Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan membangun tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Rencananya TPST itu akan berdekatan dengan TPSA Dengung di Kecamatan Maja.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Lebak Yosep Mohamad Holis mengatakan, rencana TPST di lokasi tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim Pemprov Banten.

“Disurvei dari tim provinsi dan yang juga paling tepat karena di sana sudah ada di RTRW (rencana tata ruang wilayah). Jadi setelah survei ke berbagai lokasi ditunjuklah TPST regional oleh provinsi di Dengung,” kata Yosep, Kamis (7/12/2023).

Rencana itu kemudian dilanjutkan dengan melakukan feasibility study (FS) atau studi kelayakan. Yosep menyebut, lahan yang akan dibebaskan untuk kebutuhan TPST regional itu sekitar 20 hektare.

“Karena ini regional maka pengolahannya oleh provinsi, tapi tentu ada beberapa hal yang harus clear. Amdalnya (Analisis dampak lingkungan) dan FS harus clear, kemudian juga soal KDN (Kompensasi dampak negatif), kepentingan masyarakat harus didahulukan,” terang Yosep.

Dia menjelaskan, bahwa TPST tentu sangat berbeda dengan tempat pembuangan akhir (TPA). Sampah yang masuk setiap hari ke TPST regional akan diolah, salah satunya menjadi pengganti batu bara.

“Memang tidak sampai ke zero waste (bebas sampah) tetapi nanti akan diolah, ada 5 konversi. Kita ingin diolah jadi listrik, jadi maggot, lalu RDF (Refuse Derived Fuel) pengganti batu bara,” tutur Yosep.

**Baca Juga: Lalu Lintas Macet Parah, Kabel Menjuntai di Jalan Ir H Djuanda Ciputat

Lebih lanjut kata Yosep, ada beberapa hal yang didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dari TPST regional. Selain bertambahnya armada yang berdampak positif terhadap pelayanan penanganan sampah menjadi lebih maksimal, juga ada tipping fee yang bisa menambah pendapatan daerah.

“Tetapi kita harus make sure dulu KDN nya, dihitung juga kalau misalnya sampah Tangsel masuk 500 ton per hari. Dihitung juga dampak di jalan karena sehari bisa sampai 85 rit, karena kita ingin pengiriman malam hari dan tidak sekaligus agar lalu lintas tetap bisa lancar digunakan masyarakat,” katanya.

Selain dekat dengan TPSA Dengung, TPST juga akan dibangun di wilayah Margatirta Kecamatan Cimarga. TPST Margatirta akan dikelola oleh pihak swasta dengan lahan yang sudah siap sekitar 50 hektare.(Nda)

Kabar6-Seorang bayi yang baru berusia satu bulan di Desa Parungsari, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak diserang monyet liar.

Akibat peristiwa tersebut, bayi berjenis kelamin laki-laki itu dilaporkan mengalami luka serius di bagian perut.

Istri kepala desa Parungsari, Tini Amelia menuturkan, bayi itu merupakan anak angkatnya. Peristiwa tersebut terjadi Selasa (6/12/2023) siang, saat bayi sedang tidur.

**Baca Juga: Ditjen Imigrasi dan Bank Mandiri Kerja Sama Mudahkan Pemohon Golden Visa

“Sekitar jam dua belas siang kejadiannya. (Bayi) lagi sama neneknya terus ditinggal sebentar ke dapur. Enggak tahu (monyet) masuk dari mana langsung nyerang,” ungkap Tini kepada wartawan, Rabu (6/12).

Luka serius di bagian perut akibat serangan monyet liar hingga menyebabkan beberapa organ dalam bayi malang tersebut terlihat.

“Semalam sudah diambil tindakan operasi. Sempat kritis, dan kondisinya sekarang belum stabil. Mohon doanya semoga bisa segera membaik,” tutur Tini.(Nda)

Kabar6-Sampah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang semula rencananya akan dibuang ke Tempat Pemprosesan Sampah Akhir (TPSA) Dengung, Maja, Kabupaten Lebak, sepertinya batal dilakukan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menyampaikan, kemungkinan besar sampah dari Tangsel yang volumenya mencapai 500 ton per hari bakal dialihkan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Margatirta, di Kecamatan Cimarga, Lebak.

“Digeser ke Margatirta, jadi skemanya bukan G2G (government to government) tapi G2B (government to business),” kata Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Lebak, Yosep Mohamad Holis, Selasa (5/12/2023).

Awalnya Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel dengan Pemkab Lebak memang disebut-sebut akan melakukan penandatanganan kerja sama (PKS) terkait penanganan sampah tersebut. Namun hal itu belum dilakukan.

