Kabar6-Kasus dugaan penimpunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dengan terdakwa Junaedi (37) dan Saprudin (50), gagal digelar di Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (4/2/2015).

Sidang batal digelar karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat menghadirkan saksi Ali Magfur ke ruang sidang.

Alhasil, Majelis Hakim pimpinan Ade Suherman menunda persidangan dan akan melanjutkannya kembali pada Rabu (11/2/2015) pekan depan.

Namun, sebelum menutup sidang, majelis hakim sempat meminta JPU, agar dapat menghadirkan saksi Ali Magfur ke ruang sidang pada sidang lanjutan nanti.

Sementara itu, JPU Ramos kepada wartawan mengaku, bila pihaknya sudah berupaya menghadirkan saksi Ali Magfur ke persidangan. “Kami sudah berupaya baik secara lisan maupun tertulis,” katanya.

Pihaknya bahkan mengaku, pemanggilan secara resmi sudah dilayangkan sejak Kamis kemarin. Sedianya, Ali Magfur adalah anggota Kepolisian di jajaran Polres Lebak. ** Baca juga: Pascadikeroyok, Siswi SMA Widia Parama Takut Sekolah

“Kalau pekan depan yang bersangkutan tidak hadir lagi, dan majelis memberikan ketetapan baru, maka kita bisa melakukan penjemputan paksa,” katanya.

Terpisah, Acep Saepudin, selaku penasehat hukum kedua terdakwa berharap, agar saksi Ali Magfur bisa dihadirkan dalam persidangan pekan depan.

“Yang diminta oleh klien saya adalah keadilan. Artinya, Ali juga harus di proses secara hukum,” ujarnya.

Sedianya, dakwaan yang disangkakan kepada dua terdakwa adalah pasal 55 dan pasal 56 UU Migas jo pasal 55 KUHP tentang Migas, dengan ancaman maksimal empat tahun penjara.(bad)

Kabar6-Komisi III DPRD Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, bakal memanggil pihak terkait menyusul ambruknya atap rangka baja gedung SMKN 2 Rangkasbitung, pada Senin (02/02/2015) kemarin.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Lebak, Iip Makmur  mengatakan, keputusan pemanggilan akan dilakukan pihaknya, setelah melihat langsung kondisi di lapangan.

Iip menilai, semua pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan gedung SMKN 2 Rangkasbitung, termasuk kontraktor CV Gilang Kencana. Atap ekolah itu dibangun pada tahun anggaran 2014 dengan nilai proyek sebesar Rp405 juta sumber dana APBD Lebak.

“Kita belum bisa menyimpulkan apa-apa, makanya Komisi III akan memanggil para pihak yang bertanggungjawab dengan pelaksanaan pembangunan gedung sekolah SMKN 2 Rangkabitung,” ujarnya, Selasa (03/02/2015).

Iip menambahkan, Komisi III meminta kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan tindakan dan langkah cepat dalam menangani permasalahan ambruknya atap rangka baja di SMKN 2 Rangkasbitung itu. ** Baca juga: Ahok Lanjutkan Pembangunan Tandon Ciater Hulu

“Ini berkaitan dengan waktu pelaksaan UN bagi siswa SMKN 2 kelas XII, kemarin kita juga sudah sampaikan kepada kepala sekolah agar melakukan tindakan cepat. Tapi Kepsek kemarin sudah memberikan jawaban dengan solusi katanya akan ada sistim kelas siang. Dari BPBD kemarin sudah ada penawaran untuk penggunaan tenda darurat yang di sediakan oleh BPBD Lebak,” katanya.

Untuk diketahui, diberitakan sebelumnya atap rangka baja tiga ruang kelas di SMKN 2 Rangkasbitung, Senin (02/0215) pagi pada pukul 06.00 WIB ambruk. (Bad)

Kabar6-Setelah melakukan perjalanan panjang selama tiga hari, sejumlah aktivis Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Keluarga Mahasiswa Cilangkahan (AKMC), mengepung pendopo Bupati Lebak-Banten, pada Senin (2/2/2015), petang tadi.

AKMC menuntut Bupati Lebak, Iti Octaviani, agar segera turun tangan memperbaiki infrastrutur jalan yang rusak di Jalan Rangkasbitung menuju Malingping via Gunung Kencana, Jalan Rangkasbitung-Saketi-Malingping via Banjarsari, atau jalan dari Bayah sampai Cibareno Rangkasbitung arah Kawasan Wisata Baduy.

