Kabar6-Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) menduga ada oknum petugas pendata Keluarga Berencana (KB) yang bermain. Kepala BPMPPKB Apendi menyatakan, pihaknya tidak pernah menginstruksikan atau mendapat instruksi untuk mengumpulkan 25.000 Kartu Tanda Penduduk (KTP) di setiap kelurahan dengan kegiatan pendataan KB.
“Bisa jadi ini dilakukan oknum petugas di lapangan, tapi dari kami sama sekali tidak ada perintah untuk itu, bahkan kami tidak pernah mendapatkan instruksi sama sekali untuk mengumpulkan 25.000 KTP di setiap kelurahan,” terang Apendi saat dihubungi Kabar6.com melalui telepon selularnya, Senin (18/5/2015).
Saat disinggung, adanya indikasi kepentingan politik Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany dalam pendataan KB ini. Apendi menegaskan, pihaknya akan langsung melakukan pengecekan ke lapangan.
“Kegiatan pendataan ini sama sekali tidak ada kepentingan politik, justru saya terkejut dan baru tahu saat Kabar6.com menanyakan persoalan ini,” elak Apendi lagi.
Diberitakan sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik M Sabeth Abilawa mengatakan, tindakan pengumpulan data oleh Pemkot Tangsel melalui BPMPKB itu, sangat tidak etis dan rawan dipolitisasi. **Baca juga: BPMPPKB Tangsel Sebut Pengumpulan 25.000 KTP Program Pusat.
“Apa pun kemasannya sikap BPMPPKB sangat tidak etis untuk mengumpulkan data dengan cara seperti itu,” kata M Sabeth Abilawa, saat dihubungi kabar6.com melalui telepon selularnya, Rabu (13/5/2015).
Maka dari itu, tambah Sabeth, dirinya berharap kegiatan yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat tidak diselewengkan untuk kepentingan tertentu apalagi politik.(ard)
