Kabar6-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebak telah menerima aduan terkait dugaan perusakan alat peraga kampanye (APK).

Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Lebak Dedi Hidayat di sela sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu 2024, di Hall Universitas Latansa Mashiro, Rangkasbitung, Senin (11/12/2023).

“Iya terkait perusakan APK, tentu ini masih dugaan yang masih harus diteliti dan dikaji oleh kami,” kata Dedi kepada wartawan.

Dedi mengatakan, aduan terkait dengan perusakan APK itu terjadi di wilayah Maja. Aduan masuk ke panitia pengawas kecamatan (panwascam) setempat namun diambil alih oleh Bawaslu Lebak karena pelanggaran atas hal tersebut bisa terancam pidana.

**Baca Juga: Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejaksaan Komitmen Perangi Korupsi

“Tentu ini harus kami kaji dulu apakah memenuhi unsur atau tidak,” jelas Dedi.

Tindakan merusak APK bisa terancam pidana. Aturan itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 280 ayat 1 huruf g.

Sanksi terhadap pelaku perusakan diatur dalam Pasal 521 dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.(Nda)

Kabar6-Politisi muda PDI Perjuangan (PDIP) yang juga anggota Komisi VIII DPR RI Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya menyebut kerugian negara akibat bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran mencapai ratusan miliar.

“Bantuan bansos-bansos itu banyak yang tidak tepat sasaran. Bayangkan kerugian negara akibat itu dalam satu tahun bisa mencapai Rp532 miliar,” kata Hasbi kepada wartawan di sela Safari Politik dan Konsolidasi Struktural DPC PDI Perjuangan Lebak, di Gedung As Sakinah, Lebak, Minggu (10/12/2023).

Banyaknya bansos yang tidak tepat sasaran dikarenakan berkaitan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Hal ini lah kata Hasbi yang ingin dibenahi oleh Ganjar – Mahfud melalui program KTP Sakti.

“KTP Sakti ini supaya KTP selain menjadi kartu identitas juga terintegrasi dengan kartu Indonesia pintar (KIP), kartu Indonesia sehat (KIS). Dengan komitmen Pak Ganjar dengan mengeluarkan program KTP Sakti kita berharap itu bisa segera terwujud setelah Pak Ganjar dan Pak Mahfud jadi Presiden dan Wakil Presiden,” tutur Hasbi.

**Baca Juga: Anis Matta: Indonesia Butuh Pemimpin yang Menyatukan, Tidak Perlu Sempurna, Tapi Orang yang Tepat

Untuk memenangkan pasangan Ganjar – Mahfud, putra tokoh masyarakat Banten Mulyadi Jayabaya ini memastikan bersama para relawan bakal all out berjuang di Pilpres untuk mewujudkan Indonesia unggul.

“Di Lebak kami yakin masyarakat sudah cerdas tidak bisa lagi diintimidasi, masyarakat ingin tahun calon pemimpin mereka yang punya track record yang baik yang tidak tersandera oleh kejahatan masa lalu,” sebut Hasbi.

Ia juga mengingatkan perbedaan pilihan pada kontestasi pemilu merupakan hal biasa di dalam demokrasi. Hal yang harus menjadi perhatian bersama adalah perbedaan tersebut tidak memecah belah bangsa.

“Kita hidup di alam demokrasi, jadi perbedaan itu sangat harus kita hormati,” pungkasnya.(Nda)

Kabar6-Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan sebagai negara besar, Indonesia harus dipimpin oleh pemimpin yang memiliki pengalaman dan rekam jejak yang baik.

“Itu kenapa Ibu Megawati Soekarnoputri menetapkan Pak Ganjar dan Mahfud MD. Indonesia dengan jumlah penduduk di atas 270 juta jiwa harus dipimpin oleh orang yang sudah berpengalaman dan punya rekam jejak yang baik,” kata Hasto saat Safari Politik dan Konsolidasi Struktural DPC PDI Perjuangan Lebak, di Gedung As Sakinah, Lebak, Minggu (10/12/2023).

Hasto mengatakan, baik Ganjar maupun Mahfud MD, keduanya merupakan sosok yang sudah berpengalaman. Pengalaman capres dan cawapres nomor urut tiga di Pilpres 2024 tersebut dinilai mampu untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

“Dengan segala pengalamannya masing-masing beliau lah yang mampu menjadi akar dan keteladanan seorang pemimpin dalam mengatasi itu,” ucapnya.

Kata Hasto, apabila dilakukan survei terhadap masyarakat kemudian ditanya apa yang diinginkan dari calon pemimpinnya. Maka sudah sangat jelas jawaban salah satunya adalah pemimpin yang bisa mengatasi persoalan, salah satunya harga bahan pokok.

