Kabar6-Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyatakan tak memiliki kepentingan dengan Proyek Galeri Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (GIPTI) yang dibangun Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek).
Hanya saja, proyek teknologi digital yang mengusung konsep triple helix atau kerjasama tiga pihak, yakni Puspiptek, Sinar Mas Land dan Universitas Paramadina itu berada di wilayahnya.
“Ini proyeknya Puspiptek yang digagas Pak Wakil Presiden Jusuf Kala. Kami tidak punya kepentingan disini dan dibiayai oleh PT Sinar Mas Land dari dana corporate social responsibilitiy atau CSR PT Sinar Mas Land,” ungkap Bupati Zaki, kepada Kabar6.com, Rabu (10/6/2020).
Dalam konsep awal, kata Zaki, proyek yang berdiri diatas lahan seluas 15 hektar di kawasan BSD City, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang ini dinilai cukup bagus.
Pasalnya, keberadaan proyek ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan ilmu pengetahuan bagi warga Kabupaten Tangerang.
“Saya lihat proyek ini bagus, ekonomi warga bisa hidup dan mereka bisa belajar tekonologi digital, bisa menikmati infrastruktur dan fasilitas yang dibangun disitu,” katanya.
Tetapi, lanjutnya, Puspiptek juga harus gencar melakukan sosialisasi ke warga supaya bisa dipahami maksud dan tujuan dari pembangunan proyek tersebut.
Disamping itu, warga juga harus menyadari bahwa adanya pembangunan ini tak lain untuk memberi manfaat bagi mereka.
“Jadi kalau semuanya sudah clear, pasti akan kami lanutkan proses ijinnya. Dulu tanah disitu gak ada yang mau, tapi sekarang setelah adanya pembangunan yang dilakukan Sinar Mas Land harganya jadi lumayan tinggi,” ujarnya.
Bupati Zaki menambahkan, fasilitas sosial dan fasilitas umum, berupa akses jalan dan tanah makam yang diklaim sepihak warga perumahan BPA itu sebenarnya tidak ada.
Sebab, sampai saat ini Pemkab Tangerang belum menerima penyerahan fasos fasum dari pengembang perumahan BPA, sehingga tidak tercatat kedalam aset daerah.**Baca juga: Pemkab Tangerang Terjunkan Tim ke Proyek GIPTI.
“Kalau memang ada fasos fasum pasti tercatat jadi aset daerah, tapi kalau mereka ngotot juga kami akan minta fasos fasum itu agar segera diserahkan,” tandas Zaki.(Tim K6)
