Kabar6-Sejumlah elemen buruh di wilayah Provinsi Banten menolak Surat Keputusan (SK) penetapan besaran Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK) yang ditandatangani Gubernur Wahidin Halim (WH).
Bahkan, para aktivis buruh di tanah jawara ini mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kantor Gubernur Banten, jika SK penetapan UMK tidak dicabut atau direvisi.
“Kami menolak SK penetapan UMK yang dikeluarkan Gubernur Banten, karena tak sesuai dengan rekomendasi dan harapan pekerja,” ungkap Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Banten Dedi Sudarajat, kepada Kabar6.com, Senin (20/11/2017).
Menurut Dedi, saat ini sejumlah organisasi buruh dan pekerja tengah membahas langkah- langkah pascapenetapan SK UMK tersebut. Pasalnya, penetapan SK UMK yang cenderung tidak memihak kaum buruh atau pekerja ini dianggap telah mencederai rasa keadilan mereka.**Baca Juga: Disnaker Banten Segera Umumkan Besaran UMP 2018.
“Salahsatu contoh, UMK yang direkomendasikan oleh Kepala Daerah di wilayah Tangerang Raya sebesar 9,2 persen dari upah lama atau sebesar Rp3,6 juta. Namun, pada kenyataannya Gubernur Banten mengambil keputusan sepihak dengan mematok besaran UMK sebesar 8,71 persen. Ini, sangat tidak adil,” katanya.
Semula, kenaikan UMK yang diajukan organisasi buruh atau pekerja untuk wilayah Tangerang Raya, yakni sebesar Rp650 ribu dari upah lama.
Angka itu, diperoleh dari hasil survey terhadap 60 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di wilayah penyangga Ibukota, di antaranya mengacu pada pencabutan subsidi listrik oleh pemerintah.
Namun, Kepala Daerah di Tangerang Raya menganggap besaran UMK yang diajukan itu terlalu besar dan memberatkan pengusaha, sehingga muncul angka kenaikan alternatif sebesar Rp310 ribu.
“Sementara, keputusan yang diambil Gubernur Banten hanya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, Tentang Pengupahan. Kalau Gubernur Banten masih ngotot dan tidak merevisi SK itu, maka tidak menutup kemungkinan kami akan mogok besar-besaran dengan menutup pintu tol,” tegasnya.(Tim K6)