**Baca Juga: Seorang Wanita Masuk Landasan Pacu Bandara Canberra Gara-gara Ketinggalan Pesawat

Menurut Yosep, ada beberapa alasan yang mungkin menjadi pertimbangan Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie kemudian tidak memilih TPSA Dengung.

“Mungkin beliau melihat jangka panjang, Dengung itu kan sudah sesak ya, beliau kan survei ke sana. Sementara di sana (Dengung) yang punya pemda hanya 10,2 hektare, lalu TPST regional yang akan dibangun oleh pemprov juga belum ada, jadi sementara di sana (Margatirta). Secara tata ruang juga disiapkan 220 hektare, dan yang sudah siap 50 hektare. Itu mungkin pertimbangannya,” papar Yosep.

Meski oleh pihak swasta, namun kegiatan pengolahan sampah tersebut tetap wajib membutuhkan rekomendasi dari pemerintah daerah. Mulai dari perizinan, studi kelayakan (feasibility study) hingga bagaimana kompensasi dampak negatif (KDN).

“Kalau kita memfasilitasi G2B ini, kita sudah. Dengan pemda Tangsel nya sudah, tetapi artinya kalau G2B kan ada ruang-ruang mereka yang tidak bisa kita masuk, dan secara pemerintah kami akan masuk untuk mengecek seluruh perizinannya,” pungkas dia.(Nda)

Kabar6-Mendekati pelaksanaan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Badan Adhoc yang bertugas menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara pada di tempat pemungutan suara (TPS) itu berjumlah tujuh orang.

Di Kabupaten Lebak, KPU setempat menyebut, kebutuhan KPPS pada pemilu 2024 sebanyak 27.965 orang. Hal ini berdasarkan jumlah TPS yang tersebar di 345 desa dan kelurahan yakni sebanyak 3.995.

“Tanggal 11 sampai 20 Desember 2023 dimulai tahap pengumuman dan penerimaan pendaftaran. Sekaligus penelitian administrasi calon KPPS sampai 22 Desember,” kata Komisioner KPU Lebak, Ahmad Saparudin, Selasa (5/12/2023).

Hasil penelitian administrasi akan diumumkan pada tanggal 23-25 Desember. Di tanggal tersebut, masyakat bisa memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon KPPS hingga 28 Desember.

“Pengumuman hasil seleksinya di tanggal 29-30 Desember. Jadi penetapan dan pelantikan dijadwalkan pada tanggal 24 dan 25 Januari 2024,” ujar Kordiv Sosdiklih Parmas dan SDM ini.

**Baca Juga: Yedi Rahmat Ditunjuk Jadi Pejabat Walikota Serang

Sama halnya dengan persyaratan badan Adhoc PPK dan PPS, calon KPPS juga bukan merupakan anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

Calon KPPS juga tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 tahun atau lebih.

“Syarat lainnya seperti pada umumnya ya, warga negara Indonesia, berusia paling rendah 17 tahun, setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Lalu berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS,” jelas Saparudin.(Nda)

Kabar6-Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, di Aula Multatuli Gedung Setda Lebak, Selasa (5/12/2023).

Penandatanganan nota kesepakatan terkait dengan penguatan ideologi Pancasila kepada aparatur sipil negara (ASN) dilakukan oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi dengan Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga BPIP, Prakoso mengatakan, kerja sama tersebut bagian dari mengaktualisasikan Pancasila.

“Jadi selain jadi dasar negara, jadi peraturan atau perundangan dan kebijakan itu ada rasa Pancasila. Tapi Pancasila juga harus dihadirkan harus diaktualisasikan oleh masyarakat di Lebak ini,” kata Prakoso.

Nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan oleh masyarakat di Lebak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Antar RT satu dengan RT lain, kelurahan satu kelurahan yang lain dan kecamatan satu kecamatan lain dibranding menjadi Kabupaten Lebak ini saling gotong royong dalam mencintai negara Indonesia yang terkandung nilai-nilai Pancasila didalamnya,” terang Prakoso.

**Baca Juga: Tawuran Gunakan Air Keras dan Sajam di Karang Tengah, 6 Pelaku Diamankan Polisi

Khusus kepada ASN, Prakoso berpesan sebagai penguat pelayan eksekutif, ASN dalam setiap kebijakannya harus memiliki nilai-nilai Pancasila.

“Toleransi, berprikemanusiaan, berpersatuan jangan terpecah belah dan terus kuatkan musyawarah untuk mufakat. Program-program yang telah dijalankan harus diaktualisasikan,” jelas Prakoso.

Sementara itu, Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan menyebut, nota kesepakatan tersebut merupakan hal yang baik sebagai kolaborasi BPIP dengan Pemkab Lebak dalam pengaktualisasi pelaksanaan Pancasila.

