Kabar6-Ketua dan pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Kota Cilegon periode 2016-2019 resmi dilantik di Masjid Al Munawaroh, Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol, Selasa (11/10/2016).

Ketua DDII Kota Cilegon, Haeruji mengatakan ada empat program kerja yang akan menjadi prioritas utama oleh DDII Kota Cilegon, demi meningkatkan pembangunan umat.

“Yakni mensosialisasikan program Pemerintah Kota Cilegon seperti mengenai kesehatan dan program Badan Amil Zakat Nasional (Baznas),” ungkap Haeruji menjelaskan.**Baca juga: 705 Ruang Kelas di Kabupaten Serang Rusak Berat.

Selain itu, DDII juga akan melakukan kajian untuk mengetahui perkembangan keagamaan di Kota Cilegon.**Baca juga: TP PKK Cilegon Gelar Pelatihan PHBS di Masyarakat.

“Kami juga ingin memiliki sebuah masjid sentral ibadah yang nantinya akan di bantu pula dari Kuwait,” tambahnya.(sus)

Kabar6-Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Cilegon gencar melakukan sosialisasi maupun pelatihan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hal ini dilakukan untuk mendukung Program Cilegon Sehat.

Ketua TP PKK Kota Cilegon. Ida Iman Ariyadi mengatakan, pihaknya secara rutin menggelar sosialisasi tentang pemahaman masyarakat terhadap pentingnya PHBS.

“Kita sering melakukan sosialisasi baik di tingkat Kelurahan tingkat Kecamatan maupun tingkat Kota, hal itu perlu dilakukan. Apalagi sekarang musim penghujan dengan PHBS tentunya kita dapat menanggulangi berbagai macam penyakit,” kata Ida menjelaskan di Aula PKK Rumah Dinas Walikota Cilegon, Selasa (11/10/2016).

Ida menilai, PHBS di Kota Cilegon sudah sangat baik, bahkan di tingkat nasional, Kota Cilegon pernah mendapat juara harapan tingkat nasional dalam lomba PHBS.

“Kita juga pernah meraih juara harapan ke-3 di tingkat nasional PHBS pada tahun 2013, pada saat itu di wakili oleh Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon,” ujarnya.**Baca juga: Murid SD di Tangerang “Teler” Usai Konsumsi Permen.

Ida menambahkan, demi mewujudkan Kota Cilegon bersih dan sehat, masyarakat harus menerapkan PHBS.**Baca juga: 705 Ruang Kelas di Kabupaten Serang Rusak Berat.

“PHBS itu tergantung dari diri pribadi masing-masing, jadi perlu menggalakkan gotong royong di masyarakat,” tambahnya.(sus)

Kabar6-Aktivitas pembangunan yang dilakukan PLN di Desa Mekarjaya, Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, menuai keluhan warga setempat.

Selain dituding mencemari lingkungan sekitar, warga juga mengaku tak pernah dilibatkan dalam proyek yang dilakukan di sekitar pemukiman mereka.

Sedikitnya warga dari 4 kampung yakni Kampung Cadas, Juet Merong, Kali Lanang Jepe tengah dan Mekarjaya mengaku merasakan dampak negative proyek urugan tersebut. Gundukan tanah setinggi 20 meter di lokasi proyek, dikhawatirkan terbawa air dan mengenai pemukiman warga saat hujan lebat.

“Seharusnya  sebelum ada pekerjaan, pihak PLN sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat sehingga masyarakat tidak resah. Jangan ujug-ujug (tiba-tiba-red)langsung mengeruk. Walaupun tanah yang dikeruk itu berada di jalur sutet tapi tanah bekas pengerukan itu ditimbun dekat ladang dan pemukiman,” kata salah seorang warga Cadas, Misbah, Minggu (9/10/16).

Tak hanya itu, warga juga menuding proyek tersebut dilakukan tanpa ijin dari desa. Beberapa waktu lalu, warga pernah menyampaikan ke kepala desa namun menurut kepala desa setempat, pekerjaan tersebut belum pernah dimusyawarahkan atau diinformasikan ke Kantor Desa Mekarjaya.**Baca juga: Kanit Polrestro Tangerang Tertangkap Paminal di Mille’s.

“Utusan PLN pernah datang menemui warga untuk bermusyawarah, tapi janji itu tidak pernah direalisasikan sehingga membuat geram warga di empat kampung,” kata Misbah.**Baca juga: Proyek 2 PLTU Suralaya Wajib Libatkan Warga Sekitar.

Sementara itu, Kepala Desa Mekarjaya Sahibis, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengatakan, pihaknya selaku aparatur desa tengah mengupayakan menggelar mediasi dengan pihak PLN.**Baca juga: Pembangunan 2 PLTU Suralaya Segera Direalisasikan.