**Baca Juga: Anis Matta: Indonesia Butuh Pemimpin yang Menyatukan, Tidak Perlu Sempurna, Tapi Orang yang Tepat

“Rakyat menginginkan sosok pemimpin yang mampu memperbaiki taraf kehidupan bangsa, mengatasi kenaikan harga bahan pokok, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mampu mencegah korupsi, itu yang kita rasakan,” beber Hasto.

“Sosok pemimpin yang berpengalaman, sosok pemimpin yang menampilkan kepemimpinannya bukan dalam bentuk polesan tetapi sosok pemimpin yang jujur, merakyat yang berpengalaman dan sosok pemimpin yang mampu menuntaskan kemiskinan dan korupsi,” tambahnya.

Pemberantasan korupsi ujar Hasto, memang menjadi salah satu komitmen Ganjar dan Mahfud MD.

“Pemberantasan korupsi berimplikasi juga terhadap peningkatan lapangan pekerjaan, kualitas pendidikan, dan penanganan kemiskinan. Contoh Singapura dan Norwegia, negara yang lebih kecil dari Indonesia tetapi mereka bisa lebih maju karena tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi. Semangat anti-korupsi ini yang terus diperjuangan oleh Ganjar – Mahfud,” sebut Hasto.(Nda)

Kabar6-Penjabat (Pj) Bupati Lebak Iwan Kurniawan mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengajak aparatur sipil negara (ASN) tertib dalam membayar pajak.

“Kita berkomitmen mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak. Mari bersama-sama mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pembangunan Kabupaten Lebak, buktikan ASN taat terhadap pajak dan buktikan memiliki komitmen untuk mengoptimalisasi pendapatan daerah,” kata Iwan saat Raker Satgas Optimalisasi Pendapatan Daerah, di Gedung Setda Lebak, Jumat (8/12/2023).

Iwan menjelaskan, PAD tertib dan sesuai target maka akan memberikan kontribusi yang sangat luas. Pemkab Lebak tidak perlu lagi meminta program kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi.

“Kita bisa memanfaatkan PAD untuk membangun Lebak sesuai dengan prioritasnya,” ucapnya.

**Baca Juga: Dikunjungi Prabowo-Gibran, Abuya Muhtadi Cidahu Konsisten Dukung Ganjar Mahfud

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lebak Dodi Irawan mengungkap, rasio kemandirian daerah Kabupaten Lebak tergolong rendah yakni berada di angka 16 persen.

Pemkab Lebak sepakat untuk melakukan pendekatan-pendekatan dalam memastikan kemandirian Lebak menjadi lebih baik dan lebih kuat dalam rangka melakukan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Ada 5 pendekatan melalui relaxasi pajak, extensifikasi dan intensifikasi, digitalisasi, kolaborasi dan pengendalian, diharapkan pelaksanaan ini menjadi fokus pada area yang khusus dan tematik sehingga setiap tahun kita bisa mengangkat potensi-potensi pajak yg lebih baik di program tematik yang kita dekatkan,” papar Dodi.(Nda)

Kabar6-Memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-24 Dharma Wanita Persatuan (DWP) di Kabupaten Lebak dimeriahkan dengan berbagai kegiatan.

Salah satunya lomba senam kreasi yang diselenggarakan di halaman Gedung Sekretariat Daerah (Setda), Kamis (7/12/2023)

Lomba ini diikuti oleh para anggota DWP yang mewakili masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan.

“Rangkaian kegiatannya hari ini lomba senam kreasi, dan sebelumnya ada lomba sambutan. Kemudian ada perlombaan memasak liwet kreasi,” kata ketua penyelenggara, Reri Yoseline.

**Baca Juga: Tahanan Lapas Klas IIA Tangerang Kabur Terjerat Kasus Penganiayaan

Berbagai perlombaan yang diselenggarakan dalam kesempatab tersebut, kata Reri, bertujuan untuk mendorong para anggota DWP Kabupaten Lebak terus berkreasi dan berinovasi.

“Kami ingin ibu-ibu DWP lebih aktif terus kreatif, dan melalui kesempatan saling bertemu bisa menambah wawasan mengenai sesuatu yang baru,” tutur wanita yang menjabat sebagai Kepala SMAN 3 Rangkasbitung ini.

Melalui rangkaian HUT tahun ini, Reri berharap DWP Kabupaten Lebak semakin kompak di berbagai kegiatan internal maupun eksternal.

“Setiap anggota semakin aktif agar DWP Lebak bisa terus memberikan kontribusi nyata dalam berperan memajukan daerah,” harapnya.(Nda)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan membangun tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Rencananya TPST itu akan berdekatan dengan TPSA Dengung di Kecamatan Maja.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Lebak Yosep Mohamad Holis mengatakan, rencana TPST di lokasi tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim Pemprov Banten.