Merasa tak digubris tuntutannya oleh Bupati Iti, sejumlah mahasiswa mengamuk hingga melakukan aksi anarkis dengan cara melompat pagar dan masuk kedalam pendopo. ** Baca juga: Ditolak Ahok, Revitalisasi Terminal Pondok Cabe Oke

“Kami terpaksa harus bertindak anarkis, karena tuntutan kami diabaikan Bupati Iti,” ungkap Koordinator Aksi, Deden Hadita, kepada kabar6.com, usai menggelar aksi di depan pendopo Bupati Lebak, sore tadi.

Menurut Deden, pihaknya telah bernegosiasi dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja setempat dan aparat Kepolisian yang mengawal aksi, untuk bertemu dengan Bupati Iti. Namun, permintaan itu tak digubris oleh orang nomor satu di Lebak ini.

“Gimana enggak kesal, seolah kami ini bukan warga Lebak. Tapi, kami akan tetap bertahan dan bikin tenda di depan kantor Bupati, sampai aspirasi kami diakomodir,” tandasnya.(bad/din)

Kabar6-Atap rangka baja tiga ruang kelas di Sekolah Menengah Kejujuruan Negeri (SMKN) 2 Rangkasbitung, Lebak, Banten, ambruk, Senin (2/2/2015).

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun akibatnya aktivitas belajar murid untuk sementara terpaksa dialihkan.

Mukmin, Kepala Sekolah SMKN 2 Rangkasbitung mengatakan, peristiwa ambruknya atap ruang kelas tersebut pertama kali diketahui oleh Makmur, seorang murid yang saat itu menginap di ruang Osis.

“Tiga ruang kelas itu baru selesai dibangun satu bulan lalu oleh pihak rekanan CV. Gilang Kencana,” ujar Mukmin.

Sedangkan anggaran pembangunan ruang kelas itu bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2014. ** Baca juga: Soal Tarif, DPRD Tangerang Semprit Dishub dan Organda

“Nilai anggarannya saya lupa. Yang jelas ke tiga ruang kelas itu baru selesai dibangun satu bulan lalu,” katanya.

Akibat kejadian itu, kata Mukmin, kegiatan belajar para siswa di tiga ruang kelas itu terpaksa dialihkan ke ruang kelas lainnya.

Saat ini, pihak kepolisian juga sudah memasang garis polisi di lokasi kejadian. “Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Aktivitas tetap berjalan seperti biasa,” katanya.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lebak, Salahuddin mengaku, sudah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Pihaknya juga akan memintai keterangan terkait ambruknya ruang kelas itu kepada pihak-pihak terkait.

“Informasi yang kami dapat pembangunan ruang kelas itu masih dalam tahap pemeliharaan dan informasi itu masih kami gali,” kata Salahuddin.(bad)

Kabar6-Aktivis Aliansi Keluarga Mahasiswa Cilangkahan (AKMC) mendesak aparat penegak hukum terkait untuk mengkroscek langsung kondisi kerusakan infratruktur jalan di Kabupaten Lebak.

Desakan itu disampaikan aktivis AKMC, Deden, di sela aksi jalan kaki sejauh 150 kilometer menuju kantor Bupati Lebak, Banten, Sabtu (31/1/2015).

“Kami minta aparat penegak hukum turun tangan dan langsung mengkroscek ke lapangan atas kondisi kerusakan jalan yang ada. Ini sebagai pembuktian, bahwa apa yang kami keluhkan tidak asal,” ujar Deden.

Dijelaskannya, ada tiga poin yang diusung AKMC dalam aksi kali ini. Yaitu, adanya indikasi monopoli proyek di Kabupaten Lebak, kualitas proyek yang diduga bermasalah serta kurangnya pengawasan atas kendaraan bertonase lebih yang melintasi ruas jalan.

Deden mengambil contoh, ruas Jalan Rangkasbitung menuju Malingping via Gunung Kencana, Jalan Rangkasbitung-Saketi-Malingping via Banjarsari atau jalan dari Bayah sampai Cibareno Rangkasbitung arah Kawasan Wisata Baduy, sedianya jalan bertaraf kelas tiga yang hanya mampu dilintasi kendaraan berbobot delapan ton.