“Memang pihak PLN selama mengeruk tanah itu belum pernah sosialisasi ke warga. Wajar kalau warga mempertanyakan. Tadi juga saya telah komunikasi ke orang yang bertanggungjawab masalah ini. Lusa baru bisa kita pertemukan. Saya mohon warga bersabar,” ujarnya.(sus)

Kabar6-Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0623 Cilegon, Letkol Inf Aulia Dwi Nasrullah, memberikan pemahaman untuk meningkatkan wawasan kebangsaan bagi warga Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas III Cilegon, Minggu (9/10/2016).

Materi yang diberikan tersebut, ternyata menuai anusiasme dari ratusan warga binaan.

“Warga binaan yang masuk ke LP ini akibat berbagai persoalan. Kami berupaya memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan kepada mereka agar saat keluar nanti dapat diterima kembali oleh masyarakat,” kata Dandim.

Materi wawasan kebangsaan yang disampaikan terkait Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Menurut Dandim, pembinaan terhadap penghuni LP itu bukan saja tanggung jawab dari jajaran Kementrian Hukum dan HAM tetapi juga tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

“Kami harus saling bantu agar proses pembinaan di dalam LP bisa berjalan sesuai program yang telah direncanakan,” katanya.**Baca juga: Bingkisan Roti Bergambar WH-Andika Beredar di Kota Serang.

Kepala Lapas kelas III Cilegon, Andi Mohamad Syarif memberikan apresiasi kepada Dandim 0623 Cilegon karena kepeduliannya terhadap warga binaan LP Kelas III.**Baca juga: Imigrasi Soetta Cegah Calon TKI Ilegal Tujuan Timur Tengah.

“Kami berharap,apa yang disampaikan akan memberikan efek positif kepada warga binaan di sini,” ujarnya.**Baca juga: Ribuan Santri Bersarung Jalan Santai Keliling Kota Tangerang.

Setelah memberikan materi, Dandim Letkol didampingi Kalapas meninjau barak-barak yang ada di LP dan langsung menuju dapur dan tempat dimana warga binaan dijenguk oleh keluarga mereka.(sus)

Kabar6-Dinas Pertanian dan Kelautan (Disperla) Kota Cilegon memberikan pelatihan merakit perahu profesional kepada belasan nelayan di Kota Cilegon.

Kepala Disperla Kota Cilegon Ubaidillah mengatakan pelatihan ini diberikan agar para nelayan mampu meningkatkan perekonomian di bidang kelautan.

“Ditujukan agar para nelayan di cilegon memiliki keterampilan sehingga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomiannya,” ungkap Ubaidillah menjelaskan, Minggu (9/10/2016).

Ubaidillah juga mengatakan pelatihan yang digelar selama tiga minggu di Lebak Gede Kecamatan Pulomerak ini mendatangkan ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Khususnya untuk keterampilan laminasi, yakni teknik membuat perahu dari kayu yang dilapis fiber dan fiberisasi perahu yang khusus dibuat dengan serat fiber.**Baca juga: Proyek 2 PLTU Suralaya Wajib Libatkan Warga Sekitar.

“Nelayan ini memang sudah punya kemampuan untuk itu (rakit perahu-red). Hanya masih bingung soal teknik bagaimana agar perahu seimbang dan tahan lama,” jelasnya.**Baca juga: Hari ini, LP Pemuda Tangerang Diserbu Pembesuk.

Perahu yang bisa bertahan 15 sampai 20 tahun itu pun diharapkan bisa dipasarkan untuk melayani kebutuhan perahu motor daerah tertentu.(sus)

Kabar6-Pembangunan dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kota Cilegon diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal.

Ketua Kepala Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon Sahruji mengatakan perusahaan kontraktor pembangunan PLTU di Suralaya dan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak  Kota  Cilegon ini wajib melibatkan warga sekitar.

“Warga sekitar harus bisa dilibatkan menjadi tenaga kerja dalam pembangunan dua PLTU tersebut,” ujar Sahruji menjelaskan, Minggu (9/10/2016).**Baca juga: Makam Keramat Solear Bakal Ditata.

Pihaknya meminta kepada kontrator untuk memperkerjakan 30 persen warga Pulomerak di pembangunan PLTU ini. “Paling tidak 30 persen warga harus dipekerjakan. Jangan hanya kena dampak negatifnya saja,” tambahnya.**Baca juga: Pembangunan 2 PLTU Suralaya Segera Direalisasikan.

Pembangunan PLTU Unit 9 dan 10 ini rencananya akan dilaksanakan pada Desember mendatang. Pembangunan dua PLTU ini akan melibatkan 4.000 tenaga kerja.(sus)

**Baca juga: Bupati Zaki Ajak Warga Ikut Tata Makam Keramat Solear.

Kabar6-Pembangunan proyek dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah Suralaya dan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon bakal segera direalisasikan.

Rencananya pembangunan PLTU Unit 9 dan 10 ini akan dimulai pada Desember mendatang.**Baca juga: Sadis…! Warga Priuk Tangerang Tewas “Digorok” di Toilet Umum.