“Disurvei dari tim provinsi dan yang juga paling tepat karena di sana sudah ada di RTRW (rencana tata ruang wilayah). Jadi setelah survei ke berbagai lokasi ditunjuklah TPST regional oleh provinsi di Dengung,” kata Yosep, Kamis (7/12/2023).

Rencana itu kemudian dilanjutkan dengan melakukan feasibility study (FS) atau studi kelayakan. Yosep menyebut, lahan yang akan dibebaskan untuk kebutuhan TPST regional itu sekitar 20 hektare.

“Karena ini regional maka pengolahannya oleh provinsi, tapi tentu ada beberapa hal yang harus clear. Amdalnya (Analisis dampak lingkungan) dan FS harus clear, kemudian juga soal KDN (Kompensasi dampak negatif), kepentingan masyarakat harus didahulukan,” terang Yosep.

Dia menjelaskan, bahwa TPST tentu sangat berbeda dengan tempat pembuangan akhir (TPA). Sampah yang masuk setiap hari ke TPST regional akan diolah, salah satunya menjadi pengganti batu bara.

“Memang tidak sampai ke zero waste (bebas sampah) tetapi nanti akan diolah, ada 5 konversi. Kita ingin diolah jadi listrik, jadi maggot, lalu RDF (Refuse Derived Fuel) pengganti batu bara,” tutur Yosep.

**Baca Juga: Lalu Lintas Macet Parah, Kabel Menjuntai di Jalan Ir H Djuanda Ciputat

Lebih lanjut kata Yosep, ada beberapa hal yang didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dari TPST regional. Selain bertambahnya armada yang berdampak positif terhadap pelayanan penanganan sampah menjadi lebih maksimal, juga ada tipping fee yang bisa menambah pendapatan daerah.

“Tetapi kita harus make sure dulu KDN nya, dihitung juga kalau misalnya sampah Tangsel masuk 500 ton per hari. Dihitung juga dampak di jalan karena sehari bisa sampai 85 rit, karena kita ingin pengiriman malam hari dan tidak sekaligus agar lalu lintas tetap bisa lancar digunakan masyarakat,” katanya.

Selain dekat dengan TPSA Dengung, TPST juga akan dibangun di wilayah Margatirta Kecamatan Cimarga. TPST Margatirta akan dikelola oleh pihak swasta dengan lahan yang sudah siap sekitar 50 hektare.(Nda)

Kabar6-Seorang bayi yang baru berusia satu bulan di Desa Parungsari, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak diserang monyet liar.

Akibat peristiwa tersebut, bayi berjenis kelamin laki-laki itu dilaporkan mengalami luka serius di bagian perut.

Istri kepala desa Parungsari, Tini Amelia menuturkan, bayi itu merupakan anak angkatnya. Peristiwa tersebut terjadi Selasa (6/12/2023) siang, saat bayi sedang tidur.

**Baca Juga: Ditjen Imigrasi dan Bank Mandiri Kerja Sama Mudahkan Pemohon Golden Visa

“Sekitar jam dua belas siang kejadiannya. (Bayi) lagi sama neneknya terus ditinggal sebentar ke dapur. Enggak tahu (monyet) masuk dari mana langsung nyerang,” ungkap Tini kepada wartawan, Rabu (6/12).

Luka serius di bagian perut akibat serangan monyet liar hingga menyebabkan beberapa organ dalam bayi malang tersebut terlihat.

“Semalam sudah diambil tindakan operasi. Sempat kritis, dan kondisinya sekarang belum stabil. Mohon doanya semoga bisa segera membaik,” tutur Tini.(Nda)

Kabar6-Sampah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang semula rencananya akan dibuang ke Tempat Pemprosesan Sampah Akhir (TPSA) Dengung, Maja, Kabupaten Lebak, sepertinya batal dilakukan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menyampaikan, kemungkinan besar sampah dari Tangsel yang volumenya mencapai 500 ton per hari bakal dialihkan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Margatirta, di Kecamatan Cimarga, Lebak.

“Digeser ke Margatirta, jadi skemanya bukan G2G (government to government) tapi G2B (government to business),” kata Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Lebak, Yosep Mohamad Holis, Selasa (5/12/2023).

Awalnya Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel dengan Pemkab Lebak memang disebut-sebut akan melakukan penandatanganan kerja sama (PKS) terkait penanganan sampah tersebut. Namun hal itu belum dilakukan.

**Baca Juga: Seorang Wanita Masuk Landasan Pacu Bandara Canberra Gara-gara Ketinggalan Pesawat

Menurut Yosep, ada beberapa alasan yang mungkin menjadi pertimbangan Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie kemudian tidak memilih TPSA Dengung.

