum adanya paket lain, terutama paket proyek infrastruktur lainnya yang belum masuk proses lelang, ujar Puranjanu, dikarenakan proses input rencana umum pengadaan (RUP) masih dilakukan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kami sudah sampaikan agar OPD bisa segera melaksanakan dan mengajukan proses lelang, kami imbau bisa secepatnya,” ucap Puranjanu.

**Baca juga: Dibangun Kementerian PUPR Senilai Rp4,2 Miliar, Jembatan Bojong Apus Lebak Rentan Ambruk

Menurutnya, belum ada satu pun paket proyek infrastruktur yang belum diajukan lelang, juga bisa karena OPD terkait yang belum akan melaksanakan. Misalnya, jika pelaksanaan akan dilakukan pada bulan Maret, maka bulan Februari sudah diajukan untuk dilelang.

“Jadi OPD sendiri yang tahu kapan paket ini dilelang. Tapi kemungkinan di bulan Februari-Maret OPD sudah mulai mengajukan untuk triwulan pertama,” katanya.(Nda)