“Ada sosialisasi, pelatihan, pembinaan sehingga bagaimana ideologi Pancasila ke dalam ranah produk-produk hukum,” katanya.(Nda)

Kabar6-Tempat Penahanan Tanah (TPT) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilograng, Kabupaten Lebak, ambrol. Padahal, TPT tersebut baru saja dibangun.

Informasi ambrolnya TPT tersebut disampaikan oleh Sekretaris Komisi V DPRD Banten Dede Rohana Putra. Dede mengaku heran, TPT tersebut ambrol padahal baru saja dibangun.

“Insyaallah minggu depan lah kita akan panggil dinas terkait terkait dengan foto-foto yang beredar dimana-dimana TPT itu ambrol padahal baru dibangun,” kata Dede, Selasa (5/12/2023).

Dede mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten untuk mencari tahu penyebab ambrolnya TPT tersebut.

“Kita akan cek kendalanya dimana apakah memang pengawasannya atau memang kontraktornya atau mungkin dari sisi alam yang memang tidak bersahabat,”ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Dede juga mengungkapkan kekhawatirannya jika kualitas TPT tersebut buruk, maka kualitas bangunan lainnya di RSUD Cilograng juga buruk.

“Kalau TPT saja yang memang dinding penahan tanah itu kualitasnya buruk kita khawatir bangunan-bangunan yang tidak terlihat seperti TPT misalnya di dalam kualitasnya sama seperti yang TPT,” kata Dede.

Dede berharap, Dinas Kesehatan Provinsi Banten dapat menindaklanjuti ambrolnya TPT tersebut. Menurutnya, Pembangunan rumah sakit sangat vital tidak boleh serampangan.

**Baca Juga: Pemkot Raih Anindhita Wistara Data dari BPS

“Ini kan bahaya apalagi ini kan tempat yang vital karena rumah sakit kan, harusnya memang kualitasnya bagus ya. Sebenarnya seluruh bangunan harus bagus tapi ini kan tempat orang sakit saya kira memang harus sama-sama kita jaga,” kata Dede.

Dede juga meminta Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk menerapkan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas ambrolnya TPT tersebut.

“Kita minta nanti regulasi yang berlaku apakah blacklist atau misalnya kalau ada kurang volume kurang kualitas apakah harus dipotong ya untuk mekanisme mungkin ada di Dinas kesehatan ya di bagian pengadaan. Tapi kita akan menindaklanjuti dan meminta kalau memang ada kesalahan itu bertanggung jawab sebelum nanti jadi temuan BPK,” tutupnya.

Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dinkes Banten menganggarkan Rp14.229.229.000 untuk pembangunan lanjutan RSUD Cilograng.(Aep)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melalui Dinas Perhubungan (Dishub) kembali mengalokasikan anggaran untuk penyediaan lampu penerangan jalan umum (PJU).

“Untuk tahun 2024, kami pasang lampu PJU di 90 titik. Kemudian ada juga perbaikan atau peremajaan terhadap PJU yang sudah ada di 30 titik,” kata Kepala Dishub Lebak Rully Edward kepada Kabar6.com, Senin (4/12/2023).

Rully mengatakan, untuk satu unit lampu PJU, Dishub Lebak menganggarkan tujuh juta rupiah. Lampu PJU yang akan dipasang di 90 titik tidak lagi jenis lampu konvensional melainkan lampu LED. Begitu juga terhadap lampu yang dilakukan perbaikan.

“Jadi mulai kita alihkan penggunaan lampu yang konvensional ke jenis LED. Nanti yang lama pun secara bertahap dilakukan penggantian,” ujar Rully.

**Baca Juga: Gunung Anak Krakatau Meletus Empat Kali

Rully mengaku, masih banyak usulan masyarakat terkait penyediaan PJU yang belum bisa direalisasikan. Hal tersebut karena kemampuan anggaran daerah yang terbatas.

“Maka usulan yang direalisasikan dilihat dari prioritas ya, kita cek mana yang memang harus segera dipasang PJU. Terutama prioritas yang belum pernah dapat kemudian titiknya merupakan sarana umum seperti tempat ibadah dan lain-lain,” papar Rully.

Lanjut Rully, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 terus dikejar.

“Target RPJMD sebanyak 600 titik, semoga ini bisa kita capai,” pungkasnya.(Nda)

Kabar6-Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku pernah dituduh hendak melakukan pengambilan kekuasaan pemerintah secara ilegal atau kudeta.

Tentu saja tuduhan tersebut ia bantah. Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat melakukan hal tersebut.

“Aku difitnah terus. Dulu saya dituduh mau kudeta, saya tentara saya dibilang mau kudeta may ambil alih, padahal saya tidak ada niat mau kudeta,” kata Prabowo dalam pidatonya saat doa bersama di kediaman mantan bupati Lebak Mulyadi Jayabaya, di Warunggunung, Kabupaten Lebak, Minggu (3/12/2023).