“Mungkin beliau melihat jangka panjang, Dengung itu kan sudah sesak ya, beliau kan survei ke sana. Sementara di sana (Dengung) yang punya pemda hanya 10,2 hektare, lalu TPST regional yang akan dibangun oleh pemprov juga belum ada, jadi sementara di sana (Margatirta). Secara tata ruang juga disiapkan 220 hektare, dan yang sudah siap 50 hektare. Itu mungkin pertimbangannya,” papar Yosep.

Meski oleh pihak swasta, namun kegiatan pengolahan sampah tersebut tetap wajib membutuhkan rekomendasi dari pemerintah daerah. Mulai dari perizinan, studi kelayakan (feasibility study) hingga bagaimana kompensasi dampak negatif (KDN).

“Kalau kita memfasilitasi G2B ini, kita sudah. Dengan pemda Tangsel nya sudah, tetapi artinya kalau G2B kan ada ruang-ruang mereka yang tidak bisa kita masuk, dan secara pemerintah kami akan masuk untuk mengecek seluruh perizinannya,” pungkas dia.(Nda)

Kabar6-Mendekati pelaksanaan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Badan Adhoc yang bertugas menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara pada di tempat pemungutan suara (TPS) itu berjumlah tujuh orang.

Di Kabupaten Lebak, KPU setempat menyebut, kebutuhan KPPS pada pemilu 2024 sebanyak 27.965 orang. Hal ini berdasarkan jumlah TPS yang tersebar di 345 desa dan kelurahan yakni sebanyak 3.995.

“Tanggal 11 sampai 20 Desember 2023 dimulai tahap pengumuman dan penerimaan pendaftaran. Sekaligus penelitian administrasi calon KPPS sampai 22 Desember,” kata Komisioner KPU Lebak, Ahmad Saparudin, Selasa (5/12/2023).

Hasil penelitian administrasi akan diumumkan pada tanggal 23-25 Desember. Di tanggal tersebut, masyakat bisa memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon KPPS hingga 28 Desember.

“Pengumuman hasil seleksinya di tanggal 29-30 Desember. Jadi penetapan dan pelantikan dijadwalkan pada tanggal 24 dan 25 Januari 2024,” ujar Kordiv Sosdiklih Parmas dan SDM ini.

**Baca Juga: Yedi Rahmat Ditunjuk Jadi Pejabat Walikota Serang

Sama halnya dengan persyaratan badan Adhoc PPK dan PPS, calon KPPS juga bukan merupakan anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

Calon KPPS juga tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 tahun atau lebih.

“Syarat lainnya seperti pada umumnya ya, warga negara Indonesia, berusia paling rendah 17 tahun, setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Lalu berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS,” jelas Saparudin.(Nda)

Kabar6-Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, di Aula Multatuli Gedung Setda Lebak, Selasa (5/12/2023).

Penandatanganan nota kesepakatan terkait dengan penguatan ideologi Pancasila kepada aparatur sipil negara (ASN) dilakukan oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi dengan Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga BPIP, Prakoso mengatakan, kerja sama tersebut bagian dari mengaktualisasikan Pancasila.

“Jadi selain jadi dasar negara, jadi peraturan atau perundangan dan kebijakan itu ada rasa Pancasila. Tapi Pancasila juga harus dihadirkan harus diaktualisasikan oleh masyarakat di Lebak ini,” kata Prakoso.

Nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan oleh masyarakat di Lebak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Antar RT satu dengan RT lain, kelurahan satu kelurahan yang lain dan kecamatan satu kecamatan lain dibranding menjadi Kabupaten Lebak ini saling gotong royong dalam mencintai negara Indonesia yang terkandung nilai-nilai Pancasila didalamnya,” terang Prakoso.

**Baca Juga: Tawuran Gunakan Air Keras dan Sajam di Karang Tengah, 6 Pelaku Diamankan Polisi

Khusus kepada ASN, Prakoso berpesan sebagai penguat pelayan eksekutif, ASN dalam setiap kebijakannya harus memiliki nilai-nilai Pancasila.

“Toleransi, berprikemanusiaan, berpersatuan jangan terpecah belah dan terus kuatkan musyawarah untuk mufakat. Program-program yang telah dijalankan harus diaktualisasikan,” jelas Prakoso.

Sementara itu, Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan menyebut, nota kesepakatan tersebut merupakan hal yang baik sebagai kolaborasi BPIP dengan Pemkab Lebak dalam pengaktualisasi pelaksanaan Pancasila.

“Ada sosialisasi, pelatihan, pembinaan sehingga bagaimana ideologi Pancasila ke dalam ranah produk-produk hukum,” katanya.(Nda)