Namun faktanya, jalan itu justru dilintasi kendaraan yang bobotnya melebihi delapan ton atau dengan berat mencapai belasan hingga puluhan ton. ** Baca juga: Protes Jalan Rusak, Mahasiswa Lebak Jalan Kaki 150 Km

“Sudah bobot kendaraan yang melintas melebihi kapasitas jalan, kualitas proyek nya juga tidak baik. Tentu jalan menjadi cepat rusak. Nah, ini yang kami minta kepada penegak hukum terkait untuk mengusutnya,” tegas Deden.(bad)

Kabar6-Sejumlah aktivis dari Aliansi Keluarga Mahasiswa Cilangkahan (AKMC), mendatangi kantor Bupati Lebak, di Jalan Abdi Negara, Rangkasbitung, Lebak, Banten.

Para aktivis bertolak dari Kecamatan Bayah yang berjarak sekitar 150 kilometer dari Kota Rangkasbitung, dengan berjalan kaki alias long march, Sabtu (31/1/2015).

Aksi dilakukan kelompok mahasiswa AKMC sebagai bentuk keprihatinan atas buruknya kondisi pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lebak. ** Baca juga: Wah, Ada Pungli Parkir Bus di Terminal Pondok Cabe

“Aksi ini sebagai bentuk sikap kami dalam mengawal kebijakan Bupati Lebak terkait dengan pembangunan yang tidak berkualitas akibat adanya monopoli proyek,” ujar Rohman, koordinator aksi.

Ya, dalam aksinya, aktivis membawa bendera merah putih, sambil membentangkan secarik kain putih bertuliskan “Aksi Jalan Kaki Mencari Keadilan di Bumi Lebak!!!”.

Para aktivis Banten Selatan ini, ditargetkan akan tiba di kantor Bupati Lebak, pada Senin (2/2/2015) atau Selasa (3/2/2015). Itu mengingat kondisi cuaca yang tidak bersahabat.(bad)

Kabar6-Dalam kurun waktu tiga tahun kedepan, pemerintah menargetkan akan membangun lahan pembibitan hewan ternak di Kabupaten Lebak.

“Tiga tahun kedepan ada program kementrian, Kabupaten Lebak harus jadi lahan pembibitan, ada 10 kecamatan, ungkap Direktorat Jendral (Dirjen) Pengolahan dan Pemasaharan Hasil Peternakan (PPHP), Yusni Emilia Harahap, saat meninjau Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pasar Hewan di Kabupaten Lebak, Rabu (21/1/2015).

Menurut Emilia, program yang digagas pemerintah itu, mengacu pada terus turunnya hasil daging dan peternakan yang selalu turun dari tahun ke tahun.

Emilia berharap, kedepan tidak ada lagi daging import di pasaran. Agar daging kerbau dari wilayah Banten Selatan ini mampu memenuhi pasar domestik. Sehingga setiap peternak dapat hidup sejahtera.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Banten, Eneng Nur Cahyati mengatakan, Kabupaten Lebak mendapatkan bantuan kerbau sekitar 250 ekor. **Baca juga: Lagi, Satpol PP Kota Tangerang Tindak Tegas Pelanggar Perda.

Tetapi, kata Eneng, persoalan lainnya adalah, pemerintah kesulitan mendapatkan kerbau betina agar mampu dikembang biakkan.(tmn/agm/din)

Kabar6-Sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, Banten, terendam banjir karena curah hujan yang tinggi sejak Rabu (31/12/2014), yang mengakitbatkan meluapnya sungai Ciliman dan sungai Cipunten Agung.

“Iya karena hujan dari kemaren meluapnya Sungai Cipunten Agung akhirnya rumah kami terendam banjir. Tapi tetep di rumah aja jaga barang-barang khawatir terus tinggi airnya,” kata Sinah (40), warga Kampung Lebak Tanjung, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Sabtu (03/01/2015).

Akibat meluapnya dua sungai tersebut, mengakibatkan sedikit nya dua kecamatan di Kabupaten Pandeglang terendam banjir, yaitu di Kecamatan Labuan dan Kecamatan Sindang Resmi dengan ketinggian air setinggi lutut orang dewasa. Warga yang menjadi korban langganan banjir ini, belum juga mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Setiap musim hujan puluhan rumah kebanjiran, penyebabnya dua sungai itu meluap. Tapi aneh pemerintah tidak ada upaya. Bahkan sampai saat ini memasuki tahun 2015,” kata Doni Firmansyah, warga Desa Bojong Manik, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang.

Daerah lain di Kabupaten Pandeglang yang mengalami banjir berada di wilayah Bungur Copong, Kecamatan Picung. Lalu dua desa di Kecamatan Patia pun terendam banjir. Sementara di desa Surianeun 735 rumah terendam banjir dan di desa Ciawai sebanyak 264 rumah terendam banjir. **Baca Juga: BBM Turun, Pedagang Eceran di Banten Masih Pasang Harga Lama.

Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak. Banjir merendam empat kampung di Kecamatan Banjar Sari, dan merendam 245 kepala keluarga (KK) atau sebanyak 1003 jiwa. Namun saat ini air sudah mulai surut.(tmn/din)

Kabar6-Nasib Dede Yeti (58), Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Lebak yang koma selama enam bulan di Arab Saudi, hingga kini masih terkatung-katung.

Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kabupaten Lebak, bahkan sudah mengaku tidak memiliki biaya untuk membawa pulang Dede ke tanah air.

“Kami selalu koordinasi dengan telephon. Terakhir kemarin kami telephon ke BNP2TKI guna menanyakan kondisi Dede Yeti,” kata Kepala Bidang Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakersos Lebak, Suprapto Sabtu (27/12/2014).

Saat ini, Disnakersos Kabupaten Lebak hanya bisa memfasilitasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk memulangkan Dede Yeti ke tanah air karena tak memiliki biaya.

“Untuk Disnaker yang pasti kita tidak ada anggaran seperti itu. Kami terbatas kepada langkah memfasilitasi untuk pengurusannya,” terangnya.

Menurut Suprapto, BNP2TKI akan memanggil paksa PT Bantal Berkah Sejahtera untuk dimintai keterangan, karena perusahaan itu tak pernah memenuhi panggilan BNP2TKI yang sudah dilayangkan sebanyak dua kali.

Suprapto mengaku telah mengajak Maman Supratman, suami dari Dede Yeti, untuk menghadap Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kementrian Luar Negeri (Kemenlu), agar bisa menemukan solusi bagaimana memulangkan sang istri.

Tetapi, Maman Supratman, sang suami menolak untuk ke Jakarta. “Alasannya tidak begitu jelas, padahal masalah transport kita yang ngurus,” tegasnya. **Baca juga: Derita Yeti, TKI Lebak yang Koma 6 Bulan di Arab Saudi.

Sebelumnya diberitakan bahwa, Dede Yeti (58), TKW asal Kabupaten Lebak terjatuh dari tangga lantai dua rumah majikannya di Arab Saudi saat bekerja. Karena terjatuh dari ketinggian, Dede Yeti mengalami pendarahan di kepala dan mengalami koma selama enam bulan.

Guna memulangkan pahlawan devisa negara tersebut, keluarga korban harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 75 juta. Maman Supartman, sang suami, mengaku tak memiliki biaya sebesar itu karena sang istri bekerja di Arab Saudi pun untuk mencari uang guna melunasi hutang ke rentenir sebsesar Rp 170 juta.(tmn/din)

Kabar6-Puluhan mahasiswa dari Kordinator Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala), melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lebak, Banten, Kamis (18/12/2014).

Dalam aksinya, para mahasiswa ini melumpuri badan mereka dengan tanah Dan melakukan orasi. Serta spanduk yang bertuliskan Distamben tutup mata.

lukman hakim, kordinator aksi mengatakan, maraknya pertambangan di Kabupaten Lebak menimbulkan kerugian di masyarakat yang tidak bisa dinilai dengan uang.

Sedangkan pengusaha dan pemerintah hanya sibuk menghitung laba yang didapat, tapi kurang memperhatikan dampak yang ditimbulkan,

Tidak hanya itu, banyak pertambangan ilegal yg dibiarkan terus beroprasi entah karena tidak tau atau karena dibiarkan.

Masyarakat dilingkungan pertambangan setiap hari di suguhi dengan jalan yg rusak dan licin, udara yang berdebu, air yang kotor, serta sawah dan perkebunan yg tercemar, dan lain sebagainya. **Baca Juga: Banten Kini Punya Perda Perlindungan Perempuan dan Anak.

“telah dirampas tanah mereka, telah diratakan kebun mereka dan terancam masa depan hidup anak mereka. Perlu ada perhatian khusus oleh Pemkab Lebak untuk mengatasi masalah-masalah ini,” katanya.

Menurutnya, Distamben harus mengevaluasi kembali kebijakan yg sudah di keluarkan, meninjau RTRW agar tidak ada lagi pertambangan yg menyalahi RTRW.

“Inilah yg menjadi persoalan lingkungan alam yang ada di daerah Lebak. Maka kami dari Kumala menuntut dengan tegas, distamben Harus tegas, tutup pertambangan ilegal, tindak tegas oknum pengusaha yg nakal dan tindak tegas pertambangan yg merugikan masyarakat,”tegasnya.(bad)