Koordinator proyek Pembangunan PLTU Suralaya, Kardi mengatakan pembangunan PLTU unit 9 dan 10 ini bakal melibatkan sekira 4.000 pekerja.**Baca juga: Pembangunan PLTU Unit Suralaya Tuai Penolakan Warga.

“Proyek ini ditargetkan rampung dalam waktu tiga tahun,” ungkap Kardi menjelaskan, Minggu (9/10/2016).(sus)

Kabar6-Petugas gabungan Trantib Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, menggelar Operasi Yustisi dan Kamtibmas diwilayahnya.

Sasaran dalam operasi yang melibatkan petugas dari Koramil dan Polsek Cilegon ini adalah, rumah kontrakan dan rumah kos yang ada di kawasan Kelurahan Bendungan.

Dalam operasi kali ini, selain mendapati banyak penghuni rumah kontrakan dan rumah kos yang tidak memiliki KTP, petugas juga mendapati dua pasangan yang diduga kuat tengah berbuat mesum di dalam kamar kos.**Baca juga: BPOM Banten Perketat Pengawasan Peredaran Kosmetik dan Obat.

“Tadi memang ada penghuni rumah kos yang diduga tengah berbuat mesum. Tapi sudah diamankan,” ujar Lurah Bendungan, Maman Herman.**Baca juga: Dinkes Tangerang Ancam Sita Produk Kosmetik dan Obat Ilegal.

Menurutnya, razia digelar guna menertibkan dokumen  penduduk serta mengantisipasi merebaknya miras dan narkoba di kawasan rumah kos.**Baca juga: Pria Ini Ditemukan Membusuk Tanpa Celana di Tangerang.

“Ya ini kami intensifkan operasi ini, karena khawatir ada pesta seks, miras dan narkoba yang rawan dilakukan penghuni kos-kosan,” jelasnya.(sus)

**Baca juga: Ditangkap, Ibu Muda “Penginjak Anak” Ternyata Warga Tangerang.

Kabar6-Puluhan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kota Serang dan Cilegon dideportasi Kantor Imigrasi Kota Cilegon. Para TKA ini dideportasi lantaran bekerja di Indonesia secara ilegal.

Kepala Kantor Imigrasi Kota Cilegon, Sahat Pasaribu mengatakan kebanyakan, para TKA ini bekerja di Indonesia menggunakan visa wisatawan.

Sedianya, kebanyakan TKA yang dideportasi tersebut merupakan hasil operasi Polda Banten beberapa waktu lalu.

“Sebagian hasil penangkapan di pabrik semen di Pulo Ampel, Kabupaten Serang,” ungkap Sahat menjelaskan kepada wartawan, Jumat (7/10/2016).**Baca juga: Satpol PP Tangsel Segel Apartemen Bintaro Icon.

Menurut Sahat, 51 TKA yang dideportasi ini merupakan hasil penjaringan sejak 2015 hingga 2016. Mayoritas, TKA ini berasal dari Tiongkok.**Baca juga: Hingga Lusa Wilayah Banten Diguyur Hujan Lebat.

“Tahun 2015 lalu ada sekitar total 24 TKA yang kita kenai sanksi dan tahun ini limpahan dari Polda Banten mencapai 27 orang TKA,” katanya.**Baca juga: Polisi Gerebek Peredaran Aqua Palsu di Serpong.

Sementara, guna lebih memperketat pengawasan terhadap keberadaan TKA ilegal, pihaknya kini terus melakukan upaya jemput bola dengan mendatangi satu persatu perusahaan bersama Timpora.(sus)

**Baca juga: Ternyata, Kesehatan Ditentukan Dari Cara Berpakaian.

Kabar6-Himpunan Serikat Nasional Indonesia (HSNI) Kota Cilegon menolak rencana pembangunan dua unit PLTU baru di Suralaya dan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon.

Pembangunan PLTU penghasil daya 2.000 megawatt (MW) itu, dinilai akan menggusur dan mematikan akses mata pencaharian nelayan ,sekitar akibat terdampak perluasan area proyek.**Baca juga: Satpol PP Tangsel Segel Apartemen Bintaro Icon.

“Nelayan secara otomatis akan digusur dari pangkalannya. Kalaupun nanti dibangun, kami minta agar perusahaan tetap menyediakan akses perahu nelayan serta merelokasi tempat pangkalan yang dipastikan akan tergusur,” kata Ketua HSNI Cilegon, Yayan Hambali, Kamis (6/10/16).**Baca juga: Aniaya ABG, Pemuda Bertato Ini Ditangkap Polsek Ciputat.

Menanggapi penolakan tersebut, Anggota DPRD Cilegon, Endang Efendi berjanji akan mengawal aspirasi warga.**Baca juga: Bayi Laki-laki Mengambang di Sungai Cipayaeun.

“Setiap pembangunan pasti ada pro dan kontra. Kita mendorong agar proyek nasional ini berhasil dan mendapat dukungan. Tapi kami minta juga agar perusahaan tidak mengabaikan hak-hak warga yang terkena imbas pembangunan termasuk nelayan di dalamnya,” ujarnya.(sus)