Prabowo mengatakan, sebagai seorang prajurit TNI, ia sudah disumpah untuk setia menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Bagaimana seorang prajurit TNI yang mengambil sumpah dan mengajarkan anak buahnya untuk setiap kepada negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jenderal-jenderal Indonesia tidak seperti itu, kita setia kepada bangsa dan rakyat,” tegas Prabowo.

“Jangankan memberi pangkat dan jabatannya, memberi nyawanya pun kita rela memberi untuk rakyat Indonesia,” sambung dia.

Doa bersama di kediaman JB dihadiri tim kampanye nasional (TKN) dan tim kampanye daerah (TKD) Prabowo-Gibran, kader maupun simpatisan partai pengusung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Terkait dengan Pilpres 2024, Prabowo merasa haru mendapat banyak dukungan dari para ulama dan tokoh agama di Provinsi Banten.

“Dan saya menyampaikan rasa haru saya, rasa besar hati saya. Mendapat Deklarasi dukungan dari para alim ulama dan tokoh agama dari Kabupaten Lebak, Banten,” katanya.(Nda)

Kabar6-Gabungan mahasiswa dari berbagai organisasi di Kabupaten Lebak menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD, Sabtu (2/12/2023). Aksi digelar bertepatan dengan HUT ke-159 Kabupaten Lebak.

Mahasiswa meminta Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan yang sedang mengikuti rapat paripurna istimewa DPRD untuk keluar menemui mereka. Sejumlah persoalan di Lebak ingin disampaikan langsung mahasiswa kepada Iwan.

Namun, aksi mahasiswa yang mendapat penjagaan dari polisi dan Satpol PP diwarnai kericuhan. Mahasiswa dan petugas terlibat saling dorong bahkan nyaris adu jotos.

“Kami minta Pj Bupati Lebak keluar agar beberapa poin persoalan bisa langsung kami sampaikan. Atau kalau memang tidak mampu silahkan mundur sebagai Pj Bupati,” kata salah satu mahasiswa dalam orasinya.

Mahasiswa yang terus mendesak untuk bertemu Iwan mencoba menerobos barisan penjagaan polisi. Mahasiswa juga menggoyang-goyangkan pagar gedung wakil rakyat.

**Baca Juga: Pj Bupati Lebak Ingin Pengelolaan Sampah Dimulai dari Hulu

Beberapa kali saling dorong antara mahasiswa dan petugas tak terhindarkan hingga mahasiswa menjebol pagar gedung. Berhasil menjebol pagar, mahasiswa lalu mencoba kembali menerobos polisi namun gagal.

Puas berorasi di Gedung DPRD, mahasiswa mengalihkan titik aksinya di depan kantor bupati.

“Ini follow up dari aksi yang sebelumnya kami lakukan. Tuntutan yang teman-teman sampaikan tentu tuntutan pada aksi yang lalu dan sampai sekarang belum ada tanggapan positif dari pemerintah daerah,” kata korlap aksi, Musail Waedurat.

Musail menyebut, saat audiensi dengan mahasiswa, Iwan menyampaikan bahwa tuntutan-tuntutan yang disampaikan akan dibuat menjadi satu program kerja.

“Tapi kenyataannya sampai hari ini, kami belum dengar terkait program kerja tersebut,” pungkasnya.(Nda)

Kabar6-Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan mengatakan perlu dilakukan upaya-upaya dalam penanganan maupun pengelolaan sampah ke depan.

Hal itu dikatakan Iwan usai upacara peringatan Hari Jadi ke-185 Kabupaten Lebak, di Alun-alun Rangkasbitung, Sabtu (2/12/2023).

“Pengelolaan sampah terpadu di Lebak, karena kita lihat Lebak perlu antisipasi untuk pengelolaan sampah,” kata Iwan kepada wartawan.

**Baca Juga: Berkunjung ke Lebak, Mahfud MD Sebut PPP punya Potensi Raih Suara Sebanyak-banyaknya

Iwan menginginkan penanganan dan pengelolaan sampah di Lebak didorong pada platform kebijakan circular economic. Di mana kebijakan penangannya dimulai dari hulu ke hilir.

“Masyarakat diberikan advokasi untuk melakukan perubahan, mindset harus memilah sampah organik dan anorganik kemudian residu. Jadi dari hulu itu dari masyarakat, kita coba advokasi masyarakat untuk melakukan perubahan mindset memilah sampah,” terang Iwan.

Sampah yang telah dipilah oleh masyarakat kemudian dibawa ke bank sampah lalu ke TPS 3M dan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) untuk diolah agar menghasilkan nilai ekonomis.

“Ini bermanfaat dan akan mengurangi pada saat pengelolaan dari sumbernya dari tumpukan sampah,” pungkasnya.(Nda)